ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah ; 2Pasal 4 ayat (1)berbunyi Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinandi bidang pertambangan mineral dan batubara besertakelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3Pag Lp mnnnnnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nennnnnnnAyat (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan olehDirektur Jenderal atau Gubernur, pemegang IUP Eksplorasitidak memenuhikriteria tekhnis

BjmPertambangan Mineral Dan Batubara berbunyiAyat (1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan olehDirektur Jenderal atau Gubernur, pemegang IUP Eksplorasitidak memenuhikriteria tekhnis, lingkungan, ataufinansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf c angka 1, angka 2, huruf d, atau huruf e angka 1diberikan sanksi administratif oleh Direktur Jenderal atasnama Menteri atau Gubernur sesuai dengankewenangannya ; Ayat (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan olehDirektur

Perubahan spesifikasi tekhnis pekerjaan. Bahwa dalam Perpres 54 Tahun 2010 juga diatur laranganterhadap anggota ULP sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat(7) Anggota ULP dilarang duduk sebagai:a. PPKb. Pengelola Keuangan;Putusan Nomor : 27/Pid.SusTPK/2020/PN.Mnk halaman 136 dari 268c. APIP;d. = Terkecuali pejabat pengadaan/anggota ULP untukpengadaan barang jasa yang dibutuhkan instensinya.

Penyusunan dan penetapan Rencana PelaksanaanPengadaan yang terdiri atas: Spesifikasi Tekhnis, PenetapanHPS dan Rancangan Konstrak ada pada PPK4.

Perumusan kebijakan tekhnis pemberdayaanmasyarakat dan pemerintah desa ;b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerahdalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahandesa ;C. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasipemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ;d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan ;e.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai dengan tugas dan fungsinya.Yang seluruhnya kemudian diuraikan dalam uraian tugas dalam PeraturanBupati tersebut.Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap tupoksi saksi terkait dana SPPPNPM ada dalam tugas Penyelenggaraan urusan pemerintahandaerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.Artinya, saya mengkoordinir kegiatan yang menyangkut PNPM danpembinaan para pelaku PNPM, namun untuk tekhnis kegiatan PNPMditangani oleh Kepala Bidang

tersebut.Bahwa benar terhadap proposal tersebut apabila tidak terpenuhi syaratyang diajukan maka kami akan memanggil pihak UPK untukmelengkapi persyaratan pengajuannya.Bahwa dapat saksi jelaskan, terhadap tupoksi saksi terkait dana SPPPNPM ada dalam tugas Penyelenggaraan urusan pemerintahanHalaman 171 dari 288 Putusan No. 65/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg.daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.Artinya, saya mengkoordinir kegiatan yang menyangkut PNPM danpembinaan para pelaku PNPM, namun untuk tekhnis

;Bahwa setelah ada DIPA kemudian dilakukan Rapat Koordinasi yangberkaitan dengan rapat Luar Sekolah yang dihadiri olen Kepala DinasPendidikan Kabupaten dan Subdin Terkait, setelah rapat tekhnis tersebutdilakukansosialisasi oleh Kabupaten setempat ke Mitramitra165Kabupaten / Kota termasuk Pondok Pesantren, kKemudian masingmasingPKBM maupun Ponpes membuat proposal dan diajukan kepada DikporaPropinsi melalui Dinas Pendidikan Kabupaten untuk mendapatkanrekomendasi, setelah direkomendasi oleh Dinas Pendidikan

Ilyas Salmane Sekretaris Mahdi Salmane Bendahara : Siti AisyahJuklak / Juknis pelaksanaan kegiatan penuntasan buta aksara tertuangdalam buku petunjuk Tekhnis pelaksanaan program Keaksaraan167Fungsional (KF) dan didalam petunjuk tersebut telah terinci perhitunganunit cost perkelompok / 10 orang untuk di tingkat Desa / kelurahan : NO PROGRAM KEGIATAN VOLUME SATUAN UNIT COST (Rp) JUMLAH (Rp.)1. Bantuan identifikasi calon 1 Kelompok 25.000, 25.000,warga belajar dan tutor2.

IMMS oleh Tim Tekhnis KomisiPenilai AMDAL Dinas LH Kabupaten Lumajang maka Tim Teknis KomisiPenilai AMDAL Kab Lumajang berkesimpulan sebagai berikut :1. Kepastian wilayah Eksploitasi harus tercantum dalam Kerangka Acuan(KA).2. Perlu dicantumkan Gambar potongan melintang daerah penambangan.Putusan No. 94 Pid.Sus TPK PN.Sby halaman 126 dari 3123. Peta Lokasi yang dipaparkan dalam presentasi (Sesuai google earth)kurang sesuai dengan kondisi lokasi di lapangan.4.

ABDUL GAFUR(Sekretaris Komisi Penilai AMDAL sekaligus Ketua Tim Tekhnis KomisiPenilai AMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS dan mendapat jabatansebagai MANAGER PERSONALIA, SOERJANINGPROJO (KonsultanPembuat dokumen AMDAL) yang bergabung dengan PT. IMMS denganjabatan SEKRETARIS DIREKS/SEKRETARIS terdakwa LAM CHONG SAN,AR FAQIH (KONSULTAN AMDAL) bergabung dengan PT. IMMS sebagaiMarketing dan pernah mendapat kuasa dari terdakwa LAM CHONG SANuntuk mewakili PT.

KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata No. 55680/PPTK/II/2010 tanggal 15Pebruari 2010 Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana di Pulau KumalaKecamatan Tenggarong Tahun 2010 dan di muka persidangan selama ini,sehingga sebelum Majelis Hakim memberi putusan, telah mendapatkanketerangan, gambaran dan atau buktibukti yang terang dan jelas atasperbuatan pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa ;Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwaan Terdakwa sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) telah melakukan

UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Bahwa perbuatan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan intinyaadalah bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)sebagai orang yang ditugaskan untuk membantu Pengguna Anggaranmelakukan pengelolaan administrasi Keuangan Proyek / kegiatan RehabTotal Patung Lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010

mingguandan bulanan, sedangkan untuk pelaporan Kontraktor yaitu berupa laporanharian, mingguan dan bulanan dimana biasanya Konsultan Pengawas danKontraktor pelaporannya langsung kepada PPTK sedangkan pelaporanlangsung kepada saksi jarang sekali dilakukan oleh Konsultan pengawas dankontraktor, apabila pelaporannya kepada saksi biasanya baik konsultanpengawas dan kontraktor langsung saksi hadapkan kepada PPIKbersamaan dengan membawa data pelaporannya ;Bahwa yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

Mitra Consultant (Direkturnya bernamaHamdani), yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran adalah Fahrodin,Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK dijabat oleh Suriansyah ;e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu Makmur Abadisesuai kontrak Nomor 556340/P.1/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010, sebagaiberikut :a. Pekerjaan persiapan dan bongkaran := Tempat/studio pembuatan patung.= Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggarong= Bongkaran Tanah Keras.b.

bag, matras dan jam tangan antiHalaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor : 1323/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.air, perlengkapan yang akan di bawa ke Gunung Biru ;Bahwa Terdakwa di suruh Yadin untuk membeli tutup pipa sehingga Terdakwabertanya kepada Yadin untuk apa tutup pipa tersebut, dan di jawab oleh Yadinmau bikin bahan peledak ;Bahwa Terdakwa yang mengajak Ahmad untuk ikut menyetir mobil saatkeberangkatan ke Poso, selanjutnya setelah sampai di Poso Ahmad kemballlagi/pulang bersama Rustan ;222Bahwa tekhnis

Saleh memperoleh kuncijawaban untuk ujian tertulis berupa lembaran kertas kecil berisi kode dandiajarkan oleh Muhasan tekhnis menjawabnya (vide bukti surat T28,bagian keterangan Sutiman/Tergugat);Bahwa Tergugat tidak mengetahui siapa saja calon yang menerimabocoran kunci jawaban selain M Saleh;Bahwa atas surat laporan Tergugat tersebut, Kepala Kepolisian ResorLombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan tertanggal 11November 2020 (vide bukti surat T11);Penyelidikan Kepolisian mulai dilaksanakan

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGUGT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasitekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.2. Type gas Turbine adalah V 94.2.3.

Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGUGT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasitekhnik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture SiemensDetail Material Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas TurbineSiemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5153 Gas Turbine Siemens.Type gas Turbine adalah V 94.2.Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelahspare part / barang diserahkan ternyata spare part

Mahadewi nilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan harga terkoreksinilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah),lalu metode kedua metode evaluasi administrasi meliputi Surat penawaran,jaminan penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan kemudiandari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhisyarat, selanjutnya panitia melakukan evaluasi tekhnis yang meliputi darimetode, jadwal, alat, spesifikasi, dan personil

Kdipenyampaian 1 (satu) file, dengan evaluasi sistem gugur LPSE (LayananPengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Konawe Kepulauan.Dokumen lelang meliputi dari : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), EE(ENGINER ESTIMATE) atau estimasi biaya, Spesifikasi Tekhnis, RKS(Rencana Kerja dan syaratsyarat kegiatan) BOQ (Bill Off Quantity) ataudaftar kuantitas harga sedangkan perolehan dokumen lelang tersebut yangdigunakan panitia Pokja 29 berasal dari kantor Dinas Kesehatan KabupatenKonawe selatan melalui Kepala ULP.Saksi

No.9/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg 566 April 2010Dibayar biaya cetak spandukBimbingan tekhnis pengelolaanKeuangan KPU seProvinsi Kepritanggal 22 24 Maret 20101.656.818 8131 Mei 2010Dibayar biaya pembuatan spandukkegiatan Bimtek Penghitungan suaraPemilihan Umum Gubernur danwakil Gubernur Kepri Tahun 2010tanggal 21 22 April 2010 diNovotel Batam1.656.818 9515 Juni 2010Dibayar biaya pembuatan spandukkegiatan Rapat KoordinasiPembahasan surat KPU nomor 275/KPUProv031A//2010 tanggal 22Mei 2010 perihal Surat Edarandengan

danWakil Gubernur Kepri Tahun2010 di Hotel Golden ViewBatam 19 Februari 2010 22 Februari Dibayar biaya pembuatan 1.6556.8182010 spanduk kegiatan Visi dan MisiBidang Ekonomi Pasangan calonGubernur dan Wakil GubernurKepri Tahun 2010 tanggal 20Februari di Golden View Batam 5 April 2010 Dibayar biaya pembuatan 750.000spanduk kegiatan monitoring dandialog Persiapan PemilihanUmum Gubernur dan WakilGubernur Kepri tanggal 2 April2010 di KPU Batam 6 April 2010 Dibayar biaya cetak spanduk 1.656.818Bimbingan tekhnis

KeuchikGampong Blang Makmur Nomor: 121/ BM/05/2015 tanggal 01 Juli 2015tentang Pemberhentian Bendahara Lama dan Pengangkatan BendaharaBaru Gampong Blang Makmur Tahun 2015.Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa pada tahun2015 sampai dengan tahun 2017 selama Terdakwa menjabat sebagaiBendahara tidak ditemukan permasalahan administrasi dan hukumsehingga Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang cukup sebagaiBendahara Desa, apalagi DPMP4 Kabupaten Aceh Barat Daya setiaptahun memberikan Bimbingan Tekhnis

SH.Halaman 19 dari 7lhal.Putusan Nomor 7/PID.SUSTPK/2017/PT AMBBahwa: ANWAR USIA.6)Bendahara Pengeluaran : ABDUL RAHMAN RUMAGIA.tugas terdakwa selaku PPK dalam proyek Pengadaan Alat LabBahasa Sekolah dari DAK Non DR Bidang Pendidikan tahun 2011 padaDinasberikutpendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru TA. 2010, sebagai> Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :1) Menetapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.2) Menerbitkan surat pengadaan barang dan jasa.)3) Membantu PA dan PPTK dari bidang Administrasi dan Tekhnis

tanda tangani olehKepala SPNF atau PKBM penyelenggara, sehingga pengambilan ljazah diSPNF atau PKBM penyelenggara maka dari itu tahun 2018 keatas blangkoljazah tidak lagi di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan; Bahwa apabila blangko Ijazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil daritahun ke tahun oleh peserta Ujian yang dinyatakan lulus maka ljazahnyaataupun SKHUN disimpan oleh kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah(PLS) atau kepala Bidang pembinaan Paud dan Dikmas, selaku penanggungjawab tekhnis

