Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat stat saat surat stabat sutaat start satat strat staaf
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
208 — 338
  • Bahwa Surat Bukti Kepemilikan tanah a quodikukuhkan lagi oleh Himpunan kepemilikantanah dari Demang Tjibinong ke KecamatanTjimanggis yaitu termasuk kepemilikan tanahatas nama Raden Harsa Sastra Nagaratercatat di dalam Staat Behoorende by briefvan den Resident van Batavia ddo 13Desember 1919 No. 29084/12 Erfgenaam Rd.Harsa Sastra Nagara Eigendom Kroon DomeinVerklaring adat recht Eigendom Persil 5134.Tanggal 20718 Block 52 Padoerenan, Blok62 Lewinanggung Kampong Tapos, Blok 53Padorenan Krangan, Blok
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-09-2014 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 309 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 September 2014 — dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph
99 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadjon,membedakan 2 (dua) macam kebebasan pemerintahan (vrij bestuur) yaitubeleidvrijheid (kebebasan kebijaksanaan) dan beoordelijngsvrijheid(kebebasan penilaian);Bahwa kebebasan kebijaksanaan (beleidvrijheid) diuraikan bahwa :Er us beleidsvrijheid (ook wel discretionare bevoegdheid m enge zin) indieneen wettelijke rtgeling een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheidverleent, terwijl het aan het orgaan vrij staat van het gebruik van diebevoegdheid af te zien, ook al zijn de voorwaarden voor rechtmatigeuitoerening
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-09-2010 — Upload : 29-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2352 K/Pdt/2009
Tanggal 1 September 2010 — H. MOHAMMAD RAIS BIN LIKAM ,dkk ; AHLI WARIS Almarhum DJIUN BIN RIKET,dkk
286 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pembelian tanah dengan cara pembelian secara di bawahtangan merupakan caracara pembelian yang diakui dalam hukumadat, dimana pengakuan atas eksistensi sistem hukum adat diaturdalam Pasal 131 IS (Inlands Staat Regeling, S 1925447) sebagailandasan politik hukum, sehingga sejak zaman penjajahanIndonesia menganut sekaligus sistem hukum adat yang miripdengan common law system dengan statute law system ;Kebijaksanaan politik hukum tersebut, masih tetap dipertahankanPasal 23 ayat (1) UndangUndang
Pengadilan PN GARUT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2012 — Putus : 07-11-2012 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN GARUT Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.Grt
Tanggal 7 Nopember 2012 — - NY. ODAH Lawan - H. AEP ZAENUDIN
94 — 4
  • Lalu tergugatmenjawab: ARI UJANG, KAPAN ANU JADI MASALAH TEHPERSIL 15.D.1Il TEH ANU DIAKU KU UJANG PERSIL 2.D.IIP.1.1034Pada Hari Ahad, tergugat lupa tanggal, mengundang saudaraSaman untuk hadir dilapangan sambil membawa data yang iamiliki (AJB/Peta) untuk samasama dibuktikan dilapangantentang persil 2.D.IIl dengan membuka peta Desa GunungMasigit Staat blaats 1937.
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 453 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I GEDE NGURAH WIDARTA TERGUGAT - JRO NGENTEG - WAYAN WIDI - NENGAH MERDANA
139 — 69
  • pada waktu itu Tanah Negara adalah tanahmilik Negara (Raja/Ratu) diterapkan di Indonesia melalui produk hukum dalamHalaman 68 dari 100 Putusan Nomor 453/Pdt.G/2016/PN.Sgr.peraturan agrarisch besluit yang diundangkan dalam lembaran NegaraStaatblad no. 118 tahun 1870 ( S. 1870118).Bahwa dalam pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van de tweede enderde bepaling der voormelde wet blijft het beginsel gehandhaafd, dat allegrond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bevezen, domeinvan de Staat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2017 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 102/Pdt.G/2017/PN Yyk
Tanggal 19 Juli 2018 — Penggugat: 1.SUWARSI 2.EKO WIJANARKO 3.DM. ENDAH PRIHATINI 4.HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI E 5.NUGROHO BUDIYANTO 6.RANGGA EKO SAPUTRO 7.DIAH PUTRI ANGGRAINI 8.IDA AYUNINGTYAS Tergugat: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X Turut Tergugat: Direksi PT.Angkasa Pura I
288 — 358
  • Golongan (bangsa) Pribumi.Dalam pemberian hak alas tanah, untuk bangsa Eropa dan TimurAsing diberikan hak Eigendom (hukum pertanahan Barat),sedangkan untuk bangsa pribumi diterapbkan hak adat (hukumpertanahan adat) (Indische Staat Regeling pas 51)Maka, perlu' dipertanyakan mengapa Moersoedarinah yangmerupakan putri dari ISKS Hamengku Buwono VII dan isteri dariSIKS Pakubuwono X dinyatakan diberi hak alas Eigendom yangseharsnya diberlakukan untuk warganegara / bangsa Barat danTimur Asing.Bahwa pada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2170 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Maret 2016 — BAMBANG SUYENDRO, Anak Almarhum GaMoy, dk. vs GOENANTO TANOERAHARDJO
51 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia adalah negara hukum, dan bukan negarayang berdasarkan atas kekuasaan belaka (machts staat);Setiap orang berhak mempunyai hak milik, dan milik tersebut tidak boleh diambil alihsecara sewenangwenang (Pasal 28 H ayat 2 UUD 1945); Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasarapapun berlhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifatdiskriminatif (Pasal 28i ayat 2 UUD 1945); Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secaramelawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 19 Nopember 2014 — 1. RUSMA.AT, DKK VS PT.GLOBALINDO AGUNG LESTARI
