Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 masyarakat mendatangi kantor DPRK untukmeyampaikan aspirasi, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalahpermasalahan yang ada di timbulkan oleh PT Ensem Lestari yaitu masyarakatmenyampaikan pencemaran air sungai,air tanah, udara dan meminta agar segeraperusahan pabrik minyak kelapa sawit PT Ensem Lestari untuk di tutupsementara sebelum memperbaiki semuanya, masyarakat juga sangatmengkuatirkan dampak pencemaran air disebabkan adanaya penurunan kualitasair permukaan

: Setiap usaha dan ataukegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air padakeadaan darurat dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya;Belum memiliki sarana dan prasarana untuk pengambilan sampling di incinator/tungku pembakaran, hal ini melanggar :e Lampiaran 3.3 keputusan Kepala Bapedal Nomor 205 Tahun 1996 tentangPedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Sumber Emisi Tidak Bergerak,yang menyatakan : Sarana pendukung diantaranya tangga, lantai kerja,pagar pengaman, aliran listrik dengan

Menyatakan tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan sengajamengabaikan dampak dari Lingkungan pencemaran air sungai, air tanah, udaradari cerobong dan atau debudebu yang di lintasi mobil perusahaan danpembuangan limbah ke badan sungai, PT. Ensem Lestari terletak di Desa KutaTinggi kecamatan Simpang Kanan merupakan perbuatan melawan hukum(PMH);3.

Dengan demikian, posita Pengggugat sangat tidak jelas apakahyang dipersoalkan dampak pencemaran air saja ataukah juga denganpencemaran udara dan lain sebagainya, namun keseluruhan posita penggugathanya merinci tentang dampak pencemaran air saja, selanjutnya bila mengacupada petitum Penggugat angka 2 justru menyebutkan: tindakan Tergugat Idan Tergugat IIT yang dengan sengaja mengabaikan dampak dari pencemaranair sungai, air tanah, udara dari cerobong dan atau debudebu yang dilintasi mobil perusahaan

Bahwa tidak benar jika Tergugat I telah melakukan pencemaran lingkungan hidupyaitu dengan sengaja mengabaikan dampak dari pencemaran air sungai, air tanahdan udara yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah, hal ini dapatHalaman 41 dari 72 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Skl. Tergugat I buktikan dengan dokumen otentik pada segmen pembuktianpersidangan perkara a quo dan diantaranya/sebagiannya diuraikan sebagai berikut:No. Uraian Keterangan/Kesimpulanla.

Bangka Selatan karena melakukan kegiatan penambangan tanpamemiliki jin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Ijin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun dokumen yanglainnya;Bahwa saksi bersama rekanrekan dari kePolres Bangka Selatan sebelumnyamendapatkan informasi dari masyarakat adanya pencemaran air sungaiakibat penambangan pasir timah disekitar Dusun Air Jaya 1 Desa PayungKecamatan Payung Kab.

Bangka Selatan karena melakukan kegiatan penambangan tanpamemiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Ijin usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maupun dokumen yanglainnya;Bahwa saksi bersama rekanrekan dari Polres Bangka Selatan sebelumnyamendapatkan informasi dari masyarakat adanya pencemaran air sungai akibatpenambangan pasir timah disekitar Dusun Air Jaya 1 Desa Payung KecamatanPayung Kab.

TIRTASURYA TEX ANGGUN.Hal 4 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr8 (delapan) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Ahli KerugianLingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. TIRTA SURYA TEXANGGUN tanggal 24 Oktober 2017 An. Ir. Eddy Soencahyo, MT.9 (Sembilan) Lembar Fotocopy Legalisir Kalkulasi KerugianLingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara PembahasanPenanganan Kasus PT.

Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankan Maksud danTujuan Penggugat khususnya Dalam Bidang Kemanusiaan (Dalam bidanglingkungan hidup) yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf B Statua Penggugat, kerenaadanya pencemaran air Danau Toba.Dengan demikian Objek Sengketa dan Objek Sengketa II dapat dituntutpembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sesuai dengan ketentuanPasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Suri Tani Pemuka tersebut tidaksegera dihentikan, maka air Danau Toba akan semakin tercemar;2) Selanjutnya Penggugat terhambat dan kesulitan dalam menjalankanMaksud dan Tujuan Penggugat khususnya Dalam BidangKemanusiaan (Dalam bidang lingkungan hidup) yaitu meningkatkanHalaman 9Putusan No.77/G/LH/2017/PTUNMDNkualitas lingkungan hidup,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf B Statuta Penggugat, karena adanya pencemaran air DanauToba;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan

DAN OBJEK SENGKETA Il,TYERGUGAT TERBUKTI MELANGGAR , TERGUGAT TERBUKTIMELANGGAR Pasal 8 ayat (1) huriufa PP Nomor 82 Tahunn 2001 jo Pasal4 ayat (1) hurufa dan Pasal 5 ayat (1) Pergub SU Nomor 1 Tahun 2009;Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) hurufa Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air(PP Nomor 82 Tahun 2001) jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan GubernurSumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Danau Toba diSumatera Utara

Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001tentang Pengelolaan Kualitas Airdan Pengendalian Pencemaran Air;c.

Adapun posita gugatan Penggugat yangmenguraikan tentang pencemaran air Danau Toba, menurut Majelis Hakim hanyalahdalil untuk memperkuat argumentasi tentang adanya kepentingan Penggugat sebagaiorganisasi lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup. Bila dicermati, gugatan Penggugat tidakmencantumkan petitum tentang penjatuhan sanksi perdata maupun pidana.

terdakwasempat mengecek kelengkapan dokumen kapal tetapi dokumen yang adatidak lengkap sehingga terdakwa yang seharusnya menyertakan DokumenKapal seperti Surat Pemberitahuan jjin Berlayar dari Syahbandar, BukuSijil, Buku kesehatan dari karantina, Cru list dari Syahbandar tidakmenyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwa memberangkatkankapal dengan buru buru, terdakwa tidak mengecek lagi mengenai alatnavigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis 1 ( orang mesin )bahwa mesin siap namun alat pencemaran

air laut ada tetapi tidakberfungsi / rusak.

terdakwasempat mengecek kelengkapan dokumen kapal tetapi dokumen yang adatidak lengkap sehingga terdakwa yang seharusnya menyertakan DokumenKapal seperti Surat Pemberitahuan jin Berlayar dari Syahbandar, BukuSijil, Buku kesehatan dari karantina, Cru list dari Syahbandar tidakmenyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwa memberangkatkankapal dengan buru buru, terdakwa tidak mengecek lagi mengenai alatnavigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis 1 ( orang mesin )bahwa mesin siap namun alat pencemaran

PigSyahbandar tidak menyertakan dokumen tersebut dikarenakan terdakwamemberangkatkan kapal dengan buru buru, terdakwa tidak mengeceklagi mengenai alat navigasi, dan terdakwa mendapat laporan dari Masinis 1( orang mesin ) bahwa mesin siap namun alat pencemaran air laut adatetapi tidak berfungsi / rusak.

Abung Pekurun Kabupaten LampungUtara yang merupakan milik pemerintah yakni Kementerian Pekerjaan Umumatau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatandengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknyasumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 Perbuatan

biaya perkarasebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan NegeriKotabumi telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Mei 2015 Nomor:35/Pid.Sus/2015/ PN.Kbu., yang amarnya sebagai berikut:1.4.5.Menyatakan terdakwa KARYANTO Bin MIRANtersebut diatas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Melakukan Kegiatan YangMengakibatkan Rusaknya Sumber Air DanPrasarananya, Mengganggu Upaya Pengawetan Air,Dan Mengakibatkan Pencemaran

