Pelelangan yang dilakukanoleh TURUT TERGUGAT telah memenuhi prosedur dan ketentuanperundangundangan dengan penjelasan sebagai berikut:Obyek Sengketa merupakan Obyek jaminan yang telah dibebanidengan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak Tanggungan(SHT) No. 1779/2013, Peringkat , dengan Nilai Pertanggungan Rp.312.500.000, (tiga ratus dua belas juta /ima ratus ribu rupiahberdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)No.396/PKLS/II/2013 tanggal 15 Nopember 2013 sehinggaTURUT TERGUGAT memiliki Hak Preferen

.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang untuk menjaminhutangnya telah diserahkan Agunan Kredit (objek sengketa) sehinggamerupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkirijika penggugat sangat paham dan mengerti atas resiko dan atau akibathukum dari pembebanan hak tanggungan atas agunan kredit yang manakarena terhadapnya telah dibebani hak tanggungan maka tergugat selaku kreditur sebagai pihak yang beretikad baik tee goeder trouwmempunyai hak didahulukan atau diutamakan hak preferen

Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat pada angka 3dan angka 4, dimana hutang penggugat menjadi Rp. 200.000.000,(duaratus juta rupiah) sesuai dengan nilai Hak tanggungan yang disebutkandalam Akta Pemberian Hak tanggungan, jadi maksud dari nilai Haktanggungan yang tertera dalam Akta pemberian Hak tanggungan adalahbatas nilai yang bisa diambil oleh kreditur (Preferen) pada saat pelelanganobjek yang dijadikan jaminan apabila melebihi dari nilai Hak tanggungantersebut diatas apabila masih

Permohonan paripasu tersebut disertai dengan hak preferen(mendahului) bagi pbemegang PN Garuda.19.2. Maksimal nilai PN Il Garuda sebesar Rp 65 milyar netto.Sebagai tindak lanjut rencana penerbitan PN II Garuda dan permohonan PT.Garuda Tradatama (Tergugat ) untuk membagi jaminan berupa tanah danbangunan Kemayoran Park Plaza dengan pemegang PN II Garuda, maka PT.Bank Permata Tbk (Tergugat IV) menyelenggarakan Rapat Umum PemegangPN Garuda (RUPPN Garuda) pada tanggal 5 Desember 2005.21.

Dalam RUPPN Garuda tersebut Tergugat meminta agar hak preferen tidakdiberikan kepada pemegang PN Garuda, melainkan jaminan Kemayoran ParkPlaza tersebut dibagi secara proporsional antara pemegang PN Garuda dan PNIl Garuda, sedangkan maksimal nilai PN I Garuda dimohonkan sebesar Rp 80milyar. Atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat memiliki pertimbanganberikut ini:21.1.21.2.21.3.21.4.Dihilangkannya hak preferen pemegang PN Garuda atas keduajaminan (2.500 lembar saham PT.

Garuda Tradatama atas nama Ferry Sangeroki) secaraprorata di antara Pemegang PN dan PN II Garuda dan tidak ada pihak yangmempunyai hak preferen (mendahului) terhadap pihak yang lain terhadap keduajaminan.Pada tanggal 17 April 2006 PT. Bank Permata Tbk (Tergugat IV) mengajukanpermohonan penghapusan (roya) atas Hak Tanggungan No. 2786/2005 dan ataspermohonan tersebut telah dilakukan penghapusan hak tanggungan sebagaijaminan PN Garuda.Kemudian PT.

./201510.11.12.Karangajoe, yang terletak di Kelurahan Karangayu, Kecamatan SemarangBarat, Kota Semarang atau setempat dikenal dengan Jalan JenderalSudirman Nomor 233, adalah Tanah Negara yang telah dikuasai, dihuni,ditempati, dikelola, diusahakan, dan diurus dengan iktikad baik (fe goedertrouw) oleh Penggugat sejak tanggal 18 Oktober 1996 sampai sekarang,yaitu + 17 (tujuh belas) tahun;Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah Warga NegaraIndonesia (WNI) yang mempunyai hak prioritas atau preferen

Nomor 3373 K/Pdt./201513.14.15.16.17.luar dari koridor hukum dan peraturan perundang undangan NegaraKesatuan Republik Indonesia yang berlaku adalah merupakan perbuatanmelawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak mempunyai hak prioritasatau preferen (hak paling diutamakan) untuk mengajukan dan mendaftarkanhak guna bangunan atas sebidang tanah Negara seluas + 903 m? (sembilanratus tiga meter persegi) yang tercatat dalam Eks.

Bahwa Turut Tergugat IIl menolak dengan tegas dalil gugatan ParaPenggugat pada halaman 6 angka 13 dan 14 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa pelaksanaan Lelang harus dilakukan melalui penetapanPengadilan terlebih dahulu;10.Bahwa perlu Para Penggugat pahami, UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek HakTanggungan atas kekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnyadari hasil

surat perjanjian pembiayaan,apakah bisa tanggal mengikuti dalam satu bendel perjanjian mengikutitanggal perjanjian yang ada di halaman depan, logika hukumnya adalahsatu persatu, tetapi ketika memudahkan / menyederhanakan supayamengefisienkan waktu, biasanya langsung dijajar kemudian dimintatanda tangan, namun tetap dibacakan;Bahwa perjanjian fidusia itu merupakan perjanjian ikutan, yang intinyamerupakan perlindungan hukum bagi kreditur, maka fidusia wajibdidaftar, supaya kedudukan kreditur menjadi preferen

Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, yang berbunyi sebagai benikut"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapatdipersamakan dengan itu, berdasarkan PERSETUJUAN atauKESEPAKATAN pinjammeminjam antara bank dengan pihak lainyang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelahjangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.TERGUGAT SELAKU PEMEGANG HAK PREFEREN YANG DILINDUNGISECARA HUKUM DAN PELAKSANAAN LELANG ATAS OBJEK JAMINANHUTANG PENGGUGAT7.Bahwa dengan diserahkannya sebidang tanah dan

Peringatan Nomor: 424/RMKSCCRD/18, tanggat 7 Agustus2018; Surat Peringatan Il Nomor: 433/RMKSCCRD/18, tanggat 14 Agustus2018; Surat Peringatan Ill Nomor: 490/RMKSCCRD/18, tanggat 16 Agustus2018;Bahwa walaupun telah diberikan peringatan, Penggugat ternyata tidakmempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya untuk membayarangsuran, bahkan Penggugat selalu menghindar atau tidak bisa lagiditemui oleh tergugat I.Bahwa oleh karena Penggugat telah cidera janjiWwanprestasi, makaTergugat selaku pemegang hak preferen

KPP Pratama Bintan dengan nilai tagihan sekitar 18 Milyar rupiah danberkedudukan sebagai kreditur preferen;2. CV Seng Hang Motor dengan nilai tagihan 423 juta rupiah danberkedudukan sebagai kreditur konkuren;3. Hendrayanto dengan nilai tagihan 450 juta rupiah dan berkedudukansebagai kreditur konkuren;4. Trakindo Utama dengan nilai tagihan 5 juta rupiah dan berkedudukansebagai kreditur konkuren;Bahwa saksi sudah turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi terkaitdengan asetaset PT.

kreditur danmemberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari parakrediturnya, dengan cara pembebasan utang;Bahwa permohonan kepailtan diajukan kepada Pengadilan Niaga yangberwenang untuk memeriksa permohonan tersebut berdasarkan dimanakedudukan hukum seseorang atau badan hukum itu berada;Bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu Debitur,sesorang atau lebih kreditur dan Kejaksaan, yaitu untuk kepentingan umumberdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 37 tahun 2004;Bahwa Kreditur preferen

Sehingga hal tersebut sudah menjadi hakdari Terbanding semula Tergugat sebagai pihak pemegang hak tanggunganperingkat (Pertama) yang mempunyai hak preferen (hak mendahului) terhadapobjek jaminan hutang yang disengketakan sekarang ini untuk melakukantindakan hukum terhadap objek jaminan hutang tersebut.

Setelah adanya putusan tersebut makaberakibat para kreditor konkuren harus tunduk terhadap putusan homologasi, dalamperkara a quo Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah sebagaikreditor Konkuren atau bukan kreditor sparatis ataupun kreditor preferen berdasarkanUndangundang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang, oleh karena piutang Para Kreditor piutangnya tidak dijamindengan suatu hak kebendaan tertentu, hal ini sesuai dengan pasal 286 UndangundangNomor

PENGGUGAT sampaikan pada angka 13 padapokoknya menyampaikan bahwa guna menghidari adanya penguasaan maupunperalihan objek sengketa kepada orang lain, PENGGUGAT memohon kepadaMajelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadaptanah dan bangunan objek sengketa.Terkait dengan permohonan PARA PENGGUGAT tersebut TERGUGAT menolak secara tegas karena objek sengketa sudah diikat dengan HakTanggungan berdasarkan SHT No. 6830/2013 yang memberikan hak istimewakepada TERGUGAT berupa hak preferen

Bank Rakyat Indonesia, sebagai kreditur preferen, yangdiutamakan pertama, dan PT. Bank Mandiri (Pesero) Tbk. disebabkan objekobjeksengketa tersebut dijadikan jaminan atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat yangdisetujul Penggugat kepada pihak ketiga itu.

