sahamnya sebagaimana diamanatkanoleh ketentuan Pasal 60 ayat (3) dan Pasal 50 UUPT;b.

60 ayat (4) UUPT;32.

Utr37.38.(1) dan ayat (2), UUPT jo.

Utramat sangat keliru terhadap ketentuan UUPT dan Anggaran DasarPerseroan;40.

Pasal 60 ayat (4) UUPT;(iii) Bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UUPT adalahketentuan tentang prosedur dan mekanisme "pemindahan hakatas saham" dan bukan mengenai "Gadai Saham" dan untukdiketahui ketentuan tentang gadai saham diatur dalam Pasal 60,Pasal 52 dan Pasal 50 UUPT, dengan demikian argumentasiPenggugat terkait 3 (tiga) Perjanjian Gadai Saham yang menjadiobyek gugatan yang mengacu pada ketentuan Pasal 57 ayat (1)dan ayat (2) UUPT merupakan argumentasi yang sama sekallitidak relevan

Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeriwajib memenuhi syarat formilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, yaitu:e Bentuk RUPS, yaitu RUPS tahunan atau RUPS lainnya;e Mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham:e Jangka waktu pemanggilan RUPS: Kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanoengambilankeputusan RUPS; dan Penunjukan ketua rapat;Jika Amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tidak memenuhi syaratformilyang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UUPT, maka pemanggilan RUPStidak

,MKM., MARS., berpendapat bahwa Amar Penetapan Nomor 500 tidakmemuat mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang sahamsehingga telah cacat hukum, melanggar hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam Pasal 80 ayat (3) dan (5)UUPT, sebagaimanatermuat dalam Nomor 7 dari Keterangan Ahli Nomor Leg 638/2017 tanggal15 Mei 2017;Kedua: Penetapan Nomor 500adalah melanggar hukum karena tidakmemuat mata acara rapat yang diwajibkan dalam Pasal 80 (5)UUPT;Pasal 80 (5)UUPTmenegaskan bahwa

Nomor 3207 K/Pdt/201715.16.17.18.Sebagaimana dijelaskan diatas, Penetapan Nomor 500melanggar hukumdan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh Pasal 80 ayat(3) dan (5) UUPT.

sudah ditentukan sehingga pemegang sahamyangmeminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua PengadilanNegeri untuk menetapkanpemberian izin kepadapemegang saham sebagai pemohon guna melakukan sendiri pemanggilanRUPS tersebut;Namun demikian, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pemohon dengantegas menyatakan bahwa Permohonan Penetapan Kuorum tidak diajukanberdasarkan Pasal 80 ayat (3) UUPT, tetapi Pasal 86 ayat (5) UUPT.

Olehkarena itu, Permohonan Penetapan Kuorum didasarkan pada hukum yangsalah, dan sebagai konsekuensinya seyogyanya Pengadilan Negeri JakartaBarat menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Penetapan Kuorumtersebut:Pengadilan Negeri Jakarta Barat Telan Melanggar Prinsip PerseroanSebagai Persekutuan Modal Terkait Rapat Umum Pemegang SahamSebagai Organ Perseroan Tertinggi Sebagaimana Diatur Dalam UUPT DanAnggaran Dasar Perseroan;Pasal 1 ayat (1) UUPT mengatur bahwa Perseroanmerupakan persekutuanmodal

Pemegang SahamLuar Biasa ("RUPSLB") tertanggal 29 Juni 2004 adalah tindakan sahberdasarkan Pasal 46 UUPT 1995.

Fakta 2: Perubahan klasifikasi saham tersebut juga telah sesuaidengan ketentuan UUPT 1995 karena dilakukan dengan caramengubah anggaran dasar melalui rapat umum pemegang saham.Pasal 12 UUPT 1995 menegaskan bahwa Anggaran Dasar memuatsekurangkurangnya, antara lain, jumlan saham, jumlah klasifikasisaham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hakhak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.Selanjutnya, Pasal 14 UUPT 1995 mengatur secara tegas bahwaperubahan

saham pada Tergugat melalui RUPSLB tertanggal 29Juni 2004 adalah tindakan yang telah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku, yaitu UUPT 1995 serta Anggaran Dasar Tergugat .

Padahal, secara tegas Pasal78 UUPT 1995 dan Pasal 91 UUPT 2007 telah memperbolehkan pemegangsahamuntukmengambil keputusanrapatumumpemegang sahamdengan cara lain darirapat, dalam hal ini melalui keputusan sirkuler (circularresolution)..

Padahal, UUPT 1995,UUPT 2007, dan Anggaran Dasar Penggugat Rekonvensi pun secara tegasmemberikan hak kepada para pemegang saham untuk mengambil keputusansecara sirkuler.Dengan terpaksa dilakukannya rapat fisik untuk mengambil setiap keputusanrapat pemegang saham, Penggugat Rekonvensi menjadi menanggung biayayang besar untuk mengadakan rapat fisik tersebut.

Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Menyetujui rencana kerja perseroan (Pasal 64 ayat (3)UUPT);Mengesahkan neraca dan laporan laba rugi dan laporankeuangan perseroan untuk diumumkan dalam 1 (satu) suratkabar (Pasal 68 ayat (4) UUPT);Memutuskan penggunaan laba bersih termasuk penentuanjumlah penyisihan untuk cadangan (Pasal 71 ayat (1) UUPT);.

Mengatur tata cara pengambilan deviden yang sudahdimasukkan kedalam cadangan khusus untuk deviden yangtidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak tanggal yang ditetapbkan untuk pembayaran devidenlampau (Pasal 73 ayat (2) UUPT);Memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusandiantara anggota direksi dalam hal direksi dalam hal terdiriatas 2 (dua) orang anggota direksi (Pasal 92 ayat (5) UUPT);. Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat (1) UUPT);.

Menetapkan gaji dan tunjangan anggota direksi (Pasal 96ayat (1) UUPT);. Memberikan persetujuan kepada direksi untuk mengalihkankekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutangkekayan perseroan (Pasal 102 ayat (1) UUPT);. Memberhentikan anggota direksi sewaktuwaktu (Pasal 105ayat (1) UUPT);. Mengangkat, menggantikan, dan memberhentikan anggotadewan komisaris (Pasal 111 ayat (8) UUPT);Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi dewankomisaris (Pasal 118 UUPT);.

Menyetujui penggabungan, peleburan dan pengambil alihanatau pemisahan perseroan (Pasal 127 ayat (1) UUPT);Halaman 36 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015t. Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT serta Pasal 11.1.a.

Baik Direksi sesuai dengan Pasal 92 UUPT, maupun Dewan Komisarissesuai dengan Pasal 108 ayat (2) UUPT, dalam menjalankan fungsi dantugasnya harus selalu untuk kepentingan perseroan dengan mendasarkandan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar dan UUPT. Bahwa Perseroan,Direksi, Dewan Komisaris dan RUPS tidak terikat pada Perjanjian AntarPemegang Saham (PAPS);Hal 80 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI4.

Pasal 88 ayat (1) UUPT dan Pasal12 angka 1 huruf a jo.

Turut Tergugat mengutip Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007 danPasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 13.4 Akta No. 26tertanggal 26 Oktober 2010 sebagai berikut:Pasal 105 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 94 ayat (1) UUPT No. 40/2007:Anggota Direksi diangkat oleh RUPSPasal 13.4. Akta No. 26 tertanggal 26 Oktober 2010:Hal 166 dari 204 Hal Putusan Nomor 345/Pdt/2017/PT.DKI13.4.

Pasal 82ayat (1) dan (2) UUPT No. 40/2007 serta Pasal 11.1.a.

sebagai pemegang saham bulan Januari 2020,sehingga perlu dipertanyakan maksud dari Penggugat dalam perkaraini.Jika Penggugat merasa dirugikan, padahal tidak, dalam UUPTPasal 62 ayat (1), Setiap pemegang saham berhak meminta kepadaPerseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yangbersangkutan tidak menyetujul tindakan Perseroan yang merugikanpemegang saham atau Perseroan...dst, dengan demikian, PengadilanNegeri Malang harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkaraini, karena UUPT

UUPT a quo Penggugat diberi hak untukmenyelesaikan perkaranya dengan PT Selecta dengan jalan menjualsahamnya kepada PT Selecta dengan harga yang wajar, untuk itu,persoalan antara Penggugat dengan Perseroan telah selesai dankapasitas Penggugat untuk mempermasalahkan persengketaan denganPerseroan dalam perkara ini adalah tidak sah, serta mohon kepadaPengadilan Negeri Malang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diterima.Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlig4

Perseroan adalah perkarainternal yang dapat diselesaikan secara internal dengan OrganPerseroan;(6) Penggugat jika tidak sepakat dengan pelaksanaan RUPS,Penggugat diberikan hak oleh UUPT untuk menjual sahamnyaHalaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN Mlgkepada Perseroan, sehingga Penggugat tidak dirugikan olehPerseroan;(7) Halhal yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugattelah dipenuhi dalam RUPST Tahun Buku 2019 dan RUPS LBTahun 2020;(8) Dalam Penjelasan 61 Ayat (1) UUPT

telah menentukan bahwa ADPerseroan dapat mengatur sahamsaham dengan hak suara dansahamsaham tanpa hak suara (vide UUPT Pasal 84 ayat (1) danPenjelasaannya);Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 329/Pdt.G/2020/PN MIigBahwa AD PT Selecta telah mengatur hak suara pemegangsaham PT Selecta yang memiliki 10 (Sepuluh) saham atau lebih,yakni saham ke1 s.d. saham ke10 diberikan/dikeluarkan denganhak suara, sedangkan saham ke11 dan seterusnya, dikeluarkantanpa hak suara, sebagaimana diatur dalam

Sangat tidak lazimdalam UUPT dan AD PT Selecta serta praktikpraktikPerseroan. Apa dasarnya? Siapa yang harusmenyelenggarakan karena Para Tergugat sudahdiberhentikan dengan pemberian pelunasan dan pelepasantanggung jawab? Apakah Penggugat bersedia membiayalsecara pribadi? Sementara dalam petitum Penggugat telahpula mengakui bahwa masa jabatan Para Tergugat telahhabis.

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HOKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO1.Bahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterbatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT..

Bahwa, Pasal 146 ayat (1) UUPT menyatakan sebagai berikut: "1)Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggarkepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yangmelanggar peraturan perundangundangan;b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanyacacat hukum dalam akta pendirian;c. permohonan peme.gang saham. Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ..

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HOKUM (LEGAL STANDING)DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUOBahwa sesuai dalildalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukangugatan pembubaran terhadap Tergugat selaku badan hukum perseroanterobatas dengan mendasarkan pada alasanalasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 142 ayat (1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) jo Pasal 146 UUPT.

Sedangkan Pasal 146Halaman 12 dari hal 18 Putusan No.61 7/Pdt.G/2014.PN.Jkt.Sel.ayat (1) UUPT tersebut maka pihak yang dapat bertindak sebagai subyekhukum untuk mengajukan pembubaran perseroan terbatas adalah terbataspada : (i) Kejaksaan, (ii) pihak yang berkepentingan sehubungan adanyacacat dalam pendirian perseroan, dan (iii) pemegang saham olehkarenanya Para Penggugat bukan termasuk salah satu subyek hukumsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) diatas, makaPara Penggugat tidak

) jo Pasal 146 UUPTyaitu Pembubaran PT dalam perkara aquo adalah Pembubaran Tergugat ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan mengacu Pasal 142 ayat(1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) joPasal 146 UUPT dengan mendalilkan sebagai pihak yang berkepentinganuntuk mengajukan Pembubaran PT dalam perkara aquo dengan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan (vide posita 7 gugatan ParaPenggugat )Menimbang, bahwa Pasal 142 mengatur(1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerobuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan:Hal 3 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT. BDG10."

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 14(satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebihbesar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4)UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan :"Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Hal 13 dari 21 putusan Nomor 174/Pdt/2017/PT.

BDGBahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas jelas perouatan PARA TERGUGAT yang telah mengadakanRUPSLB tanggal 5 Pebruari 2016, adalah CACAT HUKUM danHARUS DINYATAKAN BATAL DEMI WHUKUM, ~ karenaPengumuman melalui Media Massa Marian Pikiran Rakyattertanggal 2 Pebruari 2016 dan Peiaksanasn RUPSLB, PT.

