Ditemukan 754 data
27 — 17
barang siapa adalah subyek hukum yaitu siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum termasuk terdakwa IGEDE SUTAMA, sehat jasmani dan rokhani yang telah dipandang mampu serta bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dan berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 9 Mei2011, No.PDM1191/DENPA/04/2011 dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, iadiajukan sebagai terdakwa dipersidangan, terdakwa setelah mendengar dakwaan yangdibacakan oleh Jaksa Penuntut Umurn
60 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan melawan hukum;Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidakmenjelaskan dan menyinggung posisi Tergugat II (Kelurahan Jati Cempaka)dan Tergugat Ill (Camat Kecamatan Pondok Gede) akan tetapi di dalampetiturn angka 4 hal. 12 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriBekasi untuk : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang telah sangat besar merugikan Penggugat, karenaPara Tergugat telah menguasai, memakai, memanfaatkan dan menjadikansebagai jalan umurn
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 Agustus 1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugatatas tanah sengketa tidak jelas (Dalam perkara: Oen Nai Tjie Melawan Ny.Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubemur Kepala Daerah Khusus lbu KotaDaerah Jakarta Raya, Cq Jawatan Pekerjaan Umurn, dengan susunan Majelis :1. DR. R. Santoso Poedjosoebroto, SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH. 3.Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007Bustanul Arifin, SH.
71 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)tidak tepatPasal II (dua romawi) ayat (1) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UndangUndang KUP),menyatakan sebagai berikut:"Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampaidengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuanUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn dan
85 — 58
Bahwa keberatan PENGGUGAT II perihal tidak diberikan tanggapanselama lebih dan 30 (han) dan TERGUGAT Ill tidak beralasan dan sudahsepantasnya ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima karenaPENGGUGAT Ill telah memberikan jawaban untuk menyelesaikan haltersebut kepada Panitia Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanKepentingan Umurn dan Tim Pengadaan Tanah Tol Jorr Il RuasCengkareng Batuceper Kunciran ;c.
120 — 29
Oleh karena pinjaman kredit yang diperoleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I berstatusmacet dan TERGUGAT I telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT U untukmenyelesaikan hutangnya, namun TERGUGAT II tetap tidak melunasi kewajibannya tersebut,maka hal tersebut memberikan hak dan wewenang kepada TERGUGAT I untuk21melaksanakan penjualan melalui pelelangan umurn atas Tanah SHM No.6/Karang Bahagia yangdibebani dengan Hak Tanggungan tersebut melalui perantaraan TERGUGAT IV sesuai RisalahLelang No.264/
194 — 107
penerima hak garap juga tidak dibenarkan karenatujuan dari SK KINAG itu adalah untuk tanah pertanian bukan untuk nonpertanian apalagi Penggugat sebagai badan hukurn yakni bad an usahadibidang property yang orientasi profit atau Keuntungan ;Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak selain dan seterusnya dalilPenggugat karena tidak berdasarkan hukumM ;Bahwa dengan demikian sertipikat objek sengketa telah diterbitkan sesualdengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 dengan mernperhatikanasasasas umurn
Salim Bin Samali
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
Intervensi:
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT RI cq DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
138 — 75
Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.BDGPenggugat berkepentingan secara langsung dan sangat dirugikan atas terbitnyaSertifikat Hak Pakai Nomor 4/Gempolsari tangal 18031986 luas 60.130 M2dengan Gambar Situasi Nomor 2785/1985 tanggal 18121985, atas namaDepartemen Pekerjaan Umurn Republik Indonesia Cq.
63 — 4
Akan tetapi di dalam perkara iniberdasarkan atas fakta gugatan Penggugat di dalam pedanjian kredit danpengakuan hutang dimaksud Tergugat mempunyai hak untuk melakukanpelelangan / menjual umurn atas obyek sengketa, apabila tedadi kreditmacet.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUTRISNA, SH
101 — 46
Dengan demikian sudah pasti tidak ada paksaanatau tekanan dari siapapun juga untuk menjadi saksi.Sedangkan Penuntut Umurn serta terdakwa secara tegasmenyetujuinya baru dapat menjadi saksi di bawah sumpah. Jikatidak ada persetujuan dari Penuntut dan terdakwa, saksitersebut memberikan keterangan tanpa disumpah ( pasal 169ayat 2).
70 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Melaporkan kepada penyidik umurn= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undangundang ini;e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadapperlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;>.
