Ditemukan 32163 data
71 — 19
Pembataran Terdakwa oleh Majelis Hakim Nomor.13/Pid/B/2014/PN.PPtanggal 08 Mei 2014 sejak tanggal 08 Mei 2014;Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor13/Pid.B/2014/PN. PP.6.
(seratus ribu rupiah ) kepadaAldi (DPO), kemudian Terdakwa kembali mencuci mobilnya sambilHalaman 4 dari 35 Putusan Nomor13/Pid.B/2014/PN.
SyahrirNo. 11 Rt. 006 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang PanjangHalaman 11 dari 35 Putusan Nomor13/Pid.B/2014/PN.
SyahrirHalaman 14 dari 35 Putusan Nomor13/Pid.B/2014/PN.
Kemudian Terdakwa bersama denganHalaman 19 dari 35 Putusan Nomor13/Pid.B/2014/PN.
BERIZKI FARCHAN HANDHITAMA, S.H.
Terdakwa:
DAUD JUSEF Alias DAUD Bin ISMAIL Alm
75 — 22
Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.Halaman 13 dari 46 halamanPutusan Nomor13/Pid.B/2019/PN.PpsMeninmbang, bahawa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwatidak mengajukan eksepsi (keberatan);Menimbang,bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
Uang palsu pecahan Rp. 2.000 lembar sebanyak 179 lembar dengannomor seri UR1535975.Halaman 27 dari 46 halamanPutusan Nomor13/Pid.B/2019/PN.Pps Uang palsu pecahan Rp. 2.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomorseri YSC986826Semua barang bukti diatas dalam bentuk lembar uang kertas adalahtidak asli.
Bahwa , tidak ada orang lain lagi yang membantu terdakwa membuat danmemalsu uang rupiah palsu.Halaman 29 dari 46 halamanPutusan Nomor13/Pid.B/2019/PN.Pps Bahwa , maksud terdakwa membuat mata uang rupiah palsu yang terbuat darikertas tersebut adalah untuk terdakwa belanjakan keperluan seharihari dantujuannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terdakwa.
Uang palsu pecahan Rp. 5.000 lembar sebanyak 10 lembar dengan nomorseri WBW336382.Halaman 42 dari 46 halamanPutusan Nomor13/Pid.B/2019/PN.Pps Uang palsu pecahan Rp. 5.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomorseri UBD109158. Uang palsu pecahan Rp. 5.000 lembar sebanyak 1 lembar dengan nomorseri NKM991415. Uang palsu pecahan Rp. 2.000 lembar sebanyak 179 lembar dengannomor seri UR1535975.
AGUNG NUGROHO, SH.CHANDRAN R.L.BATU, SH.M.HPanitera Pengganti,DEDE ANDREAS S.H.M.HHalaman 46 dari 46 halamanPutusan Nomor13/Pid.B/2019/PN.Pps
35 — 9
Ratu AgungKota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2018 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor :92/SK/II/2018/PN.Bgl tanggal 28 Februari 2018;Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS);Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor13/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Bgl tanggal 27 Februari 2018 tentang penunjukanHakim; Penetapan Hakim Anak Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PN.
Bgl tanggal 27Februari 2018 tentang penetapan hari sidang; Hasil penelitian kemasyarakatan; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Halaman 1dari11Putusan Nomor13/Pid.SusAnak/2018/PN.BgSetelah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan(LITMAS) oleh Petugas BAPAS;Setelah mendengar tanggapan Anak/Penasihat Hukum Anak;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Anak sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang
Febri Abdiyansyah alsFebri Bin (alm) Abdul Hasan pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018sekira jam 19.00 Wib bertempat di Jalan RE Martadinata depan PTUNdekat simpang Bumi Ayu kel Muara Dua kec Kampung Melayu KotaBengkulu telah mengambil barang milik saksi Dwi Yulia berupa 1(satu) unitHandPhone merk Oppo seri A37F warna emas Roose;Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Dwi Yulia (Anak Saksi) setelah kejadian;Bahwa Saksi kemudian melapor ke pihak yang berwajib;Halaman 4dari11Putusan Nomor13/Pid.SusAnak
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan.Menyatakan Barang Bukti berupa :aHalaman 10dari11Putusan Nomor13/Pid.SusAnak/2018/PN.Bg 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan NomorPolisi BD 6305 CR;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalamperkara atas nama Febri Abdiyansyah;6.
S.H., M.H.Halaman 11dari11Putusan Nomor13/Pid.SusAnak/2018/PN.Bg
PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG SOLO SLAMET RIYADI
Tergugat:
1.TEGUH ISPRYANTO RUSDIATMO
2.NURYANINGSIH
27 — 5
Tinggal,Karangasem, 004/003 KarangasemPekerjaan MengurusRumah Tangga,Nomor HP / Email, disebut TERGUGAT IIHal 1 dari 3 hal Penetapan Pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN SktPENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca surat gugatan sederhana perkara perdata Nomor :13/Pdt.G.S/2018/PN Skt tanggal 8 Nopember 2018 ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakartatanggal 14 Nopember 2018 Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Skt tentangpenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor13
/Pdt.G.S/2018/PN Skt ;Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri SurakartaNomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Skt, tanggal 15 Nopember 2018 tentangpenetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini ;Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Skt tanggal 27 Nopember 2018Setelah membaca Surat Pencabutan Perkara) Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Skt tanggal 27 Nopember 2018 ;Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 27Nopember 2018, dan tanggal 29 Nopember 2018 Penggugat
Pdt.G.S/2018/PN Skt karena Tergugat dan Tergugat II telah melunasisisa pinjaman ;Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara gugatan ini belumsampai pada tahap jawaban, maka berdasarkan ketentuan buku II pedomanpelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dan pasal 271 RV Jo pasal272 RV, bahwa terhadap pencabutan perkara gugatan tersebut sebelum adajawaban dapat diterima dan dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dapatdikabulkan, maka perkara perdata gugatan Penggugat Nomor13
Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakartauntuk mencoret dalam regester/daftar perkara perdata tentangpencabutan perkara gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Skt tersebut ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar beaya perkara yanghingga kini sebesar Rp316.000.00 (Tiga ratus enam belas riburupiah);Demikian Penetapan ini ditetapbkan pada hari Kamis, tanggal 29Nopember 2018 oleh kami Arie Winarsih S.H.
8 — 5
kediaman di Kecamatan Citeureup,Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi serta alat bukti laindi persidangan;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkaraNomor 1315/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 13 April 2016 telah mengajukan halhal sebagai berikut :Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor13
Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,Halaman 2 dari 11, Putusan Nomor13 15/Pdt.G/2016/PA.Cbnsehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidaktercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkinlagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalanterbaik kecuali perceraian;8.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXX/XXXX bertanggal 20Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanKlapanunggal Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materaiHalaman 3 dari 11, Putusan Nomor13 15/Pdt.G/2016/PA.Cbncukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat buktiP.1;.
1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 19 Desember 2010;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor13
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;Halaman 8 dari 11, Putusan Nomor13 15/Pdt.G/2016/PA.CbnMenimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumahtangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yangberkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatankemudharatan yanglebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluargakeluarga mereka, padahalagama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebihdiutamakan dari mendapatkan kemasiahatan, hal ini sesuai
Linawati Erlanda
22 — 9
sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. 379/U/JT/2004 tertanggal 15 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan penjualan/ pengalihan hak dan melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait;
- Menetapkan untuk memberikan izin untuk menjual kepada Pemohon terhadap aset berupa sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2078/Pulogadung, berdasarkan Surat Ukur (SU) Nomor13
PT BRI. Pesero. tbk Kantor Cabang Kutoarjo
Tergugat:
1.Suprapto
2.TEGUH AFRIYANTI
46 — 4
TEGUH AFRIYANTI, Lahir di Purworejo tanggal 2 April 1991, jenis kelaminPerempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal diKedunglo RT.03 RW.02, Kemiri, Purworejo, selanjutnya disebut sebagaiTergugat II;Pengadilan Negeri tersebut:setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukanHakim yang mengadili perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr; Penetapan Hakim Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr tanggal 9 Agustus 2018tentang
adapersetujuan dari pihak Tergugat (Vide Pasal 271 RV);Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonanpencabutan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dari KuasaPenggugat diajukan Kuasa Penggugat setelah gugatan dibacakan, makapermohonan pencabutan perkara tersebut memerlukan persetujuan Tergugat dan Tergugat II;Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2018,Tergugat dan Tergugat Il pada pokoknya menyatakan tidak keberatan/menyetujul atas permohonan pencabutan perkara perdata Nomor13
/Pdt.G.S/2018/PN Pwr yang diajukan pihak Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas makaHakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan telahdisetujui oleh Tergugat dan Tergugat II maka terhadap permohonanpencabutan perkara gugatan tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaraNomor 13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr diajukan oleh Kuasa Penggugat, setelahberkas
Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dicabut;Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 13/Padt.G.S/2018/PN Pwr3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor13/Pdt.G.S/2018/PN Pwr dari daftar register perkara berjalan;4.
Pembanding/Penggugat II : CUT KUMALASARI ISKANDAR Diwakili Oleh : Dr. Suharizal, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. LPP TVRI STASIUN SUMATERA BARAT
Terbanding/Tergugat III : MENTRI NEGARA AGRARIA ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. BPN KOTA PAADANG
Terbanding/Tergugat IV : WALIKOTA PADANG Cq. KEPALA KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
78 — 40
Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 27 Agustus 2021, dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal27 Agustus 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Pdg yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Dalam Eksepsi; Menyatakan eksepsi Tergugat dan III tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara ;1
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwapada tanggal 8 September 2021 Kuasa Para Pembanding semula ParaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara yang diputusHalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT PDGoleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Agustus 2021 Nomor13/Pdt.G
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas A Padang Nomor13/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal 27 Agustus 2021;3.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.G/2021/PN.PDG tanggal 27 Agustus 2021;ApabilaYang MuliaMajelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajaridan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan danturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pdt.G/2021/PNPdg tanggal 27 Agustus 2021, memori banding dari Para Pembanding semulaPenggugat dan kontra memori
Padang 13/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal27 Agustus 2021 maka Pengadilan Tinggi Padang dapat menyetujui danmembenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dalampertimbanganpertinbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan faktahukum yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah dalam memutusperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasanalasan danpertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13
MASRI
24 — 2
Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perbaikan Tanggal, bulan,dan tahun kelahiran anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon, tersebut dariyang semula tertulis AYU KUMALASARI lahir di Wajok Hulu pada tanggal 13 April2003 diganti menjadi AYU KUMALASARI lahir di Wajok Hulu pada tanggal 20November 2002, dikarenakan sesuai dengan ljazah Madrasah Tsanawiyah NurHalaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor13/Pdt.P/2019/PN MpwAlamiah Tahun Pelajaran 2016/2017, No.
Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 537/T/2013, atas nama Ayu Kumalasari,Tanggal 17 Juli 2013, diberi tanda bukti P 2;Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor13/Pdt.P/2019/PN Mpw3.
padajazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama AyuKumalasari atau anak Pemohon;Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir, bulan, dan tahun anak Pemohon yangsalah dan yang akan diganti dengan tanggal lahir, bulan, dan tahun anakPemohon yang benar;Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang berkeberatan dengan maksudPemohon untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan, dan tahun anak Pemohonbernama Ayu Kumalasari pada Kutipan Akta Kelahirnya tersebut;Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor13
,M.H., sebagai Panitera Pengganti padaHalaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor13/Pdt.P/2019/PN MpwPengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalamsidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Pemohon tersebut;Panitera Pengganti, Hakim,ttd ttdHanny Puspasari, S.H.,M.H. Arlyan, S.H.
