Ditemukan 1030 data
Terbanding/Jaksa Penuntut : SYAHRON HASIBUAN, SH
189 — 157
Listrik Tenaga Uap (PLTU)2x35 MW di Kawasan Industri Desa Buruk Bakul Kecamatan BukitBatu Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratusmilyar rupiah);e Pembangunan Proyek PLTG 1x35 MW dan PLTU 1x15 MW di DesaBalai Pungut Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis senilai Rp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah); Selanjutnya JONDI INDRA BUSTIAN melaporkan kepadaSekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bengkalis yang dijabat olehASMARAN HASAN (alm) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
119 — 19
BKD/2012 tanggal 16 April 2012,Kwitansi Nomor : 703 / SPP LS/BKD/2012 tanggal 31 Mei 2012,Kwitansi Nomor : 1066/ SPP LS/BKD/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Bahwa pada tahun 2012 BNNP Gorontalo pernah mendapatkan bantuan danaHibah dari Pemerintah Provinsi Gorontalo sekitar Rp 2.000.000.000 (Dua Miliayar).Adapun kronologis penerimaannya adalah sbb :a.Pada sekitar bulan Januari 2012 Kepala BNNP Gorontalo mengajukan Proposaldana hibah BNN yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontaloselaku TAPD
RAHMAD ABDUL, SH
Terdakwa:
DJON KASIM
164 — 39
Untuk penyusuna RKA dudukbersama dengan semua bidang di BLUSPAM Kabupaten Gorontalo Utarauntuk merencanakan program kegiatan dan anggaran selanjutnya kitamengajukan ke Dinas Pekerjaan Umum untuk ditindak lanjuti di pembahasananggaran di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara selanjutnya apabila disetujulmaka keluar DPA melalui DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara lalu masihmenunggu persetujuan tim anggaran pemerintah daerah TAPD lalu diserahkanHalaman 56 dari 154 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Gtoke BLUSPAM
104 — 55
PBRselaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lalu hal tersebutdisetujui oleh Sekda Bengkalis;Bahwa YUSRIZAL ANDAYANI melaporkan kepada Bupati BengkalisHERLIYAN SALEH tentang permohonan tambahan setoran modal sebesarRp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar rupiah) untuk kegiatan yang telahdisepakati tersebut, kemudian dimasukkan kedalam KUAPPAS untukdibahas dan disetujui masuk dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun 2012 Kabupaten Bengkalis dengan nomor DPA PPKD:1.20.1.20.03.00.000.6.2
943 — 602 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
Menindaklanjuti arahan tersebut Jannes JohanKarubaba memerintahkan Yulian Maga untuk memasukkanpekerjaan DED Sungai Memberamo dalam Daftar PelaksanaanAnggaran (DPA)tahun 2009 dan Jannes Johan Karubaba jugaberkoordinasi dengan Bappeda serta Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD), sehingga akhirnya dianggarkan sebesarRp18.000.000.000,00(delapan belas miliar rupiah).Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JannesJohan Karubaba bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTASungai Mamberamo dapat
No. 1147 K/Pid.Sus/2016memasukkan pekerjaan DED Sungai Memberamo dalam DaftarPelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009 dan Jannes JohanKarubaba juga berkoordinasi dengan Bappeda serta Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD), sehingga akhirnya dianggarkan sebesarRp18.000.000.000,00(delapan belas miliar rupiah).Terdakwa pada bulan Mei 2009 memperoleh informasi dari JannesJohan Karubaba bahwa pekerjaan perencanaan teknis DED PLTASungai Mamberamo dapat dilaksanakan, dan disepakati pekerjaantersebut akan dilaksanakan
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
163 — 120
mengetahuikegiatan swakelola adalah Dinas yang bersifat Teknis;Bahwa sebelum menjadi Plt Sekda, saksi menjabat sebagai KadisKoperindag;Halaman 67 dari 190 Putusan Nomor 90/Pid.SusTPK/2018/PN.BGLBahwa saksi tidak mengetahui terkait Penunjukan Langsung di DinasPUPR ada kontribusi uang yang diberikan rekanan kepada SUHADI;Bahwa sebagai Plt Sekda, saksi tidak dilibatkan dalam rapat koordinasidengan kepala Dinas;Bahwa saksi sebagai Plt Sekda selalu dilibatkan dalam membahasrancangan APBD karena saksi sebagai Ketua TAPD
94 — 39
Setelah dilakukanpembahasan di TAPD dimasukkan dalamKUA ( kebijakan umum anggaran ) dan PPASuntuk dibahasan di DPR dengan badanAnggaran. Setelah KUA PPAS disetujuikemudian dilakukan pembahasan di komisikomisi dan untuk Badan Kesbangpol LinmasKab.
