saksisaksi, alat bukti surat, keterangandan pendapat ahlli, keterangan terdakwa serta barang bukti, telah diperolehfaktafakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa : Pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2013 Kabupaten Marosmelakukan penyaluran dana Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPMMP) di Desa Tompobulu;Halaman 61 dari 102 halaman perakara No.71/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mks.Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ditunjuklah Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK

menetapkankelompok Penerima;Proses pengembalian/pembayaran dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) yaitu anggota kelompokmembayar angsuran pinjaman ke pengurus kelompok(ketua/oendahara/sekretaris, tergantung siapa yang ditunjuk/disepakati untukmenerima pengembalian) dengan membuat kuitansi pembayaran selama 10(sepuluh) bulan angsuran, selanjutnya pengurus menyetor ke bendaharaUPK dan oleh UPK dicatat dan selanjutnya di setorkan ke rekening SPP;Berdasarkan laporan PJOK

Hukum, namun dalam posita gugatannya dari angka1 sampai dengan angka 29 pada halaman 1 sampai dengan halaman 12,Penggugat tidak mampu menguraikan perobuatan melawan hukum apaserta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggar olehTergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal 1365Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 JoUU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK

adalah kabur (obscuur libel) yaitu Penggugattelah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalamposita Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukumapa serta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggaroleh Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal1365 Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun1992 Jo UU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV/2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK

Hukum, namun dalam posita gugatannya dari angka1 sampai dengan angka 29 pada halaman 1 sampai dengan halaman 12,Penggugat tidak mampu menguraikan perobuatan melawan hukum apaserta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggar olehTergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal 1365Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun 1992 JoUU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK

adalah kabur (obscuur libel) yaitu Penggugattelah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalamposita Penggugat tidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukumapa serta peraturan hukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggaroleh Tergugat, Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal1365 Jo 1367 KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU No.7 Tahun1992 Jo UU No.10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank IndonesiaNo.16/1/PBV/2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa KeuanganNomor 1/PJOK

Musa Umar Bin Umar denganmengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapi yang kemudian diikuti oleh seluruhmasyarakat kampung dan anggota kelompok/penerima manfaat menukar sapi balimenjadi sapi lokal tanpa melibatkan terdakwa dan juga PJOK dan AFK sebagaipendamping;Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggota kelompokbaru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan hasil musyawarah kampungatas inisiatif sakst M.

Musa Umar Bin Umar denganmengeluarkan Surat Keterangan Ternak / Sapi yang kemudian diikuti oleh seluruhmasyarakat kampung dan anggota kelompok/penerima manfaat menukar sapi balimenjadi sapi lokal tanpa melibatkan terdakwa dan juga PJOK dan AFK sebagaipendamping;= Bahwa terhadap kegiatan tersebut telah dilakukan perguliran atas anggota kelompokbaru Maju bersama Tanjung Gelumpang berdasarkan hasil musyawarah kampungHalaman 77 dari 152 Halaman Putusan No. 26/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA7878atas inisiatif

09 September 2020, dan telah hal tersebut telahdiumumkan di Koran, akan tetapi pelelangan tidak terlaksana.Bahwa terhadap pemberitahuan tersebut, Penggugat tetap mengajukanpermohonan keringanan kredit terlebih lagi pada tahun 2020 ini usahaPenggugat yang telah mengalami musibah kehilangan (terjadi pencurian)juga usaha Penggugat terdampak pandemic covid19, sehingga sesuaiHalaman 4 dari 47 Putusan Nomor 555/Pdt/2021/PT MDN10.dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik IndonesiaNomor: 11/PJOK

Tempuran adalah Camat Tempuran dalam halini bapak Suwandi, AP PJOK (Penangungjawab Operasional Kegiatanadalah Kasi Ekbang Kec. Tempuran yang dijabatoleh bapak Junaedi, SP.d.Bahwa Tupoksi saksi sebagai Ketua UPK PNPM Kec.Tempuran adalahPenanggungjawab operasional dan kegiatan PNPM Kec.

Tempuran adalah Camat Tempuran dalam halini bapak Suwandi, APe PJOK (Penangungjawab Operasional Kegiatanadalah Kasi Ekobang Kec. Tempuran yang dijabatoleh bapak Junaedi, SP.d.Bahwa ada 2 jenis kegiatan PNPM yang dikelola UPK Kec. Tempuran yaitu :1.

posita gugatannya dari angka 1 sampaidengan angka 29 pada halaman 1 sampai dengan halaman 12, Penggugattidak mampu menguraikan perbuatan melawan hukum apa serta peraturanhukum mana dan pasal berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat,Penggugat hanya menyebutkan ketentuan isi dari Pasal 1865 juncto 1367KUHPerdata, Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 1992 juncto UUNomor 10 Tahun 1998, Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor16/1/PBI/2014, Pasal 25 dan Pasal 29 Peraturan Jasa Keuangan Nomor1/PJOK

