Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha;Atau mohon putusan yang seadiladilnya et aequo et bonoMenimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama didasarkan padapertimbangan mengenai waktu tidak pidana /tempus delicti tersebut dilakukan.Dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tindak pidana dilakukan pada tanggal26 Juli 2016 tidak bersesuaian dengan dalil Penuntut Umum seperti terdapat dalampemeriksaan laboratorium kriminalistik No. LAB 2007/DTF/VIII/2015 tanggal 12Oktober 2015.

Tempus delicti seperti tersebut diatas diulang atau terdapat dalamHalaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 24/PID/2016/PT.TTEsurat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mengemukakan tindak pidana terjadipada tanggal 26 Juli 2016;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menguraikan waktu tindak pidanatempus delicti tanggal 26 Juli 2016 secara berulangulang, maka penyebutan waktutindak pidana itu sudah bersifat final sehingga apabila terdapat kekeliruan tidak dapatdikatakan sebagai kekhilafan atau salah ketik

semata;Menimbang, bahwa waktu tindak pidana /tempus delicti sebagaimana terdapatdalam surat dakwaan berbeda dengan waktu tindak pidana seperti disebutkan dalamBerita Acara Pemeriksaan Labororatorium Kriminalistik No.

l dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ;Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnyadi depan persidangan ;Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa Anton Siep adalah dijalan JBWenas Kompleks Pasar Jibama Wamena tepatnya didepan warungmilik saksi ;Bahwa benar tempus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa

pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan Terdakwa ;Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenarnyadi depan persidangan ;Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa Anton Siep adalah dijalan JBWenas Kompleks Pasar Jibama Wamena tepatnya didepan warungmilik saksi Jumrah ;Bahwa benar tempus

Bahwa saksi saat diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan ronal dan bersedia memberikan keterangan sebenarnyadi depan persidangar ;Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilaklikan oleh terdakwa Anton Siep adalah dijalan JBWenas KompleksPasar Jibama Wamena tepatnya didepan warungmilik saksi Jumrah ;Bahwa benar tempus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa Anton Siep adalah pada hariRabu tanggal 19

pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa diperkea di persidangan sehubungan dengan tindakmenghilangkan nyawa Orang lain Sdr Narius esema pada hari Rabutanggal 19 Juli tahun 2017 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di JB WenasKompleks Pasar Jibama Wamena tepatnya didepan warung milik saksiJumrah Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr NariusEsema yang dilakukan oleh terdakwa adalah dijalan JB Wenas KompleksPasar Jibama Wamena fepannya didepan warung milik saksi JumrahBahwa benar tempus

BWI YALIMOMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa benar locus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr Narius Esemayang dilakukan oleh terdakwa adalah dijalan JB Wenas Kompleks PasarJibama Wamena tepatnya didepan warung milik saksi JumrahEsema yang dilakukan ole2017 sekitar pukul 15.30 Wit Bahwa benar tempus delicti tindakan menghilangkan nyawa Sdr Nariusterdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 19 Juliee 10 dari 19 Putusan Nomor

menuntut pidana hapuskarena daluwarsa mengenai semua pelangaran dan kejahatan yang dilakukandengan percetakan sesudah satu tahun, sehingga terhadap tindak pidana yangdi dakwakan terhadap diri terdakwa, kKewenangan untuk menuntutnya telahhapus karena daluwarsa sebab tindak pidana yang didakwakan kepada diriterdakwa telah lewat satu tahun, hal ini terlihat jelas dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum tertanggal 7 Desember 2021 yang mana dalam dakwaantersebut Jaksa Penuntut Umum menguraikan mengenai tempus

pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapanbelas tahun, masingmasing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadisepertigaMenimbang, bahwa pada oprinsipnya Titik permulaan tenggangdaluwarsa penuntutan selalu dimulai pada keesokan harinya atau pada harisesudah tindak pidana itu dilakukan;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati uraiandakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum maka dalam uraiandakwaan Penuntut Umum tersebut terkait dengan waktu terjadinya tindakpidana (tempus

delicti), Penuntut Umum telah merumuskan waktu terjadinyatindak pidana (tempus delicti) dengan rumusan Bahwa awalnya pada hariJumat tanggal 07 Desember 2018 terdakwa selaku Saniri negeri Rumah Tigamenyampaikan informasi kepada para wartawan termasuk kepada SaksiWAHAB PACINA, S.Sos alias WAHAB yang merupakan wartawan pada mediaAmbon Ekspress, mengenai kebijakan Raja Negeri Rumah Tiga yaitu Saksikorban SILVIANA WATTIMENA tentang dana kompensasi penjualan tanahneger!

