Ditemukan 1606 data
51 — 16
UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan junctoPasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinanPemohon dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinansecara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar laranganperkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39, Pasal 40,Pasal 41, Pasal 42, Pasal43
107 — 25
ternyata perkawinan yang bersangkutandilaksanakan dan terjadi setelah berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974 dan sampai sekarang Pemohon I danPemohon II tidak pernah bercerai ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatasperkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II /suami PemohonII tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutanadanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal43
8 — 5
Penetapan Nomor 0131/Pdt.P/2013/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara ParaPemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halanganperkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakandengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal30 Kompilasi Hukum Islam
13 — 0
tersebut kenaldengan Almarhum Warsinah Binti Kromorejo, yang merupakan isteri dari RameSugito Bin Sumo Parmudji, yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu ketikaPara Pemohon masih anakanak ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka antara RameSugito Bin Sumo Parmudji dengan Warsinah Binti Kromorejo tidak terbukti adanyahalangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
7 — 4
Penetapan Nomor 0129/Padt.P/2013/PA.TgrsMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara ParaPemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halanganperkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakandengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal30 Kompilasi Hukum
10 — 4
Perkawinan yang efektif berlakunya mulaibulan April tahun 1975;e Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untukkeperluan memenuhi persyaratan mengurus akte kelahiran dan pasport;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Pemohon I danPEMOHON II (Pemohon II) tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutanadanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
47 — 29
Terhadapputusan tersebut tidak dapat diajukan banding, oleh karena itu pendapat tersebutdiambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sehingga perkaraPengesahan Nikah tersebut tidak dapat diputus/dibatalkan oleh Majelis Hakim tingkatbanding;Menimbang, bahwa karena perkara tersebut tidak dapat dibanding makaMajelis Hakim tingkat banding menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa dalam pada itu dengan memperhatikan penjelasan Pasal43
10 — 0
Kartu Tanda Penduduk yang benar adalah PEMOHON II.Selanjutnya, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Banyuwangimenjatuhkan penetapan, bahwa nama Pemohon yang benar adalah namaPemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk( KTP ) dan nama Pemohon II yang benar adalah nama Pemohon Il yangtercantum dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon tersebut,menurut Majelis dapat dikualifikasikan sebagaiamana maksud ketentuan Pasal43
16 — 3
seolah benarbenar terjadiHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2019PA.Prob.Kaidah figqh kedua:woLbgasll sy.) .e8G LS :olobsJl OLLI .aS aguiullArtinya: Adanya faktor syubhah sudah cukup untuk menetapkan hukumdalam suatu ibadah sebagaimana ia sudah memadai untukmenghindan penjatuhan hukuman;Menimbang, bahwa penentuan nasab bagi anak yang lahir di luarperkawinan yang sah (perkawinan yang tidak sah atau nikah fasid) merupakanperluasan dari aturan mengenai status anak sah yang sebelumnya dalam Pasal43
) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Sebelum ketentuan tersebut dinyatakan conditionally unconstitutional(inkonstitusional bersyarat), anak yang yang memiliki hubungan keperdataan(hubungan nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya hanya anak yangdilahirkan dari perkawinan yang sah, selain dari itu anak tidak memilikihubungan keperdataan terhadap ayah biologisnya.Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal43
27 — 6
sebagai ayah biologis atas anak yang bernama Neiska AisyaSalsabila, lahir Magelang 12112008, dan Shafa Naura Azzahra,lahirWonosobo, 2542012 atas hubungan Pemohon dengan Pemohon Il;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan Pemohon sebagai bapak biologis atas anak yang bernama Neiska Aisya Salsabila,lahir Magelang 12112008, dan Shafa Naura Azzahra, lahir Wonosobo, 2542012 tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUUVIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, tentang Yudicial Review Pasal43
7 — 3
bulan April tahun 1975;e Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah iniadalah untuk keperluan memperjelas sahnya pernikahan tersebut dan untukmemenuhi persyaratan dalam pengurusan Akta Kelahiran Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara ParaPemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halanganperkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10Undangundang Nomor Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
75 — 22
KASIDJA I /suamiPemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutanadanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undangundang Nomor 1 Tahun1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal43 dan jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pulaperkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinyarukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam ; ~~~~77~777777777377777777777777Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan
18 — 6
Dalam hal ini, ukuran keabsahan suatu pernikahan bagiorang Islam menurut pasal 2 ayat 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, juncto pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu apabila pernikahan dilakukanmenurut hukum Islam;Menimbang, berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melangsungkanperkawinan harus ada calon suami, calon ister, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab sertaKabul;Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal43, dan pasal 44 Kompilasi
19 — 4
karenanya Pemohon diperkenankan untukmendaftarkan perihal kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon beralasan secara hukumsehingga dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makaPemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Mengingat, pasal 32 ayat 2 UndangUndang Nomor : 23 Tahun 2006, pasal43
30 — 13
Ek.UndangNomor1 Tahun1974jo.Pasal39, Pasal40, Pasal42, Pasal43 dan Pasal44KompilasiHukum Islam.NamundemikianpernikahanPemohonlidanPemohonllyangdilaksanakandiLahaddatuMalaysia, dan tidak pernah dicatatkandiKUA yang mewilayahitempat tinggal Pemohon dan Pemohon Ilsehinggatidakmempunyai buktisahtelahterjadinyapernikahan(aktanikah);Menimbang, bahwa fakta dipersidangan telah dinilaidandipertimbangkandan majelisbemendapat bahwapermohonan tersebutdidasarkanpadanilaikemaslahatan,tidak adamaksuduntukmenyelundupkanhukum
15 — 1
, dan Allah Maha luas pemberianNya dan MahaMengetahui;Demikian pula maksud kaidah fighiyah yang berbunyi:0 1 gy Oo ut OO O00Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa faktafakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuanhukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calonistrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal43
49 — 23
dimilikinya sedangakan pengertian melawan hukum dalam hukumpidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangandengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil ;Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalahperaturan dalam Undang Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sebagaimana pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untukkepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal43
19 — 1
Para Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir pada saat pernikahnya para Pemohon tersebut, dankedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak teroukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
74 — 4
Pemohon di persidanganmengetahui dan hadir serta menjadi saksi nikahnya para Pemohon tersebut,dan kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43
19 — 4
No. 0219/Pdt.P/2015 /PA.Srg.kedua saksi tersebut menegaskan bahwa antara Pemohon denganPemohon Il tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan,dan karena semenda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antaraPemohon dan Pemohon Il tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu perkawinan