Situbondo, data sementara menunjukan bahwa ada indikasipenyalahgunaan dana bergulir yang harus dipertanggungjawabkan oleh PengurusUPK saat itu, dan melaporkan temuan tersebut kepada BKAD, BPUPK, PJOK,Fasilitator Keuangan Kabupaten (Santo Eko Nugroho) dengan data sementara desa Juglangan dengan perincian sebagai berikut : 25 WwW WNKetua UPK Rp. 25.959.500,Bendahara Rp. 2.990.000,Sekretaris UPK Rp. 2.261.700,Kasir Rp. 21.963.400,Dan dari hasil ini akan berkembang kepada desadesa yang lain di kecamatan

pelaksanaan klarifikasi pinjaman kelompok, telahdilakukan langkahlangkah Pelaksanaan Konfirmasi dan Identifikasi PinjamanKelompok, adalah sebagai berikut : Bulan 12 Januari 2013, Melakukan klarifikasi secara kelembagaan dengan dampingFasilitator Kabupaten melakukan identifikasi SPP di UPK dengan hasil ditemukanadanya selisih setoran sebesar Rp 450.000.000, dari data kelompok peminjam denganKlarifikasi awal (1) dilakukan untuk setoran dari 2008 s/d Nopember 2012 dihadirioleh UPK, Fasilitator Kecamatan, PJOK

Suarnam Koordinator Kel. 24.543.1007s Blm ada yang 93.021.031bertanggung jawab Klarifikasi kedua (II) dilakukan untuk setoran dari Desember 2012 s/d Juni 2013dihadiri oleh UPK, Fasilitator Kecamatan, PJOK, Fasilitator Keuangan, fasilitatorKabupaten, BKAD dan BPUPK terhadap pertanggung jawaban pengurus UPKKecamatan Panji Kab. Situbondo dengan perincian sebagai berikut : No Nama Jabatan Jumlah yg dipertangjawabkan1. Kusno Sujarwadi Ketua UPK 10.617.5002. Anas Wijaya Bendahara 22.866.9003.

Kabupaten dan PL) : Ketua UPK Rp. 25.959.500,Bendahara Rp. 2.990.000,Sekretaris UPK Rp. 2.261.700,Kasir Rp. 21.963.400,Putusan No. 165/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby. hal 5758e Bahwa ya, pernah :Dan dari hasil ini akan berkembang kepada desadesa yang lain dikecamatan panji. a Klarifikasi awal (I) dilakukan untuk setoran dari 2008 s/d Nopember 2012dihadiri oleh UPK, Fasilitator Kecamatan, PJOK, Fasilitator Keuangan,fasilitator Kabupaten, BKAD dan BPUPK terhadap pertanggung jawabanpengurus UPK Kecamatan Panji

Blm ada yang 93.021.031bertanggung jawabb Klarifikasi kedua (II) dilakukan untuk setoran dari Desember 2012 s/d Juni2013 dihadiri oleh UPK, Fasilitator Kecamatan, PJOK, FasilitatorKeuangan, fasilitator Kabupaten, BKAD dan BPUPK terhadap pertanggungjawaban pengurus UPK Kecamatan Panji Kab. Situbondo dengan perinciansebagai berikut : No Nama Jabatan Jumlah ygdipertanggungawabkan1. Kusno Sujarwadi Ketua UPK 10.617.5002. Anas Wijaya Bendahara 22.866.9003. Halifatur Rasida Sekertaris 20.656.7004.

UPKKecamatan Kalanganyar, penandatangan dalam form penarikan uang,harus dihadiri oleh semua penandatangan pada specimen bukutabungan, karena jika tidak lengkap oragnya maupun tanda tangannyatersebut maka pihak Bank tidak akan mau mencairkan uang PNPM;Bahwa sepengetahuan Saksi Laporan pertanggungjawabankeuangan dan kegiatan dilakukan pertahun dan dilaporkan kepadaForum Musyawarah Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) ditingkatkecamatan, juga kepada Fasilitator Kabupaten, Penanggung JawabOperasional Kegiatan (PJOK

) kedalam soft copy (file), karena file tersebutmenggunakan system yang sudah terkoneksi dengan laporanperkembangan UPK, neraca, laporan rugi laba lalu sof copy (file)tersebut saya serahkan kepada ketua UPK yaitu Terdakwa Marpausilalu Terdakwa memeriksa/memvalidasi hasil data yang sudahterkoneksi tersebut, selanjutnya Terdakwa berkoordinasi denganfasilitator untuk di periksa/validasi kembali dan dilaporkan setiap akhirbulan kepada BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa), FasilitatorKabupaten, BPMPD, PJOK

Rekonstruksi pasca bencana tahap 1 dana batuan sosial berpola hibah tahun anggaran 2012; 5) 1 (satu) buah fotocopy peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2011 tentang petunjuk Tekhnis tata cara pengajuan dan penggelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011; 6) 1 (satu) bendel foto copy SK Walikota No. 188.45/333/KEP/425.012/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab operasional Kegiatan (PJOK

bersifat bergulir tujuannya untuk meningkatkan perekonomianmasyarakat berupa pinjaman dari UPK melalui kelompokmasyarakat ; e Bahwa proses oinjam dana kepada UPK adalahpertama kelompok mengajukan Surat PermohonanKredit (SPK) yang didalamnya berisi : Namapeminjam, Jenis usaha, Besar nominal pengajuanpinjaman ; Bahwa setelah itu dilakukan verifikasi oleh TimVerifikasi Perguliran, kemudian setelah munculrekomendasi biasanya ada rapat Tim Pendanaan yangdihadiri Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK

Pembinaan PNPM MPd ke Kecamatan Kapuas Murungpada bulan September dan Oktober 2008;e bahwa saksi pada tahun 2011 pernah mengikuti Sosialisasi atas undangan dariBPMD Kabupaten Kapuas yang diadakan di Kantor BAPPEDA Kabupaten Kapuasdan mendapat uang transport dari kegiatan tersebut;e bahwa saksi pasti tahu kalau ada undangan dari BPMD Kabupaten Kapuas untukmelaksanakan Sosialisasi karena sebelum melakukan kegiatan pasti datangterlebih dahulu ke Kecamatan selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan(PJOK

PAP tersebut ada ditangan Anwar Effendi bukan beradaditangan terdakwa dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tetap dengan keterangannya;4 Drs.AMBO A.METAR, MT, yang telah memberikan keterangan pada pokoknyaadalah sebagai berikut:bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada BPMD Kabupaten Kapuas denganjabatan Kabid Kelembagaan Dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dandidalam kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaantahun 2008 dan tahun 2009 diangkat sebagai PPTK dan PJOK

puluh lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah), apabila terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dirampas untuk negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

Niaga.Jkt.Pstsyaratsyarat sahnya perjanjian, begitu sudah disepakati antara para pihakbahwa adanya restrukturisasi kredit melalui konversi hutang menjadipenyertaan maka perjanjian itu mengikat para pihak layaknya undangundang, jadi ketentuanketentuan yang berkaitan dengan perjanjian berlakuyang diatur dalam Pasal 1338 BW dan seterusnya; Bahwa kemudian berlanjut kepada PJOK Nomor 38 Tahun 2014ditegaskan juga harus mendapakan persetujuan dari kreditur, disisi kreditursendiri dan kalau dalam bentuk

Niaga.Jkt.Pstmaka secara teoritis dan dimaknai Pasal 1347 KUHPerdata itu sebagaisebuah perjanjian sudah diterima secara yuridis; Bahwa kalau dirujuk ke perjanjian perdamaian, dan kreditor sudahmenerima pembayaran selama sekian tahun, kalau selama sekian tahun itudikonversi dengan kewajibannya, masuk akal sebagai persetujuan diamdiam, artinya secara tidak langsung bisa masuk dimana perjanjianperdamaian tersebut mengikat dan berlaku dalam konteks kepailitan ; Bahwa dengan PJOK Nomor 28 Tahun 2014 mengenai

diserahkan Tergugat Il pada Kantor PertanahanKabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 6 Juni 2017, sehingga tidak adapelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat Il dalam pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) tersebut .Bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam positanomor 20 bahwa Surat Kuasa Membebani Hak Tanggungan (SKMHT)tanggal 16 Mei 2017 nomor 407/2017 melanggar Undangundang nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas JasaKeuangan (OJK) no 1/PJOK

DASIBOND PUTRA SIGUAL;Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan peraturan Otoritas jasa keuanganRepublik indonesia nomor : : 35 / PJOK.05 / 2018 tentangpenyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan terdapat di dalampasal 48 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dengan perincian sebagai berikut ;e Pasal 48 ayat 1 ; Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepadadebitur.Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 1308/Pid.B/2019/PN Tng5.e Pasal 48 ayat 2 ; Perusahaan pembiayaan

Bahwa proposal yang masuk dicatat di buku daftar tunggu dan 3 (tiga)proposal yang masuk dari Kelompok UP2K Somoleter UP2K 8 Somoleterdan UP2K 7 Somoleter sudah ada tandatangan dari sekretaris desa dansaksi sendiri yang memberitahu kepada basiyo boleh ditandatangani olehSekretaris Desa apabila Kepala Desa tidak ada karena saksi telahmeminta petunjuk kepada PJOK sebelumnya.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;Saksi : 11 : WARTINI BINTI MISDAL.

Tergugat.Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kuranglebih 11 bulan.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat danTergugat namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalildalil bantahannya telahmengajukan alat bukti sebagai berikut:1.1.1.1.2.1.3:1.4.1.5.1.6.Surat:Asli surat keterangan kerja atasnama Abdul Hamid alAudah tanpa nomortanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kasi PemberdayaanMasyarakat/ PJOK

Rekonstruksi pasca bencana tahap 1 dana batuan sosial berpola hibah tahun naggaran 20125. 1 (satu) buah fotocopy peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2011 tentang petunjuk Tekhnis tata cara pengajuan dan penggelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 20116. 1 (satu) bendel foto copy SK Walikota No. 188.45/333/KEP/425.012/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab operasional Kegiatan (PJOK

Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda TT 3;4. Fotocopy putusan No. 140/Pdt.G/2016/PN.