Rumah Tiga yang berada di dusun Wailela Pantai dengan tujuan agarinformasi tersebut dimuat oleh wartawan pada koran untuk diketahui ataudibaca oleh publik, bahwa atas informasi yang disampaikan oleh terdakwatersebut maka pada Senin tanggal 10 Desember 2018 koran Ambon Ekspresspada halaman 9 menerbitkan berita dengan judul Kebijakan Raja Rumah Tigadiprotes Saniri dst...Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebutdiatas secara jelas waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) terjadi

Jjelasmengungkapkan bagaimana cara tindak pidanadilakukan secara utuh.Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/73/K/AD/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang disusundengan dakwaan Alternatif komulatif, menurut MajelisHakim tidak memenuhi syarat sesuai dengan pasal 130ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 sepertiyang diuraikan diatas sebab dalam pasalpasal yangdidakwakan yaitu dakwaan Komulatif Kesatu pertama sajayang terdapat locus delicti dan tempus

delicti serta uraianHal 4 dari 6 hal Putusan Nomor 63K/PM.III12/ADNV/2021MenimbangMengingatMenetapkankejadian Terdakwa dalam melakukan tindak pidana secarajelas, cermat dan lengkap tentang tindak pidana, kapandan dimana dilakukan sedangkan dakwaan Komulatifkesatu dan komulatif kedua yang didakwakan oleh OditurMiliter tidak diuraikan secara jelas dan lengkap tentanglocus delicti dan tempus delicti serta uraian kejadianTerdakwa dalam melakukan tindak pidana, kapan dandimana dilakukan, seharusnya Oditur

membacamemori kasasi, nota pembelaan dan memori banding yang diajukanPemohon Kasasi.Bahwa sangat disesalkan dan disayangkan dalam putusan banding hanyamerupakan copy paste dari pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer 06 Banjarmasin Nomor 21K/PM.I06/AD/VI/2016 tanpa memberikanpertimbangkan terhadap memori banding yang diajukan oleh PemohonKasasi.Bahwa memperhatikan surat tuntutan Oditur Militer 06 Banjarmasin yangkemudian diambil oper oleh dua tingkatan putusan Hakim Judex Factiadalah sebagai berikut :Tempus

AKPL sebanyak + 2,5 ton.Berdasarkan tempus, J/ocus deliktie dan modus Pemohon Kasasiberdasarkan Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP Oditur Militer lO6 Banjarmasindalam membuat dakwaan harus berisi uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkanwaktu dan tempat tindak pidana dilakukan.Dalam hal ini Surat Tuntutan Oditur Militer I06 Banjarmasin dalamtuntutannya menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan oleh PemohonKasasi berada di lahan kebun kelapa sawit

Jelasjelas Pemohon Kasasi tidak pernah ke TKP artinya ada alibiPemohon Kasasi tidak berada di /Jokus dan tempus deliktie pada saatkejadian perkara pencurian artinya unsur pencurian tidak terbukti.Bahwa kalaupun quod non TKP (/okus dan tempus delektie) terjadi di lokasitanah milik Pemohon Kasasi : Tanah asal adalah milik IDRIS DOWELDLAMBUT yang saat ini dikuasai oleh ahli warisnya atas nama MORE AD.LAMBUT, DKK berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik TanahBerdasarkan Adat Nomor 12/KKMH/XI/1982, tanggal

Agro Karya Prima Lestari, kKeempat Pemohon Kasasi tidakpernah menyuruh atau memerintahkan kepada Saksi3 untuk melakukanpanen a quo di lahan kelapa sawit Blok E 10 Kuala Kuayan Estate PT.Agro Karya Prima Lestari, kelima berdasarkan tempus deliktie Selasatanggal 8 September 2015 sekira pukul 10.30 WIB, Pemohon Kasasimempunyai alibi tidak pernah berada a quo di lahan kelapa sawit Blok E 10Kuala Kuayan Estate PT.

