Ditemukan 5046 data
84 — 40
Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan(Pasal 1 angka 5 UU No. 30 Tahun 2014);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalahmenunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang PegawaiNegeri dalam satuan organisasi negara ataupun orang perseoranganyang bukan Pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggugjawab dalam korporasi;Menimbang, bahwa Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi
205 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari segl sumber/asalkewenangan bisa sebagai kewenanganatributif, delegasi ataukah mandate.17.Bahwa ditinjau dari sumber kewenanganjelaslah bagi Bupati Kutim mengalihkanhak untuk membeli saham PT. KPC yangada pada Pemkab Kutim adalahwewenang atributif yang melekat padajabatan Bupati.
123 — 47
berkekuatan Hukum tetap ;Bahwa kerugian tersebut akan tercantum dalam Neraca laba rugi kalau tidakdicantumkan itu tidak boleh ;Bahwa Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 17 tahun 2003 adalah rencanakeuangan Pemerintah, kemudian Pasal 11 angka 1 UU No. 17 tahun 2003Keuangan Negara adalah Hak dan Kewajiban yang dapat dijadikan uang atausegala sesuatu yang menjadikan milik Negara ;1e Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi boleh akuntan Publikmelakukan pemeriksaan dengan mendapatkan mandat atau delegasi
Dikaitkan dengan UU BPK No. 1 Tahun 2007 :Metode penugasan kalau mengacu pada internal Menteri Keuangan seharusnyamelampirkan Surat Menteri Keuangan untuk penugasan, kalau dari Menteri DalamNegeri surat dari Menteri Dalam Negeri surat dari Menteri dalam Negeri dilampirkan,kalau instusi lain mana surat itu disampaikan melalui surat instusi terlebih dahuluoleh karena BPKP tidak berwenang maka BPK diminta terlebih dahulu surat mandatatau delegasi ;Dalam isi Laporan hasilnya bahwa data dari BAP, seharusnya
pada BPKP adaprosedurnya di dalam persyaratan BPK, berdasarkan Peraturan BPK Nomor: 4Tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Penyidik menyampaikan pada BPK danBPK memberikan persetujuan, kalau BPKP, BPKP mengirimkan surat dulukepada BPK untuk mendapatkan mandat dan pendelegasian kalau suratnyadiijinkan, dan cara kedua tentu Menteri Keuangan meminta kepada Presidensepanjang ada penugasan ;Bahwa BPKP tidak menjawab dulu surat dari penyidik tapi ia menyampaikan dulusuratnya pada BPK untuk diminta ijin delegasi
189 — 52
Hari Doyo Sugianto8 Meja Kotak 1,700,000 (BAP)vi AKOMODASIPenginapan Panitia dan Delegasi Hole!
365 — 227
PRPP).HAK PENGELOLAAN TIDAK SERTA MERTA MENJADI ASSET KARENABUKAN HAK ATAS TANAH MELAINKAN PENDELEGASIANKEWENANGAN HAK MENGUASAI DARI NEGARA.93 Bahwa menurut para ahli Hukum Agraria) HAK PENGELOLAAN adalahBUKAN HAK ATAS TANAH sebagaimana dimaksud Pasal 16 UUPAmelainkan SEBAGAI DELEGASI WEWENANG PELAKSANAANBEBERAPA WEWENANG AGRARIA YANG ADA PADA PEMERINTAHPUSAT DENGAN HAK MENGUASAI NEGARA, (Prof. Dr.
