PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HOKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO1.Bahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterbatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT..

Bahwa, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut: "1)Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggarkepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanyacacat hukum dalam akta pendirian;c. permohonan peme.gang saham. Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ..

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HOKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUOBahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterobatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT.

Sedangkan Pasal 146Halaman 12 dari hal 18 Putusan No.61 7/Pdt.G/2014.PN.Jkt.Sel.ayat (1) UUPT tersebut maka pihak yang dapat bertindak sebagai subyekhukum untuk mengajukan pembubaran perseroan terbatas adalah terbataspada : (i) Kejaksaan, (ii) pihak yang berkepentingan sehubungan adanyacacat dalam pendirian perseroan, dan (iii) pemegang saham olehkarenanya Para Penggugat bukan termasuk salah satu subyek hukumsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) diatas, makaPara Penggugat tidak

) jo Pasal 146 UUPTyaitu Pembubaran PT dalam perkara aquo adalah Pembubaran Tergugat ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan mengacu Pasal 142 ayat(1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) joPasal 146 UUPT dengan mendalilkan sebagai pihak yang berkepentinganuntuk mengajukan Pembubaran PT dalam perkara aquo dengan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan (vide posita 7 gugatan ParaPenggugat )Menimbang, bahwa Pasal 142 mengatur(1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan

30 (tiga puluh)Juni tiap tahun;Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan);Halaman 8 dari 25 halaman.

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013Selanjutnya, Pasal 78 ayat (2) UUPT mengatur sebagai berikut (kamikutipkan):RUPS tahun wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir;19.

Surat Nomor 109/Ext/JD/XI/2011 tertanggal 8 November 2011 yangditujukan kepada Direksi Perseroan;Sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (3) UUPT juncto Pasal 66 ayat (2) UUPT,atas permintaan tertulis dari pemegang saham, Direksi wajib memberi ijinkepada pemegang saham (Pemohon) untuk memeriksa dan mendapatsalinan dokumen, antara lain, laporan tahunan Perseroan yang terdiri dari:(i) Laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporanperubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan

Putusan Nomor 2865 K/Pdt/2013 36.Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete.Bed Features ayat (1) UUPT, mohon agar Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan memerintahkan Akuntan Publik tersebut menyerahkan hasilpemeriksaannya itu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan palinglambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatanAkuntan Publik dimaksud.

Sesuai pasal 140 ayat (2) UUPT, dan mohonagar salinan hasil pemeriksaan tersebut diberikan kepada Pemohon danPerseroan;Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanagar honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap Perseroan tersebut dibebankan kepadaPerseroan;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas dan ketentuan Pasal 138 (1)dan (2) UUPT, Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pasal 374 KUHP mengharuskan adanyaperhitungan kerugian yang dikeluarkan oleh Auditor Independen,dikarenakan posisi PEMOHON sebagai Direksi Perseroan yang secaraketat dilindungi oleh UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);11.

dasar apa laporan itu dibuat,sebagai apa posisi Pelapor membuat laporan kepolisian dan kenapayang mempersoalkan hanya Setphen Patrick OSullivan, sedangkanpemegang saham lain atas nama lan Charles bon dan Andrew CliveBaker tidak disebutkan, padahal apabila Penyidik TERMOHON lebih telitidan memahami UUPT, terhadap pemegang saham (Pelapor) dapatmelakukan gugatan langsung (direct action) untuk melindungi hakhaknya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT;(BUKTI P10);Hal 9 dari 43 hal

Pelapor apakah ketentuanketentuan UUPT tersebut telahditempuh?

dalam UUPTdisamakan dengan penetapan Tersangka terhadap manajer yang samasekali tidak diatur dalam UUPT;Bahwa, merujuk Pasal 68 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa Laporanatas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPSmelalui Direksi, akan tetapi dalam perkara ini PEMOHON selakupemegang saham tidak pernah diundang menghadiri RUPS untukmendengar/menerima hasil audit sebagaimana dimaksud, namun secaratibatiba laporan hasil audit tersebut telah dijadikan sebagai alat buktioleh Pelapor

yang menunjukkan adanya kerugian Perseroan kepadaPenyidik TERMOHON;Bahwa, lebih lanjut terkait adanya kerugian Perseroan yang dilaporkanoleh Pelapor terhadap PEMOHON, maka Penyidik TERMOHONseharusnya memperhatikan ketentuan dalam UUPT yang memilikimekanisme tersendiri untuk penyelesaian dalam hal adanya kerugianperusahaan yang disebabkan oleh Direksi sebagaimana ditentukandalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, yang berbuny/i:Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu persepuluh