memperhatikan dakwaan dan tuntutan a quo putusan dua tingkatperadilan Pemohon Kasasi sangat dipaksakan bertanggung jawab atasperbuatan yang tidak pernah dilakukan sebagaimana kriterium straafbaarfait atau perbuatan pidana hal mana tidak terbantahkan sengketa ranahhukum perdata causa hukum adalah Pasal 570 KUHPerdata juncto Pasal572 KUHPerdata sengketa hukum benda tanah yang beralih kepada PT.Agro Karya Prima Lestari sangat dipaksakan, sekali lagi amat sangatdipaksakan menjadi pidana pencurian a quo dengan tempus

IDEMSIDABALOK Nomor: 440.455/1001/VER/XII/2020 Puskesmas Ambarita.3) Dilinat dari Locus Delicti (Tempat Kejadian Pekara) dan Tempus Delicti(Waktu Kejadian Perkara :Bahwa dalam perkara Nomor: 64/pid.B/2021.PN/Blg perbuatan pidanaTerdakwa David Arisanadi Sidabalok Als David terjadi di depan rumahMangatur Sidabalok yang diuraikan pada berkas perkara bagianketerangan saksi yaitu Simon Sidabalok.Sedangkan dalam PerkaraNomor : 164/Pid.B/2021/PN.Blg Blg terjadi di depan rumah korban (IdemSidabalok) yang

diuraikan pada berkas perkara pada bagian keterangansaksi yaitu Idem Sidabalok.Bahwa Mengenai Tempus/ Waktu Kejadian Perkara, bahwa Tempus/ waktukejadian perkara No: 164/Pid.B/2021/PN.Blg yaitu pukul 21.40 WIBsedangkan dengan perkara No : 64/Pid.B/2021/PN.Blg yaitu sekitar jam21.30 WIB.Artinya Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidakdilakukan disaat yang bersamaan, melainkan dilakukan dalam lama waktuyang berbeda.Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid/2022/PT MDNBahwa perbuatan pidana yang

Begitu pula terhadap waktu (tempus delicti), dan tempat kejadian (locusdelicti) yang sama pula apabila salah satu unsur tidak dapat dipenuhi makatidak bisa dikatakan Nebis In Idem.Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samosirmemohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa danmengadili perkara ini pada tingkat Banding menolak permohonan banding dariTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan untuk memenuhi rasa keadilanmenerima kontra memori banding Jaksa Penuntut

betul tanah Abdul Muistetapi merupakan tanah yang dibeli oleh Abdul Muis semasa Abdul Muis belummenikah dan telah dihibahkan kepada Nurbaiti yang merupakan ibu kandungTerdakwa;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim meneliti danmempertimbangkan apakah dari faktafakta yang terungkap di atas Terdakwa dapatdinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan olehPenyidik atas kuasa Penuntut Umum, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkanmengenai waktu terjadinya tindak pidana (tempus

Bahwa setelahmembaca dengan seksama uraian singkat tindak pidana yang diuraikan oleh Penyidikatas Kuasa Penutut Umum tersebut, Hakim melihat terkait dengan waktu terjadinyatindak pidana (tempus delicti) yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, Penyidik atasKuasa Penuntut Umum bahwa di dalam uraian singkat tindak pidana tersebut telahmerumuskan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) dengan rumusan "padahari dan tanggal tidak ingat lagi dalam tahun 2016;Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (3) Peraturan

Jafri, sedangkan menurut Terdakwa tanah tersebut adalah tanahpusako tinggi dan istrinya yang bernama Jasniar;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Hakim meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta yang terungkap di atas Terdakwa dapat dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasaPenuntut Umum, Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan mengenai waktuterjadinya tindak pidana (tempus delicti) yang dirumuskan oleh Penyidik atas KuasaPenuntut

Bahwa setelah membaca dengan seksamauraian singkat tindak pidana yang diuraikan oleh Penyidik atas Kuasa Penutut Umumtersebut, Hakim melihat terkait dengan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) yangdidakwakan terhadap din Terdakwa tersebut, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum didalam uraian singkat tindak pidana tersebut telah merumuskan waktu terjadinya tindakpidana (tempus delicti) yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan rumusan "padasekitar bulan November 2017;Menimbang, bahwa Pasal 6

Sleman Yogyakartaatau ditempattempat lain yang termasuk di daerah hukumPengadilan Militer Il11 Yogyakarta.4) Dan fakta hukum dalam persidangan ditemukanbahwa tempus delicti dalam perkara ini diketahui tanggal 9September 2019 dan 18 Maret 2020, dan locus delictinyadi lokasi tanah, dusun Dewan, Desa Maguwoharjo, kec.Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Ini berartibahwa walaupun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwaadalah samasama penipuan, akan tetapi karena hal tersebutmerupakan 2 (dua) peristiwa yang berbeda berkaitan locusdelicti dan tempus delicti serta berkaitan dengan subyek/ orangyang membuat laporan dan yang dirugikan dan berkaitanHim. 47 dari 72 Him.

Tempus delicti pada bulan September 2019 atau,setiidaktidaknya suatu waktu tahun 2019.e. Subjek/orang yang dirugikan oleh perbuatan/ tindakpidana yang dilakukan Terdakwa adalah pelapor Sadr.Ignatius Slamet Santoso.C. Objek/kerugian yang ditimbulkan olehperbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwaadalah uang milik Sdr.

Yogyakarta dan tempus delicti pada tanggal 19 Maret2020 atau tanggal 1 April 2020, setiidaktidaknya padabulan Maret 2020 sampai bulan April 2020.b. Sedangkan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer II10 Yogyakarta Nomor: Sdak/24/VI/2021 tanggal 3 Juni2021, locus delicti di Dsn. Dewan Maguwoharjo Kec.Depok Kab. Sleman Prov.

Tempus delicti pada bulan September 2019atau, setiidaktidaknya suatu waktu tahun 2019.C. Subjek/orang yang dirugikan oleh perbuatan/tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalahpelapor Sdr. Ignatius Slamet Santoso.d. Objek/kerugian yang ditimbulkan olehperbuatan/tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa adalah uang milik Sdr.

Kalau menurut Penuntut Umum perkara A pada tahun 2002 bukantermasuk Nebis In Idem, dikarenakan A kembali melakukan pencurian dirumah Bnamun pada locus dan tempus berbeda dan obyek hukum yang berbeda.Jadi menurut Penuntut Umum yang dilakukan para terdakwa sepertiseseorang yang sedang berjalan tidak tahu didepan orang itu ada lubang lalu orangHal. 27 dari 40 hal. Put. No. 94/PID.B/2012/PTRtersebut terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang dalam.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yangsama pada locus dan tempus delicti yang sama danperbuatan (fiet) yang sama dengan yang telah diputus olehMajelis Hakim pada tingkat akhir yang telah berkekuatanhukum tetap (incraht) dan telah dieksekusi.Namum apabila kita cermati dan teliti perkara aquo yang sedang berjalanmerupakan perbuatan para Terdakwa yang menjual suatu lahan milik PT.Trisukses Jembartama kepada pihak lain untuk mengambil keuntungan dariperbuatan tersebut dilakukan berbeda

Trisukses Jembartama yang telahdisidangkan dan diputus sebelumnya, sehingga menurut hemat kamiPenuntut Umum perkara a quo yang sedang berjalan merupakan perkarabaru yang berbeda permasalahannya yaitu berdasarkan yaitu berdasarkanperbuatan para terdakwa (feit) yang berbeda pula berdasarkan locus delictidan tempus delicti yang berbeda sehingga tidak termasuk kedalam Nebis InIdem.Namun apabila Penuntut Umum dapat mengilustrasikan contoh perbuatanpara terdakwa dengan yang sangat mudah saja agar kita

Kalau menurut Penuntut Umum perkara A pada tahaun2002 bukan termasuk Nebis In Idem, dikarenakan A kembali melakukanpencurian dirumah B namun pada locus delicti dan tempus Delicti berbedadan obyek hukum yang berbeda.Jadi menurut Penuntut Umum yang dilakukan para terdakwa sepertiseseorang yang sedang berjalan tidak tahu didepan orang itu ada lubang laluorang tersebut terjatuh dan masuk ke dalam lubang yang dalam.

Trisukses Jembartama yang telah disidangkan dan diputus sebelumnyaartinya locus tempus serta obyek perkara yang sekarang berbeda denganlocus tempus serta obyek perkara yang telah diputus sebelumnya, olehkarena itu perkara ini tidak termasuk Nebis In Idem selain itu dakwaanJaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah memenuhi syarat formilmaupun materiil yang disyaratkan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP,sehingga tidak beralasan hukum meyatakan dakwaan Jaksa penuntutUmum Abscure Lebel (kabur) atau confuse

Majelis Hakim, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan TinggiManado, telah menggunakan keterangan saksisaksi yang diajukan olehPenuntut Umum untuk menghukum Pemohon Kasasi, padahal saksisaksi tersebut tidak berada di locus delictie pada tanggal 14 Mei 2013;Pada tempus di locus delictie adalah peristiwa perampokan, dimanaPemohon Kasasi adalah korban, kemudian telah dibuat Laporan Polisipada saat itu juga, dimana Pemohon Kasasi didampingi oleh atasanPemohon Kasasi yang juga merupakan salah satu saksi

Bahwa di locus delictie pada tempus delictie, yang saksisaksi tahuadalah peristiwa perampokan yang dialami oleh Pemohon Kasasi, itupunkarena Pemohon Kasasi yang memberitahukan kepada atasan PemohonKasasi pada PT. Hasjrat Abadi Sudirman, saksi VIKY BANGKANG, barukemudian menyebar informasi ke semua pegawai perusahaan;.

Bahwa peristiwa yang terjadi di locus pada tempus delictie adalahPemohon Kasasi dirampok dan pada saat itu juga telah dibuat LaporanPolisi Nomor Pol: STTLP/319.a/V/2013/SPKT tanggal 14 Mei pukul 14.00WITA;. Sejak dirampok, Pemohon Kasasi tidak lagi menguasai uang dan faktatersebut telah diselidiki oleh Penyidik;.

Hasjrat Abadi Sudirman pada tanggal 13 Mei 2013;e Tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 11.30 WITA, Pemohon Kasasidirampok pada waktu dan tempat sebagaimana yang dimaksudkan olehPenuntut Umum sebagai /ocus dan tempus delictie;e Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Pemohon Kasasi bersama denganatasan Pemohon Kasasi di perusahaan, VIKY BANGKANG dan NOVYKOBA, membuat Laporan Polisi Nomor Pol: STTLP/319.a/V/2013/SPKTdi Polda Sulawesi Utara, bukan Laporan Polisi Nomor 232/IV/2013/SULUT/SPKT tanggal 9 April 2013

BERDASARKAN POIN 1, Dalam alasan hukum yang menjadi dasarbanding terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya, kamiberpendapat alasan tersebut tidak benar, karena terhadap keterangansaksi telah diperiksa secara adil dan sistematis sebagimana aturanyang ada, jadi terkait argumen terdakwa melalui penasihat hukumterdakwa terait dengan adanya ketidaksesuaian antara keterangansaksi dengan faktafakta hukum yeng disimpulkan majelis hakim haltersebut sangatlah tidak benar;Tidak jelas mengenai tempus

delicti (waktu terjadinya tindak pidana),bahwa menurut pendapat kami penasehat hukum terdakwa seolahingin menggiring opini bahwa dalam surat dakwaan yang telahpenuntut umum ajukan dalam perkara ini adalah penuh keraguraguanmengenai penerapan tempus delicti?

akan tetapi Kami penuntutumum sesungguhnya tidak ingin terjebak dengan logika penasehathukum terdakwa karena pada prinsipnya baik tempus delicti telahtergambar jelas dalam surat dakwaan dan terakaitperbedaan waktuHal. 19 dari 29 Putusan No.489/PID/2018/PT MKSantara tahun 2013 sampai dengan 2016 adalah awal mula terjadiperselisinan antara terdakwa dan saksi DEWI SARTIKAMALA, SPdyang puncaknya adalah pada saat bulan juni tahun 2016 sampaidengan bulan Februari 2018, sehingga Penasehat hukum terdakwatelah

salah menilai perbedaan dakwaan masingmasing mengenaitempus delicti padahal yang sesungguhnya dalam surat dakwaantelah jelas dicantumkan dalam dakwaan tersebut tempus delicti nya,Sehingga tidak ada sama sekali keraguraguan kami dalammenentukan tempus delicti dalam surat dakwaanBERDASARKAN POIN 2, Dalam alasan hukum yang menjadi dasarbanding terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya, kamiberpendapat alasan tersebut tidak benar karena berdasarkan uaraiandari penasihat hukum mengenai keterangan

