TERGUGAT Wajib mengirimkan APHT aquo kepada TURUT TERGUGAT Il selambatlambatnya 7 hari.

Dan jika lebin 7 hari TERGUGAT Il wajib menolakpendaftaran APHT aquo. Serta TURUT TERGUGAT II wajib mengeluarkanbukti pendaftaran 7 hari setelah penerimaan APHT aquo;Yang Mulia Majelis Hakim,11.PENGGUGAT dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 112/2012 tertanggal 28 Juni 2012, menjamin TERGUGAT selakuDebitor dengan Nilai Tanggungan Rp. 500.000.000 (Lima Ratus JutaRupiah).

Bahwa dalam APHT No. : 112/2012 tersebut Tergugat bukanmerupakan pihak dalam perjanjian APHT tersebut, sehingga namadan identitasnya tidak dicantumkan dalam APHT, karena yangmenjadi pihak dalam APHT Nomor : 112/2012 tersebut adalahPenggugat selaku Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat llselaku Bank (Kreditur).24.Bahwa Turut Tergugat menolak dalil Penggugat pada poin 6 tersebut,karena dalil tersebut merupakan sikap inkonsistensi, perilaku yangHal 37 dari 60 hal Putusan No. 570/Pdt.G/2016/PN.Tngmenunjukan

31.Bahwa pada saat itu, semua pihak sepakat dan setuju untukmeneruskan pengikatan dalam APHT tersebut, dan para pihakmenyatakan telah mengerti dan memahami semua konsekwensi yangdijelaskan oleh Turut Tergugat I.32.Bahwa oleh karena semua pihak telah sepakat dan telah mengertitentang isi APHT serta konsekwensinya, maka kemudian TurutTergugat mempersilahkan para pihak untuk membubuhkan tandatangan pada APHT nomor: 112/2012 tersebut.33.Bahwa demikian pula dengan pada saat pembuatan APHT nomor020/2013

(Turut Tergugat I), yang telah bekerja sejak tahun 2003 sampaisekarang (2017) ;Bahwa saksi pernah menjadi saksi untuk pembuatan APHT No.112/2012 dan APHT No. 020/2013 ;Bahwa APHT No. 112/2012 dan APHT No. 020/2013 adalah aktapemberian hak tanggungan antara Sutrisno selaku pemberi haktanggungan dan BPR Syariah Berkah Ramadhan selaku penerima haktanggungan ;Bahwa yang hadir pada saat pembuatan APHT No. 112/2012 danAPHT No. 020/2013, adalah Bapak Sutrisno sebagai pemberi haktangungan hadir bersama istrinya

BANK PERKREDITANRAKYAT (BPR) NUSAMBA NGUNUT, berkedudukan danberkantor di Jalan Raya Pulosari No.18 Ngunut KabupatenTulungagung 1 Jawa Timur, yang telah mencantumkan LaranganUU RI No.8 TH 1999 sesuai yang dimaksud dalam pasal 18 Ayat(1) atas Perjanjian Kredit Nomor : APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014dan Akta Addendum dengan nomer : 125 atas nama MUSTAQORIQAULA yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal 22 Desember2015 untuk ditandatangani oleh PENGGUGAT ;Bahwa, oleh karena Perjanjian Kredit Nomor: APHT/BPRNSB

menyatakan agar Pasal 12,13, 14 dan 16 Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta Addendum Nomor : 125tertanggal 22 Desember 2015 agar batal demi hukum.e.

MKn, Notarisdi Tulungagung, dan menurut hukum telah dibebankan APHT Nomor :94/2014 tertanggal 26 Maret 2014, sebagaimana diatur oleh UURI Nomor4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta BendaBenda Yang Berkaitan Dengan Tanah..

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/I/2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, PENGGUGAT(Debitur) dan Marista Kristiana

Bahwa adalah tidak benar, PENGGUGAT mendalilkan bahwaTERGUGAT telah membuat Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPRNSB/NT/PK/IV2014 tertanggal 26 Pebruari 2014 dan Akta AddendumNomor : 125 tertanggal 22 Desember 2015 yang sebagian isinyabertentangan dengan Pasal 18 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena sebelummenandatangani Perjanjian Kredit Nomor APHT/BPR NSB/NT/PK/IV2014tertanggal 26 Pebruari 2014 beserta segala addendumnya, karenaperjanjian kredit tersebut tunduk

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor : 111.11.2012.0640 tanggal 18 Desember 2020 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Yang dibuat oleh PPAT Michael Subagio, SH.M.Kn.MH Nomor APHT : 214/ APHT / XII/ 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 0411/2022 (Peringkat Pertama) adalah sah dan mengikat

)Nomor: 143/APHT/JBG/V/2001, dan seharusnya terdakwa mengetahui untuk menyewakangudang tersebut harus seijin tertulis dari pihak Bank BRI Cabang Jombang.

Bahwa benar setelah itu pada tanggal 04 Mei 2011 dibuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) nomor: 143/APHT/JBG/V/2001 oleh Notaris WIWIKHIDAJATI, SH. Bahwa benar sebelum para pihak mendatangani APHT tersebut pihak Notaris telahmenjelaskan isi dari APHT yang akan mereka tandatangani tersebut.Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengetahui dan sebagai saksi pada saatpembuatan APHT tersebut adalah selain saksi juga HERI SUCI NINGSIH pegawaiKantor Notaris yang sama.

Bahwa benar setelah itu pada tanggal 04 Mei 2011 dibuat Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) nomor: 143/APHT/JBG/V/2001 oleh Notaris WIWIKHIDAJATI, SH.

Bahwa benar sebelum para pihak mendatangani APHT tersebut pihak Notaris telahmenjelaskan isi dari APHT yang akan mereka tandatangani tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;S16Bahwa benar sepengetahuan saksi yang mengetahui dan sebagai saksi pada saatpembuatan APHT tersebut adalah selain saksi juga INDAYAH pegawai KantorNotaris yang sama.

) Nomor: 143/APHT/JBG/V/2001,dan seharusnya terdakwa mengetahui untuk menyewakan gudang tersebutharus seijin tertulis dari pihak Bank BRI Cabang Jombang.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG tanggal 2 November 2007 tentang SitaEksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatSita Eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor: 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.TNG bertanggal 9Januari 2008;5.

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007 tentang Sitaeksekusi;4. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Tangerang mengangkatsita ekseksi tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam berita acarasita eksekusi Nomor 61/Pen.Ek/APHT/2007/PN.Tng tanggal 2 Oktober 2007;5.

Pengadilan Negeri Tangerang mengangkat sita eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 11 dari 23 hal.

Jo.Berita Acara Sita Eksekusi No.62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng, tanggal 9Januari 2008 tidak sah dan tidak berharga dan harus dibatalkan dan diangkat."

berita acara sitaeksekusi Nomor 62/Pen.Eks/APHT/2007/PN.Tng tanggal 9 Januari 2008;Hal 22 dari 23 hal.

Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn;: Fotocopy dari fotocopy Akta Perubahan Perjanjian KreditAtas Nama: PT Sinarlestari Ultrindo No. 061/Prb.PK/Bandung/2017 tanggal 06 September 2017;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 683/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 684/2010, tertanggal 27 September 2010;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 62/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari

fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 63/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 64/2012, tertanggal 22 Juni 2012;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 196/2013, tertanggal 21 Mei 2013;Hal. 67 Putusan No.15/Pdt.Sus.Gugatan LainLain/PN.Niaga.Jkt.Pst35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.Bukti P35Bukti P36Bukti P37Bukti P38Bukti P39Bukti P40Bukti P41Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti

P47Bukti P48Bukti P49: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 92/2014, tertanggal 10 April 2014;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 173/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 174/2015, tertanggal 15 April 2015;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. 19/2016, tertanggal 5 Februari 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 139/2016, tertanggal 16 Mei 2016;: Fotocopy dari fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. 112/2016, tertanggal 26 Juli 2016;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2675/2011, tertanggal 9 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2674/2011, tertanggal 09 Maret 2011;fotocopy Sertifikat Hak TanggunganPeringkat Nomor: 2955/2012, tertanggal 9 Juli 2012

Bukti T.127Tanggungan (APHT) No.196/2013, tertanggal 21 Mei 2013yang dibuat dihadapan Erny Kencanwati, PPAT/NotarisKota Bandung;: Fotocopy sesuai dengan aslinya Hak Tanggunganberdarsakan Sertifkat Hak Tanggungan Peringkat III Nomor:08144/2015, dengan nilai penjaminan sebesarRp.773.500.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta limaratus ribu Rupiah) yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Bandung pada tanggal 13 Agustus 2015,berikut akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.174/2015, tertanggal

tersebut diperoleh penjelasan sebagaiberikut :Bahwa, sertifikat yang dibebani hak tanggungan adalah sertifikat kedua, yaitu sertifikatpengganti yang hilang ;Bahwa, APHT yang digunakan sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak TanggunganNomor 2056/2007 adalah APHT Nomor 32/2007, tanggal 9 Maret 2007 ;Bahwa, penerbitan sertifikat kedua sebagai pengganti yang sertifikat hilang atas namaPenggugat adalah telah dikeluarkan melalui prosedur ???

Nomor 276/2004 yang dilaporkan danditandatangani oleh Tergugat II dengan menggunakan nama Penggugat seolaholahbenar Penggugat merasa kehilangan, padahal secara de facto Penggugat tidak pernahmerasa kehilangan APHT tersebut ;Mengenai proses dibuatnya dua buah APHT, yaitu Nomor 276/2004 dan Nomor32/2007 oleh Tergugat II tanpa adanya pembatalan maupun pemberitahuan terlebihdahulu atas APHT Nomor 276/2004 ;Mengenai proses pendaftaran Hak Tanggungan atas Perjanjian Kredit Nomor 31,tanggal 23 Desember

) Nomor 32 Tahun 2007, sedangkan telah terungkap fakta hukum bahwatelah diterbitkan juga APHT Nomor 276 Tahun 2004 dan hingga saat ini masihberlaku, jadi dalam perjanjian KPR antara Pemohon Peninjauan Kembali denganTermohon Peninjauan Kembali (BCA) terdapat 2 (dua) APHT, yaitu APHT Nomor276 Tahun 2004 dan APHT Nomor 32 Tahun 2007, selanjutnya berdasarkanketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996, seharusnyaAPHT Nomor 276 Tahun 2004 yang harus diberlakukan sebagai accessoirPerjanjian

No.285 PK/PDT/2013(APHT) adalah telah sesuai dengan hukum karena penghitungan waktu menurutundangundang adalah selambatnya dalam tenggang waktu 7 hari sejakpenandatanganan APHT bukan sejak perjanjian kredit, justru Pemohon PeninjauanKembali mempermasalahkan tentang waktu 3 tahun 3 bulan adalah terhitung sejakpenandatanganan APHT Nomor 276/Tahun 2004 yang jika dihitung secara benar,maka waktunya adalah 3 tahun 3 bulan dan kontradiktif yang terjadi adalah dengansecara mudahnya Judex Facti menunjuk

pada APHT Nomor 32/ Tahun 2007 adalahsah secara hukum, sedangkan secara hukum Judex Facti menyatakan benar adanyaPerjanjian Kredit Nomor 31 Tahun 2003, jika konsisten dengan pertimbanganhukum tersebut, maka seharusnya yang berlaku adalah APHT Nomor 276/Tahun2004 karena APHT tersebut merupakan accessoir dari Perjanjian Kredit Nomor 31Tahun 2003 dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung yangmenyatakan APHT Nomor 32/Tahun 2007 sah adalah sangat keliru karena yangmendasarinya adalah Perjanjian

XXXXXXXXX 266/NOT/RIH/V/2013 Cek Bersih, SHT & 1,925,000xX Tgl. 29/05/2013 APHT, SKMHT,Legalisasi AkadMurabahah11. XXXXXXXXX 516/NOT/RIH/VIII/201 Cek Bersih, Biaya 9,350,000xX 2 PengurusanTgl. 20120908 Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, AkadMurabahah, SuratKuasa Menjual12. XXXXXXXXX 269/NOT/RIH/V/201 Cek Bersih, SHT & 1,925,000xX 3 APHT, SKMHT, Tgl. 30/05/2013 Legalisasi Akad 161/NOT/RIH/XII/20 Murabahah14Tgl.17/12/201413.

XXXXXXXXX 539/NOT/RIH/VIII/2 Cek Bersih, SHT & 1,600,000X 012 APHT, SKMHT,Tgl. 23/08/2012 Legalisasi Akad 92/NOT/RIH/X1/201 Murabahah4Tgl. 19/11/201413. XXXXXXXXX 484/NOT/RIH/X/2013 Cek Bersih, SHT & 3,400,000X Tgl. 20131110 APHT, SKMHT,Legalisasi AkadMurabahah, SuratKuasa Menjual14. XXXXXXXXX 826/NOT/RIH/XII/20 Biaya Roya, Cek 1,900,000X 12 Bersih, SHT & APHT,Tgl. 18/12/2012 SKMHT, Legaliasi 836/NOT/RIH/XI/20 Murabahah14Tgl. 14/11/201415.

+ Pajak,SHT & APHT,SKMHT, LegalisasiAkad Murabahah,Legalisasi Wakalah,Surat Kuasa Menjual9,300,000 12.

Bersih,PengurusanSertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, AkadMurabahah,Legalisasi Wakalah,Surat Kuasa MenjualBiaya9,900,000 20.

XXXXXXXXX 411/NOT/RIH/VII/201 Cek Bersih, SHT & 2,500,000xX 3 APHT, SKMHT,Tgl. 30/07/2013 Legalisasi AkadMurabahah31. XXXXXXXXX 517/NOT/RIH/VIIN/201 Cek Bersih, Biaya 9,800,000Xx 2 PengurusanTgl. 20120908 Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, Surat KuasaMenjual32. XXXXXXXXX 281/NOT/RIH/V/2012 Cek Bersih, Biaya 15,200,00x Tgl. 22/05/2012 Pengurusan 0Sertipikat + Pajak,SHT & APHT,SKMHT, LegalisasiMurabahah, SuratKuasa Menjual33.

Bahwa pembebanan hak tanggungan atas barang jaminan adalahberdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang didasarkanpada perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak tanggungan,sehubungan dengan perpanjangan perjanjian kredit dan SKMHT batal demihukum, maka sehingga APHT No. 674/40/DLG/PHT/X1/2005 tanggal27/12/2005 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahmanguna pembebanan hak tanggungan atas SHM No. 87 a.n. Budi Purwanto,luas 2775 m?

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 56/2006, dan APHT No.834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yangdibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ida Setiasih Fathur Rahman SHM gunapembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. Budi Purwanto, luas970 m? terletak di Mendak, Delanggu, Klaten dengan Hak TanggunganNo. 23/2003 keduaduanya adalah batal demi hukum ;8.

Bahwa sehubungan dengan APHT No. 674/40/DLG/PHT/XI/2005 tanggal27/12/2005 dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIM)2 tanggal 23122002 yangkeduanya dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. Ilda Setiasih Fathur Rahman bataldemi hukum maka Hak Tanggungan No. 56/2006 Peringkat 3 (tiga) dan HakTanggungan No. 23/2003 peringkat 3 (tiga) keduanya atas nama pemeganghak Terlawan adalah batal demi hukum ;9.

terletak di Krecek, Delanggu, Klaten dengan HakTanggungan No. 56/2006, dan APHT No. 834/19/DLG/PHT/XIV02 tanggal 23122002 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Ny. IDA Setiasih Fathur RahmanSHM guna pembebasan hak tanggungan atas SHM No. 655 a.n. BudiPurwanto, luas 970 m?

APHT No. 358/DLG/24/2000 tanggal 7 Agustus 2000 ;2. APHT No. 191/DLG/21/2001 tanggal 21 Juni 2001 ;3. APHT No. 19/DLG/PHT/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002 ;4. APHT No. 10/3./DLG/PHT/V/2002 tanggal 12 Januari 2004 ;5. APHT No. 5/1/DLG/PHT/V/2006 tanggal 12 Januari 2006dilakukan oleh Pelawan bersamasama dengan istrinya Ny.

Raya Solo TawangmanguNo. 74 Palur, Karanganyar;Bahwa anehnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) seolaholahdibuat di hadapan Terlawan Il;Bahwa para Pelawan sangat terkejut dan janggal sekali;.Bahwa dengan adanya hal tersebut di atas maka pembuatan/prosedurpembuatan Akita Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat padatanggal 31 Agustus 2006 terhadap:1. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 619/Desa Munggur a/nSuparno;2.

Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/nSuparno;Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 401 K/Pdt/20103. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/nSuparno bin Atmo Pawiro;.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 619/Desa Munggur a/nSuparno;2. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/nSuparno;3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/nSuparno bin Atmo Pawiro;4.

No. 401 K/Pdt/2010Oleh para Terlawan adalah tidak sah;14.Bahwa para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;15.Bahwa oleh karena prosedur pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) oleh Terlawan Il:1.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 619/Desa Munggur a/nSuparno;. Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 624/Desa Munggur a/nSuparno;.

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 347/2006 tanggal 31Agustus 2006 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 835/Desa Munggur a/nSuparno bin Atmo Pawiro;.

Manik Aksara) tidak mewakilkan kepadasiapapun dan dalam bentuk kuasa apapun terkait dengan proses pembuatan APHTtersebut di atas, sehingga APHT tersebut di atas yang dibuat oleh Ni WayanStarningsih,sH (TERGUGAT II ) adalah obscur/ kabur karena badan Akta tentangKomparisi (tindakan, kedudukan para pihak dalam / untuk membuatmenandatangani Akta ) tidak memenuhi syarat subyektif sebagaimana pasal 1320KUHPerdata, APHT tersebut jels kurang pihak ( dapat dilihat di lembar terakhir /hal 11 APHT, di kolom

NGURAH WICAKSANA ( TergugatIT);Bahwa dengan kurangnya pihak/subyek hukum dalam APHT tersebut atau tidakdiikutinya I GUSTI NGURAH MANIK AKSARA ( Tergugat II ) dalam perbuatanHukum pembuatan APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014, maka APHT tersebutadalah cacat dan batal demi hukum atau setidaktidaknya dinyatak tidak berlakudan tidak memiliki kekuatan hukum ;Batasan Waktu dari APHT SHT daluarsa ;Bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 adalah cacat Hukum karena terbittidak sesuai dengan batasan waktu

yang telah dipersyaratkan / ditentukan olehUndangundang ;Bahwa berdasarkan pasal 13,BAB IV , UU No. 4 tahun 1996 Tentang HakTanggungan mensyartkan Bahwa APHT selama kurang waktu 7 hari kerja harussudah didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diproses menjadi Sertipikat HakTanggungan sehingga tanggal buku tanah Hak Tanggungan adalah tanggal ke 7 daritanggal APHT ;Bahwa yang terjadi adalah tanggal terbitnya APHT sampai dengan terbitnya SHTtelah melebihi 7 hari kerja / hari yang ditentukan oleh UndangUndang

yaitu APHTtertanggal 10 Februari tahun 2014 dan SHT tanggal 10 Maret tahun 2014 ;Bahwa dengan tidak dipenuhinya limitasi waktu dalam proses APHT menjadi SHTmaka dapat dipastikan bahwa APHT No. 07/2014, tanggal 10/02/2014 yang dibuattergugat Vi ( Ni Wayan Starningsih,SH) selaku PPAT adalah cacat hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum ;Dalam APHT tidak memberikan uraian Obyek HT secara jelasBahwa UU no. 4 Tahun 1996 dalam BAB IV pasal 11 mensyaratkan bahwa

APHTwajib dicantumkan uraian yang jels mengenai Obyek Hak Tanggungan.;123036373839Bahwa APHT No. 07/2014 tanggal 10/02/2014 tidak memberikan uraian yang jelsmengenai Obyek Hak Tanggungan, dalam APHT tersebut hanya menyebutkan No.SHM, NIB dan alamat obyek saja sedangkan Nama Pemilik yang tercatat dalamSertipikat Hak Milik No. 3673, dengan luas 1.350 M2, atas nama yang terletak diDesa Mengwitani, Kec.

Bahwa Penggugat telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13 April252004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402 an.Drs. Joseph De Haan ; Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.35/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 75/2004 tanggal 13 April2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat Hak Milik No.134/SK an.

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari 2015menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHTtersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut;26Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dipermasalahkandalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menyatakanAkta tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata adalah AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004,padahal APHT yang dibuat oleh Tergugat III adalah APHT Nomor : 75/2004dan APHT Nomor. 76/2004, bukan APHT Nomor 35/2004 dan 76/2004..

Bahwa Pengguggat dalam posita angka 9 mempersoalkan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004, yang dibuatoleh Tergugat Ill, dan dalam Petitumnya Penggugat meminta kepadaPengadilan untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor. 35/2004 dan Nomor.76/2004.

SuharaYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.c. SHM No. 691/Podo atas nama 1. Sukoro 2. NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8April 2009.d. SHM No. 141/Surobayan atas nama 1.

Sukoro 2.Hajjah NahdiyahYang telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat berdasarkan SHT No. 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8April 2009.Juga telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat IIberdasarkan SHT No. 00654/2010 tanggal 29 April 2010berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7April 2010.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atasagunan kredit adalah sah dan sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Dalam perkembangannya Penggugat

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00419/2009 tanggal 06 Mei dan APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009Nomor 00507/2011 tanggal 22 Maret 2011 dan APHT 21/WNP/HT/I/2011 tanggal 26 Januari 2011c) Salinan/fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebaniHak TanggunganSatu bidang tanah dan bangunan berikut segalasesuatu diatasnya tersebut dalam Sertifikat hak milikNo 141 luas 930m?

T.1I10: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00419/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 55/APHT/KDW/IV/2009 tanggal 8 April2009. 11. TI11: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00415/2009 tanggal 6 Mei 2009berdasarkan APHT No. 54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 8 April2009. 12. TI12: Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00654/2010 tanggal 29 April2010 berdasarkan APHT No. 76/APHT/WNG/IV/2010 tanggal 7 April2010. 13. TI13: Surat No. B. 702/KCPVII/ADK/12/2011 tanggal 12 Desember 2011perihal Peringatan I. 14.

54/APHT/WNG/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4c Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang berkepala "DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" NomorNomor 00419/2009 tanggal 06 MeiT ll4d APHT 55/APHT/KD/IV/2009 tanggal 08 April 2009T ll4e Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00507/2011 tanggal 22Maret 2011T ll4f APHT 21/WNP/HT/1/2011 tanggal 26 Januari 2011T ll4g Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00654/2010 tanggal 29April 2010T ll4h APHT 76/APHT/WNG/IV

.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 sebagai alas hak untukpembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan AktaAktaJaminan Fiducia oleh Tergugat bersama sama dengan Tergugatlldan TergugatlIll, nampak jelas iktikad buruk dari Tergugatl;Hal 3 dari 20 hal putusan Nomor 276/Padt/2017/PT SMG11.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku;12. Bahwa pembuatan AktaAkta Jaminan Fiducia yang beralaskan AktaPerjanjian Kredit di bawah tangan adalah bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku;13.

Bahwa pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangberalaskan Akta Perjanjian Kredit di bawah tangan secara hukumsangat merugikan Para Penggugat, karena kedudukan hukum AktaPemberian Hak Tanggungan tidak sama dengan kedudukan hukumAkta Perjanjian Kredit di bawah tangan;14.

Bahwa karena pembuatan akta Perjanjian kredit di bawah tanganNo.064/PK/015/11 tanggal 25 Juni 2011 yang dilakukan oleh ParaPenggugat dengan TergugatI dijadikan alas hak oleh Tergugatlluntuk pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalahbertentangan dengan ketentuan PeraturanPeraturan yang berlaku,oleh karenanya secara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh Tergugatll bersamasama Tergugatladalah tidak sah dan batal demi hukum;16.

AKTAAKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ( APHT ) DANAKTAAKTA JAMINAN FIDUCIA MANA YANG DIMOHONKANUNTUK DINYATAKAN TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUMTIDAK JELAS.1.

APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang akan dilakukanmelalui Turut Terlawan III dimana sebelum adanya Penetapan LelangEksekusi dimaksud telah dibuat Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN JktTim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27September 2011 tentang teguran/ aanmaning dan Penetapan Nomor24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor18/2010 tanggal 22 Desember 2011 tentang Sita Eksekusi;5.

APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tentang Aanmaning, SitaEksekusi, Sita Jaminan dan Lelang Eksekusi yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Jakarta Timur adalah Batal;Selanjutnya diperbaiki sebagai berikut:Hal. 13 dari 26 hal. Put. No.1476 K/Pdt/20157. Menyatakan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011tentang teguran/ aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN Jkt TimJo.APHT Nomor 97/2008 Jo.

APHT Nomor 18/2010 tanggal 22Desember 2011 tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011Eks/PN Jkt Tim Jo. APHT 1 Nomor 97/2008 Jo. APHT Nomor 18/2010tanggal 14 Maret 2012 tentang Eksekusi Lelang yang dikeluarkanPengadilan Negeri Jakarta Timur Batal;8. Petitum Perlawanan pada poin8 tertulis sebagai berikut:8.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Hal. 17 dari 26 hal.

Nomor97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 27 September 2011 tentangTeguran/ Aanmaning, Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim jo APHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 22 Desember 2011tentang Sita Eksekusi dan Penetapan Nomor 24/2011 Eks/PN,Jkt.Tim joAPHT Nomor 97/2008 jo APHT Nomor 18/2010 tanggal 14 Maret 2012tentang Lelang Eksekusi adalah batal.Menyatakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan diangkat dan selanjutnyamemerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmelaksanakan

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHM No4478/KelurahanNusukan, dibuat oleh dan dihadapanYuliartiDwiNastiti, SH,MH, MKn, selaku PPAT Kota Surakarta, bukan oleh Asih Sari Dewi,Notarisdan PPAT Kota Surakarta (Tergugat Ill), sebagaimanaposita no. 5 ;.

Terhadap pencatatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh dan dihadapan Yuliarti Dwi Nastiti, SH, MH, MKn, selaku PPAT KotaSurakarta oleh Tergugat telah sesuai dengan standar pelayanan pertanahansebagaimana yang diatur dalam Perkaban No.1 Tahun 2010 jo.Pasal 44 PPNo.24 Tahun 1997 jo. Pasal 114 s.d Pasal 119 PMNA/KBPN/No.3 Tahun1997 ;.

) di hadapan Notaris Asih Sari Dewanti, SH di Surakartakarena APHT tersebut bukan dibuat oleh Notaris Asih sari Dewanti, SH tetapidi buat oleh Notaris Yuliati Dwi Nastiti,SH,MH,MKN di Surakarta ;Bahwa APHT tidak bisa dibatalkan karena pada saat penandatanganan APHTPeringkat pertama NO. 342/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat olehYuliati Dwi Nastiti,SH,MH,MKN di Surakarta Usia Penggugat masih belumHalaman & dari 14 Putusan No.293/Pdt.G/2016/PN Sktcukup umur ( Lahir 5 April 1994 ) Sehingga tdak

perlu ikut menghadap danmenandatangani APHT melainkan melalui mekanisme pengampuan, sehinggadengan demikian APHT tersebut sah demi hukum dan memiliki kekuatan yangmengikat;8.

Menyatakan bahwa APHT No 3342/2014 Tanggal 12 Juni 2014 dan SertifikatHak Tanggungan No 01934/2014 Tanggal 8 Juli 2014 sah demi hukum dantidak bisa dibatalkan ;3.

) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 jo.

Menyatakan menurut hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 tidak sah dan batal dengan segalaakibat hukumnya;4. Menghukum Tergugat II membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015 dengan segala akibathukumnya;5.

Bahwa dalam pokok gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini adalahtentang PEMBATALAN terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015, dengan alasan oleh karena PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MENANDA TANGANI APHT No.73/2015 dan No/74/2015 pada tanggal 4 Mei 2015 dan YANG BENAR Penggugatpenanda tangani kedua akta termaksud pada TANGGAL 4 NOPEMBER 2014:Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2015 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei2015 mengandung cacat yuridis/tidak sah sehingga secara hukum tidak mengikat, oleh karena:a. Penggugat maupun Turut Tergugat tidak pemah menanda tangani Akta PeHalaman 47 dari halaman 79 Putusan No.65/PDT/2021/PT SMRmberian Hak Tanggungan (APHT) No.73/2014 tanggal 4 Mei 2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2015 tanggal 4 Mei 2015.

Yang benar Penggugat menanda tangani Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No.73/2014 tanggal 4 Nopember 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.74/2014 tanggal 4 Nopember 2014;b.

