Ditemukan 683 data
356 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
Optima Kharya CapitalManagement tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimanadiatur di dalam Perjanjian Kerja sama Investasi tanggal 24 Juni 2008.Perjanjian hutang piutang tersebut adalah hasil kerja dari KejaksaanAgung (dalam hal ini diwakil Jaksa Agung Muda Bidang Perdata danTata Usaha Negara). Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang tanggal27 Juli 2009, maka dengan demikian kepentingan PT. Kereta Api(Persero) sudah terlindungi. Artinya PT.
58 — 24
Pasal26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu,Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi datang menghadap masingmasing didamping dan/atau diwakil kuasa hukumnya ke persidangan, makauntuk memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan, jo.
79 — 19
Sepuluh MilyarTiga Ratus juta Rupiah) ;Bahwa sesuai aturan laporan pertanggungjawaban wajib dibuat dandilaporkan ke BUD per 31 Desember setiap tahunnya namun terdakwamelaporkan pertanggungjawaban SPJ lewat tahun anggaran 2012 danmelaporkan pertanggungjawabannya di Januari 2013Bahwa Putra Gunawan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantumerupakan bawahan saksi Rosdianto ;Bahwa di Sekretariat Daerah Kab.Inhu terdapat 11 bagian pembantu yangmana sdr.Putra menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu diWakil
- Tentang : Kitab Undang-undang Hukum Dagang
., 333; Tbs. 7.)Pasal 330Bila dari register kapal tidak ternyata tentang pengangkatan pemegang buku atau orangyang menurut register diangkat untuk itu telah meninggal, dimasukkan ke suatu lembagakarena sakit jrwa, ditempatkan dalam pengampuan, dinyatakan pailit atau tidak bertempattinggal di Indonesia, maka perusahaan perkapalan itu baik di dalam maupun di luarpengadilan, diwakil dan untuknya dapat dilakukan perbuatan oleh seorang atau lebih darianggotaanggotanya, asalkan sendirisendiri atau bersamasama
perlu, maka nakhoda kapal berwenang untuk melengkapikapalnya dengan segala yang dibutuhkannya, dan melakukan hal yang biasanya diperlukandalam penggunaan kapal itu, sesuai dengan tujuan yang dimaksud oleh pengusaha kapal,atau yang sangat diperlukan demi penyelamatan kapal itu.Namun terhadap pihak ketiga yang dengan itikad baik telah melakukan perbuatan dengannakhoda itu, tidak dapat dilakukan bantahan dengan menggunakan ketidakberwenangannyanakhoda atas dasar bahwa pengusaha kapal di tempat itu diwakil
778 — 639
., Pekerjaan PNS/ Staf pada Bagian Hukum Setda kabupatenRaja Ampat, Bertempat tinggal di KampungWaisai, Distrik Waigeo Selatan, Waisai,Provinsi Papua Barat ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30Maret 2011 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;ANUGERAH SURYA INDOTAMA Berkedudukan di GedungMenara BCA Lantai 36 Ruang 3601 Jalan M.H.Thamrin No. 1 Jakarta, diwakil i olehNama : Yos Hendri ;KewarganegaraanIndonesia ;Pekerjaan : Direktur PT.
43 — 17
(Ex Aquo et bono);Bahwa, pada harihari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadirdengan di dampingi/diwakil oleh kuasanya dan Tergugat hadir sendiri mengikutipersidangan. Pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agarPenggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upayatersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada ketiga belahpihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs.H. Arinal, MH.