112 — 20
Menyampaikan laporan keuangan kepada TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) melalui Karo Keuangan.SK pengangkatan saksi sebagai Kabag Akutansi pada BiroKeuangan Setda Prov Sumut Nomornya saksi lupa namun sayadilantik pada tanggal 30 September 2009.Bahwa Struktur Organisasi Biro Keuangan TA 2009 adalah :1. Bagian Perbendaharaan ( J.E. LUMBANGAOL ) terdiri dari : Subbag Tata Usaha. Subbag Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung' danPembiayaan. Subbag Perbendaharaan Belanja Langsung.2.
Sri Aprilinda Dani, S.H.
Terdakwa:
ZULYADI,SE,MBA bin alm A.SORI
102 — 36
B.193/16/SK/2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Pembentukan TAPD TA 2015
- undangan Rapat Evaluasi Raperda dan Raperbup APBD TA 2015
- Ranbup APBD Perubahan TA 2015
- Perda No.7 tahun 2015 tentang APBD Perubahan 2015
- Perbup No. 27 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Perubahan 2015
- Daftar Usulan Kegiatan DAK Sub Bidang Jalan TA 2015
- SK Pengangkatan Eko Agust Priyono sebagai Kasie Perencanaan Program Dinas PU
- EE dan dokumen pendukung
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
120 — 56
sesuai dengan suratKeputusan Bupati Jembrana nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal 29Desember 2016 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama eselonIl b di Lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana selain saksi menjabatsebagai Kepala BAPPEDA LITBANG saksi juga menjabat sebagai wakil ketua Tim Anggrana Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sesuai denganSurat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 1/BPKAD/2017 tertanggal 3 Januari2017.Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Tim Anggaran Pemerintah Daerah( TAPD
1001 — 1571
RBA yang telah mendapatkan persetujuan dari Direkturdisampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)melalui Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) untukdilakukan penelaahan sebagai bahan penyusunan APBD..
Setelah Rancangan APBD disahkan menjadi APBD, RBAdisesuaikan dengan hasil penelaahan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD).m.RBA hasil penyesuain kemudian disampaikan kepada PPKDuntuk mendapatkan pengesahan menjadi RBA definitif.Subbagian Perencanaan menggandakan, mendistribusikan RBAdi masingmasing bidang/bagian dan melaporkan kepada DewanPengawas.Bahwa setahu saksi insentif manajerial diambilkan di dalam mataanggaran Belanja Langsung pada Belanja Pegawai BLUD untukinsentif dan tunjangan tahun Anggaran
Tugassaksi adalah mengakomodir seluruh kegiatan yang ada di masingmasing Komisi antara lain A (Pemerintahan dan perijinan), Komisi B(Keuangan dan Pendapatan), Komisi C (Fisik/Sarpras), Komisi D(kesra).Hal. 352 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana KorupsiBahwa pengajuan anggaran dibahas oleh tim TAPD berdasarkanpengajuan dari masingmasing instansi kemudian pembahasan danpenentuan di Banggar sedangkan pembahasan untuk masingmasing kegiatan yang diajukan dilaksanakan
76 — 13
dari Pemerintah Kota Tanjung Balai, dimana usulantersebut merupakan program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinasPU (Pekerjaan Umum) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan UmumKota Tanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentuk RKAPutusan No.12/Pid.Sus.K/2014/PN.MdnTanggal 19 Juni 2014Halaman 178 dari 415 halaman(Rencana Kerja Anggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda PemkoTanjung Balai, selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebutdibahas oleh team anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
M.Abbas ke Teluk Ketapang) Kec.Tanjung Balai selatan kota Tanjung Balai adalah program dariPemerintah Kota Tanjung Balai, dimana usulan tersebut merupakanprogram SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dinas PU (PekerjaanUmum) dan terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum KotaTanjung Balai menyusun /menyampaikan dalam bentuk RKA (RencanaKerja Anggaran) pada akhir tahun 2011 ke Bappeda Pemko TanjungBalai, selanjutnya RKA (Rencana Kerja Anggaran) tersebut dibahas olehteam anggaran Pemerintah Daerah (TAPD
117 — 20
teknisperencanaan program dan anggaran daerah yang diselenggrakan oleh Badan Pendidikandan Pelatihan Departemen Dalam Negeri tahun 2002, Pendidikan dan Pelatihanpenyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bupati/Walikota tahun 2002 zxcvbn,Bimbingan tehnis sistem Akutansi Keuangan Daerah tahun 2003, Pendidikan danPelatihan Penatausahaan Keuangan SKPD tahun 2007;Bahwa pertama RKA disusun oleh Dinas terkait, diasistensi, lalu dikompilasi dalamRAPBD, lalu dibahas di DPRD antara lain anggaran pemerintah daerah (TAPD
1.Siswhandono
2.Ahmad Hidayat Nurdin
Terdakwa:
1.FAHRURROZI
2.ARRAKHMAT EKA PUTRA
3.WIWID ISWHARA
4.ZAINUL ARFAN
135 — 16
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.