Membebankan HakTanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun dokumenterkait lainnya sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit olehTergugat Il kepada Penggugat II, sehingga secara hukum para Pihakin casu Para Penggugat tunduk dan taat atas syaratsyarat yang diaturdidalamnya sesuai asas hukum Pacta Sunt Servanda perjanjianmengikat para Pihak yang membuatnya sebagaimana ditegaskandalam ketentuan Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata;e Dengan kekuatan pembuktian berupa groses akta yang memiliki hakhak preferen

PemberianHak Tanggungan maupun dokumen terkait lainnya sehubungandengan pemberian fasilitas kredit oleh Terbanding II/TergugatIl kepada Pembanding Il/Penggugat II, sehingga secarahukum para Pihak in casuPara Pembanding/Para Penggugattunduk dan taat atas syaratsyarat yang diatur didalamnyasesuai asas hukum Pacta Sunt Servanda perjanjian mengikatpara Pihak yang membuatnya sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata;e Dengan kekuatan pembuktian berupa groses akta yang memilikihak hak preferen

Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, makaTergugat diberikan hak preferen untuk menerima pembayaranatas penjualan objekobjek agunan tersebut, dan diatur dalamUndangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunganatas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanahhalaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN. Sakyang mempunyai Hak Eksekutorial.

Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanahbeserta bendabenda yang berkaitan dengan tanah, makaTergugat diberikan hak preferen untuk menerima pembayaranatas penjualan objekobjek agunan tersebut, dan diatur dalamUndangundang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggunganatas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengan tanahyang mempunyai Hak Eksekutorial.

Tahun 2004, tetapi juga harus melihat danmemahami undangundang lainnya yang relevan.Dalam perkara a quo undangundang lainnya yangrelevan adalah undang undang di bidangperpajakan, antara lain, UndangUndang No. 16Tahun 2009 (UUKUP) yang menjadi dasar hukum bagiNegara untuk menghasilkan pendapatan dalamHal. 71 dari 74 hal.Put.No. 429 K/Pdt.Sus/2010rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruhbangsa Indonesia;Undang Undang No. 37 Tahun 2004 ~~ mengenaikreditur konkuren, kreditur separatis dankreditur preferen

Kreditur preferen selainmereka atau pihak pihak yang disebut dalam Pasal1139 dan Pasal 1149 KUHPerdata adalah juga yangdisebut dalam UndangUndang No. 16 Tahun 2009(UUKUP), yaitu, antara lain, Pasal 21 ayat (3)yang berbunyt:Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hakmendahului lainnya kecuali terhadap:a. Biaya perkara yang semata mata disebabkan suatupenghukuman untuk melelang suatu) barang' bergerakatau barang tidak bergerak;b.

Bahwa perlu Pelawan pahami UU Hak Tanggungan merupakanundangundang khusus yang memberikan hak relatif kepadaPemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen)Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 29/PDT/2017/PT SBYuntuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri danmengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya itu apabilaDebitur wanprestasi/cidera janji Secara mudah dan pasti tanpa melaluifiat Pengadilan Negeri;13.

Bahwa perlu Pengugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganHalaman 20 Putusan Nomor 515/Pdt/2017/PT SMG10.11.12.13.Peringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannyaitu apabila Debitur wanprestasi/ciderajaniji;Bahwa hak relatif Kreditor tersebut bersifat fakultatif sebagaimana ketentuan Pasal20 UU Hak Tanggungan yang memberikan

niatnya untuk melakukan take over kredit, sehingga Majelis HakimPutusan Perk.Reg.No.621/Pdt.G/2015/PN.MdnHalaman 32 dari 36 Halaman berpendapat bahwa dalil dari Penggugat tersebut diatas hanyalah sekedarwacana atau niat semata ;Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat telah menempuhketentuan Undang Undang dalam hal menagih pelaksanaan pembayaranhutang dari Penggugat selaku Debitur, yaitu dengan memberikan suratperingatan pertama sampai dengan surat peringatan ketiga, dan akhirnyasebagai pemegang hak preferen

DALAM POKOK PERKARA ;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga sita Persamaan yang diletakkan terhadaptanah Obyek Sengketa ;Menyatakan bahwa Penggugat belum melakukan wanprestasi kepadaTergugat ;Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik karena tidak pernahmemberikan salinan/ foto copy perjanjian kredit kepada Penggugat ;Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat pinjaman konkuren bukan lagi pinjaman preferen ;Menyatakan untuk melakukan penjualan