Air sebagaimanadalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua)Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika dendatersebut tidak dibayar maka akan diganti dengankurungan selama 2 (dua) Bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani olehterdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menetapkan barang

air sebagaimana dimaksud dalampasal 4 setiap orang atau badan usaha dilarang melakukankegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air danprasarananyda, mengganggu upaya pengawetan air, dan/ataumengakibatkan pencemaran air, dilakukan oleh terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2010 terdakwa IR.FRANS MANGASITUA SIMANJUNTAK, MM. selaku Direktur CV.Famili Jaya menyuruh saksi EDDY FREDDY untuk melakukanpencarian lokasi tanah urug disekitar bukit AzimutDesa Waled Asem Kecamatan

air yang ancamanpidananya diatur dalam pasal 94 ayat (1) huruf aundang undang RI No. 7 tahun 2004 tentang Sumber DayaAir jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;adanya dugaan tentang perbuatan terdakwa Ir.FransMangasitua simanjuntak, MM, selaku Direktur CV.

air yang ancamanpidananya diatur dalam pasal 94 ayat (1) # ihuruf aundang undang RI No. 7 tahun 2004 tentang Sumber DayaAir jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;45adanya dugaan tentang perbuatan terdakwa Ir.FransMangasitua simanjuntak, MM, selaku Direktur CV.

air yang ancaman pidananyadiatur dalam pasal 94 ayat (1) huruf a undangundang RINo. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPadanya dugaan tentang perbuatan terdakwa Ir.FransMangasitua simanjuntak, MM, selaku Direktur CV.

;atau,Ketiga : bahwa ia terdakwa ........4 dst., telah melakukan atauturut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengajamelakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber airdan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/ataumengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalampasal 4 setiap orang atau badan usaha dilarang melakukankegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air danprasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/ataumengakibatkan pencemaran Gir, sawes dst. ;70atau

Bahwa selain negara dirugikan akibat pertambangan tanpa ijin yangdilakkukan terdakwa, juga masyarakat di sekitar lokasi penambanganakan berdampak pada pencemaran air yang mengandung mercurysehingga dapat menimbulkan bibit penyakit yang mematikan;9.

dapatmenunjukannya baik perijinan berupa Izin Pertambangan rakyat (IPR) maupunperijinan lainnya yang dikeluarkan pejabat berwenang yang ditentukan olehUndangUndang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara, sehingga oleh anggota Polres Melawiterdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;Menimbang, bahwa selain Negara yang dirugikan akibat pertambangantanpa ijin yang dilakkukan terdakwa dalam perkara a quo, juga masyarakat disekitar lokasi penambangan berdampak pencemaran

air yang mengandungmercury, sehingga dampak pencemaran air oleh penambang emas tersebutakan dapat menimbulkan bibit penyakit yang mematikan pada masyarakatsekitar penambangan dikarenakan masyarakat sekitar sungai Melawi masihmenggunakan air untuk kebutuhan hidup seharihari;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum di atas membuktikanseluruh kegiatan pertambangan emas yang dilakukan terdakwa ternyatabukan Wilayah Pertambangan Rakyat yang mana dalam ketentuan Pasal 20UndangUndang RI No. 04 Tahun 2009

Sodium Clorite dicampur HCL,HIPO dan CAVORITE kemudian diaduk dan kain bekas levis dimasukkan dandirendam sekira 12 jam, sehingga kain bekas tersebut warnanya menjadi putih dandilakukan penjemuran, sedangkan air limbah bekas pencucian kain tersebut yangmengandung zat kimia yang berbahaya atau beracun masuk kedalam tanah danmenduga bahwa perbuatan tersebut menimbulkan pencemaran dan ataukesehatan umum dengan sengaja langsung dibuang ke kolam pembuangan tanpamelalui proses IPALyang mengakibatkan pencemaran

air terutama air sumur warga disekitar UD SIDOGUNTUR diantaranya sumur milik saksi LIDIANTO, saksi GUNAWAN, saksiMUHAMAD SAIUN, saksi PUJI ASTUTI, saksi MULYONO, saksi AGUSSUPRIYADI, saksi NGAMAT yang berubah rasa, bau dan warna dan tidakmemenuhi standar kesehatan atau tidak layak dipergunakan untuk keperluan seharihari dan berakibat kulit gatalgatal atau perusakan lingkungan hidup disekitarnya,terutama kesuburan tanah, kesehatan dan keselamatan manusia dan binatang sertaakan mengganggu tumbuhtumbuhan

Bahwa oleh karena Kealpaan terdakwa yang tidak mempunyai system pembuanganlimbah dengan baik, yang mengakibatkan pencemaran air terutama air sumurwarga disekitar UD SIDO GUNTUR diantaranya sumur milik saksi LIDIANTO,13saksi GUNAWAN, saksi MUHAMAD SAIUN, saksi PUJI ASTUTI, saksiMULYONO, saksi AGUS SUPRIYADI, saksi NGAMAT yang berubah rasa, baudan warna dan tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak layak dipergunakanuntuk keperluan seharihari danberakibat kulit gatalgatal atau perusakanlingkungan

Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tempat usaha terdakwa atas dasar pengaduandari masyarakat karena ada pencemaran air yang disebabkan oleh usaha milikterdakwa.Bahwa limbah tersebut dapat berdampak pada kesehatan masyarakat. Bahwa ada tiga sumur warga yang dijadikan sample untuk diperiksa dilaboratorium. Bahwa benar air sumur warga baunya menyengat dan warnanya berbeda.

Bahwa Tergugat yang dengan telah seksama menelaah kembaligugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan gugatanperbuatan melawan hukum yang disertai ganti rugi terhadap suatuPerbuatan yang dituduhkan berupa Pencemaran air limbahperkebunan sawit;b.

Bahwa karena Penggugat menyebut istilan pencemaran air limbah,maka berdasarkan hukum yang mengatur adalah UndangUndangLingkungan Hidup (UULH). Di mana salah satu unsur pembentukpencemaran lingkungan Undangundang Lingkungan Hidup (UULH)terkait air limbah menyebutkannya unsur Perbuatan melanggarhukum yang mengarah kepada (wederrechtelijk) baik formil maupunmateril;b.

Bahwa terhadap dugaan Pencemaran air karena pembuangan airlimbah perkebunan kelapa sawit dari Penggugat, oleh Tergugatmeminta untuk dibuktikan oleh Penggugat atas adanya bukti bahwapembuangan air limbah dimaksud. Mengingat saat ini perkebunansawit Tergugat masih dalam tahap pembibitan dan penanaman.Karena pada dasarnya sengketa kasus perdata, prinsip yang digunakanpada umumnya adalah liability based on fault.

Bahwa tentang pencemaran air sungaitersebut dan berakibat sakit danmatinya kerbau rawa milik Penggugat,yang telah diberitahu pula olehhalaman 17 dari 53 halamanPerkara Perdata Nomor 01/ Pdt.G/ 2013 /PN.Kgn.Penggugat kepada Tergugat, namuntetap diabaikan, maka dasar gugatanPasal 1365 KUH Perdata adalah tepatdan benar menurut hukum.6.

(Fakta hukum kedua) dugaan pencemaran air akibat air limbah sawittahun 2010, tapi mati massal tahun agustus 2011. (Fakta hukum ketiga) bahwa jika mengacu dari hasil laporanpemeriksaan sampel organ dan sampel serum darah ternak kerbaurawa di Desa Bajayu Tengah Kecamatan Daha Barat Kabupaten HuluSungai Selatan tanggal 23 November 2011 tersebut, di simpulkan olehdinasdinas terkait bersama Balai Penyidikan dan Pengujian VeterinerRegional V Banjarbaru bukan disebabkan oleh limbah sawitTergugat.

surat keputusan perizinan yangberkaitan dengan pembangunan Industri Semen yang menjadidasar dilaksanakannya pembangunan Industri Semen, namunsekarang sudah ada bangunan gedung dan pagar yang tidakmemiliki izin bangunan)Para Penggugat sangat menghawatirkan dampak yangtimbul dari kegiatan pembangunan Industri Semen dan powerplant mulai dari pra konstruksi, konstruksi, operasional baikterhadap kelangsungan kehidupan masyarakat yang bermukimdisekitar pabrik semen maupun terjadinya pencemaran udara,pencemaran

air dan kerusakan lingkungan;Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunanindustri semen dan power plant bagi kelangsungan kehidupanmasyarakat disekitar lokasi antara lain : Gangguan kesehatan masyarakat berupa penyakit paru,infeksi saluran pernapasan ( ISPA ) akibat tebaran debuyang timbul dari pekerjaan pra konstruksi, konstruksidan operasional pabrik semen; Masyarakat tidak lagi menghirup udara segar setiapharinya akibat terjadinya penurunan kualitas udara; Masyarakat tidak lagi menikmati

