., menurut Majelis perbuatan tersebut jelasjelas sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum atau kepatutan,sehingga dengan demikian unsur ad.3 inipun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwaterdakwa ;Unsur Ad.4,, Memakai nama palsu, keadaan palsu,tipuan meslihat atau rangkaian kebohongan Menimbang, bahwa unsure ke 4 ini sifatnya alternative, maka apabila salah satunya telahterbukti yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi ;Menimbang, bahwa pengertian dari unsure yang ke 4 ini

Tasan, dengan cara tidakdibacakan dan setengah rayuan/intimidasi dan bahkan dugaan tipuan untukditandatangani saja: "Sudahlah tandatangan saja Pak Haji, saya lagi sibukbanyak urusan, toh nanti sore saya kesini lagi", kata Sdr. Tasan kepada H.Mansur. Namun, setelah ditunggu sampai sore Sdr. Tasan tidak datang lagi.Sehingga, sorenya disusulkan untuk mengembalikan uang panjar tersebut ke H.Nursin, namun ditolaknya. Bahkan, Sdr.

TASAN, dengan cara tidak dibacakan dansetengah rayuan/intimidasi dan bahkan dugaan tipuan untuk ditandatanganisaja: "Sudahlah tandatangan saja Pak Haji, saya lagi sibuk banyak urusan,toh nanti sore saya kesini lagi", kata Sdr. Tasan kepada Tergugat/PenggugatDalam Rekonvensi (H. MANSUR). Namun, setelah ditunggu sampai sore Sdr.TASAN tidak datang lagi.

dimaksud dengan kesalahan prosedur adalahkesalahan dalam hal tatacara penetapanKeputusan yang tidak sesuai dengan persyaratandan tatacara yang diatur dalam ketentuanperaturan perundangundangan dan/atau standaroperasional prosedur;Huruf (b) : Yang dimaksud dengan kesalahan substansi adalahkesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yangdikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan,cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik ataupsikis, maupun dibuat dengan tipuan

kembali apakah para pihak sudah mengerti mengenaihak dan kewajibannya, setelah itu baru dilakukan penandatanganperjanjian dengan membubuhkan paraf pada masingmasinghalaman yang telah dibaca dan membubuhkan tanda tangansebagai tanda telah mengerti dan sepakat dengan isi perjanjiankredit;Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 002/F/821P8/01/14 tanggal 17 Januari2014 dibuat atas dasar kesepakatan dengan kemauan bebas antaraPemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tanpa kekhilafanataupun paksaan ataupun tipuan

agaryang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar,menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafahPancasila dan Sapta Marga.Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atasdiri Terdakwa dalam perkara ini perlu. lebih dahulumemperhatikan halhal yang dapat meringankan danmemberatkan pidananya yaitu :Menimbang32Halhal yang meringankan : Nihil.Halhal yang memberatkan := Bahwa perbuatan Terdakwa tidak berjiwa ksatria sesuaidengan janjinya akan mengembalikan 100 % tetapi ituhanyalah tipuan

TergugatI mengatakan juga kepada Penggugat II kredit hanya dikabulkan di BankSyariah Mandiri hanya Rp. 62.000.000, (enam puluh dua juta rupiah) danseluruh urusan administrasi dan lainlain sejumlah Rp. 10.500.000, (sepuluhjuta lima ratus ribu8 Bahwa atas informasi Tergugat I tersebut di atas, kemudian Penggugat I danPenggugat II melakukan pengecekan terhadap kredit yang dikatakan olehTergugat I pada Bank Syariah Mandiri (BSM) di Kuala Simpang ternyata apa10yang dikatakan oleh Tergugat I hanyalah tipuan

Bagaimana dengan kesehatan Penggugat 3 itu, sudah merekaperhitungkan dari awal, namun semua tipuan Penggugat dan 2 itu ber imbas besarpada Tergugat 1 dan itu semua sangat lah merugikan dan tidak bisa Tergugat menerimanya;26 Bahwa pada point 3 Penggugat mengatakan bahwa adik kandungnya yaituDesiana Viguelti diharuskan menandatangani kwitansi Rp. 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah), ini fitnah Penggugat dan 2 terhadap Tergugat 1, karena Tergugat 1tidak pernah mengenal adik Penggugat 1 (Desiana Viguelti

(peserta asuransi) telah secara sadar dannyata tanpa ada unsur paksaan, rayuan dan tipuan mengisi danmenandatanganinya sendiri formulir Surat Permintaan dan tandatanganyang telah dibubuhinya didalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tersebutadalah suatu bukti bahwa Alm. telah membaca, mengetahui dan mengertiapa yang tercantum dalam surat yang ditandatanganinya tersebut.

