Ditemukan 862 data
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARTUA PANDAPOTAN
47 — 26
Keterangan Para Saksi ini tidak pernahditerangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihat secarasubstansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan,kata per kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satudengan yang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanyapenggandaaan' kalimat serta penyamaan kalimat danketerangan yang dipaksakan, agar terlihat keterangan ParaSaksi berkesesuaian antara satu dengan lainnya.2.
15 — 7
Hal itu bertentangan dengan ketentuan yangberlaku mengingat hukum acara peradilan agama islam secarajelas mengatur penyamaan pada petitum perkara perceraianyaitu perceraian haruslah diputus dengan adanya penjatuhantala atau pemberian ijin penjatuhan tala sehingga jelas adaketidaksamaan antara posita dan petitum dalam gugatanPenggugat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana YurisprudensiTetap MA RI dalam Putusan MARI No. 67 k/Sip/1975 tgl 13Mei 1975,
Pembanding/Penggugat II : FIDELIS SORU Diwakili Oleh : YOHANES DAHAYU JUANG
Pembanding/Penggugat III : BERNADETA DEKRIT DAHAT Diwakili Oleh : YOHANES DAHAYU JUANG
Pembanding/Penggugat IV : MARIA GORETI SANG Diwakili Oleh : YOHANES DAHAYU JUANG
Terbanding/Tergugat I : KANISIUS LANDANG
Terbanding/Tergugat II : ADRIANUS NANGGAL
Terbanding/Tergugat III : MAGDALENA MAHUS
Terbanding/Tergugat IV : WIHELMINA LAMUR
Terbanding/Tergugat V : FHILIPUS AGOT
Terbanding/Tergugat VI : SILFESTER JEBARUK
Terbanding/Tergugat VII : STANISLAUS SAMA
Terbanding/Tergugat VIII : OVANTINUS SAMA
149 — 49
Tidak ada istilan Tanah Ligub atas Tanah Lingko.Petitum Gugatan A Quo amar poin 2, sifatnya bukan alternatiftetapi penyamaan konsep asal usul Tanah Objek Sengketasebagai Tanah Ligub dan Tanah Lingko, sehingga Gugatan AQuo menjadi tidak jelas atau Kabur.2) Gugatan A Quo Para Penggugat telah Eror In Personaa.
168 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemberian kesempatan ekslusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usahayang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;Bahwa terhadap unsur persekongkolan tesebut, Pemohon tidak pernahsama sekali melakukan kerjasama baik secara terangterangan ataupunsecara diamdiam melakukan penyamaan dokumen sebelum diserahkandan melakukan persaingan semu dengan pihak lain dalammemenangkan tender;Bahwa Pemohon tidak dapat mempengaruhi pihak penyelenggaratender
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
140 — 52
terdakwa bersama samadengan saksi Abdul Haris selaku PPTK, saksi Herizal dan saksi JokoSuyono selaku Pejabat PPTK dan Pejabat pengadaan, saksi YossianYacob selaku PPTK dan saksi Khairul Rizal selaku pejabat pengadaan.Bahwa terdakwa selaku KPA bersama sama dengan saksi Abdul Haris,saksi Yossian Yacob, saksi Joko Suyono dan saksi Herizal masing masing selaku PPTK memerintahkan beberapa staf honorer di bidangSarana dan Prasarana Olahraga untuk mempersiapkan Surat PerintahKerja/ SPK dan untuk melakukan penyamaan
No. 19 /PID.SUS.TPK/2019/PT.PBRPPTK memerintahkan beberapa staf honorer dibidang Sarana dan PrasaranaOlahraga untuk mempersiapkan dokumen Surat Perintah Kerja/ SPK danmelakukan penyamaan harga satuan, termasuk diantaranya komponen,koefisien, dan harga satuan dasar agar berkoordinasi kepada PejabatPengadaan serta melakukan koordinasi dengan sesama tenaga honorer untukmenyamakan analisis harga satuan tersebut.
216 — 55
Bahwa terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungansesuai UndangUndang No. 4 Tahun 1996 dengan parate eksekusi Pasal 224HIR / 258 Rbg adalah keliru sama sekali.
81 — 31
Kompilasi Hukum Islam, maka jikaApabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyaanak, ayah, ibu, janda atau duda;Bahwa mengenai bagian masingmasing ahli waris, berdasarkan ketentuanfaraidh (hukum waris Islam) dan ketentuan Pasal 174 ayat (2) tersebut diatasBahwa selanjutnya akan ditentukan bagian masinmasing ahli warismenurut ketentuan (penghitungan) dalam matriks berikut ini dari 2 bagiansisa tirkah harta bersama rumah dan penjualan mobil Rp. 60.000.000,00: Ahli waris Bagian waris Penyamaan
103 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyamaan persepsi mengenai hak ulayat.2. Kriteria dan penentuan masih adanya hak ulayat dan hakhakyang serupa dari masyarakat hukum adat.3. Kewenangan masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnya.Bahwa Maria S.W. Sumardjono, kebijakan pertanahan, antararegulasi dan implementasi, (Jakarta: Buku Kompas, 2005), hal. 68dinyatakan masih adanya hak ulayat masyarakat hukum adat disuatu daerah hanya dapat diketahui dan dipastikan dari:1.