Purwosari, KabupatenPasuruan, padahal mengenai permasalahan /ocus dan tempus tersebut sudahdipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela pada hari Kamis tanggal 24September 2020;Menimbang, bahwa mengenai permasalahan /Jocus dan tempus dalamputusan sela perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaiberikut di bawah ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat DakwaanPenuntut Umum telah menyebut identitas Terdakwa secara lengkap yaituberupa nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan serta pendidikan Terdakwa,dan telah pula menyebutkan baik tempat maupun waktu (/ocus dan tempus)tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalamDakwaan Tunggal Penuntut Umum telah disebutkan Bahwa ia TerdakwaMAKHRUS ALI Bin) ABDUR ROCHIM bersamasama dengan saksiMUHAMMAD ROIS MUJAHIDIN Alias ROIS Alias KACONK Alias GIMO AliasBAJOL Bin SANDANG (Penuntutan dalam perkara lain), BAHUL (DPO), FUADI(DPO), BOGEL

YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya pembahasanpermasalahan dan penerapan KUHAP, edisi kedua, Penerbit Sinar GrafikaJakarta tahun 2007, cetakan kesembilan halaman 131, menyatakan bahwatingkat kesulitan penyebutan waktu dan tempat secara persis dan akurattersebut berada dalam kualitas yang bersifat "impossibilitas (impossibility),dimana jika penyebutan /ocus delictie dan tempus delictie mesti persis danakurat, sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara tunggal danpasti, penegakan hukum melalui

peradilan pidana (criminal justice system) akanlumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntutpertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang mereka lakukan;Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi akibat dimaksud, dalamdoktrin dan praktek Pengadilan telah melenturkan (to flex) ataumengembangkan (to growth), penyebutan secara alternatif mengenai waktudan tempat tindak pidana dilakukan biasanya dilukiskan dengan kalimat yangdalam perkara ini untuk tempus delictie disebutkan ...atau

setidaktidaknyapada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan .... dan untuk tempat(locus delictie) disebutkan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangil yangberwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, yang terpenting dalamhal ini tidak merugikan kepentingan Terdakwa untuk membela diri atas suratdakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian berdasarkanpertimbangan tersebut mengenai locus dan tempus yang dipermasalahkan

Bahwa benar dalam UndangUndang Peradilan Anak ada masatransisi bagi pemberlakuan peradilan tapi bukan menyangkuttransisi aturan perbuatan pidananya ; Menurut ketentuan UndangUndang Perlindungan Anak danUndangUndang Pengadilan Anak apabila korbannya adalahanakanak mutlak digunakan ketentuan UndangUndang No.23Tahun 2002, sedangkan apabila pelakunya anakanakdigunakan UndangUndang No. 3 Tahun 1997 sebagai acuandalam proses pemeriksaan maupun standar pemidanaannya ; Keberatan kasasi huruf b~ tentang tempus

dankewenangan/lingkup UndangUndang No. 23 tahun 2002, tidakdapat dibenarkan, karena isi keberatan kurang lebih samadengan huruf a ; Bahwa tempus delik yang dijadikan materi keberatan kasasiTerdakwa, bukan pengertian tempus delik dalam permasalahanadanya transisi materi UndangUndang No. 23 tahun 2002sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yangdapat berakibat pada pilihan UndangUndang, tempus deliksebagaimana dimaksud Terdakwa hanya persoalan usiapelaporan deliknya saja.

PidanaNomor 215/Pid.B/2020/PN Skt.keberatan Kami, yaitu sebagai berikut:EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN RELATIF PENGADILANBahwa sebagaimana yang diketahui yaitu di dalam surat dakwaan, selain harus menguraikan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, Jaksa Penuntut Umum juga harus mencantumkan waktu terjadinya tindak pidana (tempus delicti) dan tempat terjadinya tindak pidana (locus delicti), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang menyatakan

memenuhi syarat formil yang berkisarpada identitas terdakwa yang dimuat secara lengkap hal ini dikandungmaksud agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan ituadalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain, Suratdakwaan diberi tanggal dan harus ditandatangani oleh Penuntut Umumdan Pasal 143 ayat (2) huruf b yang menyangkut materi perkara yangdidakwakan kepada terdakwa, yang meliputi uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus

demikian untuklebin menambah jelas kewenangan mengadili berada di wilayah hukumPengadilan Surakarta.Bahwa demikian kepastian hukum dalam hal kewenangan relativemengadili telan nyata, kami uraikan dalam surat dakwaan dengandicantumkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP.Dengan demikian telah terpenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b yangmenyangkut materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yangmeliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus

demikian untuk lebihmenambah jelas kewenangan mengadili berada di wilayah hukumPengadilan Surakarta;Bahwa demikian kepastian hukum dalam hal kewenangan relativemengadili telah nyata, kami uraikan dalam surat dakwaan dengandicantumkannya Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;;Dengan demikian telah terpenuhi Pasal 143 ayat (2) huruf b yangmenyangkut materi perkara yang didakwakan kepada terdakwa, yangmeliputi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakpidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus

Bahwa ketentuanpasal 143 ayat (2) huruf b ini dalam teori disebut sebagai syarat materiil yangharus dipenuhi suatu surat dakwaan;Menimbang, bahwa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan artinya bahwa surat dakwaan harus memuatdengan lengkap unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, harus diperincidengan jelas bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana, juga menyebutkandengan terang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (tempus delicti danlocus delicti);Menimbang

Hal ini bisa dibaca dan dipahami daribunyi ketentuan pasal tersebut sob : "Musyawarah tersebut pada ayat (3)harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbuktidalam pemeriksaan di sidang ;Jadi amanat yang dikandung dalam ketentuan tersebut di atas yaitu MajelisHakim pun dalam memeriksa dan mengadili perkara harus memperhatikanruang lingkup perbuatan yang didakwakan sebagaimana ditentukan dalamsurat dakwaan termasuk mengenai waktu perbuatan (tempus delicti) yangdidakwakan.

Mengenai tempus delicti tersebut bisa dilihat dalam ketentuanpasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang menentukan isi dari surat dakwaansbb: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan ;Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatandengan tempus delicti antara bulan Juli 2007 s/d Desember 2007. namunternyata Majelis Hakim di dalam putusannya telah mengambilpertimbangan atas faktafakta

No. 2164 K/Pid.Sus/201038Bahwa pemeriksaan lapangan yang dimaksud oleh Hakim dilakukan padatanggal 16 Oktober 2009 sebagaimana putusan Hakim hal. 18Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2009 MajelisHakim bersama Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan lapanganatas barangbarang yang terdapat dalam spek ;Bahwa ternyata Majelis Hakim telah mengambil keputusan hanya atasdasar pemeriksaan di lapangan dengan mengabaikan tempus delicti yangdidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu antara

Demikian pula keterangan Jimy R Patrassebagai pihak pembuat katinting menjelaskan bahwa bahanbahan untukmembuat katinting baru diserahkan kepadanya bulan Februari 2008 (lihatputusan halaman 33) ;Jadi kalau Majelis Hakim memperhatikan tempus delicti perbuatan yangdidakwakan (sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b) makaapa yang dilakukan oleh Terdakwa pasca tempus delicti seharusnya tidakdijadikan dasar dalam mengambil putusan bebas murni atas diri Terdakwa.Dengan demikian maka Hakim dalam

putusannya telah menyalahiketentuan yang digariskan oleh ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yangmengamanatkan agar musyawarah dalam rangka pengambilan keputusanharus didasarkan atas surat dakwaan, yang tempus delictinya adalah bulanJuli 2007 s/d Desember 2007 ;Bahwa sekiranya Hakim hendak mempertimbangkan keberadaan barangatas dasar hasil pemeriksaan lapangan tanggal 16 Oktober 2009 yangpembelian barangnya baru selesai dilaksanakan pada bulan Juli 2008dalam perkara ini, maka hal tersebut tidaklah

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak cermat dan teliti dalam mempertimbangkan tempus delicti Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi(hal 18) menyatakan :Hal.7 dari 12 hal. Put.

