Ditemukan 1873 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-07-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 48/PDT/2017/PT BTN Tanggal 4 Juli 2017 — TEDDY. L A W A N 1. PT. Modernland Realty, Tbk. 2.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG, (dahulu Badan Pertanahan Nasional/BPN) Kota Tangerang.
122 — 50
122 — 50
Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi
Putus : 17-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3465 K/PDT/2012 Tanggal 17 Juni 2014 — SISMAR, dkk vs. SYAFRUDDIN RAJO INTAN
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara hukum PengadilanNegeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah membuat keliru atasputusan, membuat tumpang tindin wajah hukum di Negara RI yang samasama kita cintai ini, dengan demikian Mahkamah Agung RI dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang jo.
Putus : 26-10-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 529 K/Pdt/2010 Tanggal 26 Oktober 2010 — PT. TAMAN KENCANA (PERUMAHAN GRIYA TAMAN KENCANA) ; H. YAKUB HS
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
WatiSusanto, tidak tumpang tindin dengan tanah Sdri. Aidjah bt. Menir yangtelah diover garap oleh Sdr. Unggul dan selanjutnya dijual kepada PT.Taman Kencana. Dan dalam laporan yang sama disarankan pula agartanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak dan bila PT.
Putus : 22-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2015 — NAAM BASORI VS SULTONI, DKK
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
, atau dikenal sebagai tambak Genteng, telah terjadierror in subjekto, dan telah terjadi tumpang tindin atau kesalahanadministratif, sebab objek sengketa yang dimaksud, sudah dikuasai olehWatinah sebelum Indonesia Merdeka, hingga gugatan diajukan dankepemilikannya telah dikuatkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 88 Desa Banjarpanji, Gambar Situasi tertanggal 14 Juli 1994 Nomor5116/1994 luas 43.430 m?
Putus : 17-09-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN POSO Nomor 157/PID.B/2013/PN.PSO Tanggal 17 September 2013 —
22 — 3
22 — 3
Kabupaten Poso, tepatnya di Jalan Tengah PasarSentral Poso;Bahwa ceritanya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan, pada hariSenin tanggal 24 Desember 2012 sekitar pukul 07.10 Wita, di KelurahanKayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, saksi sementaramembuka tempat jualan saksi, saksi mendengar suara motor terdakwa danmemarkir di depan jualan saksi, setelah itu saksi menyusun jualan saksiyang berada didalam toko saksi, tidak lama kemudian tibatiba saksimelihat terdakwa terjatunh dengan posisi di tindin
Putus : 06-07-2015 — Upload : 22-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 75/Pdt/2015/PT.KPG Tanggal 6 Juli 2015 — - HENDRIK CHANDRA vs - HUTAMA CHANDRA
105 — 63
105 — 63
No. 1, khususnya batas sebelah selatannya, yaitu berbatasandengan tanah milik Hendrik Chandra (Tergugat ) yang sekarangmenjadi objek sengketa, sehingga tidak ada keraguan bagi Tergugat IIketika menerbitkan SHM No. 01284, karena berdasarkan data yang adapadanya tidak terjadi tumpang tindin antara bidang tanah dalamsertipikat HPL No. 1, dengan SHM No. 01284 (ic.
Register : 04-07-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 120/B/2017/PT.TUN.SBY Tanggal 12 September 2017 — PT. BUKIT PERAK vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. II. PT. PLN (Persero)
86 — 18
86 — 18
halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYAyat (2) : Cacad Hukum Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak atas tanah ; b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanahbekas milik adat ; d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas ; e. tumpang tindin
Register : 15-12-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2020/PTUN.BL Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
308 — 160
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
308 — 160
Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dan tidak menggambarkan secara tegas nama jalandan berapa luas tanah yang over load/tumpang tindin yangdimaksud olehnya (Penggugat), maka gugatan Penggugat menjaditidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah sepatutnya jikaYang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Halaman 44 Putusan Nomor : 26/G/2020/PTUNBLDALAM POKOK PERKARA :1.
Selain itu, bidangtanah objek sengketa in litis secara fisik telah telah dipagarbeton oleh pihak Penggugat, yang untuk selengkapnya hasilPemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara in litis;Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum a quo,Penggugat berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 1.218 (seribu duaratus delapan belas meter persegi) M2 yang tumpang tindin dengan objeksengketa SHM Nomor: 13680/ Labuhan Ratu seluas 1.671 (Seribu enamratus
Putus : 20-09-2010 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 9/Pdt.G/2009/PN.Psr Tanggal 20 September 2010 — H. MOCHAMMAD EDDY Alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO
lawan
SRI LESTI SUSANI TEGUH
41 — 14
41 — 14
Gugatan Penggugat tumpang tindin dengan perkara no. 10 /Pdt.G/2010/PN. PSR;noneeene Menimbang, terhadap eksepsi/ keberatan terrsebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut: wonoee Menimbang bahwa untuk eksepsi / keberatan pada point 1 tersebutTergugat menyatakan bahwa tidak menyebutkan secara jelas siapa yangmenjadi PENGGUGAT apakah pribadi H. MOCHAMMAD EDDY alias H.MOCHAMMAD EDDY SUTANTO dengan pekerjaan Direktur Utama PT.PUCANG INDAH LESTARI atau badan hukum PT.