Dalam proses penandatanganan formulir tersebut Tergugat IImenyiapkan dokumen dan membacakan formulir tersebut mengenai isi atauketeranganketerangan yang dibuat oleh Alm., sehinggasegala sesuatuyang telah dinyatakan dalam Formulir Permohonan Peserta Asuransi Jiwa(SPAJ) adalah menjadi tanggung jawab dari Alm. setelah formulir tersebutditandatangani sampai penutupan asuransi (terbit sertipikat peserta),dimana pada saat penandatanganan tidak ada tekanan ataupun unsurpaksaan, rayuan dan tipuan dari Tergugat

Begitu uangdiserahkan dari debitur, maka uang tersebut sudah emnjadi milik debitur ;Bahwa di dalam penipuan dalam suatu perjanjian harus dilakukan sebelumperjanjian dibuat, karena ada paksaan (dwag), tipuan (bedrog), kekeliruan(dwalin). tu dalam rangka pembuatan suatu perjanjian ;Bahwa yang menjadi dasar dalam perjanjian adalah perjanjian itu sendiribukan Surat Aksep ;Bahwa apabila Bank yang menyuruh mengisi Surat Aksep untukmembangunan hotel, maka yang disuruh (debitur) tidak dapat dimintapertanggung

jawaban secara pidana, karena yang menyuruh (Bank) itulahyang bersalah ;Bahwa apabila selama puluhan kali pencairan Bank telah mengetahui kesiapa dan tujuan kredit itu dicairkan, kKemudian Bank tidak pernah protesHal.27 dari hal.50 Putusan No.396Pid.B/2015/PN.Jkt.Seldan menolak, maka Bank secara diamdiam setuju terhadap penggunaankredit tersebut ;Bahwa bujukan dengan katakata bohong itu pada saat membuatperjanjian, maka dikatakan di dalam perundangundangan jangan sampaiada paksaan (dwag), tipuan

mereka, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah seorang Pembeli yang beritikadbaik yang juga sangat awam dengan hukum Indonesia, namun dalam jualbeli tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudahmelaksanakan semua kewajibannya melalui (qq) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat Ill danTergugat IV sebagai Pemilik Objek Jual Beli, sesuai dengan BuktiBuktiDokumen dan Akte Notaris yang dibuat oleh Tergugat VI Konvensi, dan tidakada unsur pemaksaan, tipuan

Penggugat tidak pernah mempergunakan suratsurat atau alat buktipalsu, dusta atau suatu tipuan untuk merekayasa terjadinyapembayaran santunan Dana TJabarru kepada Tergugat tersebut,akan tetapi Penggugat secara jelas dan terang melaporkan seluruhkejadian yang terjadi pada mobil Penggugat melalui LembagaKepolisian Republik Indonesia cq. Polsek Lueng Bata Kota BandaAceh secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;e.

Penggugat tidak pernah mempergunakan suratsurat atau alat buktipalsu, dusta atau suatu tipuan untuk merekayasa terjadinyapembayaran santunan Dana TJabarru kepada Tergugat tersebut,akan tetapi Penggugat secara jelas dan terang melaporkan seluruhkejadian yang terjadi pada mobil Penggugat melalui Lembagakepolisian R. cq Polsek Lueng Bata Kota Banda Aceh secara sahdan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;.

Perjanjian tidakboleh ada kekeliruan, tidak boleh ada tipuan dan tidak boleh adapaksaan.Bahwa dalam pembuktian yang perlu ditanyakan adalah : apakah inibetul tanda tangan saudara? Oh bukan, berarti beban pembuktian ada dilawan. Apakah ini tanda tangan saudara? Betul, namun di form kosong,maka buktikan jika form nya kosong.