-
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
156 — 98
Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaanmelalui Sayembara/kontes Bahwa yang membuat atau menyusun RKA adalah Dinas terkaitdalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, dimana kami menyusun RKAtersebut berdasarkan masukan dari masyarakat (musrembang) dan kamidari Dinas Pekerjaan Umum melakukan monitoring evaluasi ke lapanganuntuk mengecek kegiatan prioritas yang harus dilakukan, dan pada tahun2011 saksi sendiri selaku kepala dinas yang menandatangani RKAtersebut dan di rapatkan dengan Tim TAPD
116 — 25
Usulan kegiatan dengan memperhatikan RPJM dan RPP tadidimasukkan/diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untukselanjunya dibahas dan mendapatkan Pagu Anggaran kemudianmenyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan diusulkan ke DPRDsebagai usulan anggaran tahun berjalan.
Dan semua aspirasi tersebut dimuat dalamdokumen RKPD untuk meudian diajukan untuk dibahas ke Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) setelah itu terbit Kebijakan Umum Anggaran(KUA) / Program Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang terbit kemudiandibahas didewan untuk memperoleh kesimpulan program mana yang menjadiprioritas, mengingat banyaknya program kegiatan yang diusulkan, namunanggaran terbatas.
206 — 142
rangka mengkoordinir tugastugas dinas dan bidang lainnya;Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten LombokTimur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat;Bahwa Saksi tidak terlibat sebagai Tim dalam Proyek PembangunanDermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa ya, ada kaitannya dengan anggaran dalam SKPD (Satuan KerjaPerangkat Daerah) Pemerintah Daerah;Bahwa Saksi tidak ingat yang dianggarkan dalam ProyekPembangunan Dermaga Pelabuhan Haji di Lombok Timur;Bahwa tugas TAPD
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.DICKY FERDIANSYAH, S.H.
3.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUNAJAT USWANAS, S.E. alias LOUIS
100 — 53
Perubahan Setda Kabupten Fakfakkarena Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi menerima DPAdari Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA); Bahwa Saksi tidak tahu dari bagian atau bidang apa pada SetdaKabupaten Fakfak yang melakukan pembahasan paket pekerjaanpengadaan sound sytem dan Panggung Lapangan sehingga sampaiteranggarkan pada DPA Perubahan Setda Kabupaten Fakfak; Bahwa Saksi tidak tahu pasti Sampai teranggarkan di DPA tersebuttentunya merupakan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD
94 — 25
Insfrastruktur daerah tahun anggaran 2011 untuk kegiatanpengadaan alat kedokteran dan kesehatan sebesar Rp. 4.000.000.000, danpembangunan rawat inap kelas VIP sebesar Rp. 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah) selanjutnya Rumah Sakit Daerah (RSUD) Sekarwangi mengajukanusulan pergesaran anggaran, kemudian rumah sakit sekarwangi melaksanakanpenyusunan RKA/DPPA dan melaksanakan pergeseran anggaran yang semulaalat kedokteran dan alat kesehatan yang berjumlah Rp 4 Milyar menjadi 7milyar yang disetujui oleh TAPD
111 — 54
;Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimanadimaksud di atas Sekda Kota Bengkulu memiliki tugaslain antara lain:> Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ;> Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. ;> Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah ;> Memberikan persetujuan pengesahan DPASKPD/DPPASKPD. ;> Melaksanakan tugastugas koordinasi pengelolaankeuangan daerah lainnya ;> Pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab ataspelaksanaan tugas kepala daerah ;Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas