mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin

berpendapat bahwa jual beli antara pihakTergugat dengan pihak ketiga tanpa diikut sertakan sebagai pihak dalamberperkara adalah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut kemudian dikaitkan dengan dalil Terbandingsemula Tergugat dan keterangan saksi Nina Purnama serta bukti T7 (aktajual beli) dan bukti P18 (berita acara pengukuran tanah masingmasingmenerangkan terjadi tumpang tindin

pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

Sarmar Jaya Cemerlang tumpang tindin dengan KPEksplorasi atas nama PT. Citra Surya Makmur Perkasa dan KP Eksploitasi atas nama PT. Dahlia Biru.Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah menanggapi suratpermohonan Nomor 034/SJC/XV/2010 tersebut dengan menerbitkansurat Nomor 540/078/Ek, tanggal 18 Januari 2011, yang ditujukankepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi KalimantanTengah, dengan tembusan kepada PT.

Dahlia Biru sangat merugikankepentingan Penggugat oleh karena telah terjadi tumpang tindin denganlokasi/titik kKoordinat milik Penggugat karena izin pertambangan tersebutmasih berada dalam lokasi milik Kuasa Pertambangan Penggugat sehinggatindakan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakudan dengan demikian keputusan Tergugat tersebut harus dibatalkan. VILPERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN30.

Dahlia Biru yangdianggap Penggugat Tumpang Tindin atau melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku dalam kurun waktu 20062007 dan barubelakangan dalam kurun waktu 20102013 mengajukan Permohonan IzinPerpanjangan KP atau Penyesuaian KP menjadi IUP sesuai dengan UUNomor 4 Tahun 2009. Hal. 47 dari 115 hal. Put.

Listiani) dengan luas 161 M2;Yang ternyata tumpang tindin dengan Sebagian bidang tanah Hak yangdiperoleh Penggugat;Bahwa, berdasarkan kaidah Hukum telah ditentukan dalam prosespendaftaran tanah wajib menghimpun datadata yang pada dasarnya meliputidua bidang (Boedi Harsono, 1999:73) yakni:a. Data fisik mengenai tanahnya, yaitu: lokasinya, batasbatasnya, luas tanahdan tanaman yang ada diatasnya;b.

Sebelah Utara Bandar Jalan + 30 M, 42 MSebelah Timur Acit Holan + 61 M, 34 M, 163 M, 35MSebelah Selatan Rawarawa + 54 M, 59 MSebelah Barat Ho Asan + 98 M, 86 M, 122 M, 46 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan untuk seluruhnya pada bagianyang lain terhadap para Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill,dan Tergugat IV.b.

Bahwa, dalam gugatannya sebagaimana di dalam posita angka 5(lima), yang mana dalam Gugatan Penggugat menjelaskan tentangobjek tanah yang menjadi milik Penggugat dengan keterangansebagai berikut :Sebelah Utara : Acit + 23 M, 66 M, 21MSebelah Timur : lbnu + 60 M, 56 MSebelah Selatan : Ibrahim +43 M, 62 M, 24MSebelah Barat : Ho Asan + 163 M, 35 MYang kemudian menjadi pokok soal terkait silang sengketa terhadapobjek tanah tersebut diatas di jelaskan oleh Penggugat adalahbertumpang tindin sebagian dan

Oleh karenanyaterhadap perkara ini adalah sebagai pelanggaran yang dilakukan ParaPenggugat dan dapat dikatakan Ne Bis In Idem atau setidaktidaknyatelah terjadi tumpang tindin terhadap perkara yang sama(Vaanhangetnn), maka berdasarkan uraian tersebut sudah jelas dannyata Para Penggugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji(Wanprestasi).9.

Bahwa dalam posita gugatan rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi saling tumpang tindin dan bertentangan yang berakibatbahwa sebenarnya gugatan rekonvensi ini tidak jelas (kabur), halmana dapat kami buktikan sebagai berikut:Halaman 18 dari 26 hal. Put.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kKepastian hukum atas tanah SHM No.13/Desa Sentul, karena ternyata selain tumpang tindin dengan SHM No.312/Desa Sentul pada tahun 2012, ternyata berdasarkan surat Tergugattanggal 23 April 2014, Tergugat menyatakan SHM No. 13/Desa Sentultidak diketahui keberadaannya.