Apalagi dengancashback 25%, hati hati bisa jadi tipuan. Jadi kehati hatian nasabahjuga harus diterapbkan. Kemudian slip kosong yang ditandatangan,seharusnya nasabah lebih hati hati bukan uang kecil yangditransaksikan.Bahwa UU Perbankan tersebut tetap berlaku sepanjang perbuatanpegawai tersebut masih pada batas batas kewenangannya.Bahwa Pengawasan majikan harus.

Putusan Nomor 536/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst.Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat diambil suatukaedah hukum yaitu tuntutan untuk membatalkan suatu perjanjian yangdibuat dengan suatu kebohongan/ tipuan hanya dapat dilakukan sebelumlewat waktu 5 tahun terhitung sejak diketahuinya kebohongan/ tipuan ituoleh pihak yang hendak menuntut.

, bahkan PenggugatKonvensi/Tergugat Il Rekonvensi telah menjelaskan bahwa Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi nyatanyata melakukan tipuan sehinggasudah sepatutnya Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensimerupakan korban juga.

September 2012 yang di buat secara sah karenatelah memenuhi unsurunsurnya sebagai mana termuat dalam Pasal 1320KUH Perdata yaitu:"untuk SAHNYA SUATU PERJANJIAN diperlukan empat syarat:I Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;Hal ini dibuktikan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah setujudan sepakat mengenai halhal pokok yang diatur dalam perjanjian/akadpembiayaan, para pihak pun telah menandatangani perjanjian/akadpembiayaan tersebut dengan penuh kesadaran tanpa didasari kehilafan,paksaan maupun tipuan

dan 3 (tiga)tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengansengaja, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut danmengetahui atau setidaktidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk Undangundang tidak memberikan keterangan;Menimbang, bahwa secara terminologi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tipumuslihat adalah segala macam tipuan

pelaku ;Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja Kitab UndangUndangHukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapitetapi menurut memori Van Toellichting yang dimaksud dengan sengaja adalahseseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karenamenghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibatyang timbul dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau yangbiasa disebut juga dengan akal cerdik yaitu suatu tipuan

.- Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalah gunakan kekuasaan kedudukan, paksaan ancaman atau tipuan atau memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.2. Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub.2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan ke padanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk oleh mereka itu akibat perbuatan itu.

Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalah gunakan kekuasaankedudukan, paksaan ancaman atau tipuan atau memberikan kesempatan,ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itudilakukan.Adapun tentang orang yang tersebut dalam sub.2 itu, yang bolehdipertanggungjawabkan ke padanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujukoleh mereka itu akibat perbuatan itu.Menimbang, bahwa yang diatur dalam pasal 55 adalah siapa yang dianggapsebagai Pelaku dan dalam pada itu KUHP mengenai

Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yangdemikian liciknya sehingga orangorang yang berpikiran normal dapat tertipu.Sedangkan Rangkaian katakata bohong adalah diisyaratkan, bahwa harusterdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong sajadianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaiankatakata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatucerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana telahterungkap dalam persidangan, maka terbukti bahwa AktaAddendum Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2013 tidak dibuat ataskesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, karena PemohonKasasi membuat akta addendum tersebut atas dasar kekhilafan,paksaan dan tipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321KUHPerdata, sehingga akta addendum tersebut dapat dibatalkan;b.

.- Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalah gunakan kekuasaan kedudukan, paksaan ancaman atau tipuan atau memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.Menimbang, bahwa adapun tentang orang yang tersebut dalam sub.2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan ke padanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk oleh mereka itu akibat perbuatan itu.

untuk melakukan suatu delik adalah sama tinggi delhukuman maksimum orang yang melaksanakan segala anasir delik;Menimbang, bahwa menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dbukunya yang berjudul Hukum Pidan Kumpulan Kuliah halaman 3, perirPasal 55 Ayat (1), yaitu :Menimbang, bahwa dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang ddihukum : Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataumalakiikan narhiratan its Orang yang dengan pemberian upah, janji, menyalah gunkekuasaan kedudukan, paksaan ancaman atau tipuan