Ditemukan 754 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-08-2021 — Putus : 29-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR Tanggal 29 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : RADITYO, SH
Terbanding/Terdakwa : NURWAHIDAH Alias IBU IDA
95 — 50
Terbanding/Terdakwa : NURWAHIDAH Alias IBU IDA
95 — 50
Menerima Perlawanan dari Penuntut Umurn;2. Membatalkan Putusan Sela Nomor: 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukseluruhnya;3. Mengabulkan Perlawanan dan Penuntut Umum untuk seluruhnya;A. Menetapkan Perkara Nomor : 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untukdilanjutkan pemeriksaannya;5. Melanjutkan Penahanan terhadap Terdakwa;6.
Register : 11-08-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 20-K/PMT-II/AD/VIII/2017 Tanggal 13 Nopember 2017 — Mayor Cpm D.H. Mishandoyo, S.IP.
72 — 35
72 — 35
Bahwa saat Terdakwa menjabat Kasilidpam/KasilidkrimPomdam Ill/Siliwangi Terdakwa membuat struktur organisasikepengurusan Jaring Intel Pomdam Ill/Siliwangi yang beranggotakanorang sipil sekitar 200 (dua ratus) orang sampai dengan 250 (duaratus lima puluh) orang termasuk Saksi yang menjabat sebagaisekertaris umurn yang bertuyas untuk mengumpulkan data/informasiselanjutnya para anggota Jaring Intel Pomdam Ill/Siliwangi tersebutdibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan ada sekitar 15 oranganggota yang
Register : 03-01-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PN WONOSARI Nomor 08/Pid.Sus/2013/PN.Wns Tanggal 26 Februari 2013 — 1.WASNO AGUS SAPUTRO alias WASNO Bin WARSONO
2.SRI LESTARI Binti SUWITO
96 — 12
96 — 12
satu) jam kemudian saksi Dini kembali ke Masjid Kauman denganmembawa uang palsu, setelah itu saksi bersama dengan terdakwa Wasno dansaksi Marjuki melanjutkan perjalanan pulang ke Yogyakarta, di tengah perjalanansaksi Dini menyerahkan uang palsu sebesar Rp. 10.900.000, (sepuluh jutasembilan ratus ribu rupiah palsu) pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu) kepadaSaksi Marjuki, kemudian saksi turun di terminal Giwangan.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umurn
Register : 04-04-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 27/G/2018/PTUN.Mks Tanggal 5 September 2018 — Penggugat:
LAWIYAH BINTI HAMMADO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
Intervensi:
ANDI SARMAN
83 — 24
LAWIYAH BINTI HAMMADO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
Intervensi:
ANDI SARMAN
83 — 24
Bertentangan dengan AsasAsas Umurn Pemerintahan Yang Baik.Di mana setiap pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap hatihatidi dalam memutuskan suatu kebijakan. Selain itu juga dituntutuntuk profesional di dalam menjalankan tugas kewenangannya.Adapun asas yang dimaksud yaitu Asas Profesionalitas sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf b UndangUndangNomor 9 Tahun 2004.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 796/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding Nomor KEP1015/WPuJ.32/BD.06/2011 tanggal 22Agustus 2011 yang diterbitkan oleh Terbanding yang Pemohon Banding terimapada tanggal 24 Agustus 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa;Landasan Formal;1.Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tanggal 12 April 2002 tentang Pengadilan Pajak;Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn
Putus : 13-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN CIANJUR Nomor 162/PID.B/2013/PNCj Tanggal 13 Agustus 2013 — SYARIF HIDAYAT BIN U BADRUDIN
28 — 9
28 — 9
,MH masingmasing sebagai Hak im Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umurn pada hariitu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakimanggota tersebut, IYYUS SAEPUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti dandihadiri oleh AGATHA C WANGGE, SH Penuntut Umum dan terdakwa;HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,1. INGGIH WAHON H. MATE KUSNAjl, SH,MHum 2. SUGENG SUDRAJAT, SH., MHPANITERA PENGGANTIIYUS SAEPUDIN , SH 26
Putus : 06-12-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN LANGSA Nomor 215/PID.B/2011/PN.LGS Tanggal 6 Desember 2011 — MAIMUN SABTA,SE BIN NABHANI
71 — 9
71 — 9
unsur ini tidaklahterpenuhi secara sah dan meyakinkan.Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur ini maka majelis hakim tidakperlu lagi mempertimbangkan unsur selebihnya yang terdapat dalam pasal 378 jo pasal 56ke2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan kepada terdakwaharas dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbukti dalam dakwaanPenuntut Umurn
Register : 10-10-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1921 B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOA CORPORATION;
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaiberikut :bahwa Pemohon Banding telah mengungkapkan adanyaketidakbenaran dalam pengisian Surat PemberitahuanPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4)Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun2009;bahwa Majelis berpendapat, pengungkapanketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam PasalPasal 8 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umurn