Pembanding/Penggugat II : Sujina Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat III : Suharman Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat IV : Sudirman Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat V : Sukarmi Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VI : Megawati Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VII : Ajijah Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat VIII : Elina Maulia Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat IX : Maryani Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat X : Erna Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XI : Trinawati Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XII : Apriyansyah Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XIII : Deri Andika Diwakili Oleh : Jaka Mahendra, S.H
Pembanding/Penggugat XIV : Muhammad Reza Diwakili Oleh : Jaka Mahendra,
81 — 60
Kedua belah pihak sepakat dari luas lahan 59,9 Ha : untuk kelompokTurut Tergugat Il dengan ( Effendi ) seluas 30 Ha dan untukkelompok Para Penggugat yang diwakil oleh Penggugat ( Rozali)seluas 29,9 Ha.2. Kelompok Rozali maupun kelompok Effendi meminta kepadaPemerintah agar lahan tersebut dibuatkan SPH dan segera mungkinmenyampaikan permohonan permintaan blanko kepada camat airkumbang.3.
93 — 61
Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan dan pertimbangantersebut oleh karena gugatan provisi yang diajukan memiliki Kesamaanbaik sifat dan bentuk yang sama dengan permohonan sita jaminan(conservatoir beslaag) dari Penggugat, maka terhadap gugatan provisitersebut harus dinyatakan ditolak;DALAM POKOK PERKARA:Dalam KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana yang telah duraikan diatas;Menimbamg, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir kepersidangan dengan didampingi / diwakil
55 — 23
untukkeperluan pribadi Terdakwatersebut telah diperhitungkan dalam penghitunganselisih kekurangan kas desa Kraguman dari jumlah total saldo kas Desa yangtelah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sejumlah lebih kurangRp. 201.099.698, ( Dua ratus satu juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratussembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana temuan hasil pemeriksaanInspektorat Pemerintah Kabupaten Klaten .Bahwa jual beli tanah sawah untuk keperluan tanah kas desa antara PemerintahDesa Kraguman yang diwakil
237 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, kewarganegara Indonesia, paraAdvokat pada Kantor Hukum DarajatPrasetio & Partners,beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 15 November 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)P2 DAERAH KABUPATEN BOGOR, tempat kedudukandi Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, JawaBarat;Dalam hal ini diwakil oleh kuasanya: Suwanda, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
122 — 81
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:MUHAMMAD alias MUHAMMAD bin SALEH pekerjaan: Wiraswasta,beralamat di Kimangun Sarkoro No. 16, RT/RW: 003/007,Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, KotaBekasi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak selaku ahliwaris dari Almarhumah ALIAH Binti SAID sebagaimanaSurat Penetapan Waris Pengadilan Agama Bekasitertanggal 26 Juni 2013 M bersamaan dengan tanggal 17Syaban 1434 H Nomor: 0050/Pdt.P/2013/PA.Bks, dalamhal ini diwakil
128 — 15
yang telah disetujui oleh Bupati ,dana nyatelah dicairkan,akan tetapi dana nya tidak sampai kemasyarakat;e Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran adaturun lapangan untuk mencek dana yang diberikanpada terdakwa,ternyata bantuan social tersebuttidak mencapai sasaran;e Bahwa realisasi pencairan dana bantuan sosialtersebut ,sesuai dengan yang tercantum dalamkwitansi dah an biasa nya kwitansi yang sudahditanda tangani sudah ada nilai nominal nya;e Bahwa pengambilan dana bantuan sosial tidak31boleh diwakil
143 — 35