Perubahan susunan Pengurus Perseroan (Direksi danKomisaris);Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakanoleh Dewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuaidengan agenda yang tercantum dalam Surat Undangan RUPS. Halini sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan(9) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT (kutipan):(2).

Nomor 1738 K/Pdt/2015Hal ini karena Surat Undangan RUPSLB tertanggal 2 Mei 2011tidak memenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh undangundang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 82 UUPT,yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS;(2).

Eco tidak pernah diminta secara resmi dan sahbaik dari salah satu Pemegang Saham maupun Dewan Komisaris PT.Eco untuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011tersebut;Berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secararesmi dan sah;Pasal 79 Ayat (2) dan (8) UUPT (kutipan):Halaman 7 dari 28 hal. Put. Nomor 1738 K/Pdt/2015(2).

Eco (in casu Tergugat Il),hal ini tentunya bertentangan dengan UUPTPemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPStidak dapat hanya dilakukan oleh seorang Komisaris, karenaketentuan UUPT mensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukanoleh Dewan Komisaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Ayat(5) dan (6) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (5) dan (6) UUPT (kutipan):(5).

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 58 ayat (1) UUPT (kutipan):(1).

Pasal 82 ayat(1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal 12angka 1 huruf a jo.

sahdilaksanakan.39.Pasal 86 ayat (1) UUPT No. 40/2007 jo.

Pasal 94 ayat(1) UUPT jo.

Pasal 82 ayat(1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

Oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPT. 45RUPSLB TANGGAL 3 JANUARI 2013 SAH DAN SESUAI UUPT DANANGGARAN DASAR PT SBTIL KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DALAM RUPSLB TERSEBUT SAH DAN SESUAI HUKUMBahwa, sebagaimana diuraikan di atas, apa yang dikatakan Penggugat pada angka 9dan kemudian diulangi pada angka 12 dan 13 a.

Perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskanbahwa tidak ada satu pun pasal di dalam UUPT dan anggaran dasar PT SBTI yangmenyatakan bahwa semua anggota Dewan Komisaris harus menandatanganiundangan RUPSLB untuk membuktikan bahwa anggota Dewan Komisaris telahbertindak secara bersamasama sebagai sebuah majelis, sebagaimana dipersyaratkandalam Pasal 108 ayat 4 UUPT.

Hal ini karena RUPSLB tersebut diadakan dalam rangka memenuhiketentuan Pasal 106 ayat 4 dan ayat 5 UUPT.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat 5 UUPT tidak berlaku terhadap RUPSLB tanggal 3 Januari 2013, seperti dinyatakanoleh Penggugat.

UUPT), bagaimanamungkin perbuatan tersebut dapat menjadi perbuatan yang melawan hukum sepertiyang didalilkan oleh Penggugat.

No. 5/PDT/2015/PT Btn3030Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan :Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagiansaham pada saat Perseroan didirikanPasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa :Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modaldasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harusditempatkan dan disetor penuh.Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah.Menjadi pertanyaan kemudian apakah

1995 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT Lama).69Pasal 128 ayat (1) UUPT Lama menyebutkan :Dengan berlakunya Undangundang ini, Buku Kesatu Titel KetigaBagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad1847:23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikutsegala perubahannya, terakhir dengan Undangundang Nomor 4Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku..Kemudian Pasal 125 ayat (8) UUPT Lama menyebutkan:(3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung

Dengandemikian secara sah dinyatakan Negara bahwa AD1 telahdigantikan oleh AD2.Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 2007 UUPT Lamadigantikan kedudukannya oleh Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UUPT, yang berbunyi:(3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukumberdasarkan peraturan perundangundangan, dalam jangka waktu71 (satu) tahun setelah berlakunya UndangUndang ini wajibHal. 69 dari 91 hal. Put.

), Anggaran Dasar adalah aturan yangmengikat perseroan disamping UUPT itu sendiri dan peraturanperundangundangan terkait lainnya.

Pasal61 ayat (1) UUPT yang diajukan Penggugat hanya berlaku untukPerseroan, yakni Tergugat I.Hal ini berkaitan erat juga dengan ketentuan Pasal 78 ayat (2) jo.

Bahwa perlu diketahui, alasan penolakan Penggugat sebagaimana dimaksuddiatas, adalah sesuai dengan aturan perundangundangan vide UndangHalaman 5 dari 51 halaman Putusan Nomor 213/PDT/2017/PT MDNUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang dapatdijelaskan sebagai berikut :1. Pasal 78 ayat (2) UUPT yang menyatakan,(2) RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir.2.

Pasal 100 ayat (1) huruf (6) UUPT yang menyatakan,(1) Direksi Wajib :a. b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Dokumen Perusahaan; danGn.3.

Pasal 66 UUPT yang menyatakan,(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelahditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemuat sekurangkurangnya:a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengantahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yangbersangkutan, laporan arus kas

RCAFNo. 21, tertanggal 09 September 2014 dibuat melalui proses/prosedur yangtidak benar (melanggar aturan perundangundangan) maka oleh sebab ituAkta dimaksud (Akta No. 21, tertanggal 09 September 2014) adalah Aktayang tidak benar dan cacat hukum, dan oleh karenanya tidak memilikikekuatan hukum berserta akibat hukumnya.Bahwa menurut Pasal 97 ayat (3) UUPT, dimana disebutkan ;Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau

Oleh sebab itu, masa jabatanTergugat dan Tergugat Ill masingmasing sebagai Direktur Utama dananggota Dewan Komisaris berakhir pada tanggal 8 Agustus 2011;.Selain itu, Direksi yang dipimpin oleh Tergugat juga berkewajibanmenyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2010 paling lambattanggal 30 Juni 2011, sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 78 Ayat (2)UUPT. Dalam RUPS Tahunan Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 8Anggaran Dasar Perseroan dibahas halhal berikut:a.

Nomor 2000 K/Pdt/201323.Partisipasi pemegang saham dalam RUPS adalah suatu cara yang tersediabagi para pemegang saham untuk melaksanakan kewenangan RUPS yangtidak dimiliki oleh organ perseroan lainnya seperti Direksi dan hakberpartisipasi dalam RUPS juga dijamin dan didorong oleh UUPT. Olehsebab itulan UUPT mengatur tata cara pemanggilan RUPS, kuorum RUPS,serta hakhak pemegang saham dalam forum tersebut.

mendengar secaralangsung serta berpartisipasi dalam rapat tersebut;24.Berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk dapatmengambil keputusan RUPS Pertama wajib dihadiri lebih dari 2 (setengah)bagian dari jumlah seluruh saham.

Pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksidengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (vide Pasal 97 Ayat (2) UUPT);.Dengan demikian, tindakantindakan yang dilakukan oleh Direksi, tidakhanya harus sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturanperundangundangan, tetapi juga berlandaskan itikad baik dan penuhtanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan para pemegang sahamsecara keseluruhan, sebagai pemilik sebenarnya dari Perseroan;32.Dalam ketentuan UUPT juga ditentukan

Meminta keterangan yang berkaitan dengan Perseroan, Direksi atauDewan Komisaris (Pasal 75 Ayat (2) UUPT);44.Dengan demikian menjadi jelas bahwa RUPS Tahunan yang wajibdilaksanakan setahun sekali, maupun RUPSLB yang dapat diadakansewaktuwaktu merupakan forum bagi Pemegang Saham untuk memberikansuara terkait halhal yang berhubungan dengan Perseroan, termasukHal. 20 dari 36 hal. Put.

sebagai pemegang saham bulan Januari 2020,sehingga perlu dipertanyakan maksud dari Penggugat dalam perkaraini.Jika Penggugat merasa dirugikan, padahal tidak, dalam UUPTPasal 62 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak meminta kepadaPerseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yangbersangkutan tidak menyetujul tindakan Perseroan yang merugikanpemegang saham atau Perseroan...dst, dengan demikian, PengadilanNegeri Malang harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraini, karena UUPT

UUPT a quo Penggugat diberi hak untukmenyelesaikan perkaranya dengan PT Selecta dengan jalan menjualsahamnya kepada PT Selecta dengan harga yang wajar, untuk itu,persoalan antara Penggugat dengan Perseroan telah selesai dankapasitas Penggugat untuk mempermasalahkan persengketaan denganPerseroan dalam perkara ini adalah tidak sah, serta mohon kepadaPengadilan Negeri Malang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlig4

Perseroan adalah perkarainternal yang dapat diselesaikan secara internal dengan OrganPerseroan;(6) Penggugat jika tidak sepakat dengan pelaksanaan RUPS,Penggugat diberikan hak oleh UUPT untuk menjual sahamnyaHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlgkepada Perseroan, sehingga Penggugat tidak dirugikan olehPerseroan;(7) Halhal yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugattelah dipenuhi dalam RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LBTahun 2020;(8) Dalam Penjelasan 61 Ayat (1) UUPT

telah menentukan bahwa ADPerseroan dapat mengatur sahamsaham dengan hak suara dansahamsaham tanpa hak suara (vide UUPT Pasal 84 ayat (1) danPenjelasaannya);Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN MIigBahwa AD PT Selecta telah mengatur hak suara pemegangsaham PT Selecta yang memiliki 10 (Sepuluh) saham atau lebih,yakni saham ke1 s.d. saham ke10 diberikan/dikeluarkan denganhak suara, sedangkan saham ke11 dan seterusnya, dikeluarkantanpa hak suara, sebagaimana diatur dalam

Sangat tidak lazimdalam UUPT dan AD PT Selecta serta praktikpraktikPerseroan. Apa dasarnya? Siapa yang harusmenyelenggarakan karena Para Tergugat sudahdiberhentikan dengan pemberian pelunasan dan pelepasantanggung jawab? Apakah Penggugat bersedia membiayalsecara pribadi? Sementara dalam petitum Penggugat telahpula mengakui bahwa masa jabatan Para Tergugat telahhabis.

Hiba Logistik berkedudukan di Bandung,Kotamadya Bandung.Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yangterakhir tercantum dalam Akta No. 32 tanggal 11 11 2015(sebelas November dua ribu lima belas) dibuat dihadapan WiwikCondro, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.Bahwa Pasal 5 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyainama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara RepublikIndonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT menyatakan Anggarandasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuatsekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukan Perseroan.Bahwa Pasal 17 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyaitempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa sesuai dengan Pasal 4 jo.

Pasal 17 ayat (1) dari UUPT, maka tempat kedudukanhukum Perseroan adalah di Bandung, Kotamadya Bandung;Bahwa alamat dan tempat kedudukan hukum dari Tergugat adalah diJalan SukarnoHatta No. 456, Bandung.Bahwa sesuai dengan dokumendokumen perizinan perusahaandibawah ini, yakni : Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor : 02/SKDP/KEL/2013 tanggal 15 Januari 2013, alamat lengkap dari Tergugatadalah JI.

Pasal 15 ayat(1) UUPT jo. dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 UU WDP jo.Pasal 3 ayat (1) PERMENTDP jo. Pasal 6 ayat (1) PERMENSIUPjo. SKDP jo. TDP, jo. SIUP jo. NPWP maka alamat dan tempatkedudukan hukum dari Tergugat adalah Jalan Sukarno Hatta No.456, Bandung;.

:hal 16 dari 25 hal Put Nomor 342/PDT/2017/PT.DKITerhadap Perseroan berlaku UndangUndang ini, anggaran dasarPerseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT :Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)memuat sekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukanPerseroan.Bahwa Pasal17 ayat (1) UUPT :Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.Pasal 11

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

,MKM., MARS., berpendapat bahwa Amar Penetapan Nomor 500 tidakmemuat mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang sahamsehingga telah cacat hukum, melanggar hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam Pasal 80 ayat (3) dan (5)UUPT, sebagaimanatermuat dalam Nomor 7 dari Keterangan Ahli Nomor Leg 638/2017 tanggal15 Mei 2017;Kedua: Penetapan Nomor 500adalah melanggar hukum karena tidakmemuat mata acara rapat yang diwajibkan dalam Pasal 80 (5)UUPT;Pasal 80 (5)UUPTmenegaskan bahwa

Nomor 3207 K/Pdt/201715.16.17.18.Sebagaimana dijelaskan diatas, Penetapan Nomor 500melanggar hukumdan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Pasal 80 ayat(3) dan (5) UUPT.

sudah ditentukan sehingga pemegang sahamyangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkanpemberian izin kepadapemegang saham sebagai pemohon guna melakukan sendiri pemanggilanRUPS tersebut;Namun demikian, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pemohon dengantegas menyatakan bahwa Permohonan Penetapan Kuorum tidak diajukanberdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUPT, tetapi Pasal 86 ayat (5) UUPT.

Olehkarena itu, Permohonan Penetapan Kuorum didasarkan pada hukum yangsalah, dan sebagai konsekuensinya seyogyanya Pengadilan Negeri JakartaBarat menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Penetapan Kuorumtersebut:Pengadilan Negeri Jakarta Barat Telan Melanggar Prinsip PerseroanSebagai Persekutuan Modal Terkait Rapat Umum Pemegang SahamSebagai Organ Perseroan Tertinggi Sebagaimana Diatur Dalam UUPT DanAnggaran Dasar Perseroan;Pasal 1 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Perseroanmerupakan persekutuanmodal

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan:Hal 3 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG10."

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

BDGBahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas jelas perouatan PARA TERGUGAT yang telah mengadakanRUPSLB tanggal 5 Pebruari 2016, adalah CACAT HUKUM danHARUS DINYATAKAN BATAL DEMI WHUKUM, ~ karenaPengumuman melalui Media Massa Marian Pikiran Rakyattertanggal 2 Pebruari 2016 dan Peiaksanasn RUPSLB, PT.

NatatexPrima pada tanggal 5 Pebruari 2016 jelas bertentangan denganPasal 82 ayat (1) UUPT yang menyatakan pemanggilan RUPSdilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat betas) harisebelum tanggal RUPS diadakan.Ketentuan Pasal 108 avat (4) UUPT menyatakan :"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebin dan 1 (satu) orang anggotamerupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapatbertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris".Berdasarkan ketentuan sebagaimana

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT,yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6),(7), dan (9 )UUPT (kutipan):(2).Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhHalaman 4 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT JAPsaham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil; ataub

Agenda dalam undangan RUPS tentang Hal lainlainBerdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT,bahwa dalam mata acara rapat lainlain tidak dapat diambil keputusan apabilaseluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapattersebut.Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT (kutipan):(3).

Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2)Halaman 6 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT JAPdan (38) UUPT, sebelum diselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinyapermintaan atas penyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksisecara resmi dan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada aya t(1) dapatdilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapatdalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat(1) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan):Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebin dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Dalam anggaran dasar dapat diatur

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwaPerseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuanmodal dan didirikan berdasarkan Perjanjian.

Yahya Harahap, Pasal 80 Ayat (2)UUPT memikulkan beban bukti kepada pemegang saham tersebut untukmembuktikan secara sumir halhal sebagai berikut (M.

CTBharus dilakukan melalui RUPS, dan sesuai dengan ketentuan UUPT, selamabelum ada pemberhentian dan pengangkatan direktur baru melalui mekanismeyang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, makaTermohon I masih sah berkedudukan sebagai Direktur PT.

CTB, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1)UUPT ditentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawabHalaman 55 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN Krgsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.Sementara menurut ketentuan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat(DyMenimbang, bahwa dengan melihat ketentuan

CTB adalah tidak sah dan telahmerugikan Termohon I, perseroan, dan/atau karyawan maka Termohon Imemiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon sesuai dengankewenangannya untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarperseroan (vide Pasal 98 Ayat (1) UUPT).

Liliana Terdjosaputro, SH., MH, Notaris di Semarang,dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan anggaran dasar perseroanmaupun peraturan perundangundangan yang berlaku, karenanya beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Pasal 80 Ayat (3)huruf a UUPT, Pengadilan Negeri harus pula menetapkan jangka waktupemanggilan RUPS, dimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum

Selanjutnya, di dalam Pasal 97 ayat (5)UUPT juga diatur sebagai berikut:Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan ataskerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapatmembuktikan....Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT tersebut, secarapasti dapat diketahui bahwa anggota Direksi tidak dapat sertamertaatau otomatis dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadiatas kerugian Perseroan.

Sementara itu, pasalpasalterkait lainnya tidak pernah disampaikan oleh Pelawan Asal, sehinggadalildalil Pelawan Asal tersebut menjadi tidak obyektif.Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, Pelawan Asal mendasarkan dalildalilnya hanya pada ketentuan 97 ayat (3) UUPT dan Pasal 102 ayat (1)UUPT.

Pasal 97 ayat (3) UUPT berbunyi sebagai berikut:Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau l/alaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2).Hal 20 putusan perdata No. 538/PDT/2017/PT .DKI10.11.Selanjutnya, di dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UUPT diatur bahwaanggota Direksi tidak dapat sertamerta atau otomatis dimintakanpertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Oleh karena itu, dalildalil Pelawan Asal terkait dengan haltersebut harus ditolak untuk seluruhnya.Bahwa selain itu, di dalam Pasal 102 ayat (4) UUPT telah diatur sebagaiberikut:Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak laindalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.Berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) UUPT tersebut secara terangbenderang dapat diketahui bahwa perbuatan hukum anggota Direksi yangmeskipun belum mendapat

Majelis Hakim pada intinya berpendapat bahwapenerbitan Surat Jaminan No. 111 tersebut telah melanggar ketentuanPasal 102 ayat (1) UUPT dan Pasal 13 ayat 12 Anggaran Dasar PT LekomMaras.

Bahwa batalnya Akta Pendirian PT Panen Putra Coklat,mengakibatkan Akta Pendirian PT Panen Putra Coklat tidak terikatdengan UUPT, dan bubarnya PT Panen Putra Coklat demi hukumberdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo.

Ayat (9) UUPT mengakibatkan PTPanen Putra Coklat tidak memenuhi unsur sebagai Perseroan Terbatassebagaimana maksud Pasal huruf a UUPT ("Bukti T6).Pasal 1 huruf a UUPT:Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan bedasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yangseluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undang wundang ini serta peraturanpelaksanaannya.Hal 15 dari 42 hal.

Ayat (9) UUPT, yang berakibat hukum tidak terikatnya AktaPendirian PT Panen Putra Coklat dan PT Panen Putra Coklat denganUUPT, maka dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 19, yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum terhadap Pasal 100 ayat (1), tidak memiliki dasar hukum,karena Direksi yang dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) UUPTtersebut adalah Direksi dari Perseroan Terbatas yang berstatus badanhukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 huruf a UUPT, sedangkanPT Panen

Bahwa dengan demikian PT Panen Putra Coklat, bukan merupakanperseroan yang belum memperoleh status badan hukum sebagaimanamaksud Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, melainkan dalamkacamata UUPT, PT Panen Putra Coklat merupakan Perseroan yangsecara hukum memiliki status bubar karena hukum sejak terlewatinya60 (enam puluh) hari batas waktu permohonan pengajuan pengesahanbadan hukum kepada Menkumham, sehingga dalil GugatanPenggugat yang menggunakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUPTsebagai dasar Gugatannya

BuktiT5:Pasal 10 ayat (1) jo. ayat (9) Undang undang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT) ;6. BuktiT6:Pasal 1 angka 1 UUPT ;7. BuktiT7:Rekening koran Kredit Pemilikan Rumah ("KPR) Tergugat No.000642148 pada Bank Danamon periode tanggal 1 Juli 2008 31 Juli2008 ;8. BuktiT8:Faksimili Surat tanggal 20 Agustus 2009 perihal PermohonanPenjelasan Alokasi dana Rp. 115.000.000, (seratus lima belas jutarupiah) tanggal 20 Agustus 2009 dari No. Faksimili 7244944;9.