133 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Globalindo Agung Lestari,harus tunduk dan taat kepada Undangundang yang berlaku di Negara RepublikIndonesia termasuk UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 TentangPenyelesaian Hubungan Industrial;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhakprivat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karenanya Para
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-08-2017 — Upload : 17-04-2018
Putusan PN SINGARAJA Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — - Putu Ridharta Kayua - Made Rai - Bendesa - Sempidi
97 — 45
  • doktrin land tenure.Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu Tanah Negara adalah tanahmilik Negara (Raja/Ratu) diterapkan di Indonesia melalui produk hukum dalamperaturan agrarisch besluit yang diundangkan dalam lembaran NegaraStaatblad no. 118 tahun 1870 ( S. 1870118).Bahwa dalam pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van de tweede enderde bepaling der voormelde wet blijft het beginsel gehandhaafd, dat allegrond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domeinvan de Staat
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-02-2015 — Putus : 30-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2015 — -MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA -PT. BUMI MEKAR HIJAU
1815 — 752
  • strict liabillity dalam suatu gugatan denganperbuatan melawan hukum, menurut ahli Strict liability dari isitilanhnyasaja itu punyanya anglosaxon/common law, sedangkan kita continentallaw/civil law, jadi sistemnya saja tidak kena;Bahwa karena kita sudah mengadopsi di dalam UndangundangLingkungan Hidup tapi undangundang itu harus dilihat kKeatas apakahmelanggar asas atau tidak apakah melanggar sistem atau tidak , apakahmelanggar teori atau tidak, terutama apakah melanggar filsafat hukumdalam hal ini staat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1106/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
161 — 528
  • maupunhanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau yangberkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolaholah berasaldari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut (Het valselijkopmaken kan betrekking hebben zowel op de ondertekening als op deninhoud van het geschrift en allereerst daarin bestaan, dal het geschrifthetzij geheel, hetzij allen wat betreft ondertekening of indoud valselijkwordt woorgesteld als ofkomstig van dengene, wiens naam onder hetgeschrift vermeld staat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
89 — 52
  • Bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka PARA PENGGUGATjuga berhak atas dilaksanakannya prinsip negara hukum (recht staat),terutama oleh state aparatus tak terkecuali oleh TERGUGAT.Pasal1 ayat (8) UUD 1945, menyebutkan:Negara Indonesia adalah negara hukum.Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan:Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukumdan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahanitu dengan tidak ada kecualinya.Pasal 28D ayat(1) UUD 1945, menyebutkan:Setiap orang berhak
    Oleh karena itu, sikap tertutup dancenderung sewenangwenang yang ditunjukkan TERGUGATtelah membuka mata PARA PENGGUGAT untuk mengajukangugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakartasebagai benteng terakhir para pencari keadilan, untukmenunjukkan kepada TERGUGAT bahwa negara ini masihnegara hukum (recht staat) dan bukan negara kekuasaan (machtstaat).Sebagai ahli waris pensiunan PNS PARA PENGGUGAT hanyadapat mengelus dada dan menyesalkan bahwa di era reformasimental dan di era pelayanan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-08-2013 — Putus : 07-08-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 49-K/PMT-II/AD/VIII/2013
Tanggal 7 Agustus 2014 — Kolonel Cpm ERLING RIYADI, S.Ip., SH.
237 — 713
  • mempergunakan alatalat bukti yang sah menurut Undangundang.Azas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri Materielewaarheid (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh van37bemmelen dalam bukunya yang berjudul Leerboek van het ned.Starfprocesrecht, 6 e herziene druk halaman 95 yaitu : Terwile van het onderzoek naar matterieele waarheid geldt bij ons hetbeginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot hetvonnis, retchtstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en datverdachte in staat
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
187 — 128
  • kerugian disebabkan oleh perbuatanyang salah, tetapi menurut perkembangannya pada abad 19, kataperbuatan melawan hukum meluas, bukan saja yang ditentukan olehwet (undangundang), tetapi juga ditentukan oleh ketidakpatuhan,ketidakcermata, ketidakhatihatian subjek hukum melakukan perbuatanitu, bertentangan dengan hakhak subjektif pribadi dan hak subjektiforang lain;Bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh subjek hukum, subjekhukum itu meliputi person daad (perorangan), recht person (badanusaha), staat
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 23-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 295/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
EDY BOENTORO
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS HARUM HARAPAN KITA SEMARANG
2.PO SOEN KOK
3.SOEBIYANTO PUTRO, SH
4.ELLY NINANINGSIH, SH
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG atau ATR
324 — 161
  • Pasal ini berbunyi Bagi para pihak yangberkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagiOrangorang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu aktaotentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apayang termuat di dalamnya (Eene authentieke acte leverttussen partijen en derzelver erfgenamen of rechtverkrijgendeneen volledig bewijs op van hetgeen daarin vermeld staat);16) Bahwa Prof. Dr. Eddy. O.S. Hiarij, S.H., M.H.