., him. 201) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depan persidangan dalamperkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa setelah melalui proses audensi danpresentasi maka pada tanggal 2 Juli 2003, Pemerintah Kota Dumai yang diwakili olehWalikota saat itu yakm saksi H.Wan Syamsir Yus, membuat Nota Kesepahaman/MoU No.50/PEM/VII/3003/202 tentang tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Bersih / Air Minumdi Wilayah Kota Dumai dengan PT.Riau Mineralindo Perkasa diwakil oleh DirekturUtamanya
36 — 9
Banjar ada program daripusat untuk penataan PKL dan juga membicarakan masalah tempat programkegiatan dan pedagang yang mana perlu dibantu;Bahwa kemudian saksi diundang oleh KSU Surya Sekawan tanggal 3September 2012 di Aula Dinas Koperasi yang diwakil oleh Kabid operasionalMUSTOFA untuk membicarakan rencana realisasi pembangunan saranausaha pedagang kaki lima di PPS Sekumpul Martapura.Bahwa tanggal 77 September 2012 saksi diundang kembali oleh Asisten llintinya pembahasan pembangunan sarana usaha
330 — 113
Cahaya Akbar Mulia, Jainal AbidinDamiri CV.Muticha, sedangkan Toton CV.Ardan diluargedung, yang bicara dari pihak rekanan diwakil ioleh Ucu Supriatna, surat pesanan barang masingmasing mengambil diatas meja yang telah disiapkanoleh rekanan, PO yang lengkap hanya CV.Muticha dansudah ada kesepakatan = antara kepala SMP danperusahaan, lalu) pihak perusahaan menawarkan untukbertemu lagi di rumah makan Cibaru Pandeglang untukmenyerahkan blanko surat pesanan(PO) yang ditandatangani oleh kepala SMP yang
71 — 50
Zulfriady Noor, M.si, selaku penggunaanggaran, PPK saksi Sularso, PPTK saksi sendiri, Tim PHO yakni SaksiErvin Siregar, Gusnadi, Junaidi Pii dan dari saksi diwakil saksi Boy, namunsaksi tidak tahu secara pasti kesepakatan dari rapat tersebut, namun salahsatu kesepakatan terebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan pencetakansawah tahap kegiatan penyedia sarana produksi pertanian / pertenakan( TA.2009 ) berakhir sampai tanggal 15 Februari 2010 ;Bahwa perpanjangan waktu untuk penceratakan sawah tahap
91 — 31
Zulfriady Noor, M.si, selaku penggunaanggaran, PPK saksi Sularso, PPTK saksi sendiri, Tim PHO yakni SaksiErvin Siregar, Gusnadi, Junaidi Pii dan dari saksi diwakil saksi Boy, namunsaksi tidak tahu secara pasti kesepakatan dari rapat tersebut, namun salahsatu kesepakatan terebut adalah waktu pelaksanaan pekerjaan pencetakansawah tahap kegiatan penyedia sarana produksi pertanian / pertenakan( TA.2009 ) berakhir sampai tanggal 15 Februari 2010 ;Bahwa perpanjangan waktu untuk penceratakan sawah tahap
434 — 131
berpendapatketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang undang Nomor : 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengaturdengan jelas bahwa dalam hal perbuatan Pembalakan, Pemanenan,Pemungutan, Penguasaan , Pengangkutan dan Peredaran Kayu hasiltebangan liar dilakukan oleh atau atas nama korporasi , tuntutan dan /atau. penjatuhan pidana dilakukan korporasi dan /atau Pengurusnya,Sedangkan Pasal 109 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal tuntutanpidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakil
619 — 2779
Pembuatan dan penandatanganan AktaAkta Perjanjian Jual BeliSaham antara Penggugat yang diwakili oleh Tergugat IX selakukuasanya dengan Tergugat X, XII dan XIll berdasarkan Power ofAttorney to Sell and Transfer tertanggal 06 Juni 2008, 09 Juni2008 dan 11 Januari 2010 sebagai proses pengalihan sahamsebagaimana disetujui dalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012.Dalam hal ini Tergugat IX dalam melakukan tindakannya sebagaiKuasa Penggugat, diwakil, oleh Tergugat VI.PELAKSANAAN RUPSLB TANGGAL 21 SEPTEMBER
Terbanding/Terdakwa : LIE FAN KHONG Alias AKHONG
423 — 45
berpendapatketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang undang Nomor : 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantas Perusakan WHutan mengaturdengan jelas bahwa dalam hal perbuatan Pembalakan, Pemanenan,Pemungutan, Penguasaan , Pengangkutan dan Peredaran Kayu hasiltebangan liar dilakukan oleh atau atas nama korporasi , tuntutan dan /atau penjatunan pidana dilakukan korporasi dan /atau Pengurusnya,Sedangkan Pasal 109 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal tuntutanpidana dilakukan terhadap korporasi tersebut diwakil