Register : 24-10-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BANGKINANG Nomor 131/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn Tanggal 28 Nopember 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk melawan ENI
211 — 95
211 — 95
usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui Peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;Melaporkan kepada penyidik umurn
Register : 07-11-2019 — Putus : 22-11-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN Cbn Tanggal 22 Nopember 2019 — Terdakwa
123 — 32
123 — 32
dalam jangka waktu yang paling singkat sesuai denganketentuan Pasal 3 huruf g Undangundang a quo dan harus dilakukan denganmemperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama ia menjalanipidananya tersebut;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana pada sistem peradilanpidana Anak pada Pasal 71 ayat (3) digariskan bahwa apabila dalam hukummaterill diancam pidana komulatif berupa penjara dan denda, pidana dendadiganti dengan pidana pelatihan kera, sehingga apa yang rumuskan olehPenuntut Umurn
Register : 30-07-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 92/PID.B/2015/PN Rah Tanggal 2 September 2015 — Jaksa Penuntut:
Usman Sahubawa, SH.
Terdakwa:
SITTI HUSPIA ALIAS MAMANYA FITRI BINTI LA URU
32 — 8
Usman Sahubawa, SH.
Terdakwa:
SITTI HUSPIA ALIAS MAMANYA FITRI BINTI LA URU
32 — 8
pinggang sebelah kanannya lalumengeluarkan parangnya tersebut dari sarungnya dan langsung mengayunkanParangnya tersebut kearah kepala saksi Korban:Bahwa benar akibat pemarangan yang dilakukan oleh saksi Syahril tersebut Sakasikorban mengalami luka dengan 9 jahitan dan sampai sekarang ini masih lerasa nyeridan aktifitas saksi korban terhalang selama sekitar dua bulan lamanya:Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukanpertuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umurn
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 802/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MA
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
Register : 15-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 26/PID/2019/PT MKS Tanggal 19 Februari 2019 — Pembanding/Terdakwa I : HABIBI Bin HASBULLAH
Pembanding/Terdakwa : HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU
Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD SOMPE Alias SOMPE Bin HASBULLAH
Terbanding/Penuntut Umum : ABDUL SALAM NT, SE, SH
105 — 43
Pembanding/Terdakwa : HASBULLAH Alias PUNG BULLA Bin BEDDU
Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD SOMPE Alias SOMPE Bin HASBULLAH
Terbanding/Penuntut Umum : ABDUL SALAM NT, SE, SH
105 — 43
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,tanggal 16 Januari 2019, Nomor: 26/PID/2019/PT MKS ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkaratersebut ;Hal. 4 dari 40 Putusan No.26/PID/2019/PT MKSMembaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umurn Reg.Perk.No.PDM77/Euh.1/SIDRAP/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang berbunyi sebagaiberikut :PRIMAIR : Bahwa Terdakwa . HABIBI Bin HASBULLAH bersama sama dengaTerdakwa II.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
30 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
Register : 15-05-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 16-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 81/Pdt.G/2013/PN.Bwi. Tanggal 20 Maret 2014 — 1. H. NURSALIM
2. Hj. AMINAH
sebagai PENGGUGAT
MELAWAN
1. SUWOTO,
2. SUMARNI,
3. AHMAD SAYUTI,
4. WINARTI,
sebagai TERGUGAT
72 — 40
72 — 40
Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta kekayaannya sebagaimanatersebut pada dictum 2 diatas kepada Para Penggugat secara sukarela dan tanpa syaratapapun, untuk selanjutnya dilakukan penjualan melalui lelang di muka umurn denganbantuan instansi yang berwenang.8.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 804/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ASIA MARKO
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakansebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan;bahwa atas 1 (satu) keputusan yang dibanding diajukan 1 (satu) SuratBanding dengan dilampiri Salinan Keputusan yang dibanding, yang dalamhal ini Surat Banding diajukan oleh
Register : 09-08-2018 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 116/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 6 September 2018 — Pemohon:
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
Termohon:
1.PT. RADIANCE
2.SOENARIO HARJANTO ONGKOWIDJAJA
360 — 128
PT. BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA
Termohon:
1.PT. RADIANCE
2.SOENARIO HARJANTO ONGKOWIDJAJA
360 — 128
Bahwa hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agungyang menyatakan Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkanklausul Arbitrase adalah bersifat Absolut, atas alasan, dengan adanyaklausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umurn, tidakberwenang mengadili sengketa yang timbul dari periantian."