2222 Keseimbangan hidup masyarakat akan terganggu akibatkebisingan yang ditimbulkan; Perubahan norma sosial yang dapat menimbulkankeresahan masyarakat akibat kepadatanbangunan/penghuni dalam interaksinya satu sama lain;Putusan Perkara Nomor : 30/G/LH/2017/PTUN.MKs.Halaman 6 dari 131 Halaman Terganggunya kehidupan satwa yang ada disekitarlokasi proyek;Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan industrisemen dan power plant berupa kerusakan lingkungan antara lain: Terjadinya pencemaran udara, pencemaran

air (airtanah dan permukaan) dan kebisingan; Rusaknya biota perairan; Rusaknya kawasan pertanian yang selama inimerupakan kawasan pertanian subur; Rusaknya kawasan lahan tambak yang selama inimerupakan kawasan tambak produktif; Lokasi proyek berdekatan dengan ibukota Kabupatendan pusat pendidikan sehingga keberadaannya sangatMengganggu; 22Kecemasan dan kekhawatiran Para Penggugat akan timbulnyadampak lingkungan hidup dengan beroperasinya pabrik semendan power plant a quo oleh karena tidak adanya

Gede Karang memproduksi kertas koran dan produksi menghasilkanlimbah terdiri dari limbah cair dan limbah padat.Bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalianpencemaran air limbah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

PP No. 82tahun 2001 ini merupakan pengganti PP No. 20 tahun 1990 tentangpengendalian pencemaran air, dan untuk mengatur baku mutu air limbah yangboleh dibuang ke lingkungan setelah diolah, menteri Negara Lingkungan Hiduptelah menerbitkan Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah cairbagi kegiatan Industri (Baku Mutu Nasional).

Gede karang belum diolahsecara optimal.Bahwa peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalianpencemaran air limbah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

PP No. 82tahun 2001 ini merupakan pengganti PP No. 20 tahun 1990 tentangpengendalian pencemaran air, dan untuk mengatur baku mutu air limbah yangboleh dibuang ke lingkungan setelah diolah, menteri Negara Lingkungan Hiduptelah menerbitkan Kep51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah cairbagi kegiatan Industri (Baku Mutu Nasional).Bahwa Gubenur dapat menetapkan keputusan tersendiri dengan syarat bakuMutu yang ditetapkan sama atau lebih ketat dari baku mutu yang diterbitkanoleh Menteri Negara Lingkungan

air, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 jo PeraturanPemerintah Nomor 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 51/MENLH/10/1995 tentangBaku mutu limbah cair bagi kesehatan Industri dan Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor 06 tahun 1999 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatanindustri di Provinsi Jawa Barat.Menimbang, bahwa dengan dilanggarnya ketentuanketentuan tersebut diatas,maka sekaligus PT.Gede Karang

Tentang Sungaiseharusnya Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2011Tentang Sungai 5 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDALseharusnya Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2012Tentang Izin Lingkungan ;Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek SengketaTUN ke2 telah kekurangan yuridis atau tidak memakai aturanPerundangundangan yang menjadi landasan penerbitan ObjekSengketa TUN ke2 tersebut, yaitu : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010 TentangTata Laksana Pengendalian Pencemaran

Air.

Tentang Sungaiseharusnya Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011Tentang Sungai ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang AMDALseharusnya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012Tentang Izin Lingkungan ;Bahwa, selain itu Tergugat pun dalam menerbitkan Objek SengketaTUN ke3 telah kekurangan yuridis dan tidak memakai aturanPerundangundangan yang menjadi landasan penerbitan ObjekSengketa TUN ke3 tersebut, yaitu : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 1 Tahun 2010Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran

Air. ;.

