Ditemukan 1044 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tapi tapa tape tanpa tata tapo taid
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 22-01-2025 — Putus : 13-02-2025 — Upload : 13-02-2025
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID.SUS-TPK/2025/PT SMR
Tanggal 13 Februari 2025 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH
23 — 11
  • Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
24. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Juli 2012 — SARNO ABDUL RAHMAN Bin TARMUDI
105 — 7
  • PPU sebagai pusat agribisnis,kemudian karena programnya baik maka disetujui;Bahwa personil yang duduk dalam panitia anggaranpemerintah pada tahun 2008 adalah Sesuai dengan SuratKeputusan Bupati PPU Nomor : 903.05/019/KEU/I/2008,tanggal 2 Januari 2008 tentang pembentukan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kab. PPU (yang ditandatangani oleh Plt. Bupati H. IHWAN DATU ADAM,SE.)yang menjadi panitia anggaran yaitu :1. Penanggung jawab adalah Bupati PPU.2.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 03-07-2012 — Upload : 27-09-2012
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 3 Juli 2012 — ISKANDAR Bin SARTALIP
114 — 74
  • pemerintah danDPRD Pemkab PPU untuk memberikan bantuankepada desa di Desa Sepaku secara langsung untukpengadaan kelapa sawit sebagai upaya percepatanprogram Pemda PPU yang ingin menjadikan Kab.PPU sebagai pusat agribisnis, kemudian karenaprogramnya baik maka disetujui;125e Bahwa personil yang duduk dalam panitiaanggaran pemerintah pada tahun 2008 adalahSesuai dengan Surat Keputusan Bupati PPUNomor : 903.05/019/KEU/I/2008, tanggal 2Januari 2008 tentang pembentukan tim anggaranPemerintah Daerah (TAPD
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-10-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2015/PT PBR
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pembanding/Terdakwa : YUSRIZAL ANDAYANI.
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
248 — 203
  • Listrik Tenaga Uap (PLTU)2x35 MW di Kawasan Industri Desa Buruk Bakul Kecamatan BukitBatu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratusmilyar rupiah);e Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah); Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepadaSekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat olehASMARAN HASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-08-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 5 Desember 2017 — Drs. BENEDIKTUS BAPA SINUNG
154 — 56
  • No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 292berjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya.Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan pembayaran
    (Pengawas 10 Ha) Termin D 28.261 .305LS/1.15.01.01.2016Jumlah49.195.605 20.585.395 Bahwa sesuai Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang perubahan keduaatas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, Untuk pekerjaan utama yang ada addendumnya,addendum tersebut tidak boleh melampaui tanggal 31 Desember tahunberjalan namun bila ada kegiatan yang belum selesai pada tahun berjalanmaka SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melaluiTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
    No: 31/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 320 SKPD harus mengajukan Permohonan Kegiatan Lanjutan melalui TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukanverifikasi untukkemudian pada tahun anggaran berikutnya dapat digunakan dana SiLPATahun sebelumnya yang ada di Kas Daerah, dengan cara Tim TAPDmengesahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) hanyauntuk 1 kali ke tahun berikutnya ; Bahwa Addendum kontrak hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 15-12-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg
Tanggal 9 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA, SH., MH
Terdakwa:
IRWAN, S.Ag Bin MUCHTAR
156 — 25
  • Tpgseharusnya penerima bansos melaporkan pertanggungjawabnya kepadaTAPD, dalam hal ini ketua tim TAPD adalah secretariat daerah; Bahwa terhadap pelaksanaan pembangununan rumah yang tidak selesaiini saksi pernah melakukan teguran lisan kepada Terdakwa; Bahwa seingat saksi dalam perencanaanya sebelum saya di bidang sosialsudah direncanakan dan saksi tidak ingat kapan perencanaan tersebut; Bahwa ya, saksi pernah membahas bantuan dengan PT. Timah mengenaijumlah yang akan disubsidi oleh PT. Timah.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 30 Mei 2017 — RUDY ENGGANO KENANG
150 — 35
  • yang mengatakan bahwa harga tanah tidak sesuai .Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membuat dan mengusulkan namanama anggota Panitia Pengadaaan Tanah sebagaimana yang tertuangdidalam SK Walikota No. 484 Tahun 2008 tanggal 5 Agustus 2008adalah SKPD, BPKKD selaku pemilik kegiatandan yang menentukanlokasi untuk pembangunan perumahan PNS adalah SKPD pemilikkegiatan;Bahwa sepengetahuan Saksi, mekanisme pengajuan pengadaan tanahadalah SKPD yang merencanakan kegiatan mengajukan perencanaankegiatan kepada TAPD
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-09-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1563 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 7 September 2015 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
234 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • APBD;b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barangdaerah;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahanAPBD;d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaan APBD;e. tugastugas Pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabatpengawas keuangan daerah; danf. penyusunan laporan keuangan daerah dalam Rangkapertanggungjawaban pelaksananaan APBD;Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) Sekretarias Daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 25-07-2024 — Putus : 14-11-2024 — Upload : 10-12-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg
Tanggal 14 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD RIFANIANSYAH, S.H.
Terdakwa:
ABDUL GANI ATAN LEMAN Bin ATAN LEMAN (Alm)
111 — 67
  • 2022;
  • 1 (buah) asli Buku catatan tulis tangan warna merah jambu bertuliskan Rhinos;
  • 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;
  • 1 (satu) bundle asli Proposal Dana Hibah KONI Kabupaten Lingga Tahun 2022 dengan nomor : 12/KONI-LINGGA/VI/2021 tanggal 26 Juni 2021;
  • 2 (dua) lembar hasil scan Surat Pengusulan Balanja Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA 2022 dengan Nomor : 017/TAPD
    partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
  • 1 (satu) bundel asli Surat Pesanan Nomor : 06/SP-PPBJ/LS/PORPROV/DISDIKPORA- PORA/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022 pekerjaan belanja sewa mobilitas darat pelaksanaan PORPROV sub kegiatan partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan;
  • 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Permohonan perihal dana Hibah oleh Koni untuk anggaran Tahun 2021;
  • 2 (dua) lembar fotocopy Surat Sekretariat Daerah Lingga Nomor : 017/TAPD
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 25 April 2019 — - MAHSAR TORADA,S.E.,S.H.,M.H.,
129 — 19
  • BKD/2012 tanggal 16 April 2012,Kwitansi Nomor : 703 / SPP LS/BKD/2012 tanggal 31 Mei 2012,Kwitansi Nomor : 1066/ SPP LS/BKD/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Bahwa pada tahun 2012 BNNP Gorontalo pernah mendapatkan bantuan danaHibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sekitar Rp 2.000.000.000 (Dua Miliayar).Adapun kronologis penerimaannya adalah sbb :a.Pada sekitar bulan Januari 2012 Kepala BNNP Gorontalo mengajukan Proposaldana hibah BNN yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontaloselaku TAPD
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2012 — Putus : 14-03-2013 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 73/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 14 Maret 2013 — - M.SYAWALUDDIN, SE. MAP
122 — 20
  • Menyampaikan laporan keuangan kepada TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) melalui Karo Keuangan.SK pengangkatan saksi sebagai Kabag Akutansi pada BiroKeuangan Setda Prov Sumut Nomornya saksi lupa namun sayadilantik pada tanggal 30 September 2009.Bahwa Struktur Organisasi Biro Keuangan TA 2009 adalah :1. Bagian Perbendaharaan ( J.E. LUMBANGAOL ) terdiri dari : Subbag Tata Usaha. Subbag Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung' danPembiayaan. Subbag Perbendaharaan Belanja Langsung.2.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 23/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 26 Nopember 2015 — -ARI SURYANTO, SP Bin PAIMO HADI WIYOTO;
120 — 70
  • PBRselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lalu hal tersebutdisetujui oleh Sekda Bengkalis;Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati BengkalisHERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modal sebesarRp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar rupiah) untuk kegiatan yang telahdisepakati tersebut, kemudian dimasukkan kedalam KUAPPAS untukdibahas dan disetujui masuk dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun 2012 Kabupaten Bengkalis dengan nomor DPA PPKD:1.20.1.20.03.00.000.6.2
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 03-03-2021 — Putus : 23-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto
Tanggal 23 Juli 2021 — Penuntut Umum:
RAHMAD ABDUL, SH
Terdakwa:
DJON KASIM
184 — 39
  • Untuk penyusuna RKA dudukbersama dengan semua bidang di BLUSPAM Kabupaten Gorontalo Utarauntuk merencanakan program kegiatan dan anggaran selanjutnya kitamengajukan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk ditindak lanjuti di pembahasananggaran di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya apabila disetujulmaka keluar DPA melalui DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara lalu masihmenunggu persetujuan tim anggaran pemerintah daerah TAPD lalu diserahkanHalaman 56 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Gtoke BLUSPAM
Pengadilan PT KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-10-2024 — Putus : 14-11-2024 — Upload : 14-11-2024
Putusan PT KENDARI Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT KDI
Tanggal 14 Nopember 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : RIDWAN, S.H., M.H
Terbanding/Terdakwa : JAMALUDDIN, S.Sos Alias JAMAL Bin FARUKI
118 — 129
  • Pemborosan;
  • 1 (satu) bundel FC Risalah rapat (komisi II) tentang kegiatan RKA APBD perubahan kabupaten kolaka utara tahun anggaran 2020 atas nama Mustamrin Saleh, SP. 31 agustus 2020;
  • 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran tentang persetujuan pekerjaan multiyear untuk pekerjaan pematangan dan penyiapan lahan/ lokasi Bandar udara kolaka utara tahun 2020-2021 atas nama Buhari, S.kel, M.Si. 10 agustus 2020;
  • 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD
    M.Si. 19 Okt 2020;
  • 1 (satu) bundel FC risalah rapat badan anggaran TAPD dan tim banggar DPRD kab. Kolaka utara tentang penambahan masa pembayaran pinjaman daerah kab. Kolaka utara pada BPD daerah sultra atas nama Buhari, S.kel. M.Si. 23 0kt 2020;
  • 1 (satu) bundel FC putusan gubernur sultra nomor : 446 tahun 2019 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kab.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 22-01-2025 — Putus : 13-02-2025 — Upload : 13-02-2025
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2025/PT SMR
Tanggal 13 Februari 2025 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : RUSLAN HAMZAH, S.Pd.