perselisinan di Pengadilan Negerimerupakan kesepakatan Para Pihak, dimana sesuai ketentuan pasal 1338KUHPerdata disebutkan "Semua Peranjian yang dibuat secara sah berlakusebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakandengan iktikat haik.Bahwa hal tersebut sesuai dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yangmenyatakan Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul Arbitraseadalah bersifat Absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secaratotal lingkungan peradilan umurn
Register : 10-02-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pdt.G/2016 /PN.JKT.PST. Tanggal 13 September 2016 — Rini Suhesti X PT. BPR Sarana Utama Multidana,Cs
62 — 32
62 — 32
Jawaban diatas,maka sudliah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan YangMemeriksa dan Mengadili Perkara A quo berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI:1.2.Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya; Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERKARA :1.2.3.Atau Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara; Menyatakan bahwa Tergugat berhak untuk melakukan sita jaminan ataupunmelakukan pelelangan pada pelelangan umurn
Register : 04-12-2012 — Putus : 08-02-2013 — Upload : 08-02-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 484 / Pid.Sus / 2012 / PN.Bks-Slp Tanggal 8 Februari 2013 — Terdakwa I. BAHARUDIN Als UJANG Bin MASRIL dan Terdakwa II. CANDRA Bin SUDIRMAN
48 — 6
48 — 6
. / Putusan No:484/Pid.Sus/2012/PN.BksSlp;2)3)4)5)Perpanjangan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, tanggal 11 Oktober 2012No.B2413/N.4.1/Euh. 1/10/2012, sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengantanggal 21 November 20 12; Penuntut Umurn, tanggal 21 November 2012 No.Print 248/ N.4.14/ 7.3/ Ep.2/11/2012, sejak tanggal 21November 2012 sampai dengan tanggal 10 DesemberHakim Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 04 Desember 2012 No.484/Pen.Pid/2012/PN.Bks, sejak tanggal 04 Desember 2012 sampai dengantanggal
Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Lbp Tanggal 20 Februari 2017 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV, beralamat di Jalan Letjen Suprapto No.2 Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakilkan oleh ANDI WIBISONO, selaku Direktur SDM dan Umum PT perkebunan Nusantara IV, Telah memberikan Kuasa kepada UMRI FATHA GINTING, S.H. MKn., GANDA WIATMAJA, SH. MH., YASMID SH., RINTO PURWANA HARAHAP, SH. MH., dan HORASLAN SINAGA, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum âÃÂÃÂBGN Law FirmâÃÂÃÂ, berkantor di Medan, Jalan Sutomo Ujung No.83/41-B dan Kaur. Lehal & KSU PTPN IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04.17/SKK/13/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
Lawan:
KOPERASI KARYAWAN ADOLINA, beralamat di Komplek Perkebunan Adolina Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
SALIM, Wiraswasta (pemilik / Pengusaha restoran Simpang Tiga), semula beralamat di Jalan Brigjen Katamso dalam Nomr 64 G, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, sekarang beralamat di Restoran Simpang Tiga Perbaungan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 17, Simpang Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
DENIS BOY SALIM, Wiraswasta, pemegang paspor Nomor : x.030490, beralamat di restoran Simpang Tiga Perbaungan Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 17, Simpang Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
247 — 64
247 — 64
Direksi atau Direktur Utama adalahorgan Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh ataspengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan;Bahwa oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legitimapersona standy in judicio) selaku Direktur SDM dan Umurn untuk mewakiliPT.