NatatexPrima pada tanggal 5 Pebruari 2016 jelas bertentangan denganPasal 82 ayat (1) UUPT yang menyatakan pemanggilan RUPSdilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat betas) harisebelum tanggal RUPS diadakan.Ketentuan Pasal 108 avat (4) UUPT menyatakan :"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebin dan 1 (satu) orang anggotamerupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapatbertindak sendirisendiri, melainkan berdasarkan keputusan DewanKomisaris".Berdasarkan ketentuan sebagaimana

HDTI dan UUPT, dimana Tergugat II Intervensiadalah merupakan hasil keputusan RUPSLB PT. HDTI yang sahHalaman 44 dari 103 halaman. Putusan Nomor 482 K/TUN/2015yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2014. Bagaimana hak dankedudukan pemegang saham, pembagian deviden, honorhonorserta pengelolaan managemen Perseroan pengaturannya sudahditetapkan secara jelas dan tegas pada Anggaran Dasar perseroan,UUPT dan keputusankeputusan RUPS atau RUPSLB PT.

HDTI tersebut diatas termasuk kategori perubahan data perseroansebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 29 ayat (3)huruf c UUPT, maka sifatnya hanyalah pemberi tahuankepada Menteri Kehakiman dan Hak Hak AsasiManusia sebagaimana ditentukan pada Pasal 94 ayat(1), (7) dan Pasal 111 ayat (1), (7) UUPT, denganpermintaan supaya didaftarkan di daftar resmi yangdisediakan untuk itu, yaitu Daftar Perseroaan yangdiselenggarakan oleh Menteri (Pasal 29 UUPT);Bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasiManusia

Hotel DanauToba International telah melaksanakan kewajibanhukumnya menurut ketentuan UUPT yaitu kewajibanuntuk memberitahukan bahwa telah terjadi perubahandata perseroan yaitu perubahan susunan DewanOireksi dan Dewan Komisaris PT.

HDTI junctoketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);Menurut Ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, menyatakan:(1) RUPS dalam dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suarahadir atau diwakili, Kecuali undangundang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;Bahwa berdasarkan asas pengambil keputusan yang telahditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT.

Putusan Nomor 482 K/TUN/2015Usaha Negara (beschikking), karena tidak dianggap menimbulkanakibat hukum;Bahwa pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksidan Dewan Komisaris adalah kewenangan penuh dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS)sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 94 ayat(1) dan (5) dan Pasal 111 ayat (1) dan 5 UUPT;Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) menyebutkan:" ayat (1): anggota Direksi diangkat oleh RUPS;" ayat (5): Keputusan RUPS mengenai

Yahya Harahap, Pasal 80 Ayat (2)UUPT memikulkan beban bukti kepada pemegang saham tersebut untukmembuktikan secara sumir halhal sebagai berikut (M.

CTBharus dilakukan melalui RUPS, dan sesuai dengan ketentuan UUPT, selamabelum ada pemberhentian dan pengangkatan direktur baru melalui mekanismeyang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, makaTermohon I masih sah berkedudukan sebagai Direktur PT.

CTB, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1)UUPT ditentukan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawabHalaman 55 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN Krgsecara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidakbertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.Sementara menurut ketentuan Pasal 97 Ayat (1) UUPT, Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat(DyMenimbang, bahwa dengan melihat ketentuan

CTB adalah tidak sah dan telahmerugikan Termohon I, perseroan, dan/atau karyawan maka Termohon Imemiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Pemohon sesuai dengankewenangannya untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarperseroan (vide Pasal 98 Ayat (1) UUPT).

Liliana Terdjosaputro, SH., MH, Notaris di Semarang,dimana hal tersebut tidaklah bertentangan dengan anggaran dasar perseroanmaupun peraturan perundangundangan yang berlaku, karenanya beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selain daripada itu, berdasarkan Pasal 80 Ayat (3)huruf a UUPT, Pengadilan Negeri harus pula menetapkan jangka waktupemanggilan RUPS, dimana dalam Pasal 82 Ayat (1) UUPT ditentukan bahwapemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum

Bahwa pertimbangan putusan Judex Facti tingkat pertama yang disalinbulatbulat dan dikuatkan oleh putusan Judex Facti tingkat banding tidaksejalan dengan ketentuanketentuan dalam UUPT;Halaman 19 dari 40 Hal. Put.

Hal ini sebagaimanadiatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT yang dikutip oleh PemohonKasasi sebagai berikut:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.(2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan Komisaris.Bahwa menyimak ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) UUPT tersebut,Pemohon Kasasi (dalam hal ini melalui Direksinya) tidak berwenanguntuk melakukan atau memutuskan perihal pembayaran dan

Kemudian penjelasan Pasal 71 ayat(1) UUPT tersebut menyatakan sebagai berikut: Keputusan RUPS tersebut memperhatikan kepentingan Perseroandan kewajaran; Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapbkan sebagianatau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain sepertitansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris,serta bonus untuk karyawan;Bahwa jelas berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut kewenanganuntuk menentukan

Nomor 3164 K/Pdt/201544.45.46.47.UUPT.

Halhal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)UUPT tersebut adalah dalam hal adanya tindakan:(a) Perubahan anggaran dasar;(b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangmempunyai nilai lebin dari 50% (lima puluh persen) kekayaanbersih Perseroan; atau(c) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan,yang merugikan pemegang saham atau Perseroan tersebut. sementaratidak ada halhal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat(1) uupt tersebut terjadi kepada Pemohon

Hiba Logistik berkedudukan di Bandung,Kotamadya Bandung.Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yangterakhir tercantum dalam Akta No. 32 tanggal 11 11 2015(sebelas November dua ribu lima belas) dibuat dihadapan WiwikCondro, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.Bahwa Pasal 5 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyainama dan tempat kedudukan dalam wilayah Negara RepublikIndonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT menyatakan Anggarandasar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuatsekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukan Perseroan.Bahwa Pasal 17 ayat (1) UUPT menyatakan Perseroan mempunyaitempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.Bahwa sesuai dengan Pasal 4 jo.

Pasal 17 ayat (1) dari UUPT, maka tempat kedudukanhukum Perseroan adalah di Bandung, Kotamadya Bandung;Bahwa alamat dan tempat kedudukan hukum dari Tergugat adalah diJalan SukarnoHatta No. 456, Bandung.Bahwa sesuai dengan dokumendokumen perizinan perusahaandibawah ini, yakni : Surat Keterangan Domicili Perusahaan Nomor : 02/SKDP/KEL/2013 tanggal 15 Januari 2013, alamat lengkap dari Tergugatadalah JI.

Pasal 15 ayat(1) UUPT jo. dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d angka 1 UU WDP jo.Pasal 3 ayat (1) PERMENTDP jo. Pasal 6 ayat (1) PERMENSIUPjo. SKDP jo. TDP, jo. SIUP jo. NPWP maka alamat dan tempatkedudukan hukum dari Tergugat adalah Jalan Sukarno Hatta No.456, Bandung;.

:hal 16 dari 25 hal Put Nomor 342/PDT/2017/PT.DKITerhadap Perseroan berlaku UndangUndang ini, anggaran dasarPerseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.Pasal 15 ayat (1) huruf a UUPT :Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)memuat sekurangkurangnya : nama dan tempat kedudukanPerseroan.Bahwa Pasal17 ayat (1) UUPT :Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota ataukabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam anggaran dasar.Pasal 11

Hak ini dipergunakan olehpemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agarsahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karenapemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perseroan yangmerugikannya.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) UUPT di atas, PARAPENGGUGAT berhak meminta kepada TERGUGAT agar sahamnyadibeli dengan harga yang wajar.

TERGUGAT adalah badan hukum yang berbentukperseroan sedangkan TERGUGAT II adalah pemegang sahamTERGUGAT ;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkanpersetujuan RUPS (Pasal 41 UUPT);Hal 30 Putusan Nomor 414/PDT/2018/PT.DKI12.2 Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sahapabila

, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggarandasar (Pasal 42 ayat (2) UUPT): Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modalharus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegangsaham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasisaham yang sama (Pasal 43 ayat (1) UUPT).Bahwa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, TERGUGAT telahmenyelenggarakan RUPSLB untuk mendapatkan persetujuanpenambahan modal perseroan.