Negeri Kotabumi (hal 1617) menyatakan pada pokoknya Terdakwa menyangkal telah melakukanperkosaan terhadap saksi korban Rosdiana dan hanya masalah menagihhutang saja, setelah saksi koroban menyerahkan hutang sebesar Rp. 50.000,lalu saksi korban pulang;Atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tersebutdisesuaikan dengan fakta hukum keterangan saksi, Majelis Hakim PengadilanNegeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus bebas Terdakwa tidak teliti dancermat dengan tidak mempertimbangkan tempus

bukan pukul 09.00 Wib; Bahwa ada sisa wakitu selama 15 menit dengan posisi berdua antaraTerdakwa dengan saksi korban Rosdiana di warung, tentu saja Terdakwadapat melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas akibat Majelis HakimPengadilan Negeri Kotabumi dalam Memeriksa dan memutus perkara tidakmempertimbangkan persesuaian antara alat bukti keterangan saksisaksi danalat bukti surat sebagai petunjuk dan tidak cermat dan teliti dalammempertimbangkan tempus

Mengenai Surat Dakwaan kabur atau tidak jelas (Obscuur libel) tentangwaktu ;Bahwa, sebagaimana diuraikan tentang waktu/tempus tampak sekalioleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kesatu sama sekali tidakdisebutkan secara jelas mengenai waktu kejadian adanya kejahatan yangdilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanya disebutkan ......... pada harihariyang sudah tidak diingat lagi secara pasti pada pertengahan tahun 2006Sampai awal tahun 2008 atau setidaktidaknya antara waktu antara tahun2006 sampai

tahun 2008........ "3Bahwa, ketentuan dalam hukum pidana untuk menetapkan seseorangdinyatakan sebagai subyek hukum yang bersalah telah melakukan suatutindak pidana, tentunya harus dipastikan terlebih dahulu adanya perbuatanhukum itu sendiri disamping mengenai waktu (tempus delictie) yangterjadi dalam peristiwa pidana yang menyertainya dan jika kejadian suatutindak pidana mengenai waktu/tempus delictie sudah tidak dapatdipastikan secara pasti dan terang, maka Surat Dakwaan yang didakwakankepadaTerdakwa

Hal ini menurut hematkami selaku Kuasa dan Penasihat Hukum bahwasannya Jaksa PenuntutUmum adalah raguragu dalam menentukan, menetapkan dan memutuskanterjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut,padahal jelas dalam hukum pidana harus ada suatu kepastian dalam waktu/tempus dan tempat/locus kejadian perkara, bukan didasarkan pada suatuasumsi atau prediksi saja dari suatu perbuatan pidana tersebut menurutwaktu/tempus dan tempat/locus dilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa, demikian pula

Bahwa Keberatan (Eksepsi) Saudara penasehat mengenai SuratDakwaan Kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) tentang waktu (tempus)kejadian peristiwa tindak pidana, yang dilakukan oleh Terdakwa H. ACHIYATANWAR adalah tidak tepat. Bahwa saudara penasehat hukum Terdakwa telahkeliru didalam menafsirkan mengenai pengertian waktu ( tempus ) yangtelah disebutkan dengan jelas bahwa perbuatan tindak pidana yangdilakukan Terdakwa H.

Bahwa disini Pemohon Kasasi akan membahas masalah Tempus DelictiSurat Dakwaan.Bahwa dalam surat dakwaan telah ditetapkan tempus delictinya daritanggal 13 Juli 2009 sampai dengan awal Agustus 2009.Bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan NegeriPadang telah mempertimbangkan pula sebagai bahan pertimbanganhukumnya kuitansikuitansi yang berada di luar tempus delicti yaitusebagai berikut :Hal. 13 dari 19 hal. Put.

Padang halaman 48 menyebutkan sebagai berikut:Menimbang berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam unsur obyektif tersebutdi atas dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, karena dariuang dan barang yang diterima Terdakwa dari Yulia Gusti Rp.81.850.000, dari Frida Yoma Rp. 50.300.000, dan dari Geno Yoma Rp.103.395.000, adalah termasuk uang atau barang dengan kuitansitanggal 10 Juli 2009 dan 13 Agustus 2009, sedangkan surat dakwaanmenetapkan tempus

Bahwa surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum mengandungketidakpastian hukum alias direkayasa dalam hal tempus delictinya karenapada tanggal 5 September 2009 saya tidak pernah bermain catur dengansaudara Paulus dan Pak Eka.

Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengandung ketidakpastianhukum alias direkayasa dalam hal tempus delictinya ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi atau keberatan dari Terdakwa Majelisakan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi/keberatan terhadap suratdakwaan diatur dalam pasal 143 dan pasal 156 KUHAP;Menimbang, bahwa pasal 156 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan, bahwaPengadilan tidak berwenang