/I/10/2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 ;Bahwa suratsurat Perjanjian HutangPiutang No. 11 tanggal 05 Oktober 2006 dan No. 35tanggal 20 Desember 2006 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006serta Pemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006, yang dibuat dihadapan TerlawanIV adalah merupakan hasil kerja persekongkolan Terlawan I, Terlawan H, Terlawan III danTerlawan IV yang dibantu oleh Terlawan V dan Terlawan VI, sebab kesemuanya tersebuttanpa sepengetahuan

(Terlawan IV) adalah CacatHukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan Hukum ;Menyatakan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 02/APHT/I/10/2006 dan AktePemberian Hak Tanggungan No. 05/APHT/I/12/2006 yang dibuat dihadapan Notaris IRAANGGRAINI, SH.

/APHT/I/12/2006 tanggal 21Desember 2006 (bukti T.IV4) ;Ill.

No.02/APHT/I/ 10/2006nyata bahwa Abdullah Mahrus (Pelawan I) selaku pemilik jaminan beserta istrinya yaitu FatimaBafadal (Pelawan II), Ny.

/I/10/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.05/APHT/1I/12/2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ira Anggraini, SH.

Sarjana Hukum, PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 63/2003,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor20/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) Nomor : 1/2004, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor :19/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 190 atas namaLusihono Dianto serta Djatining Tjahyani, Sarjana

Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangmenerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)Nomor : 105/MGR/2006, dengan obyek yang dibebaniyaitu.

Dalam dokumenpengikatan jaminan yang merupakan lampiran permohonanpelaksanaan lelang yang diajukan oleh terlawan Ilmelalui Terlawan IV, atas obyek sengketa yaitu AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 63/2003, AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) No. : 20/PK/2006,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.105/MGR/2006 dengan obyek = yang dibebani yaituSertifikat Hak Milik (SHM) No. 28 atas nama EndahHariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) No. : 1/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan

(APHT) No. : 19/PK/2006, Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) No. : 109/PK/2006 dengan obyek yangdibebani yaitu Sertifikat Hak Milik No. 190 atas namaLusihono Dianto, dengan jelas' pihak Pelawan menandatangani baik sebagai pihak pertama atau pemberi HakTanggungan untuk obyek sengketa (SHM) No. 28 maupunsebagai pihak yang menyetujui untuk obyek sengketaSHM No. 190.

Jadi jelas bahwa dengan ikutmenandatangani APHT obyek sengketa berarti Pelawanmengetahui dan menyetujui baik penyerahan maupunpengikatan obyek sengketa menjadi jaminan atasfasilitas kredit yang diterima oleh Terlawan dariterlawan II;Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) ~~ yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah adalahakta autentik yang tidak diragukan kebenarannya.

/2012/PNTng tanggal tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan Surat PemberitahuanPelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Menyatakan Perlawanan Pelawan Eksekusi atas Penetapan Nomor24/Pe.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto PenetapanNomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, denganSurat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tngtanggal 8 Oktober 2012, dengan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan SitaEksekusi, Nomor W.29.DE.HT. 04.05231, tanggal 7 November 2012,dengan beserta berita acaranya, tersebut adalah beralasan;5.

Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahnuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.HT.04.05214/2012 dan Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/ APHT/2012/PN Tng tanggal 8Oktober 2012, dengan Surat Pemberitanuan Pelaksanaan Sita Eksekusi,Nomor W.29.DE.HT.04.05231, tanggal 7 November 2012, dengan besertaberita acaranya tidak sah dan cacat hukum dengan

Nomor 1128 K/Pdt/201424/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012, dengan SuratPemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Nomor W.29.DE.

Nomor 1128 K/Pdt/2014memilin Pengadilan tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketayang timbul dari perjanjian;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perjanjian Kredit dan dihubungkandengan ketentuan Pasal 118 HIR/142Rbg angka 6 a quo Pengadilan NegeriTangerang telah melanggar kompetensi kewenangan relatif dalam menerimadan menetapkan Permohonan Eksekusi Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PNTng tanggal 18 Juni 2012 juncto Penetapan Nomor 24/Pen.Eks/APHT/2012/PN Tng tanggal 16 Oktober 2012 dengan Surat