Ijazahtidak lagi ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan, dimana diatur dalamPentunjuk Teknis Penulisan ljazan pada setiap tahun pelajaran yangmenyatakan pejabat yang berwenang untuk menanda tangani blangkoljazah; Bahwa apabila blangko ljazah paket A, B dan C tersebut tidak diambil daritahun ke tahun oleh peserta ujian yang dinyatakan lulus maka ljazahnyaataupun SKHUN disimpan oleh Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah(PLS) atau kepala Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas, selakupenanggung jawab tekhnis

Lomri Maladi tetapi tidak adahubungan keluargaBahwa kaitan saksi dengan Pembangunan Rehabilitasi Gelanggang Remaja Kecamatan Cisaat,Kabupaten Sukabumi tersebut yaitu sebagai konsultan PerencanaBahwa Tugas dan tanggung jawab saksi, sebagai konsultan perencanatersebut, yaitu ;32Tugas saksi adalah:e Membuat gambar perencanaan, spesifikasi Tekhnis, dan ;= Menghitung RABTanggung jawab saksi adalah:e Menyerahkan hasil gambar dan RAB kepada Komite;=" Secara tidak langsung ikut juga mengawasi jalannya pelaksanaannya

konsultan perencana kemudian saksi melakukan Surveylapangan, mengukur di lapangan dan Mencari data data literature, konsultasi keinginan keinginan dari Komite untuk kemudian dibuatkan gambar dan RABnyaBahwa saksi yang membuat laporan dan gambar perencana Rehabilitasi Gelanggang RemajaCisaat tersebut, yang membuat gambar konsultan CV.DEHA CIPTA (Tim Konsultan), yangdiketahui oleh terdakwa ROMLI MALADI saksi selaku konsultan perencana membuat laporandan gambar atas dasar laporan survei, persyaratan tekhnis

RAMLI, STDibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:Bahwa Berdasarkan Surat dari Kepolisian Resor Buol Nomor :B/ 189 / X /2014 / Reskrim, tanggal 15 Oktober 2014 Perihal permintaan bantuanpemeriksaan Bangunan / konstruksi dan surat dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Buol Nomor : 600 / 51.23 / PU / 2014, tanggal 16 Oktober 2014Perihal penyampaian tenaga tekhnis untuk pemeriksaan bangunan /konstruksi yang menunjuk saksi sebagai tenaga tekhnis untuk melakukanpemeriksaan bangunan

MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Anggotayang penyelenggaraannya dialakukan oleh sebuah Badan Pelaksana;Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta tanggal 25102016, Nomor 206 Tahun 2016, tentangPanduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D dan Pulau E HasilReklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta telah mengaturPanduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines) yang selanjutnyadisingkat PRK adalah Panduan bagi perencanaan kawasan yangmemuat uraian tekhnis

adalah usaha peningkatan produksi padimelalui percepatan tanam padi pada daerah yang sering mengalami banjir denganmemberikan bantuan supaya hasil tanam dapat dipanen dengan baik dan untukmeningkatkan kualitas produksi pertanian dan untuk meningkatkan pendapatanpetani;Bahwa benar, terhadap kegiatan percepatan tanam Dinas Pertanian telahmengadakan pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa antara lain:Pengguna Anggaran Ir.Delfi Praputra;Kuasa Pengguna Anggaran Ir.Muchlis;PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

pemantfaatan hutan yang berasal dari hutan alam, artinya bahwa kelolatata usaha dimulai dengan perizinan yang sahperencanaan penebangan(eLHC) TPn/TPk hutan (eLHP) TPK antara (eSKSHHK)industri primer (eSKSHHk) tempat penampungan (eSKSHHK olahan),dan semuanya ini setiap segmen diverifikasi oleh petugas penerbit yangmemiliki kualifikasi PHPL yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;Bahwa yang berhak untuk menerbitkan SIPUHH adalah orang yang telahmengikuti pendidikan yaitu seorang GANIS (Tenaga Tekhnis