NELSON JEFRY ENGKA bertindak untuk atasa nama PT.Mitrakoe
Tergugat:
1.Ny. LIDYA LORENS
2.Ny.LIDYA GOSAL
3.CHRISTANTO RAMBITAN
Turut Tergugat:
1.RONNY RAMBITAN
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
113 — 48
Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugatpada poin 33patutlah ditolak dan dikesampingkan oleh mejelis hakim yang muliakerena SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umurn ) merupakanfasilitas umum dan dipergunakan untuk kepentingan umumsehingga tidak bisa diletakkan sitajaaminan ( CONSERVATOIRBESLAG).10.
82 — 27
barang yang tidak bergerak (dalam hal ini tanah hak milikberdasarkan SHM No. 124/Tomang), Badan Pengawas TERGUGAT I saatitu telah memberikan persetujuannya, sebagaimana disebutkan di dalamAkta Hibah No. 5/1970 ;li adanya suatu hal tertentu atau suatu pokok persoalan tertentu, yakni tanahberdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 124/Tomang ; danVvadanya suatu sebab yang halal, yakni perbuatan hukum hibah yangdilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan, ketertiban umurn
106 — 27
Bahwa pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa dalam melakukanpembelaan telah kami sampaikan sebagai pertimbangan yang meringankandalam tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa.Berdasarkan Tanggapan alasanalasan yang telah kami uraikan secaralengkap dan jelas dalam menjawab Pledoi Terdakwa Zaenal Arfiansah BinSukino, maka kami Penuntut Umurn Memohon Kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini Menolak Pembelaan Terdakwa dan mengabulkanTuntutan Pidana kami No. REG. PKR.
41 — 16
eksekusi HakTanggungan obyek sengketa melalui Tergugat Il;Bukankah penagihan dan lelang ekekusi hak tanggunganmerupakan konsekuensi yuridis yang harus dilakukan padasaat Penggugat (debitur) wanprestasi dan terhadap keduaagunan tersebut telah dilakukan lelang sebanyak 4 kali;Perlu kami tegaskan dan jelaskan kepada Para Penggugatberdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Bank IndonesiaNo.9/9/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan BankIndonesia No.8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas AktivaBank Umurn
44 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal dalam Buku Panduan cukup Kepala Sekolahdan Bendahara saja.Bahwa dalam persidangan terungkap faktafakta yang rnenunjukkan bahwaJaksa Penuntut Umurn tidak dapat membuktikan dakwaannya, misalnya: biayapemeliharaan ruang komputer (terali pengaman ruang komputer) yang dalamsurat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disebutkan terdapat selisin sebesar Rp.600.000,.
140 — 33
Notaris di Bandung, yang disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhimaterai cukup, diberi tanda T 10;Foto copy Surat Pengesahan Akta Pendirian YAYASAN PEMBAHARUANPENDIDIKAN MUSLIMIN (YPPM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umurn, Nomor: AHU.2551.AH.01.04.
78 — 16
2007 tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan danTata cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai NegeriSipil, lampiran ke I angka II (dua rumawi) huruf A (kapital) tentangpersyaratan angka dan angka 3 huruf e.1 Azasazas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar olehTergugat :a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme, Bab III tentang Asas umurn
1.FARID MUADZ, S.H
2.PERHIASAN GINTING, S.H
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA BARAT RESORBOGOR POLRES BOGOR
135 — 39
Asas tertib penyelenggaraan Negara; Asas kepentingan umurn; d. Asas keterbukaan; e. Asas proporsionalitas;f. Asas profesionatitas; g. Asas akuntabilitas;. AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) menurut Prof.Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya "Beberapa Catatan HukumHalaman 45 dari 69 halaman Putusan No. 2/P/FP/2017/PTUNBDGTata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara" terdapat 13 asas meliputi :a. Asas kepastian hokum;b. Asas keseimbangan;c. Asas kesamaan;d. Asas bertindak cermat;e.
104 — 291 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi", melihatargumentasi yang telah dipaparkan oleh Jaksa/Penuntut Umumtersebut terkesan Jaksa/ Pemmtut Umurn mengadaada dan tidakdilandasi oleh faktafakta hukum, buktibukti dan saksisaksi yangtelah terungkap di persidangan, yang mana berdasarkan faktafaktahukum dan saksisaksi yang telah terungkap bahwa antara PemohonKasasi I/ Terdakwa, saksi korban Ishak Charlie dan saksi HandokoLie, saksi Haryanto, saksi Kusno, saksi Daulat Situmorang, saksiEffendi Tan, saksi