CHRISTOFEL H. MALLAKA, SH
Terdakwa:
MELINDA SUMARGO alias ME
417 — 410
.% Bahwa Ahli menerangkan katakata yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran nama baik adalah katakata atau kalimat yangdiucapkan atau ditulis yang ditujukan kepada seseorang atau kelompokorang, yang mengandung kriteria makna: menjelekjelekkan, mengatakansesuatu yang tidak ada buktinya, memfitnah, memaki, menggunakankatakata yang tidak pantas/jorok, menyebutkan kata dengan makna alatvital. menggunakan kata kata penyamaan seseorang dengan namanama binatang, menyamakan seseorang dengan pelakupelaku
YAYASAN PENOLONG KEMATIAN EKA PRALAYA
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Banyumas CQ Kecamatan Lumbir CQ Pemerintah Desa Parungkamal
170 — 20
Satuan bahu banyakdigunakan untuk areal pertanian (Sawah atau ladang) dan telah disepakatisejak zaman Hindia Belanda menurut cu/tuurstelsel, 1 bouw adalah 7096,5meter persegi (Sumber https://id.m.wikipedia.org);Berdasarkan hal tersebut di atas maka penyamaan ukuran 1 (satu) baukuna sama dengan 1 (satu) hektar untuk ukuran saat ini tidak tepatmengingat ukuran 1 (satu) hektar adalah 10.000 meter persegi;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 5yang antara lain menyatakan Ribut
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Dedi Azwar Anas Harahap
114 — 41
Keterangan Para Saksi ini tidak pernahditerangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihat secaraHalaman 43 dari 60 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2021/PT MDNsubstansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan, kataper kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satu denganyang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanyapenggandaaan kalimat serta penyamaan kalimat dan keteranganyang dipaksakan, agar terlihat keterangan Para Saksiberkesesuaian antara satu dengan lainnya..
2528 — 5009 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selain itu adanya penyamaan semua orang melakukankejahatan karena norma hukum administrasi adalah tidak tepat.Dalam perspektif hukum pidana, pencabutan orang melakukanpelanggaran hukum pidana harus dengan putusan, tidak bolehdengan norma;18.Bahwa seseorang dihukum tentunya harus melalui proses yang adildan prosedural. Sistem hukum pidana kita menutut seseorang hanyaHalaman 17 dari 73 halaman Put. No. 46 P/HUM/2018dapat dihukum jika putusan telah berkekuatan hukum tetap.
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI
Terbanding/Tergugat : Negara Repubik Indonesia cq Presiden RI cq Menteri Dalam Negeri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Walikota Batam
Terbanding/Tergugat : Negara Republik Indonesia cq.Presiden RI cq.Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepri cq. Ketua DPRD Kota Batam
58 — 36
Halmana Guru PNS yang berada di bawah Kementerian PendidikanNasional Republik Indonesia sistem tunjangan dan atau penghasilannyadiotonomisasi ke Pemerintah Daerah sedangkan Guru PNS yang beradadi bawah Kementerian Agama Republik Indonesia tetap tersentralisasi,sehingga penyamaan dan atau pemerataan tunjangan dan ataupenghasilan bagi Guru PNS yang berada di bawah Kementerian AgamaRepublik Indonesia dengan Guru PNS yang berada di bawahKementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia oleh PemerintahDaerah
181 — 103
Halmana Guru PNS yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Nasional39,40.29Republik Indonesia sistem tunjangan dan atau penghasilannya diotonomisasi kePemerintah Daerah sedangkan Guru PNS yang berada di bawah KementerianAgama Republik Indonesia tetap tersentralisasi, sehingga penyamaan dan ataupemerataan tunjangan dan atau penghasilan bagi Guru PNS yang berada di bawahKementerian Agama Republik Indonesia dengan Guru PNS yang berada di bawahKementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia oleh
ANDI VICKARIAZ TABRIAH, SH.
Terdakwa:
BASRI BIN ABDULLAH.