Dari uraian ayat 4 tersebut ternyata adakemungkinan dibuka untuk menerbit suatu hak baru yang namanyaketika itu belum ada tetapi merupakan suatu delegasi pelaksanaankepada daerahdaerah otonom dan masyarakat hukum adat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasan Umum angka II (2) UU No. 5Tahun 1960 tentang UUPA (Lembaran Negara 1960 104), hanyamenyebutkan bahwa suatu hak menguasai negara tersebut pelaksanaannyadapat dikuasakan kepada yang memerlukan dan memberikannya dalampengelolaan kepada sesuatu
77 — 18
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
85 — 53
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupakekuasaan formal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yangdiberikan oleh Undangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutifatau administratif membuat keputusan pemerintah yang diperolehberdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku baik secaraatribusi, delegasi
294 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelaku usaha melakukan perbuatan dan atau perjanjiankarena melaksanakan ketentuan Undang Undang atauperaturan perundangundangan di bawah Undang Undangtetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang Undang;danb.
92 — 15
Penyalahgunaan wewenang dalam Pengelolaan keuangan daerahwewenang ada dua macam yaitu wewenang terikat dan wewenang bebas.Bahwa parameter adanya penyalahgunaan wewenang pada wewenang terikatadalah peraturan perundangudangan sedangkan parameter penyalahgunaanwewenang pada wewenang bebas adalah Asasasas Umum Pemerintahanyang baik.Apabila undangundang tidak mengatur materi secara komprehensifmaka undangundang dapat mengatur materi yang pokok saja selanjutnya dariyang pokok ditindaklanjuti dengan cara delegasi
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
94 — 42
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : berupa kekuasaanformal yakni kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan olehUndangundang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratifmembuat keputusan pemerintah yang diperoleh berdasarkan peraturanperundanganundangan yang berlaku baik secara atribusi, delegasi
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
81 — 42
Penitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh bahwa pada tanggal 04 September 2018, Penasihat HukumTerdakwa telah ~mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Acehtanggal 28 Agustus 2018 Nomor 16/Pid.Sus.TPK/2018/PN Bna;Be Surat pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada JaksaPenuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sesualdengan surat delegasi
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
179 — 43
Ketika sudah selesai masapemeliharaan PPHP baru bertugas untuk memeriksa semuakelengkapan dokumen sebelum diserahterimahkan dari penyediajasa kepada pengguna jasa.Bahwa bisa, seperti PPK memberkan tugas kepada stafnya, atauPPTK untuk memeriksa dan melaporkan apa saja yang terjadidilapangan kepada PPK jika suatu waktu PPK mengalami kesibukandisaat bersamaan tapi diluar dari Tim teknis tidak boleh diberkantugas (Delegasi) tersebut.Bahwa Dalam hal verifikasi yang harus dilakukan PPK harusberdasarkan
220 — 178
Delegasi yaitu pelimpahan wewenang kepada badanyang lain ( bukan atasan kepada bawahan),) dan Mandat yaitu penugasan pada bawahanberkaitan dengan jabatan (Abdul Latif 1999).
Disamping itu, ada pula yang disebutDekonsesi = Pemerintah memberikankewenangan pada swasta dan Konsesi = tidakmemberikan delegasi pada pihak swasta ( Varia Peradilan No.314 edisi Januari 2012 hal.14);Menimbang, bahwa dari uraianuraian tersebut di atas dikaitkan dengan faktafaktahukum yang terungkap dalam persidangan tergambar adanya bahwa penyalah gunaankewenangan sama dengan melawan hukum hanya pelakunya yang mempunyai wewenangpublic yaitu penyelenggara Negara atau pegawai negeri, terdakwa sebagai
176 — 39
M.Eng(terdakwa).Wakil Direktur : Diar Kusuma Putra, SE.Manajer Administrasi : Chairul Samad.Manajer Program dan Promosi : Kholig Yakin.Public Relatiaon & Marketing : Nurdiyana.e Bahwa yang menjadi tugas pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM yaitu :a Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Business Meeting baik berupa BusinessForum maupun One on One Business Meeting dan mengadakan koordinasidengan berbagai pihak yang terkait untuk suksesnya kegiatan tersebut.b Mengorganisasi kunjungan delegasi
bisnis dari dalam dan luar negeri.c Merancang dan membangun Sistem Informasi Kamar Dagang dan Industri JawaTimur dalam upaya memberikan layanan informasi usaha kepada dunia usaha.d Memberikan layanan Konsultasi Usaha.e Melaporkan seluruh pelaksanaan kepada Dewan Pengurus Kamar Dagang danIndustri Jawa Timur.e Bahwa yang menjadi kegiatan pengurus Busines Development Center(BDC) di KADIN JATIM tahun 2011 s/d 2014 antara lain :a Menerima delegasi asing baik dalam bentuk B2BMeeting.b Mengadakan pelatihanpelatihan
100 — 36
penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukantersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang184melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelakutindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang,kesempatan atau sarana tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsiadalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkanatribusi atau delegasi
DANDENI HERDIANA, SH., MH
Terdakwa:
1.SUWARSI Binti WUGU HARJO SUTIRTO
2.EKO WIJANARKO
3.DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI
4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI, E
5.NUGROHO BUDIYANTO Bin SRI KIRMADI
6.RANGGA EKO SAPUTRO
7.DIAH PUTRI ANGGRAINI
8.IDA AYUNINGTYAS Binti Alm. SARWONO TRI WIHARJO
9.PRIHANANTO, SH. Bin IRFANI SURYO SUPATMO
452 — 1713
YykSIP selaku Kasie pelayanan, menurut saksi Giyarta setelah melihat formatnyasurat tersebut kemungkinan di scan (foto copy dengan scaner), saksi JakaPrasetya menambahkan, bahwa untuk menerbitkan surat keterangan warisatau yang menyangkut kepemilikan tanah dan ijin nikah , selaku Camat, saksiakan memanggil langsung pemohon untuk menghadap guna dikonfirmasi, saksiJaka juga tidak pernah memberikan delegasi kepada yang lain untukmenerbitkan dan menanda tangani surat jenis tadi;Menimbang, bahwa menurut
78 — 32
Pendasteran Tarigan, SH, MS, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan sesuai dengan berita acara dalampenyidikan;Bahwa saksi adalah ahli HAN ;Bahwa ahli bertugas sebagai dosen sejak tahun 1984 s/d sekarang ;Bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukumkeuangan dibagi 3 sumber yaitu 1.Atribusi (bersamaan dengan dibentuknyalembaga keuangan), 2.Delegasi (kewenangan dari lembaga lain dilimpahkan kebarang lain ini dari
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
ANDI ABDUL KADIR
144 — 64
merupakanaksesori dari Suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atausarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat tidak terkecuali dalamPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus bertumpu pada kewenanganyang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) Sumber, yaitu atribusi (kKewenanganHalaman 188 dari 215 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkyang ditetapkan oleh Undangundang sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan), delegasi
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. ARMADA PANGALOAN
114 — 32
Dimana kewenangan ada tigayaitu atributif, delegasi dan mandate. Bahwa pejabat pengelola keuangan Negara menurut UU keuangan Negara adalah mengacu pada hukum administrasi Negara. Bahwa Saat ini pendekatan hukum administrasi adalah rezim hukumotonomi daerah. Bahwa Menurut MK, pemahaman kerugian keuangan Negara adalahharus berdasarkan kerugian yang nyata dan pasti. Bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara bersifat administrative.
72 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
lainnya sesuai yang ditetapkanJudex Facti tersebut di atas (Vide point 5), hasilnya akan tetap sama/identik (vide uraianselanjutnya), sebab a quo. persepsi yang ada di benak Judex Factifakta/peristiwa dari perbuatan yang dinyatakannya bersalah diidentikannya dengankegiatan Pengadaan Barang/Jasa;Judex Facti Keliru Menginterpretasi Kewenangan Pengguna Anggaran Atas DanaPenunjang Kegiatan DPRD ;Bahwa menurut Hukum Administrasi Negara, kewenangan dalamsuatu. jabatan dapat diperoleh secara atribusi, delegasi