13 — 10
  • Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
24) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
25) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
1147 — 1571
  • RBA yang telah mendapatkan persetujuan dari Direkturdisampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melalui Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) untukdilakukan penelaahan sebagai bahan penyusunan APBD..
    Setelah Rancangan APBD disahkan menjadi APBD, RBAdisesuaikan dengan hasil penelaahan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD).m.RBA hasil penyesuain kemudian disampaikan kepada PPKDuntuk mendapatkan pengesahan menjadi RBA definitif.Subbagian Perencanaan menggandakan, mendistribusikan RBAdi masingmasing bidang/bagian dan melaporkan kepada DewanPengawas.Bahwa setahu saksi insentif manajerial diambilkan di dalam mataanggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai BLUD untukinsentif dan tunjangan tahun Anggaran
    Tugassaksi adalah mengakomodir seluruh kegiatan yang ada di masingmasing Komisi antara lain A (Pemerintahan dan perijinan), Komisi B(Keuangan dan Pendapatan), Komisi C (Fisik/Sarpras), Komisi D(kesra).Hal. 352 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiBahwa pengajuan anggaran dibahas oleh tim TAPD berdasarkanpengajuan dari masingmasing instansi kemudian pembahasan danpenentuan di Banggar sedangkan pembahasan untuk masingmasing kegiatan yang diajukan dilaksanakan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 15-08-2024 — Putus : 02-01-2025 — Upload : 08-01-2025
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 2 Januari 2025 — Penuntut Umum:
AGUS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
SURYA ATMAJA Bin HASRINSYAH
53 — 61
  • Kutai Barat tanggal 02 Desember 2008;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.180/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.050/K.1374/ 2021 tanggal 02 November 2021 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Peraturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1147 K/PID.SUS/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — La Musi Didi
1000 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
  • Menindaklanjuti arahan tersebut Jannes JohanKarubaba memerintahkan Yulian Maga untuk memasukkanpekerjaan DED Sungai Memberamo dalam Daftar PelaksanaanAnggaran (DPA)tahun 2009 dan Jannes Johan Karubaba jugaberkoordinasi dengan Bappeda serta Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), sehingga akhirnya dianggarkan sebesarRp18.000.000.000,00(delapan belas miliar rupiah).Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JannesJohan Karubaba bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTASungai Mamberamo dapat
    No. 1147 K/Pid.Sus/2016memasukkan pekerjaan DED Sungai Memberamo dalam DaftarPelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009 dan Jannes JohanKarubaba juga berkoordinasi dengan Bappeda serta Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD), sehingga akhirnya dianggarkan sebesarRp18.000.000.000,00(delapan belas miliar rupiah).Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JannesJohan Karubaba bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTASungai Mamberamo dapat dilaksanakan, dan disepakati pekerjaantersebut akan dilaksanakan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
179 — 146
  • mengetahuikegiatan swakelola adalah Dinas yang bersifat Teknis;Bahwa sebelum menjadi Plt Sekda, saksi menjabat sebagai KadisKoperindag;Halaman 67 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2018/PN.BGLBahwa saksi tidak mengetahui terkait Penunjukan Langsung di DinasPUPR ada kontribusi uang yang diberikan rekanan kepada SUHADI;Bahwa sebagai Plt Sekda, saksi tidak dilibatkan dalam rapat koordinasidengan kepala Dinas;Bahwa saksi sebagai Plt Sekda selalu dilibatkan dalam membahasrancangan APBD karena saksi sebagai Ketua TAPD
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 14-11-2019 — Putus : 13-02-2020 — Upload : 19-03-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tjk
Tanggal 13 Februari 2020 — Penuntut Umum:
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
ZULYADI,SE,MBA bin alm A.SORI
113 — 45
  • B.193/16/SK/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan TAPD TA 2015
  • undangan Rapat Evaluasi Raperda dan Raperbup APBD TA 2015
  • Ranbup APBD Perubahan TA 2015
  • Perda No.7 tahun 2015 tentang APBD Perubahan 2015
  • Perbup No. 27 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan 2015
  • Daftar Usulan Kegiatan DAK Sub Bidang Jalan TA 2015
  • SK Pengangkatan Eko Agust Priyono sebagai Kasie Perencanaan Program Dinas PU
  • EE dan dokumen pendukung