126 — 39
Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanMenteri Pertanian Republik indonesia Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi :Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.Bahwa 10 (Ssepuluh) Kelompok Tani yang dikumpulkan oleh
Hal tersebut melanggar Pasal 22 PeraturanHalaman 23 Putusan No.23/Pid.Sus TPK/2021/Pn.MksMenteri Pertanian Republik indonesia Nomor 51/PERMENTAN/RC.110/12/2018Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Penyaluran Bantaun PemerintahLingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 yang berbunyi :Sosialisasi Bantuan Pemerintah ditujukan kepada calon penerima BantuanPemerintah dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen,transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah.Bahwa
76 — 23
Bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor :05/Permentarn/OT.140/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Terdakwa ADE AZIZ SUJADI dan saksiSAEPUDIN berkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhandalam rangka :1. penyamaan persepsi,2. membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas,Hal
KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Pedoman Teknis Pengelolaan ProduksiUbi Kayu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun2013 tertanggal Januari 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UbiKayu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013tertanggal Februari 2013, Terdakwa ADE AZIZ SUJADI dan saksi SAEPUDINberkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhan dalam rangka :1. penyamaan
1.RYANDO W. TUWAIDAN
2.FRANSISCA PATRICIA POLUAN
Terdakwa:
1.DIKSON TADETE
2.THIMOTIUS ANDERSON LIMBE Alias ASO
151 — 95
Majelis Hakim meyakini bahwa penebalan terhadapangka 6 tersebut dilakukan untuk menutupi angka 0 yang sebelumnya tertulisguna penyamaan data pengukuran ukuran tanah pada bagian baratsebagaimana yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu 26 (duapuluh enam) meter;Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN ArmMenimbang, bahwa meskipun demikian, setelah mencermati Sertifikat HakMilik Nomor 00181 atas nama HOMPRIT DEREK, Majelis Hakim sama sekalitidak menemukan informasi perihal ukuran
NURUL FRANSISCA DAMAYANTI, SH.
Terdakwa:
NORA LAKSSONO Binti GO SEK LAK Als NORA
280 — 68
Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN SmnBahwa saksi tanggal dan tahunnya lupa, waktunya tetapi terjadipenandatanganan akta perikatan jual beli, akta kuasa dan akta kuasamenjual;Bahwa justru itu pada saat permohonan IPT saksi masukkan ke kantorSatu Atap dikembalikan karena kekurangan surat kuasa itu sehinggadengan pertimbangan saksi bahwa jual beli ini lunas dan saksi tidakmerugikan hakhak penjual maka saksi menyamakan tanda tangan;Bahwa saksi tidak lapor kepada Notaris Tri Agus, saksi lakukan sendiri;Bahwa penyamaan
Tetapi jika penghadapnya tidak mempunyai legal standing dantibatiba menguruskan sesuatu yang bukan miliknya berarti tidakprocedural dan jika itu terjadi dan Notaris sudah menerima danmemproses dan dia sudah mengerti jika yang mengerjakan tidakHalaman 170 dari 280 Putusan Nomor 62/Pid.B/2020/PN Smnmempunyai legal standing untuk urusannya misalnya IPT itu artinyaprosedur berikutnya adalah jika ada penyamaan maka sudahmengandung unsur pemalsuan;Bahwa pada Pasal 55 prinsipnya, jika temanya pada tindak
Sehingga serangkaian kelakuanpemalsuan tersebut yang melibatkan 2 orang lebih berarti hubunganketurut sertaan;Bahwa jika tidak punya legal standing dan melibatkan 2 orang atau lebihyang terlibat itu berarti turut serta dan jika ada kesengajaan yang berartikesamaan niat;Bahwa ahli tidak tahu, tahunya hanya dokumen pendukung karena yangahli terangkan adalah mengenai penyamaan tanda tangan yang dalamteori tidak ada penyamaan tanda tangan itu yang ada tanda tanganpalsu;Bahwa disampaikan sebagai prolognya
Membayaratau menyerahkan dokumen tidak perlu meminta kepada orang lain.Tetapi kalau yang datang orang lain da nada penyamaan tanda tangan ituberarti kamuflase dari pemalsuan tanda tangan. Sehingga Notaris tidakbisa berbuat apaapa jika tidak ada penghadap.
1.TOPAN SURYANA OTONG S
2.SAADI ARSA
Tergugat:
1.SUPRIADI BIN NIING
2.NURHANI BIN NIING
3.NURHATI BIN NIING
4.SUHANDA BIN NIING
5.SAMI BIN MAAH
6.NISAN BIN MAAH
7.NIIH BIN MAAH
8.Kepala Desa Sukmajaya
9.Dra.NURHAYATI,MSI
10.BADAN KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN KABUPATEN BOGOR
58 — 43
Dengandemikian apabila dinubungkan dengan surat ketetapan yang dikelurkan olehPengadilan Agama Jakarta Selatan jelasjelas namanya adalah OTONGBIN IRAN dan tidak diketemukan nama dengan sebutan ENTONG, dengandemikian alasan penyamaan nama ini sangat mengadaada dan tidakdibenarkan secara hukum6. Bahwa pada poin 7,8,9 adalah mengenai tanah yang diperjual belikanoleh Penggugat kepada Penggugat II adalah menjadi tanggung jawabPenggugat terhadap Penggugat II.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : WITNO SUWITO
57 — 35
Keterangan Para Saksi ini tidak pernahditerangkan di dalam persidangan, bahkan jika dilihat secarasubstansi redaksi yang dituangkan di dalam salinan putusan,kata per kata dan kalimat per kalimat antara saksi yang satudengan yang lainnya sama persis, dapat disimpulkan ini hanyapenggandaaan' kalimat serta penyamaan kalimat danketerangan yang dipaksakan, agar terlihat keterangan ParaSaksi berkesesuaian antara satu dengan lainnya.2.