Bahkan kapasitas dan kewenangan Direksimewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah ditegaskanpula dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu : Direksi mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017Dalam sejarah pengaturan perseroan di Indonesia, sebenarnya ketentuanPasal 98 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 adalah samadengan ketentuan Pasal 82 jo.

Pengesahan Badan Hukum Perseroanmenurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, adalah: "Perseroan memperolehstatus badan hukum pada ftanggal diterbitkannya Keputusan Menterimengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Pasal 98 ayat (2) danPasal 7 ayat (4) UUPT 2017 adalah Perseroan yang sudah berbadanhukum sehingga Direksi yang tiada lain Rudi Suryadi berwenang mewakiliperseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Sistem kolegial yang diaturdalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ini adalah sama dengan sistem kolegialyang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UUPT 1995, yang memberi wewenangkepada setiap anggota Direksi mewakili perseroan.

Sebenarnya jauhsebelum lahir UUPT 1995 dan UUPT 2007, praktik pengadilan telahmembenarkan penerapan sistem kolegial, yang memberi hak danwewenang kepada setiap anggota Direksi bertindak mewakili perseroan,yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985tersebut.Sehubungan dengan hal itu, maka Rudy Suryadi selaku Direktur Utamadalam perkara a quo mempunyai kewenangan mewakili perseroan yakniPT.

Hak ini dipergunakan olehpemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agarsahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karenapemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yangmerugikannya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT di atas, PARAPENGGUGAT berhak meminta kepada TERGUGAT agar sahamnyadibeli dengan harga yang wajar.

TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentukperseroan sedangkan TERGUGAT II adalah pemegang sahamTERGUGAT ;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkanpersetujuan RUPS (Pasal 41 UUPT);Hal 30 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI12.2 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila

, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggarandasar (Pasal 42 ayat (2) UUPT): Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modalharus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegangsaham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasisaham yang sama (Pasal 43 ayat (1) UUPT).Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, TERGUGAT telahmenyelenggarakan RUPSLB untuk mendapatkan persetujuanpenambahan modal perseroan.

Namun demikian sebagaimana dijelaskansebelumnya, terdilusinya saham PARA PENGGUGAT adalah akibatkeputusannya sendiri;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pasal 41 UUPT mengatur: Penambahan modalPerseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS Pasal 42 ayat (1) UUPT mengatur: Keputusan RUPS untukpenambahan modal dasar adalah

telah jelas mengatur hak pemegang saham untukmenjual sahamnya kepada perseroan bukan sebaliknya mewajibkanPerseroan untuk menawar untuk membeli saham pemegang saham;Bahwa UUPT tidak mewajibkan perseroan untuk membeli saham pemegangsaham yang menolak agenda maupun hasil RUPS.

Bahwa Termohon menolak semua dalildalil yang Pemohonajukan dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Nopember2011, oleh karena dalildalil Pemohon tidak sesuai denganfaktafakta yang sebenarnya sehingga jelas tidak memenuhiketentuan dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu pada pasal 138Jo. pasal 1389 yang secara khusus mengatur tentangpersyaratan Pengajuan Pemeriksaan terhadap Perseroan,oleh karenanya sesuai dengan pasal 139 UUPT haruslahdinyatakan untuk ditolak; 2.

Bahwa ketentuan dalam pasal 138 jo. pasal 1389 UUPTmengatur secara tegas dan jelas pengajuan pemeriksaanterhadap perseroan han ikabulkan rterbatas dan harus memenuhi ketentuan halhal yang diatur dalam pasal 138 jo. pasal 139 UUPT, yang KULIPaN Nya :~nnn nn nnn nnn nn nnn ncn nn ncnnn nn nen nnnnnennPasal 138 UUPT:(1). Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengantujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam halterdapat dugaan bahwa: a.

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroanatau pemegang saham atau pihak ketiga;Pasal 139 UUPT:(1). Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkanpermohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138;(2). Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidakdidasarkan atas alasan yang wajar dan/ atau tidak dilakukandengan itikad baik;3.