Edi Yosfi(selaku pembeli) atas objek yang sama, yang akhirnyamenimbulkan konflik, tumpang tindin dan saling klaim diantarapara pembeli, yang mana keadaan ini sangat merugikan posisiPemohon sebagai pemilik aset; Bahwa telah terbukti, dengan Tindakan Tim Likuidator, tidakpernah diketahui secara pasti kapan PPJB akan dilanjutkandengan Akte Jual Beli (AJB).

/Pdt.G/2013/PN Plg. tersebut di atas olehMajelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas A Palembang yang menyidangkanperkara tersebut telah diputus dalam (Putusan Pengadilan Negeri Kelas IAPalembang, tanggal 25 Juni 2014) dimana amar putusannya menyatakan*gugatan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa berdasarkanbatasbatas serta ukuran yang ditentukan oleh Penggugat telah ditemukanbahwa kedua objek sengketa yang ditunjukkan oleh Para Penggugat ternyatatanah sengketa milik Tergugat telah tumpang tindin

Bahwa disamping kewenangan Pemohon PeninjauanKembali, Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali, PemohonKasasi, Pemohon Kasasi Pembanding/Tergugat untukmenghindari adannya tumpang tindin (yang telahdirealisasikan Pemohon Peninjauan Kembali SemulaPembanding/Tergugat dengan menerbitkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran DaftarKoordinat Dan Peta Surat Keputusan Bupati HalmaheraTengah

Bahwa ketentuanketentuan serta uraian tersebut di atasmembuktikan bahwa tidak ada alasan bagi TermohonPeninjauan Kembali, Termohon Kasasi SemulaTerbanding/Penggugat menolak/keberatan terhadapSurat Keputusan a quo yang telah diterbitkan olehPemohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi SemulaPembanding/Tergugat sebagai bentuk penyelesaian agartidak terjadi tumpang tindin atas wilayah izin usahaHalaman 56 dari 140 halaman.

Kembali,Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

Penggugat:Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor:540/KEP/101.A/2012, tentang Revisi Lampiran Daftar Koordinatdan Peta Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor540/KEP/253/2011 tentang Persetujuan Penggabungan IzinUsaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi antara PT FajarBhakti Lintas Nusantara dengan PT Gebe Karya Mandiri besertaLampirannya Nomor : 540/KEP/100.A/2012 diterbitkan padatanggal 06 Maret 2012, maka Kepala Daerah telah memberikanupaya penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindin

pemberian informasisecara tertulis data tehnis yang memang sebelumnya telah melekatpada sertifikat hak atas tanah yang dimintakan pengukuran kembali,atau juga surat yang hanya sekedar menunjuk kepada hubunganhukum yang memang sebelumnya sudah ada; Bahwa terhadap kegiatan Kantor Pertanahan Kota Jayapura dalammelakukan penelitian lapangan dalam bentuk pengukuranpengembalian batas adalah merupakan salah satu fungsi pokokinstitusi BPN khususnya bidang sengketa dalam rangka memastikantidak terdapat tumpang tindin

mendasarkan pada hasil pengukuran dan pemeriksaan setempat,dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalammenetapkan batasbatas bidang tanah sudah memperhatikan batasbatasbidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur ataugambar milik Penggugat dan Tergugat Il Intervensi sehingga telah benarHalaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.keadaan yang disampaikan Tergugat dalam keputusan objek sengketa a quosampai pada kesimpulan bahwa tidak terdapat tumpang tindin

Duta Dharma Bhakti dengan SHM milikDelita Pakaya pada saat verifikasi data; Bahwa Saksi mengatakan benar hanya mengambil alin datayuridis dari kantor pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengambilkesimpulan kalau telah terjadi tumpang tindih;Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 1/G/2020/PTUN.PL Bahwa Saksi mengatakan benar kesimpulan yang diambilberdasarkan data fisik adalah menyatakan tumpang tindin dan datayuridis hanya mengikuti; Bahwa Saksi mengatakan PT.

Kantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan perubahan tersebut dilakukan padasaat penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi keKantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan yang lebih dahulu keluar adalahperubahan Nomor Sertipikat dan barulah dibuat berita acara; Bahwa saksi mengatakan benar dalam poin dua romawi dalampokok pemeriksaan disebutkan bahwa SHM yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang secara administrasi masuk kewilayah Kota Palu, tumpang tindin

pertaniantersebut ;Bahwa begitu juga selanjutnya, setelah melakukan penelitianterhadap alas hak dari Tergugat IV di atas tanah terperkara milik Penggugat pada tanggal 3 November 2003, Kepala Desa Kuala Bangka(Rusman Tanjung) juga mengeluarkan Surat No. 593.7/ /KB/2003 yangditujukan kepada Bintatar Malau (Tergugat IV) yang isinya padapokoknya disebutkan dalam surat tersebut, setelah saya (Kepala Desa)langsung meninjau kelapangan ternyata tanah pertanian tersebutmasuk areal Roida S (Penggugat)/tumpang tindin

, tumpang tindin dengan sebagian luas dan tanah Sertifikat HakPakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, merupakan dalil yang tidak benardan menyesatkan. Sebaliknya bidang tanah milik almarhum Munarilah yangsebagian luasnya justru tumpang tindih dengan bidang tanah dimana telahterbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 9/Kelurahan Dukuh Pakis, milik TerlawanIII;Bahwa sehingga keputusan Pengadilan Negeri Surabaya yang isinya antaralain menyatakan bahwa Terlawan merupakan pemilik terhadap tanahseluas 4.480 m?

Pada tanggal 18 Desember 2013, Penggugat dan Penggugat IIdengan Tergugat membuat Surat Perdamaian dengan disaksikanoleh Tokoh Masyarakat dan diketahui oleh Kepala Desa Selat Beting,yang isinya Tergugat menyadari telah keliru menguasai lahan milikPara Penggugat/ telah terjadi tumpang tindin dengan lahan IbuWidowati dan Lina Purwana (Penggugat dan Penggugat Il), dandengan perdamaian tersebut Para Penggugat tidak berkeberatanuntuk mengganti biaya tanaman kelapa sawit yang terlanjur telah ditanam oleh

Tergugat II sebagai pribadi akan memindahkanlahan yang dijual kepada Tergugat namun pada kenyataannya dasarkepemilikan Tergugat adalah upah kerja kepada kelompok tani SIRAUMANDIRI dan Tergugat II menyerahkan lahan yang merupakan objekperkara adalah bertindak untuk dan atas nama kelompok tani SIRAUMANDIRI bahwa kemudian dalam surat perdamaian tersebut padapokoknya menerangkan Para Penggugat tergugat akan memperolehtanah lain yang dijanjikan oleh Penggugat Penggugat dikarenadikarenakan terjadi tumpang tindin

pembuatan surat tanah di Desa Bumbung adalahmelakukan pengecekan lahan oleh perangkat desa untuk mengetahuiletak lahan, luas lahan, dan siapa sepadan lahan, apakah bermasalahatau tidak, saat itu perangkat desa bumbung yang kelokasi tersebut untukmelakukan pengecekan lahan sebelum surat dibuat; Bahwa kondisi Jahan tersebut sebelum Sporadik tersebutditandatangani Terdakwa tidak tahu apakah lahan tersebut dikuasai oranglain atau tidak, dimana saya tidak mau menandatngani surat jikalahan tersebut tumpang tindin

Nomor 133 K/Padt.SusPHI/201 710.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2011;Bahwa apabila upah proses Termohon Kasasi dihitung sejak Februari2016 sampai dengan Juni 2016 dan di sisi lain Termohon Kasasidiberikan kompensasi istirahat keguguran dalam bentuk uang sebesar1,5 bulan upah, maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukumtentang pemberian hak istirahat keguguran dalam bentuk uang yangberlebihlebinan serta tumpang tindin dengan upah proses;Bahwa dalam keadaan normal

tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara

BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.