Namun demikian sebagaimana dijelaskansebelumnya, terdilusinya saham PARA PENGGUGAT adalah akibatkeputusannya sendiri;Bahwa terkait rencana penambahan modal dasar perseroan,TERGUGAT telah melaksanakan prosedur dan mematuhiketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu sebagai berikut: Bahwa Pasal 41 UUPT mengatur: Penambahan modalPerseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS Pasal 42 ayat (1) UUPT mengatur: Keputusan RUPS untukpenambahan modal dasar adalah

telah jelas mengatur hak pemegang saham untukmenjual sahamnya kepada perseroan bukan sebaliknya mewajibkanPerseroan untuk menawar untuk membeli saham pemegang saham;Bahwa UUPT tidak mewajibkan perseroan untuk membeli saham pemegangsaham yang menolak agenda maupun hasil RUPS.

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum khususnya terhadapKetentuan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.:7. Bahwa Ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT menyatakan: Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat betas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperfiitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS."

Bahwa Ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT menyatakan:"Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) oranganggota merupakan majelis dan setiap anggota DewanKomisaris tidak dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.":Merupakan fakta hukum, TURUT TERGUGAT selaku Komisaris tidakpernah menyetujui dilaksanakannya RUPSLB karena tidak melaluiprosedur sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan yang berlaku, karena RUPSLB PT.

Pasal 15 huruf (g) UUPT yangmenyatakan :RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suaraHalaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.Bdghadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.""

Natatex Prima, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yangtelah diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").Ketentuan Pasal 82 ayat (1) VUPT menyatakan : " Pem anggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakanf dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS",Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UUPT tersebutdiatas

Natatex Prima di hadapan TERGUGAT IV telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum khususnya terhadap Ketentuan Pasal 82ayat (1) dan Pasal 108 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang menimbulkan kerugianbagi PENGGUGAT.Bahwa Merupakan fakta hukum, pengumuman melalui Harian UmumPikiran Rakyat tertanggal 2 Februari 2016 mengenai pelaksanaanRUPSLB PT.

Bahwa Pemindahan Hak Atas Saham menurut UndangundangNo. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT):" Akta Pemindahan Hak, Pemindahan hak saham dilakukan denganAkta Pemindahan Hak Atas Saham (pasal 56 ayat 1);2 Akta Pemindahan Hak Atas Saham tersebut dapat di buat dalambentuk akta dibawah tangan atau Akta Otentik (Akta Notaris);. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertuliskepada Perseroan (Pasal 56 ayat 2) ;11.

Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanyaakibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebuttentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitanpembuatan aktaakta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS,PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;14. Bahwa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham dalamAnggaran Dasar (AD) dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hakatas saham, yaitu:a.

Sehinggaapabila AD PT tidak menentukan diperlukannya persetujuan dari OrganPerseroan maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.Hal tersebut sesuaidengan ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT;17.

Bahwa Pasal 56 ayat 3 UUPT menentukan bahwa pemberitahuantersebut wajib dilakukan oleh Direksi Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas sahamtersebut dalam DPS.

Apabila kita berpegangpada ketentuan pasal 56 ayat 3 UUPT yang menentukan jangka waktupenyampaian pemberitahuan pemindahan hak atas saham kepada Menteridihitung dari dicatatnya pemindahan hak tersebut oleh Direksi Perseroandalam DPS maka seharusnya DPS merupakan salah satu dokumenpendukung yang wajib ada dan disampaikan untuk keperluan perubahandata dan juga menjadi dasar untuk melakukan input data dalam systemSABH;24.

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7), dan (9) UUPT,yaitu sebagai berikut:Pasal 79 Ayat (2), (3), (6),(7), dan (9 )UUPT (kutipan):(2).Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan atas permintaan:a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama samamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhHalaman 4 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT JAPsaham dengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukansuatu jumlah yang lebih kecil; ataub

Agenda dalam undangan RUPS tentang Hal lainlainBerdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT,bahwa dalam mata acara rapat lainlain tidak dapat diambil keputusan apabilaseluruh pemegang saham tidak hadir dan menyetujui adanya mata acara rapattersebut.Pasal 75 Ayat (3) dan (4) UUPT (kutipan):(3).

Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2)Halaman 6 Putusan Nomor 86/PDT/2018/PT JAPdan (38) UUPT, sebelum diselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinyapermintaan atas penyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksisecara resmi dan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada aya t(1) dapatdilakukan atas permintaan:a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (Satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapatdalam Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat(1) UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan):Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebin dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Dalam anggaran dasar dapat diatur

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwaPerseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuanmodal dan didirikan berdasarkan Perjanjian.

Belayan Internasional Coal nomor 04tertanggal 16 Januari 2020 tersebut telah melakukan Perbuatan MelawanHukum khususnya terhadap Undang Undang nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Keputusan Menteri TenagaKerja (Kepmenaker) nomor 228 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Asing(TKA) serta anggaran dasar PT. Belayan Internasional Coal yangmenimbulkan kerugian bagi PENGGUGATBahwa perbuatan Melawan Hukum terhadap UUPT, sebagai berikut :a.

IJABKomisaris : Tuan SOPIANSYAHKomisaris : Tuan MURITNO RUSBANDIKomisaris : Tuan ERWIN SOEMARTO.Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan olehDewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai yangtercantum dalam Surat Undangan RUPS.

Hal ini sebagaimana diaturdalam pasal 79 ayat (2), (3), (6), dan (9) UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 79 Ayat (2), (3), (6), (7) dan (9) UUPT (kutipan) :Ayat (2) berbunyi : Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diajukan atas permintaan :a. 1 (Satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhHalaman 5 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Trgdengan hak suara kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlahyang lebih

Belayan Internasional Coal adalah nyatanyata merupakan suatutindakan yang melawan hukum.Bahwa selain daripada itu, Surat Undangan tertanggal 16 Januari 2020tidak pernah dibuat sebagai syarat diadakannya RUPSLB, hal initentunya bertentangan dengan UUPT.Pemanggilan RUPS dalam hal ini melalui Surat Undangan RUPS, karenaketentuan UUPT mensyaratkan bahwa pemanggilan harus dilakukan olehDireksi.

BELAYAN INTERNASIONALCOAL pada tanggal 16 Januari 2020 tersebut bertentangandengan UUPT, Kepmenaker nomor 228 tahun 2019 dananggaran dasar PT. BELAYAN INTERNASIONAL COALPerbuatan yang dilakukan TERGUGAT IV selaku Notaris sangat merugikanPENGGUGAT.

Dirjen 69/2010) dan perbuatan tidak menyenangkanterhadap Penggugat, tanpa menyebutkan ketentuan spesifik yangdilanggar oleh Tergugat.Bahwa tentunya UUPT memiliki banyak ketentuan yang terkandungdalam pasalpasal serta ayatayat di dalamnya. Begitu pula dengan Per.Dirjen 69/2010.

tidak mewajibkan Perseroan untuk memberikangaji, tunjangan serta jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerjakepada Direksinya.35.Bahwa UUPT, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Ayat (1) UUPT, hanyamenentukan bahwa ketentuan tentang besarnya gaji dan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Bahwa selanjutnya jika Penggugat sebagai pemegang saham keberatanbahwa Tergugat tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, Penggugatharusnya mengambil langkahlangkah yang sudah disediakan Pasal 79Ayat (2) UUPT dan Pasal 80 UUPT, bukan malah mengajukan gugatanaquo.45.Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka adalah tepat danberdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat.Tergugat Tidak Berkewajiban untuk Mengirimkan Laporan KeuanganTahunan

Tergugat luruskan disini bahwa Tergugat tidakberkewajiban untuk mengirimkan laporanlaporan keuangan tahunan tersebut kepada Penggugat. 48.Bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam UUPT yang mewajibkanPerseroan atau Direksi Perseroan tersebut untuk mengirimkan laporankeuangan tahunannya kepada pemegang sahamnya.49.Bahwa Pasal 66 Ayat (1) juncto Pasal 66 Ayat (2) UUPT hanyamewajibkan Perseroan yang diwakili oleh Direksi Perseroan tersebutuntuk menyampaikan laporan keuangan kepada RUPS setelah ditelaaholeh

62 Ayat (1) UUPT tersebut terjadi kepada Tergugat, danPenggugat sendiri mengetahui hal tersebut.

Selanjutnya dikarenakan jumlah utang Pemohon diperkirakanlebih besar dari kekayaan Pemohon maka Pemohon wajib mengajukanpermohonan pailit sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (2) UUPT ;B. Pemohon Memiliki Hutang Kepada Para Kreditor Yang Telah Jatun TempoDan Dapat Ditagih ;1.Bahwa sebelum izin usahanya dicabut, Pemohon banyak melakukankerjasama dengan banyak pihak yang berkaitan dengan kegiatan usahaPemohon.

Selanjutnya, dalam proses pembubaran diri tersebutternyata Pemohon Kasasi menemukan fakta bahwa jumlah utangPemohon Kasasi jauh lebih besar daripada jumlah aset Pemohon Kasasi.Oleh karenanya berdasarkan 149 ayat (2) UUPT dan denganmempertimbangkan kepentingan seluruh kreditor maka Pemohon Kasasisecara hukum justru. waiib mengajukan permohonan pailit melaluiPengadilan Niaga ;.

Bahwa dari fakta yang ada permohonan pailit yang diajukan olehPemohon Kasasi merupakan perintah UndangUndang yaitu sesuaiketentuan Pasal 149 ayat (2) UUPT dan bukan atas keinginan Pemohonsendiri. Terlebih lagi permohonan pailit tersebut diajukan juga demikepentingan para kreditor Pemohon Kasasi ;.

Sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (2)UUPT Pemohon Kasasi wajib untuk mengajukan permohonan pailit ;5. Bahwa terlebih lagi berdasarkan bukti P17, P18, P19, P20, P21, P22,P23 dan P24 telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi memiliki hutangkepada lebih dari dua kreditor dimana hutang tersebut telah jatun tempo(telah ditagihkan kepada Pemohon Kasasi) dan Pemohon Kasasi samasekali tidak bisa melakukan pelunasan atas hutang tersebut ;6.

Bahwa oleh karenanya telah jelas bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (2)UUPT Pemohon Kasasi memiliki kewajiban untuk mengajukanpermohonan pailit dan Pemohon Kasasi pun telah memenuhi syaratsebagai debitor yang berhak mengajukan pailit sebagaimana dinyatakandalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Kepailitan ;7.

Bahkan kapasitas dan kewenangan Direksimewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan, telah ditegaskanpula dalam Pasal 98 ayat (1) UUPT 2007 yaitu : Direksi mewakiliperseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.Halaman 16 dari 28 hal. Put. Nomor 2674 K/Pdt/2017Dalam sejarah pengaturan perseroan di Indonesia, sebenarnya ketentuanPasal 98 ayat (1) UUPT 2007 jo. Pasal 1 angka 5 UUPT 2007 adalah samadengan ketentuan Pasal 82 jo.

Pengesahan Badan Hukum Perseroanmenurut Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007, adalah: "Perseroan memperolehstatus badan hukum pada ftanggal diterbitkannya Keputusan Menterimengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Pasal 98 ayat (2) danPasal 7 ayat (4) UUPT 2017 adalah Perseroan yang sudah berbadanhukum sehingga Direksi yang tiada lain Rudi Suryadi berwenang mewakiliperseroan di dalam maupun di luar pengadilan.

Sistem kolegial yang diaturdalam Pasal 98 ayat (2) UUPT 2007 ini adalah sama dengan sistem kolegialyang diatur pada Pasal 83 ayat (1) UUPT 1995, yang memberi wewenangkepada setiap anggota Direksi mewakili perseroan.

Sebenarnya jauhsebelum lahir UUPT 1995 dan UUPT 2007, praktik pengadilan telahmembenarkan penerapan sistem kolegial, yang memberi hak danwewenang kepada setiap anggota Direksi bertindak mewakili perseroan,yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2332 K/Pdt/1985tersebut.Sehubungan dengan hal itu, maka Rudy Suryadi selaku Direktur Utamadalam perkara a quo mempunyai kewenangan mewakili perseroan yakniPT.