Register : 27-02-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Kag Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 29
77 — 29
Bahwa pada waktu tanah tersebut Penggugat beli dari Abdullah Halimpada tahun 2000 sudah ada tanda batasbatas yang dibuat secara Jelas olehpemilik tanah Asal Pak Abdullah Halim dan selain itu. masingmasingpembeli mendapatkan Peta Bidang Tanah tersebut, sehinga tidak mungkinterjadi tumpang tindin pada sertifikat hak milik karena sudah sangat jelasukuran masingmasing petak/persil tanah tersebut dan sesuai dengan Petayang ada pada Penggugat.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2543 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — NEGARA RI., PRESIDEN RI., cq., GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR cq., PEMEIRINTAH KABUPATEN LUMAJANG cq., BUPATI LUMAJANG cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUMAJANG cq., KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI I SUKODONO LUMAJANG VS IBU Hj. SA'IDAH ABDULLAH FATAH, dkk.
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdullah Fatah ataukah sebagaiPemerintah Desa Karangsari, dengan pertimbangan Majelis Hakimtersebut maka Majelis telan salah dan menafikkan pertimbangannyasendiri bahwasannya adanya kepentingan pihak Pemerintah DesaKarangsari yang terkait dalam perkara, bukan malahan membenarkandalil gugatan Penggugat yang mencampuradukkan kapasitasnyaselaku Penggugat dengan membuat gugatan sebagai suatu borongankepentingan agar tidak tumpang tindin putusannya yang alasanefisiensi tidak jelas tujuannya sehingga kabur
Putus : 18-07-2011 — Upload : 04-05-2012
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 778/Pid.B/2010/PN.TTD Tanggal 18 Juli 2011 — An LINDA TIAR SANNY PURBA Als. LINDA
108 — 7
108 — 7
atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
Register : 27-01-2017 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/TUN/2017 Tanggal 6 Maret 2017 — 1. HARRY MUCHARAM SADIKIN., 2. DENNT MUCHAMAD SADIKIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASAR., II. LETJEN (PURN) SOLIHIN, GP;
52 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
Register : 15-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/TUN/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — HARTONO THOMAS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN., II. SALLY SINGGIH;
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
Register : 16-02-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 68 K/TUN/2016 Tanggal 21 April 2016 — TOMAS PURBA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHA KOTA MEDAN., II. IKRAMA ANWAR, S.Sos.,MH;
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Medandiatas/tumpang tindih dengan tanah Penggugat tersebut ;e Bahwa penerbitan Objek Gugatan diatas/tumpang tindin dengan tanahPenggugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat,yakni Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah Objek Gugatan,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang UndangNo.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.
Putus : 25-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2576 K/Pdt/2016 Tanggal 25 Nopember 2016 — PT ASURANSI MEGA PRATAMA VS PT TANJUNG BUYU PERKASA PLANTATION, DK
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.
Putus : 28-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 K/Ag/2015 Tanggal 28 September 2015 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3531 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Maret 2016 — LIE KIE TJWAN, DJIEN NJOO VS Reza Hamim, DKK
137 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin
Register : 11-02-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Spt Tanggal 27 Agustus 2015 — 1. SARINAH; 2. M. FAZLUR RAHMAN; 3. NUR FITRI UMAMI; 4. INDAH PERMATA SARI; Melawan ARDIONO
101 — 11
101 — 11
Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.
Register : 27-10-2020 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 170/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 15 Maret 2021 — Penggugat:
AGUS LUTHFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
208 — 172
AGUS LUTHFI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
208 — 172
VIII/2020 dan mengundang kepada AGUS LUTFHIuntuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2020;Selanjutnya Kantor Pertanahan juga mengundang Rektor UniversitasJember pada tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 875/35.09.800/VIII/2020;Hasil undangan Klarifikasi pada tanggal 2 September 2020 Nomor946/35.09.800/IX /2020 disepakati untuk akan melakukan cek lapangandilokasi tanah sengketa tersebut pada tanggal 15092020 dan hasilnyadiketahui bahwa tanah sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersariada indikasi tumpang tindin
alinea kedua yang menyatakan : Bahwa, olehkarena bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3 Kel.Sumbersari atas nama Penggugat ternyata juga menjadi bagian daribidang tanah yang dilekati SERTIFIKAT HAK PAKAI No. 81 Kel.Sumbersari (obyek sengketa) maka Penggugat merupakan pihakyang dirugikan,......(4) Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tercantum padahalaman 6 huruf f yang menyatakan : .........dan hasilnya diketahuibahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersari adaindikasi tumpang tindin
kertaspetok nomor 1403 yang lebih baru, yang menunjukkan jika pencatatan petoknomor 1403 ditulis kembali menggunakan kertas lain karena pada dasarnyakedudukan letter C merupakan pencatatan mengenai penguasaan suatu lokasiyang dalam pencatatannya itu berurutan sehingga menurut Majelis Hakim buktiletter C tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat untukmenjelaskan adanya perbedaan persil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan adanya tumpang tindin