Menyatakan Terdakwa Ilman Sabri secara sah dan menyakinkan tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana :a. dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknyasumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air,dan/atau mengakibatkan pencemaran air yang diancam pidanaberdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf a UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Pertama Primer; danb. dengan sengaja melakukan pengusahaan sumber

uji Nomor : 1011/KABA/IV/2014 sample air badan air diambil di Up Halaman 16 dari 145 Putusan Nomor 13/ Pid.B/2015/PN.SmdStream Sungai Cimande dengan hasil Parameter PH melampaui baku mutuair, Sertifikat hasil uji Nomor : 1012/KABA/IV/2014, sample air badan airdiambil di Down Stream Sungai Cimande dengan hasil Parameter PHmelampaui baku mutu air, residu tersuspensi, Biological Oxygen Demand(BOD) dengan hasil melampaui baku mutu hal ini menggambarkan terjadipenurunan kualitas air yang mengakibatkan pencemaran

air, Sertifikat hasiluji Nomor : 1007/KAM/IV/2014, sample air minum diambil di WaterTreatment Room dengan hasil Parameter PH melampaui baku mutu air haltersebut menunjukkan bahwa air minum itu tidak memenuhi persyaratankualitas air minum, Sertifikat hasil uji Nomor : 1008/KLC/IV/2014, samplelimbah cair diambil setelah proses produksi / sebelum pengolahan limbahdengan hasil Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical OxygenDemand (COD) melampaui baku mutu limbah cair, Sertifikat hasil uji Nomor:

dari kriteria mengandung nilai kebaruan yang belum adasebelumnya, terdiri dari:a.mampu menjawab suatu permasalahan hukum baru dalammasyarakat; danmeletakkan dasar bagi solusi masalah hukum yang timbul padamasa yang akan datang sampai ditetapkan peraturan perundangundangan baru.Bagian KeduaKriteria Putusan TerpilihPasal 9Putusan Terpilih dipilih berdasarkan topik dan kriteria dalamkeputusan ini.Topik putusan terpilih termasuk namun tidak terbatas pada:a. permasalahan lingkungan hidup, antara lain: pencemaran

air,udara, tanah; perusakan hutan dan lahan, terumbu karang,pertambangan; perlindungan tanaman dan satwa liar; perubahaniklim,; tata ruang; kebisingan dan kebauan; dan limbah berbahayadan beracun.bidang hukum perdata, antara lain: gugatan perwakilankelompok; gugatan lembaga swadaya masyarakat; sugatan wargaNegara; gugatan pemerintah; gugatan perbuatan melawan hukumoleh pemerintah; gugatan anti peran serta masyarakat (AntiSLAPPSui); pertanggungjawaban mutlak (strict liability), danpertanggungjawaban

memiliki izin dari pihak yang berwenang;Bahwa berdasarkan dari alat yang dipergunakan oleh para terdakwa,ijin yang dipergunakan oleh para terdakwa tersebut adalah berupa IPR(Ijin Pertambangan Rakyat) dan itupun harus di dalam areal WPR(Wilayah PertambanganBahwa sampai sekarang pemerintah Kabupaten Dharmasraya belumada mengeluarkan izin untuk pertambangan emas;Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh Pertambangan EmasTanpa Izin tersebut yaitu : kerusakan terhadap lingkungan antara lainyaitu pencemaran

air sekitar tambang, mengganggu bentang alam,sisa dari lahan pertambangan tanpa izin tidak dapat digunakan lagi.Serta kerugian terhadap negara yaitu berupa PNBP (PendapatanNegara Bukan Pajak) dalam bentuk~ royalty) = dan iuranBahwa besar royalty dan iuran tetap yang harus dibayarkan olehpenambang adalah untuk royalty sebesar 3, 75 % kali harga jual perkg emas, sedangkan untuk iuran tetap adalah USD 4 per Ha pertahun;Bahwa cara pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah IzinPertambangan Rakyat

Bahwa benar dampak akibat yang ditimbulkan oleh PertambanganEmas Tanpa Izin tersebut yaitu : kerusakan terhadap lingkungan antaralain yaitu pencemaran air sekitar tambang, mengganggu bentangalam, sisa dari lahan pertambangan tanpa izin tidak dapat digunakanlagi, serta kerugian terhadap negara yaitu berupa PNPB (PendapatanNegara Bukan Pajak) dalam bentuk ~~ royalti dan iuran Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalahmelakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakahfaktafakta

rarem adalah untuk menampungair yang digunakan untuk mengairi sawah seluas 22.000 Hektar yang tersebar diKecamatan Abung Timur, Kecamatan Abung Surakarta, Kecamatan AbungSelatan, Kecamatan Tumi Jajar Hingga Kecamatan Tulang Bawang Udik;Bahwa Berdasarkan Pasal 24 dan pasal 52 Undang Undang RI No. 7 tahun2004 tentang Sumber daya air bahwa dijelaskan setiap orang atau badan usahadilarang untuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber airdan prasarananya, menggangu upaya pengawetan air dan pencemaran

air sertadaya rusak air, dimana penebangan pohon tersebut merupakan salah satukegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air;Bahwa kegiatan yang dilarang adalah :Penebangan pohon dikarenakan dapat mengurangi kemampuan tanah untukmenahan air dan menguarangi kemampuan tanah menahan erosi;Penanaman tanaman semusim dikarenakan tanah dipermukaan mudah tergerusdan masuk kedalam waduk, yang dapat mengakibatkan sendimentasi sehinggamengurangi umur waduk;Pemasangan Keramba ikan diwaduk dikarenakan sisa

Kbu.2ddan pengawetan air dan menahan erosi serta mencegah pencemaran air dandaya rusak air;Bahwa luas lahan Greenbelt waduk way rarem kotabumi KabupatenLampung Utara adalah 1.000 Hektar, berdasarkan Dokumen PelepasanTanah oleh Proyek Irigasi way rarem Kotabumi Kabupaten Lampung UtaraTahun 19801983;Bahwa berdasarkan Pasal 24 dan pasal 52 Undang Undang RI No. 7 tahun2004 tentang Sumber daya air maka setiap orang atau badan usaha dilaranguntuk melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air

danprasarananya, menggangu upaya pengawetan air dan pencemaran air sertadaya rusak air;Bahwa benar Adapun kegiatan yang dilarang adalah :Penebangan pohon dikarenakan dapat mengurangi kemampuan tanah untukmenahan air dan mengurangi kemampuan tanah menahan erosi;Penanaman tanaman semusim dikarenakan tanah dipermukaan mudahtergerus dan masuk kedalam waduk, yang dapat mengakibatkan sendimentasisehingga mengurangi umur waduk;Pemasangan Keramba ikan diwaduk dikarenakan sisa makanan dan kotoranmengakibatkan

pidana ;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakimakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankanbaik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan faktafaktadan datadata pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:Keadaan yang memberatkan: e Perbuatan para terdakwa telah membantu kegiatan yang dapat mengakibatanrusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran

Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan dumping limbah olehPabrik tahu Pong Surya yang air limbahnya melebihi parameter baku mutu menimbulkanpencemaran Lingkungan hidup terutama pencemaran air yaitu pada badan air, merusakekosistem yang terdapat dalam badan air sungai tempat dibuangnya limbah sebagaimanahasil analisa terhadap kualitas air dari sampel yang diambil dari Down Stream (titik saluranair sungai yang sudah tercampur dengan air limbah) Outlet( titik saluran air pembuangan kemedia lingkungan

Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan dumping limbah olehPabrik tahu Pong Surya yang air limbahnya melebihi parameter baku mutu menimbulkanpencemaran lingkungan hidup terutama pencemaran air yaitu pada badan air, merusakekosistem yang terdapat dalam badan air sungai tempat dibuangnya limbah sebagaimanahasil analisa terhadap kualitas air dari sampel yang diambil dari Down Stream (titik saluranair sungai yang sudah tercampur dengan air limbah) Outlet (titik saluran air pembuangan kemedia lingkungan

PongSurya tersebut ternyata tidak memenuhi standart ;Bahwa yang dimaksud dengan mutu air limbah adalah kondisi kualitas air yangdiukur dan diuji berdasarkan parameterparameter tertentu dan metode tertentuberdasarkan perundangundangan, kalau yang disebut baku mutu air limbah adalahukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yangditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.Bahwa akibat dari pencemaran

air limbah tahu yang dihasilkan oleh pabrik tahuPong tersebut adalah kalau terakumulasi otomatis ikanikan bisa mati akibatpencemaran tersebut.Bahwa menurut peraturan, sebelum dibuang ke sungai seharusnya diolah dulusehingga tidak menimbulkan pencemaran.Bahwa yang dimaksud dengan outlet adalah titik saluran air pembuangan ke medialingkungan, up stream adalah titik saluran air sungai yang belum tercemar oleh airlimbah dan down stream adalah titik saluran air sungai yang sudah tercampurdengan air limbah

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang PengelolaanKualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air khususnya Pasal 8ayat (1) huruf a; danb. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentangBaku Mutu Air Danau Toba khsusnya Pasal 4 ayat (1) huruf a danPasal 5 ayat (1).Bahwa kegiatan usaha perikanan yang dilakukan oleh PT.

Bahwa kemudian tentang substansi gugatan Penggugat incasu,ternyata Penggugat telah keliru dalam memahami PeraturanPemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan KualitasHalaman 34 Put.14/G/LH/2017/PTUNMdnAir dan Pengendalian Pencemaran Air khususnya Pasal 8 ayat (1)huruf a, dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun2009 tentang Baku Mutu Air Danau Toba khususnya Pasal 4 ayat(1) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) ;.

melalui Surat Nomor529/8865/2016 perihal Data Perusahaan yangmelakukan usaha Budidaya Ikan di KJA di Danau Tobatertanggal 24 Oktober 2016, (fotocopy sesuai aslinya) ; Halaman 44 Put.14/G/LH/2017/PTUNMdnBukti P3 :Bukti P4 :Bukti P 5:Bukti P 6:Bukti P7 :Bukti P8 :UndangUndang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, (fotocopy sesuai salinan) ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran

Air, (fotocopy sesuaiSMlINAN) j eeeeneseeessee senses serene enePeraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun2009 tentang Baku Mutu Air Danau Toba, (fotocopySOSUal SAlINAMN): 5 eee eseeseesseeeee tere neeeeeee eeeSalinan AD & ART Yayasan Perhimpunan PencintaDanau Toba Nomor 270 tertanggal 17 Agustus 1995yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris R.N.

Air Danau dan/atau Waduk ; : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, fotocopyGani POlOC PY sessese cece cementsPeraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014tentang Rencana Tata Ruang Kawasan DanauToba dan Sekitarnya ; Halaman 53 Put.14/G/LH/2017/PTUNMdn14.

Nomor : 160 K/PID.SUS/2015elemen unsur ini, karena yang paling esensial apakah ada upaya untukmencegah dan menanggulangi pencemaran air laut tersebut;d. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Terdakwa telah terbuktimelakukan upaya pencegahan dan Penanggulangan terhadap tumpahanbahan bakar FO dari kapal MT.

pencemaran laut berdasarkan Pasal 1 angka2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2006tentang persyaratan dan tata cara perijinan pembuangan limbah ke laut,Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukannya mahluk hidup, zat,energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatanmanusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yangmenyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan ataufungsinya maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Pencemaran

air laut;Bahwa Ahli yaitu Muhammad Syaiful dari Direktorat Perkapalan danKepelautan Ditjen Hubla Kemenhub yang di ajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum menerangkan sebagai berikut : Bahwa jika terjadi tumpahan minyak ke laut yang bersumber dari kapalmaka awak kapal harus cepat tanggap untuk melakukanpenanggulangan yaitu :a.