    Pasal ini berbunyi Bagipara pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupunbagi orangorang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu aktaotentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yangtermuat di dalamnya (Eene authentieke acte levert tussen partijenen derzelver erfgenamen of rechtverkrijgenden een volledig bewijsop van hetgeen daarin vermeld staat);14. Bahwa Prof. Dr. Eddy. O.S. Hiarij, S.H., M.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
87 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3520 K/Pdt/2015Besluit 1932 Nomor 23 (Bijblad 12746), tanggal 8 Januari 1932 (Peraturantentang pengambilan tanah untuk keperluan Pemerintah);Pengaturan Onteigening dalam Staat Blaad 1846 Nomor 6 juncto Staat Blad1920 Nomor 574 yang kemudian ditambah dan diubah dengan Staad Blad1947 Nomor 96 yang dikenal dengan Onteigening Ordonantie;(Eman Ramelan, Hukum Pengadaan Tanah Bagi pembangunan UntukKepentingan Umum di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya,2014, Hal. 26);17) Bahwa, dalam bukunya
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-08-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 400 / Pdt.G / 2016 / PN.Sgr.
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - Drs. NYOMAN SWIDNYANA TERGUGAT - I NYOMAN KOTOL - WAYAN LEMES - NENGAH RINGIN - I WAYAN SEDANG - MADE SARI - NENGAH TURIG - I NENGAH YASA - I MADE PASEK
160 — 59
  • doktrin /and tenure.Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu Tanah Negara adalah tanahmilik Negara (Raja/Ratu) diterapkan di Indonesia melalui produk hukum dalamperaturan agrarisch besluit yang diundangkan dalam lembaran NegaraStaatblad no. 118 tahun 1870 ( S. 1870118).Bahwa dalam pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van de tweede enderde bepaling der voormelde vet blijft het beginsel gehandhaafd, dat allegrond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bevezen, domeinvan de Staat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 13-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Maradong James Reinhard Siahaan
Terbanding/Tergugat I : Dame Pandiangan, SH
Terbanding/Tergugat II : Istri dan anak anak atau Ahli waris dari Almarhum Abdul Pardosi yakni Liseria Br Pasaribu.dkk
Terbanding/Tergugat IV : Liseria Br Pasaribu
Terbanding/Tergugat V : Mangara Pardosi
Terbanding/Tergugat VI : Dameria Pardosi
Terbanding/Tergugat VII : Roma Pardosi
Terbanding/Tergugat VIII : Murni Pardosi
Terbanding/Tergugat IX : Tulus Pardosi
Terbanding/Tergugat X : III. Lurah Kelurahan BP Nauli Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar
65 — 51
  • Nauli Kecamatan SiantarMarihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesiaselaku Pejabat Umum dan Pemerintahan (public en bestuur amtenaar ) danatau Pejabat Administrasi Negara ( Staat Administratief ambtenaar ),sehingga Gugatan Pembatalan atas pembuatan dan penerbitan SuratKeterangan Nomor : 521.51 / 135 / BPNVII/ 2001, tanggal 4 Juli 2001atas nama ABDUL PARDOSI tersebut harus ditujukan kepada Negara atauPemerintah Negara Republik Indonesia c.g. Pemerintah Kelurahan BP.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 24-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 132/Pid/2022/PT MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
73 — 48
  • Nauli Kecamatan SiantarMarihat Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesiaselaku Pejabat Umum dan Pemerintahan (public en bestuur amtenaar ) danatau Pejabat Administrasi Negara ( Staat Administratief ambtenaar ),sehingga Gugatan Pembatalan atas pembuatan dan penerbitan SuratKeterangan Nomor : 521.51 / 135 / BPNVII/ 2001, tanggal 4 Juli 2001atas nama ABDUL PARDOSI tersebut harus ditujukan kepada Negara atauPemerintah Negara Republik Indonesia c.g. Pemerintah Kelurahan BP.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 59/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
JASON SURJANA TANUWIDJAJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
1.PT. Muliasentosa Dinamika
2.Ahli Waris Tan Kwan Seng (Beaty Suria, dkk)
273 — 1073
  • Pol:LP/84/III/2005/ SIAGAII, tanggal 21 Maret 2005 (sesuaidengan fhoto copynya) ;Fhotocopy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta BaratNo. 666/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR, tanggal 04 Juni 2006(Sesuai Salinan) ;Fhotocopy Reportorium John Leonard WoworuntuReportorium ini berisi 298 (dua ratus sembilan puluh delapan)halaman yang berdasarkan Pasal 45 dari Peraturan JabatanNotaris di Indonesia (Staat Blad 1860 Nomor 3), dipegangoleh John Leonard Woworuntu, S.H., Notaris di Jakarta(Sesuai dengan fhoto copynya