,M.H.Perincian Biaya Perkara Pendaftaran : Rp 30.000,00 Biaya Administrasi Proses Perkara : Rp 50.000,00 Panggilan : Rp 125.000,00 Materai : Rp 6.000,00 Redaksi : Rp 5.000,00 Biaya PNBP Akta Panggilan : Ro 5.000,00 +Jumlah : Rp 221.000,00Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor13/Pdt.P/2019/PN Mpw
76 — 33
PN.KLBtanggal 24 Maret 2010, yang amarnya berbunyisebagaiberikut : e Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ;5 e Menghukum Penggugat untuk membayar semuabiaya yang timbul dalam perkara ini sebesarRp. 559.000,00, (lima ratus lima puluh sembilanribuMembaca Akte pernyataan permohonan bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriKalabahi yang menyatakan bahwa, pada tanggal OlApril 2010 Penggugat/Pembanding telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Kalabahi Nomor13
Bahwa karena ada tunggakan itu sebesarRp. 12.000.000, (dua belasjuta rupiah) adalah aneh, karena Penggugattelah membayar sisa sesualsurat......surat bukti T.24 dan benar Penggugat telahmembayar dobel kepadaTergugat, sehingga Penggugat mengalamikerugian sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutaBahwa atas dasar keberatan keberatan dalammemori banding diatas, Penggugat/Pembandingmohon kepada Pengadilan Tinggi Kupang untukmemutuskan menyatakan membatalkan putusanPengadilan Negeri Kalabahi Nomor13/Pdt.G
/2009/PN.KLB tanggal 24 Maret 2010 danmengabulkan gugatanPenggugat ; Menimbang, bahwa setelah membaca danmempelajari dengan teliti dan seksama atas berkasperkara bersangkutan beserta turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kalabahi Nomor13/Pdt.G/2009/PN.KLB tanggal 24 Maret 2010 dalamperkara perdata antara kedua pihak tersebut danmemori banding dari Penggugat/Pembanding sertasanggahan/kontra memori banding dariTergugat/Terbanding dan surat surat lainnya,Pengadilan Tingkat Banding akan memberipendapat
tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnyauntuk dijadikan dasar putusan, yang menolakgugatanPenggugat ; Menimbang, bahwa oleh karena itu PengadilanTingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkanputusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka semuaalasan alasan dalam pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertamatersebut diambil alih untukdijadikan pertimbangan hukum oleh PengadilanTingkat Banding sebagai dasar dalam memutusperkara ini ;Menimbang, bahwa dengan demikian, putusanPengadilan Negeri Kalabahi Nomor13
Menguatkan putusan Pengadilan NegeriKalabahi Nomor13/Pdt.G/2009/PN.KLB tanggal 24 Maret 2010,dalam perkara antarakedua pihak tersebut, yang dimohonkanbanding tersebut ; 3.
Pembanding/Penggugat II : CUT KUMALASARI ISKANDAR Diwakili Oleh : Dr. Suharizal, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. LPP TVRI STASIUN SUMATERA BARAT
Terbanding/Tergugat III : MENTRI NEGARA AGRARIA ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT Cq. BPN KOTA PAADANG
Terbanding/Tergugat IV : WALIKOTA PADANG Cq. KEPALA KANTOR DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
74 — 19
Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 27 Agustus 2021, dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal27 Agustus 2021 Nomor 13/Pdt.G/2021/PN.Pdg yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :Dalam Eksepsi; Menyatakan eksepsi Tergugat dan III tidak dapat diterima;Dalam Pokok Perkara ;1
Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwapada tanggal 8 September 2021 Kuasa Para Pembanding semula ParaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkara yang diputusHalaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 197/PDT/2021/PT PDGoleh Pengadilan Negeri Padang tanggal 27 Agustus 2021 Nomor13/Pdt.G
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas A Padang Nomor13/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal 27 Agustus 2021;3.
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.G/2021/PN.PDG tanggal 27 Agustus 2021;ApabilaYang MuliaMajelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajaridan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan danturunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pdt.G/2021/PNPdg tanggal 27 Agustus 2021, memori banding dari Para Pembanding semulaPenggugat dan kontra memori
Padang 13/Pdt.G/2021/PN.Pdg tanggal27 Agustus 2021 maka Pengadilan Tinggi Padang dapat menyetujui danmembenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu dalampertimbanganpertinbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan faktahukum yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah dalam memutusperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasanalasan danpertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
anjuranDisnaker Kota Bandung;Bahwa karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukanupaya bipartit dan tripartit sebagai diatur dalam Undang Undang lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun tidak tercapaikesepakatan maka Penggugat akan mencari keadilan melaliu pengadilan;Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang diajukan Penggugatadalah sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku, sebesar:Uang pesangon(sesuai pasal 156 ayat (2) jo, Pasal 172 UndangUndang Nomor13
Pasal 172 UndangUndang Nomor13 Tahun2003)2 x 5 x Rp 2.307.000,00 = Rp 23.070.000,00Hal. 4 dari 9 hal. Put.
Nomor 667 K/Pdt.SusPHI/201522.23.Penggantian hak:(Sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003)15% x (Rp41.526.000,00 + Rp 23.070.000,00) =Rp 9.689.400,00Upah bulan Januari 2014 s/d Februari 2015 (saat gugatan ini diajukan)(sesuai pasal 93 ayat (2&3) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003)14 x Rp 2.307.000,00 x 25% = Rp 8.074.500,00Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20141 x Rp 2.307.000,00 = Rp 2.307.000,00Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesarRp 84.666.900,00
Pasal 172 UndangUndang Nomor13 Tahun2003)2 x 9x Rp2.307.000,00 = Rp 41.526.000,00Uang penghargaan masa kerjaHal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 667 K/Pdt.SusPHI/2015(sesuai pasal 156 ayat (3) jo.
Pasal 172 UndangUndang Nomor13 Tahun2003)2 x 5 x Rp 2.307.000,00 = Rp 23.070.000,00Penggantian hak:(Sesuai dengan pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003)15% x (Rp41.526.000,00 + Rp 23.070.000,00) =Rp 9.689.400,00Upah bulan Januari 2014 s/d Februari 2015 (saat gugatan ini diajukan)(sesuai pasal 93 ayat (2&3) UU No. 13 tahun 2003)14 x Rp 2.307.000,00 x 25% = Rp 8.074.500,00Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 20141 x Rp 2.300.000,00 = Rp 2.307.000,005.
1.Yance Wurlianty
2.Jonas Wurlianty, SH
3.Ir. Barnabas Wurlianty, MSI
Tergugat:
1.Saniri Negeri Watludan
2.Matarumah Amrosila
89 — 54
Barnabas Wurlianty, Msi, bertempat tinggal di Negeri WatludanKecamatan Tns, sebagai Penggugat Ill;Lawan:Saniri Negeri Watludan, tempat kedudukan Negeri Watludan KecamatanTns, sebagai Tergugat Matarumah Amrosila, tempat kedudukan Negeri Watludan KecamatanTns, sebagai Tergugat Il;Pengadilan Negeri tersebut;Membaca, Gugatan Penggugat tanggal 18 Mei 2020;Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor13/Pdt.G/2020/PN Msh tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yangmengadili perkara tersebut
;Membaca, Penetapan hari sidang tanggal 19 Mei 2020;Membaca, Permohonan secara tertulis tentang Pencabutan Perkaratertanggal 24 Juni 2020 yang disampaikan oleh Penggugat yang pada pokoknyamencabut perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tertanggal24 Juni 2020 menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan Nomor13/Pdt.G/2020/PN Msh tersebut dilakukan oleh Penggugat karena terdapatperubahan atau
Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor13/Pdt.G/2020/PN Msh yang dilakukan oleh Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mencatatpencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Msh tersebut dalamregister perkara;Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 13/Padt.G/2020/PN Msh3.
PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Unit Karangjati
Tergugat:
1.TAUFRI SRI HARDONO
2.SRIYATI
48 — 14
PEN ETAPANNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN BmsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri Banyumas;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Bms, tanggal 11 Juni 2019, tentang Penunjukan Hakimuntuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;Membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri BanyumasNomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.
Bms, tanggal 13 Juni 2019, tentang PenentuanHari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;Membaca Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Bms, tertanggal 15 Mei 2018 antara PT.
Bank RakyatIndonesia (Persero), Tok, Kantor Unit Karangjati (Penggugat) Lawan Taufri SriHardono (Tergugat I) dan Sriyati (Tergugat II);Membaca Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Bms, yang disampaikan pada sidang tanggal 27 Juni2019;Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan NegeriBanyumas yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PNBms, antara:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Penetapan No 13/Pdt.G.S/2019/PN BmsMengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan danketentuanketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENE TAPKAN Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata GugatanSederhana Penggugat Nomor 13/Pdt.GS/2019/PN Bms; Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN Bms yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyumas tertanggal 11 Juni 2019, DICABUT; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyumas untukmencoret Perkara
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3705 K/Pdt/2016diputus dan dilanjutkan oleh anaknya Harun Al Rasyid Lubis (sekarangsebagai Tergugat):3.Bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam Putusannya Nomor13/PDT.G/2008/PN MDL., tanggal 29 April 2009;AMENGADILIDalam Provisi:Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat seluruhnya.Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagiannya;Menyatakan perbuatan Tergugat , dan II dalam perkara iniadalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;Menyatakan bahwa Ponpes
Abdul HamidLubis tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);5.Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah berkekuatan hukum tetap,maka atas permohonan Tergugat selaku Pihak Penggugat/ Pemohon SitaEksekusi yang meneruskan gugatan almarhum Baharuddin Lubis dalamperkara tersebut, telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi; danberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor13/Pdt.Eks/2008
Nomor 3705 K/Pdt/2016Pegawai Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk melaksanakan SitaEksekusi atas tanah perkara yaitu: harta teroerkara Ponpes Ma'had DarulTauhid tersebut di atas balk mengenai pengelolaannnya maupun segalaharta kekayaannya kepada Penggugat (ahli waris Penggugat) selakubahagiannya;6.Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor13/PDT.G/2008/PN Mdl., juncto Nomor 328/PDT/2009/PT Mdn. junctoNomor 1858 K/PDT/2010 tanggal 20 Mei 2013, telah mengeluarkanPenetapan Perintah
Nomor 3705 K/Pdt/2016Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 328/PDT/2009/PTMdn., tanggal 02 Desember 2009;Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1858 K/Pdt/2010tanggal 20 Januari 2011;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor13/Pdt.G12008/PN Mdl., Nomor 328/PDT/2009/PT Mdn., Nomor1858 K/Pdt/2010 tanggal 16 Januari 2013, tentang perintahPelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Harta Terperkara yaitu PonpesMa'had Darul Tauhid tersebut di atas baik mengenai pengelolaannyamaupun segala
Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Mandailing Natal tanggal 30 April 2013 Nomor13/Pdt.Eks/2008/PN Mdl., juncto Nomor 328/PDT/2009/PT Madn.,jJuncto Nomor 1858 K/PDT/2010, dimana faktanya bahwa KetuaPengadilan Negeri Mandailing Natal tidak pernah mengeluarkanPenetapan Perintah Eksekusi tanggal 30 April 2013;b.
1.SARBAINI SYARIF
2.JAMIAH
3.HAMDAWATI
4.FAHRUROZI
5.SYAFRI
6.MAISYARAH
Tergugat:
6.YAZID BUSTAMI
7.POPO MARTOPO
104 — 47
., Hakim pada Pengadilan Negeri Curup yanguntuk itu. telah mengadakan persetujuan berdasarkan KesepakatanPerdamaian secara tertulis tertanggal 22 Desember 2021 dengan syarat danketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :Pasal 1Hal 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor13/Pdt.G/2021/PN CrpKedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa denganditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini;Pasal 2Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwasanya sebidang tanah denganukuran panjang 30 m (tiga pulun meter) dan lebar
beserta Warung, sedangkan para Tergugat memperolehbidang tanah beserta bangunan yang berdiri diatasnya dengan ukuranpanjang 10 m (sepuluh meter) dan lebar 12 m (dua belas meter);Pasal 4Bahwa Penggugat IV yang secara fisik tidak hadir dalam proses mediasi(akan tetapi mengetahui dan menyatakan persetujuan secaravirtual/teleconference) dan tidak dapat hadir untuk menandatanganiKesepakatan Perdamaian, dianggap tunduk dan patuh serta menyetujuikesepakatan perdamaian ini;Hal 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor13
,M.H., sebagai Hakim Ketua, ARI KURNIAWAN,S.H., dan YONGKI, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangHal 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor13/Pdt.G/2021/PN Crpditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri CurupNomor 13/Pdt.G/2021/PN Crp, tanggal 23 November 2021 dan diucapkandalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa,tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, S.H., PaniteraPengganti
Redaksi Rp 10.000,00;Jumlah Rp555.000,00; (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).Hal 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor13/Pdt.G/2021/PN Crp
53 — 27
tanggal lahirTarutung 3 Februari 1981 (umur 40 tahun), agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di JalanArjuna RT.15 RW.14 No.21A, Kelurahan Pisangan Baru,Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan meneliti berkas perkara.Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 April 2021 yangdidaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor13
disebabkan oleh suatuhalangan yang dibenarkan oleh UndangUndanBahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikannasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankankeutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;Bahwa berdasrkan saran dan nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakimkepada Penggugat, selanjutnya Penggugat beritikad untuk mencabutperkaranya.Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan selanjutnyaPenggugat mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor13
menyampaikan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan denganmengabulkan permohoan pencabutan Penggugat.Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatatselengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkaturaian Penetapan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidangtersebut.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatasselanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor13
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2021/PA.Trt dari Penggugat.2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3.
122 — 56
., Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Mataram dengan Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding Nomor13/G/2019/PTUN.MTR masing masing pada tanggal 24 Juli 2019 ; Bahwa pihak Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memoribanding tertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Mataram pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telahdiberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Tergugat danTerbanding/Tergugat II Intervensi oleh Agustin SH.MH., Panitera PengadilanTata Usaha
NegaraMataram Nomor 13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 tersebut,Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar: Mengadili : Mengabulkan permohonan banding Pembanding ; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor13
olehPembanding/Penggugat tersebut pihak Terbanding/Tergugat Il Intervensi telahmenyerahkan kontra memori banding tertanggal 10 September 2019 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal10 September 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat Il Intervensimohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkaraaquo berkenan memutuskan sebagai berikut : Menolak permohonan banding Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor13
Terbanding/Tergugat telah menyerahkankontra memori banding tertanggal 4 September 2019 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10September 2019 yang pada pokoknya Terbanding/Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenanmemutuskan sebagai berikut : 22+ 22 ono non nnn non none nen neHal. 7 Putusan No. 217/B/2019/PT.TUN.SBY Menolak permohonan banding Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor13
/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 ; Membebankan biaya perkara kepada Pembanding yangtimbul dalam perkara3Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding setelahmembaca, meneliti dan mempelajari dengan cermat berkas perkara yang terdiridari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor13/G/2019/PTUN.MTR tanggal 16 Juli 2019 yang dimohonkan banding, beritaacara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan
127 — 64
Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor13/G/2019/PTUN.DPS., tanggal 10 Desember 2019 yang disahkanoleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tertanggal 20Desember 2019 sebagaimana termuat dalam Bundel B;5.
., dengan mengambil alih dan menerima segalakeadaan dan kejadian dalam duduknya sengketa sebagaimana diuraikandalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor13/G/2019/PTUN.DPS., tanggal 10 Desember 2019 yang dimohonkanPUTUSAN NO. 56/B/2020/PTTUN.SBYHalaman 4 dari 13 halamanbanding oleh Para Pembanding / Para Penggugat dengan amar putusansebagai berikut ; 202200220 22202Mengadili :Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Sengketa :1.
persidanganyang terouka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019dihadiri oleh Para PenggugatPrinsipal dan Kuasa Hukumnya serta KuasaHUKUM Tergu at; 22 nn nnn nnn nn nnn nn cnn nnn nce ne ccc concen nce nas consMenimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Denpasar Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS., tanggal 10 Desember2019 telah dimohonkan upaya hukum banding oleh KETUT EDDYBUDIADNYANA GIRI, S.H. selaku kuasa hukum Penggugat tanggal 19Desember 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor13
diberitahukan kepadaTerbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor 13/G/2019/PTUN.DPS., tanggal 23 Desember 2019 ;Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Penggugat telahmengajukan Memori Banding sesuai Tanda Terima Memori BandingNomor 13/G/2019/PTUN.DPS., tanggal 8 Januari 2020, terhadap MemoriPUTUSAN NO. 56/B/2020/PTTUN.SBYHalaman 5 dari 13 halamanBanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuaiSurat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor13
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor13/G/2019/PTUN.Dps tanggal 10 Desember 2019 ; MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPS: Menolak Eksepsi Terbanding / Tergugat; DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding / Para Penggugat untukS ElUrUNN YA; = 22 nnn nn nn en nn nnn no nn nnn ne nn ne nnn ne nee een ne2.
PT Bank BRI Cabang Bogor DS
Tergugat:
Ayu Sartikasari
37 — 23
PENETAPANNomor :13/Pdt.G.S/2021/PN.BgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Bogor ;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor13/Pdt.G.S/2021/PN.Bgr tertanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Hakimyang menyidangkan perkara tersebut ;Membaca Penetapan hari sidang Hakim Pengadilan Negeri Bogortanggal 4 Agustus 2021 Nomor :13/Pdt.G.S/2021/PN Bgr. dalam GugatanSederhana antara :1. NIMATUL IDA2. BAYU YUDISTIRA PRASETYA3. RANDI FEBRIAN4.
Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untukmencabut perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2021/PN. BOpf j20 nen nnnnn nce n nnn nnnn nnn n enn nnnnnnn2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkaraperdata Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2021/PN.Bgr ;3, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.305.000, (Tiga ratus lima riburupiah) ;Demikian ditetapkan di Bogor pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2021;Panitera Pengganti Hakim tersebutDudi Gusnawan,SH.