Pengusaha menyusun skala Upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan Kompetensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai stuktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.Bahwa, berdasarkan peraturan pelaksananya dalam pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 49/MEN/IV/2004 TentangKetentuan stuktur dan Skala upah,Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaanHalaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.

SertaTergugat tidak memiliki acuan yang pasti berupa stuktur dan skala kenaikanupah, sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No.13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Stuktur dan Skala upah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik terhadap ParaPenggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara A quo dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya

Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompentensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai sktruktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam ayat ayat (1) diatur dalam keputusan Menteri dan pelaksanakannya dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah pengusaha menyusun struktur dan skala upah pekerja/ buruh diperusahaan , sehingga dengan tidak adanya struktur dan skala upahterjadilan kesenjangan sosial system pembayaran upah di Tergugatdengan membedakan istilah karyawan staf dan karyawan

Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa scale 14,tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 100 x/menit,pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36,5C, skala nyeri 9denyut nadi tidak ada, pupil reaksimaksimal ;2. Pemeriksaan lukalukae Luka robek pada kepala sebelah samping kiri kurang lebih dua kali satukali satu senti meter disertai bengkak dengan ukuran tigaS@NtIMBLC!

kawasan hutan berdasarkan Surat dari Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan TataLingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor :S.516/BPKH.XIX/PKH//9/2020 tanggal 01 September 2020 perihalkonfirmasi telaahan ploting titik koordinat yaitu : Berdasarkan tumpangsusun koordinat yang tercantum pada surat an Kepala Kepolisian ResorBengkalis Nomor : B/705/VIII/Res.5.6/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus2020 terhadap peta kawasan Hutan Provinsi Riau skala

sidang pidana antara KLHK(Taman Nasional Tesso Nilo) dengan saudara AbdulArifin Kabupaten Pelalawan Bahwa terhadap pemetaan titik koordinat atau ploting koordinattersebut termasuk ke dalam salah satu ruang lingkup tugas Ahli, yaitupenyampaian informasi kawasan hutan Dapat Ahli jelaskan tumpang susun titik koordinat, terhadapPeta Penetapan Hutan Produksi Terbatas Sei Melintang lampiranKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : 287/KptslI/1998 tanggal 27Februari 1998 dan Peta Kawasan hutan Provinsi Riau Skala

Bahwa tujuanterdakwa menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah untuk dijual kepadaSiapa Saja yang membeli dengan harga Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus riburupiah) per tan dengan jumlah 1 (satu) tan adalah 75 (tujuh puluh lima) kepingkayu olahan.Menimbang, bahwa tumpang susun titik koordinat, terhadap PetaPenetapan Hutan Produksi Terbatas Sei Melintang lampiran Keputusan MenteriKehutanan Nomor : 287/KptsII/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan PetaKawasan hutan Provinsi Riau Skala il : 250.000

kawasan hutan berdasarkan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata LingkunganBalai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX NomorS.516/BPKH.XIX/PKH//9/2020 tanggal 01 September 2020 perihal konfirmasitelaahan ploting titik koordinat yaitu : Berdasarkan tumpang susun koordinatyang tercantum pada surat an Kepala Kepolisian Resor Bengkalis Nomor :B/705/VIII/Res.5.6/2020/Reskrim tanggal 26 Agustus 2020 terhadap petakawasan Hutan Provinsi Riau skala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98ayat (1), meliputi :a. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;b. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;c. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;d. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/kota;e. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat system adat,nilai adatistiadat, lembaga adat beserta hakhak tradisionalnya dalam pelaksanaanpemerintahan desa;f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala

provinsig. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desapada desadesa tertentu;h. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dani. melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasi pembangunanperdesaan skala provinsi.Peraturan PemerintahNo. 72 tahun 2005 tentang desa pasal 98 berbunyi :(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraanpemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.(2) Pemerintah

Pemerintahan ada jika adapemerintah,rakyat,daerah,sumber daya.butir(i)melakukan upayaupaya percepatan atau akselerasi pembangunanperdesaan skala provinsi; yang berarti wajib melakukan upaya terhadaporang pencipta pertama ciptaan baru ada jika tidak berarti tidakmelaksanakan upayaupaya pembangunan perdesaan skala provinsi.

Seseorang menciptakan sumber daya alam baru dipedesaan yangbelum pernah ada didesa dengan berkwantitas besar tapi ada di provinsitetangga (skala provinsi).Maksud UU No 18 tahun 2002 Tentang Sistem nasional penelitian,pengembangan, Dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologiyaitu :Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Padt.G/20..

menggunakan Narkotika Golongan berupa sabusabu tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment Terpadu PropinsiBali Nomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasi sebagaipenyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secarasituasional,tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar, sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yangdalam kesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secarasituasional, tidak mengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar,serta terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM103/IV/2016/TAT tanggal 25 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa Sayid Rizal Firdaus terindikasi sebagaipenyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secara situasional, tidakmengalami ketergantungan dan merangkap sebagai pengedar, serta terindikasiterlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI kemudian padahari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi ZAKARIA, saksiTIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan BukitPesagi Skala Brak sesampainya di bengkel menemui terdakwa

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut : Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 bermula ketika saksi ZAKARIA binGUDAK menyuruh HERI ANDRIAN untuk memperbaiki mobil L 300 warna hitamNopol 9401 JD ke bengkel milik terdakwa ROZI bin NIKI HELMI (berkas perkaraterpisah) kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00wib, saksi ZAKARIA, saksi TIO NAENGGOLAN dan HERI ANDRIAN bersamasama kebengkel di Jalan Bukit Pesagi Skala Brak sesampainya

terdakwamenyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukankeberatan/eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi masingmasing telah disumpah menurutagamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1 ZAKARIA bin GUDAK (Alm), pada pokoknya menerangkan :e Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 08.00 wib, saksi dan NURTIO(pemilik mobil) bersamasama dengan HERI ANDRIAN pergi ke bangkel mobil diJalan Bukit Pesagi Skala

hubungan kerja yang jangka waktunyayaitu kontrak per tiga bulan, maka pihak Penggugat tidak mempunyaikedudukan hukum (legal standing) untuk dapat menggugat pihakTergugat, oleh sebab terhitung jangka waktu kontrak dalam tiga (3)bulan tersebut berakhir, maka secara hukum sudah tidak adahubungan hukum dalam bentuk apapun lagi dengan Tergugat;Bahwa seseorang yang mempunyai hak hukum untuk dapatmelakukan gugatan dan meminta pemutusan hubungan kerja adalahseseorang yang bekerja didalam perusahaan dengan skala

besar danberkedudukan dengan status karyawan tetap dengan kata lain adalahgugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang hanyausaha rumahan dengan skala kecil adalah sangat tidak tepat.10)Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat sudahsering dan berulangkali menyampaikan kepada Penggugat untuk beristiranat saja, namun selalu dan selalu Penggugat mengatakan masihdan tetap mau membantu Tergugat dengan mengerjakan apa sajasehingga mendapatkan upah.11)Bahwa operator mihane itu

atau kwitansi bertanggal 21 November 2003, olehkarenanya Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kapasitaslagi untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara ini.b) Tenun rajutan yang dijalankan oleh Tergugat dari dahulu sampaldengan sekarang adalah usaha tenun kain sarung rumahan;Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.116/Pdt.Sus/2019/PN.Bdgc) Tergugat tidak pernah memiliki usaha dengan badan hukum PTmaupun CV dengan kata lain hanya usaha perorangan;d) Usaha yang dijalankan dalam levelitas UKM skala

sebagaidokter fungsional kejiwaan dalam hal ini saksi juga di tunjuk sebagai Asessordalam bidang Asesi terhadap penyalahgunaan Narkoba yang telah mengikutipelatihnan di BNN pusat jakarta pada tahun 2016 dan bersertifikat Asessoryang saat ini juga sebagai Konsultan di BNNK (Badan Narkotika NasionalKabupaten) Sumenep; Bahwa, tugas dan tanggung jawan Asessor adalah melakukanAsessment kepada Resident (Clien) penyalahgunaan napza; Bahwa, menurut saksi ahli terdakwa SUBAIRI tersebut sudah masukdalam kategori skala

yang selanjutnya dilakukansecara bertahap dengan melakukan Asesment lanjutan, Evaluasi PsokologiHalaman 12 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Pmkdan yang terakhir dilakukan konseling dengan kesemuanya ini bertujuanterdakwa SUBAIRI agar sembuh untuk tidak mengulangi kembali danmengurangi komplikasi yang terjadi akibat penyalahgunaan Narkoba; Bahwa, cara system atau metode yang saksi ahli lakukan terhadapterdakwa SUBAIRI sehingga didapat kesimpulan jika terdakwa SUBAIRIditemukan mengalami skala

membenarkan barang bukti yang dihadirkanke persidangan memang yang ditemukan didapur terdakwa; Bahwa, sabusabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa danTerdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabusabu; Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwatidak melawan; Bahwa, oleh penyidik terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya(+) positif;Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2019/PN Pmk Bahwa, menurut saksi ahli terdakwa SUBAIRI sudah masuk dalamkategori skala

SdaGambar B Sesuai Berita Acara Ukur BPN Tahun 2009 PEN rt oe SKALA 1: $00Pemohon : SNTON KUNART.Letak TanahDesa : KriznKecamatan : KrianNIB 12.10.11.16,00382gl/o.DI302 : 07012009/306Luas MneSidoarjo. ...........6AQaer oe & TOR PERTAN ALANa TEU TIEN'BIDOARIO2/0 bepess Seksi SyigyPenguiurundan Pemlaan Gambar C , TS 60 Batas sengketautara

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat disebabkan sudah tidak ada kecocokan lagi danTergugat ringan tangan;7: Bahwa, pada 18 Januari 2020, terjadi puncak perseliisihan danpertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugattidak menginginkan usaha yang baru dirintis oleh Penggugat dan Tergugatdan menginginkan skala usaha yang lebih besar, tetapi Penggugatmengingatkan agar bersabar, Tergugat marah kepada Penggugat,kemudian keesokan harinya

tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama(penjual) bernama Baharuddin Kahar dan pihak kedua(pembeli) bernama Made Sutrisna disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan Julefa danditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala

15.4.97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bemama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihakpertama (penjual) bernama Juhaifa dan pihak kedua (pembeli)bemama Gusti Ayu Putu Susilawati disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan ditandatangani olehPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbemama Edy Ratno Sanjaya,SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

No. 135 K/Pid/2010m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajibpajak Komang Herri.4.

Rahim ditandatanganioleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) KecamatanPlampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama

Aceh, skala 1 :250.000;e Bahwa menurut Ahli terhadap pelaku yang membawa alat beratexcavator (beco) tersebut ke lokasi tempat ditemukannya alatberat excavator (beco) tersebut dapat disangkakan telahmelakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamembawa alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazimatau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatanpenambangan dan / atau mengangkut hasil tambang di dalamkawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf a Jo

Aceh Barat berada dititik koordinat 04 32 34.396 N 096 21 30.749 E.e Bahwa peta lampiran Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 / 2015,tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanan, makadapat saya sampaikan bahwa ke 2 (dua) titik koordinattersebut berada di dalam Hutan Lindung, peta dan foto lokasiterlampir;e Bahwa kondisi kawasan hutan lindung

Batu Bara di Dinas Energi dan Sumber DayaMineral / ESDM Aceh yaitu untuk mengevaluasi permohonan izinpertambangan mineral dan batu bara diseluruh Wilayah Acehdan mengevaluasi rencana kerja anggaran dan biaya untukperusahaan pertambangan yang ada di wilayah Aceh sertamelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruhkegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Aceh.e Bahwa setiap orang ataupun badan usaha yang melakukankegiatan pertambangan terhadap ke5 (lima) komuditastambang tanpa membatasi skala

dengan berjalan kaki, sekira pukul 12.00 wib didalam hutan lindung daerah sungai awe lebih kurang 4 jam perjalanan adamenemukan 1 (Satu) unit alat berat (excavator) merk cobelko warna hijau yangtelah disembunyikan oleh operatornya pada di titik koordinat 04 32 1.855 N 096 19 16.130 E;Menimbang, bahwa beradasarkan peta lampiran Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 /2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi PerairanProvinsi Aceh, Skala

Aceh Barat berada di titikkoordinat 04 32 1.855 N 096 19 16.130 E dan beradasarkan petalampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK. 103 / MenLK 11 / 2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanantitik koordinat tersebutberada di dalam Hutan Lindung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas terdakwa tidak memiliki izin yang

Bahwa kami beracuan bahwa Hukum adalah alat untuk menciptakankeadilan namun tidak berlaku dalam perkara ini karena putusanHakim tersebut malahan menimbulkan rasa ketidak adilan karenaHalaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT.BJM16.1718.19.20.tidak tepatnya langkah yang diambil oleh majelis hakim dalammemutus perkara ini;Bahwa sebagaimana Tujuan Hukum yang di sampaikan oleh GustavRadbruch terdapat skala prioritas dalam penegakan hukum untukmenciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat

Bahwa skala prioritas tersebut dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuanhukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;Bahwa kemudian terungkap Fakta dalam persidangan hakim tidakmempertimbangkan proses yang telah di lalui dalam memutuskansuatu perkara;Bahwa proses yang di maksud adalah proses beracara sesuai denganHukum Acara Perdata yang berlaku di indonesia;Bahwa kiranya Memang yang menjadi keputusan Putusan NO (nietontvankelijke verklaard) terhadap gugatan penggugat makasepatutnya di

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.Hal 31 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.BLH/2021/PT PBR36)Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir

Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.38)4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.72) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.73) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.74) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.75) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.76) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 pengertian setiap pelaku usaha perkebunan adalahpekebun dan/atau. perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud pekebun~ adalah orangperseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksuddengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut

hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud Usaha Perkebunan adalah usahayang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatanpengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alatdan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalahperseorangan

Wana Subur Sawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PT Gelora

Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT.

Wana Subur Sawit Indahkepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancangkebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PTGelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.38) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran DiriDirektur Utama PT.

Wana Subur Sawit Indah kepadasdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34)Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa Sawit PTWana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.36)Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasangan pancangkebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000.37)Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PTGelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.38)4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran DiriDirektur Utama PT.

WalikotaBandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan CoronaVirus Disease 2019;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tanggal05 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial SkalaBesar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (Covid19) di Kota Bandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 Tahun 2020 Tanggal11 Mei 2020, tentang Perubahan atas Peraturan WalikotaBandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala

Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 29 Tahun 2020 Tanggal20 Mei 2020, tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanHal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.T1.8T1.9T2.1T2.2T3.1T3.2T4T5.1T5.2T5.3T5.4T6.1T6.2T7.1Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19

) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal30 Mei 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal12 Juni 2020, tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) sebagaimana diubah dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitu kertasdan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelanggan berjumlahratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampai denganpengepul skala

Tergugat Il.Oleh karena itu Surat Nomor 640 adalah juga merupakan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagaimanadirubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitukertas dan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelangganberjumlah ratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampaidengan pengepul skala

Selain ituPenggugat masih menanggung 50 orang karyawan dan mengkoordinirratusan pemulung dan pengepul skala kecil kertas bekas di wilayah sekitarSurabaya. Apabila bangunan tersebut dibongkar, maka Penggugat,karyawan Penggugat, dan ratusan pemulung dan pengepul skala kecilkertas bekas di wilayah sekitar Surabaya akan kehilangan matapencahariannya.

Setelah selesaimelaksanakan Operasi Jaya 21 dilanjutkan melaksanakan patroli skala besar, di jalanBumi Keb.

Fakta hukum dalam kasus a quo,terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibatdalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besaryang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.

Fakta hukumdalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba ataukurir yang terlibat dalam peradaran gelap atau pelaku produksi atau jual belidalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakanmasyarakat.Selain itu sabusabu yang dikonsumsi terdakwa baru sebagiankecil dari jumlah 0, 1887 gram yang menjadi barang bukti perkara ini.Bahwa menurut pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau

Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum sebagaiberikut.Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya padapokoknya berpendapat bahwa terdakwa RIFAI alias BAJET bin SATIBI SANUSItersebut hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalamperedaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala