Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2002
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
RAMLI
46 — 42
  • Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi yang dibawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut:1.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    Pasal 27ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut ;1. Unsur Setiap Orang ;2. Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbenderaIndonesia;3. Unsur Melakukan Penangkapan Ikan;4. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesiadan/atau laut lepas;5.
    tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan danPeraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan DanPerikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMENKP/014 tentang WilayahHalaman 29 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI1.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
SULTAN Bin ALIMUDDIN
30 — 7
  • meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajaMemiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alatpenangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan di kapalpenangkap ikan di Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiayang dilakukan oleh Nelayan kecil dan/ atau pembudidayaan ikankecil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 B JoPasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RINo. 31 tahun 2004
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 85 jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan
    Berdasarkan keterangan Ahli bahwa alat tangkap ikan berupajarring Trawls jenis pukat hela berpapan adalah merupakan alattangkap yang terlarang berdasarkan Permen KP No. 2 tahun2015 tentang larangan penggunaan alat penangkap ikan pukathela (Trawls) dan pukat tarik (Seine nets) di Wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 85 jo pasal 9 jo pasal 100 b UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    tentang perubahan atas UU RI No.34 tahun2009 tentang perikanan;Bahwa ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecilBerdasarkan pasal 1 (satu) nomor 11 UU RI No.45 tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan nelayankecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapanikan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari;Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa ahli menjelaskan bahwa penggunaan jaring trawls dilarangBerdasarkan
    olehkarena itu terdakwa harus dibwebaskan dari dakwaan primer tersebut ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair terdakwa didakwamelanggar pasal 100 b jo pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsurunsurnya sebagai berikut:4.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum
Register : 15-12-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 14-03-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1347/Pid.Sus/2021/PN Tjk
Tanggal 9 Maret 2022 — Penuntut Umum:
IRMA LESTARI.SH
Terdakwa:
1.IMRON Bin ITO
2.ALKONI Bin BUKHORI
33 — 14
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum
Register : 04-08-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 48/PID.SUS/2022/PT BBL
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : Triman Santana.S.H
Terbanding/Terdakwa : Slamet Bin Kasimun
50 — 18
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 15-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 13-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 11 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Parmanto,SH
Terdakwa:
Adi Okta Priyatna alias Supri Bin Marjani
7 — 5
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SURANTO Als ANTO Bin SUDIYO
60 — 14
  • Jambi tidak memiliki SIUP maka melanggar ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UU No. 31 tahun 2004.Adapun bunyi pasal 92 sebagaimana dimaksud yaitu Setiap orangyang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan,pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran
    Jambi akan dikirim ke Negara Singapura sesuai denganUU Perikanan No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah menjadi UU RINo. 45 Tahun 2009 kegiatan sebagaimana dimaksud termasuk dalamkategori Pengangkutan Ikan (Benih Bening Lobster/ BBL).
    Jambi Benih Bening Lobster (BBL) akan diangkut ke NegaraSingapura tidak memiliki dan atau tidak mempunyal Surat Izin UsahaPerikanan (SIUP) maka orang yang melakukan kegiatan sebagaimanadimaksud melanggar ketentuan Pasal 92 Jo dalam Pasal 26 ayat (1) UURI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 2004.Dengan Fakta bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh Budianto,Terdakwa Suranto Als Anto, Akhiarmansyah, Reno Sahriyal
    Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi Setiap orang yang dengansengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukanusaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memilikiSIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana denganpidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyakRp1.500.000.000,00
    Tentang Perikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum
Register : 04-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Bgl
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
J.HUTAGAOL,SH.MH
Terdakwa:
ARWILSON Alias IWIL Bin BAHYUNIS Alm
47 — 27
  • Menyatakatan Terdakwa Arwilson alias Iwil bin Bahyunis (alm) terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan pasal 88 jo pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikananjo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam Dakwaan.2.
    Bahwa Lobster dapat dikategorikan jenis ikan berdasarkan Depperik (2003),Sumber daya ikan adalah semua Jenis ikan termasuk biota perairan lain (piscHalaman3dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgles, crustae, mollusca, colenterata, amphibila, reptilian, mamalia) berdasarkanpasal 1 angka 4 UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RINomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikananan.
    Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 88 Jo pasal 16 Ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan isi Suratdakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagaiberikut dibawah ini;1.
    No.31 tahun 2004 tentang PerikananHalaman9dari29Putusan Nomor : 109/Pid.Sus/2020/PNBgldan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
    No.31 tahun 2004 tentangPerikanan dan Permen Kelautan dan Perikanan R.I.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 18-03-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 56/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
AKHIARMANSYAH Als PAK IING Bin MUHAMMAD AWAL
65 — 16
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 27-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-05-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
RENO SAHRIYAL Bin RUDI HARTONO
18 — 5
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2018/PN Lbj
Tanggal 5 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Nurcholis, S.H., M.H.
2.Sarta, S.H.
3.Iwan Gustiawan, SH.
4.Ari Wibowo, SH.
5.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
NURYANTO alias ANTO
56 — 18
  • Menyatakan Terdakwa Nuryanto Alias Anto bersalah melakukan tindakpidana melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat 1 UURI Nomor31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UURI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahaan atas UU RI Nomor32 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;2.
    Menyatakan bahwa Terdakwa Nueryanto alias Anto tidak dapatdipertanggungjawabkan tindak pidananya sesuai dengan Pasal 93 ayat 1Undangundang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentangperubahaan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;2. Membebaskan Terdakwa (vrijspraal) dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolging);3. Mengembalikan terdakwa keluar dari tahanan;4.
    termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memiliki dan/ataumengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara RepublikIndonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undangundang No. 45 Tahun 2009Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjtentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 2004
    Dimana, sesuai Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan :1. Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan diHalaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN LbjWilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan/atau di laut lepaswajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam 93 ayat (1)jo pasal 27 ayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan, dan2.
    (1) jo pasal 27Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2/Pid.SusPrk/2018/PN Lbjayat (1) Undangundang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, dan Dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 71/PermenKP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikandan penempatan alat penangkapan ikan di wilayah PengelolaanPerikanan Indonesia (WPPRI); Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.
Pengadilan PN POSO Pidana Umum
Register : 18-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 05-09-2022
Putusan PN POSO Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Pso
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
HENDRA DWI GUNANDA, SH
Terdakwa:
1.MURDIN
2.ISWANDI Alias ISWAN
3.YANGKING
42 — 15
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum
Register : 31-05-2021 — Putus : 15-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte
Tanggal 15 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AKBAL PURAM, SH
Terdakwa:
FRANSISCO ALEXANDER
34 — 14
  • tanggal 31 Mei2021 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FRANSISCO ALEXANDER, telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 100 jo Pasa 7 ayat (2)huruf c UU No. 31 tahun 2004
    tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan.Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Tte2.
    PPH pasal 25 DoJumlah : Rp.18.427.500, (delapan belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN TtePerbuatan Terdakwa FRANSISCO ALEXANDER sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 100 jo pasal 7 ayat (2) huruf c Undangundangnomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan
    Pasal 7ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, yang unsurunsurnya yaitu:1. Unsur setiap orang;2.
    Pasal7 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Umum
Register : 19-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.DONI HENDRY WIJAYA, SH
2.NI LUH HARTINI PUSPITA SARI, SH
Terdakwa:
1.M. Burhan als Burhan bin H. Pasuloi
2.Amirudin als Amik bin Ambok Intang alm
131 — 96
  • No. 31 tahun 2004 tentang perikanansebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan;Bahwa perbuatan para terdakwa bersama Sdr.
    tentang Perikanan yang telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 56Ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
    Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadiUndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
    atau mengawetkannya sesuai Pasal 1 Angka 5UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimanadiubah menjadi UndangUndang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Umum
Register : 22-02-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 18-03-2022
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Tdn
Tanggal 17 Maret 2022 — Penuntut Umum:
RIZALDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MASDOKHI
28 — 10
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
PETHRES MORCERLIF MANDALA,SH
Terdakwa:
KARYONO
32 — 7
Pengadilan PN FAK FAK Pidana Umum
Register : 01-11-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN FAK FAK Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Ffk
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
Terdakwa:
NURSAENAL Alias SAENAL
55 — 28
  • Menyatakan NURSAENAL ALIAS SAENAL selaku nakhoda KMN.PANDANGAN PERTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURSAENAL ALIAS SAENALselaku nakhoda KMN.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan, ukuran kapal diatas 10 (Sebelas) gress tonnage GT untuk KapalKMN.
    PANDANGAN PERTAMA adalah termasuk laut perairanFakfak yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) sebagaimana pasal 1 angka 21 UndangUndang Republik Indonesianomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 5 ayat (1) huruf b,UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanandan Peraturan Menteri Kelautan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri KelautanDan Perikanan Republik Indonesia
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILIHalaman 34 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018./PN.FfK..
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 28-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 22-04-2022
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2022/PN Lbj
Tanggal 12 April 2022 — Penuntut Umum:
1.Herman Reko Deta, S.H.
2.Mawardi, S.H., M.H.
3.Vendy Trilaksono, S.H.
4.Hendrika Beatrix Ngape, S.H.
Terdakwa:
SUHANTA alias WAK SANTA
73 — 28
Pengadilan PN TANJUNG REDEP Pidana Umum
Register : 17-07-2023 — Putus : 03-08-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PN TANJUNG REDEP Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Tnr
Tanggal 3 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.I GDE NGURAH SURYA ADIPUTRA SRIADA
2.ITO AZIS WASITOMO, S.H
3.EKO PURWANTONO, S.H
Terdakwa:
1.SARDIN Bin MUSTAMIN Alm
2.FEBRIANSYAH Bin IWAN
3.TAHANG Bin NAKIN Alm
28 — 21
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 02-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Wtp
Tanggal 28 September 2020 — Penuntut Umum:
ERWIN JUMA, SH.MH
Terdakwa:
JUSMAN BIN SUKRI
116 — 39
Pengadilan PN WATAMPONE Pidana Umum
Register : 08-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN WATAMPONE Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Wtp
Tanggal 27 September 2021 — Penuntut Umum:
HARNAWATI, SH
Terdakwa:
MUH.ALI BONE BIN H.BONE
147 — 26