Ditemukan 9451 data
143 — 87
Bahwa oleh karena eksepsieksepsi PARA TERGUGAT dalam Jawabnyatidak beralasan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yangsebenarnya serta sarat penuh kebohongan, maka dari itu. PARAPENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa perkara a quomengesampingkan dan menolak' seluruh eksepsieksepsi PARATERGUGAT dalam Jawabanya serta membatalkan Penetapan PengadilanAgama Tigaraksa Nomor: 04/Pdt.P/2009/PA.Tgrs.Dalam Pokok Perkara:1.
111 — 37
Cahaya Gunung Mas;meskipun laporanlaporan tersebut tidak diakui kebenarannya, karena tim PHO tidakpernah turun ke lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan;Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwapekerjaanpembangunan jalan Jagaraga perkantoran Pemkab OKUS adalah sarat Kolusi, Korupsi danNepotisme (KKN), sejak awal dianggarkannya proyek ini dalam DPA SKPD DinasPekerjaan Umum Pemkab OKU memang rekanannya sudah ditentukan oleh Kepala DinasPekerjaan Umum saksi Ir.
75 — 23
persediaan.Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.Menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.Meneliti kelengkapan dokumen pendukung surat perintah pembayaranlangsung (SPP LS) yan diberikan oleh Pejabat pelaksana teknis kegiatan(PPTK).Mengembalikan dokumen pendukung surat perintah pembayaran langsung(SPP LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)apabila dokumen tersebut tidak memenuhi sarat
1.SESCA TABERIMA, SH
2.ARDY, SH. MH
3.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
4.YUDI ADIYANSAH, SH
Terdakwa:
SELYAM HUNGAN, A.M.d
164 — 64
(Sarat tambahan oleh masyarakat).11.4. Seleksi Lokasi1.Seleksi Lokasi dimulai dengan Pemerintah Kota/Kabupatenmenetapkan calon lokasi penerima Sanitasi LingkunganBerbasis Masyarakat dalam bentuk daftar panjangpemukiman/kampong/kelurahan..
139 — 82
Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebin dahulu memeriksabantahan/tangkisan Para Tergugat atas gugatan Penggugat Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sertaterwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien, mengingat padafaktanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akan cacat formil(pelanggaran formil) yang menyebabkan gugatan a quo tidak sah dan sudahselayaknya
100 — 49
disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas /n Dubio Pro Reoyang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasanuntuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa(Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimanakebanyakan perkara pidana sarat
115 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
04 Maret 2015 adalah tidak tepat, salahdan keliru, serta telah salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yangmengabaikan faktafakta hukum yang terungkap di persidangan perkara aquo.Berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan, ternyata terbuktisurat gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tertanggal 21 April2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 07 Mei 2014 sarat
04 Maret 2015 adalah tidak tepat,salan dan keliru, serta felah salah menerapkan hukum dan/alaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan yang mengabaikan faktafakta hukum yangterungkap di persidangan perkara a quo;Berdasarkan Judex Facti dan fakta di lapangan, ternyata terbukti suratgugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi tertanggal 21 April2014 dengan perbaikan formalnya tertanggal 07 Mei 2014 sarat
47 — 14
kali ;Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Penanggung Jawab OperasionalKegiatan (PUOK) mengawasi atau mengevaluasi pekerjaan PNPM PISEWtahun 2011 dan juga mengkoordinir pekerjaan PNPM PISEW tahun 2011 ;Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat laporan karena yang membuatlaporan biasanya adalah LKD bekerjasama dengan TTL ;Bahwa dari awal kegiatan PNPM PISEW tahun 2011 keterlibatan saksiBarena Ambarita dan terdakwa adalah menandatangani Berita AcaraPencairan serta laporan kemajuan pekerjaan sebagai sarat
221 — 47
Masalahnya, Terdakwa Il.BERNADOTTE REGAR pun tidak tidak melakukan tindakan yang hatihatidalam peralinan saham, dan tidak melakukan cukup sarat sehingga tidakmembebaskan Terdakwa BERNADOTTE REGAR untuk ikut bertanggungjawab, sekecil apapun tindakannya, sebatas peran dan kerugian yangditimbulkan;Menimbang, bahwa adalah patut jika hukum harus ditegakkan secaramenyeluruh untuk mewujudkan nilainilai kepastian hukum yang berkeadilan,oleh karena itu adalah adil jika perkara ini ditarik dari tahun 2012
PT INTERNUX
Tergugat:
PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
312 — 118
Kontrak Awal.Terkait dalil bahwa TERGUGAT masih belum melakukan pengiriman danpemasangan 255 (dua ratus lima puluh lima) unit BTS, FAKTANYAadalah PENGGUGAT belum memberikan detil lokasi pengiriman (site /ist)yang telah siap untuk menerima penyerahan Layanan (ready forinstallation).Bahwa TERGUGAT MENSOMIIR PENGGUGAT agar dapat memberikanbukti bahwa belum dikirimkannya BTS dan/atau penyediaan Layananoleh TERGUGAT disebabkan oleh kelalaian TERGUGAT semata,sehingga argumentasi hukum PENGGUGAT tidak sarat
67 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah uang ini tidak sedikit bagiPenggugat;1) Bahwa proses penetapan Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan Republik Indonesia Nomor: 45989/A4.2/KP/2013,tanggal 17 Mei 2013 yang dilakukan oleh Ketua Jurusan SosialEkonomi Pertanian, PLH Dekan Fakultas Pertanian, Dekan FakultasPertanian dan Rektor Universitas Hasanuddin selama dan setelahPenggugat menjadi visiting professor di UUM, Malaysia sarat/penuhdengan pelanggaran hukum formal tentang mekanisme pemanggilandan pemeriksaan terhadap Penggugat
178 — 51
Hal ini tidak laindemi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, tepat, adil, dan biayaringan, serta terwujudnya sistem peradilan yang lebih efektif dan efisien,mengingat pada faktanya Gugatan Penggugat tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkan Gugatan a quo tidak sahdan sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara);GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT, EKSEPSI ERROR INPERSONA DALAM BENTUK KURANG PIHAK (Exceptio Ex Juri
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
86 — 22
. 59019/PDG/VIII/2011, tanggal 3 Agustus 2011, perihal: Penjelasan AktaJualBeli No. 281/1973 dan 1705/1975, yang diterbitkan oleh CamatPondok Gede, in casu Turut Tergugat III, yang seolaholah menerangkanbahwa tanah yang menjadi objek jualbeli dalam Akta JualBeli No.281/1973 maupun dalam Akta JualBeli No. 1705/1975 bukan berasalusul dari Persil 19 Kohir 298 (Girik C Nomor 298/19 D.I.) atas namaSardja bin Natjeng (alias Sardja Notjeng), melainkan berasal dari Persil19 Kohir 1177, yang juga sangat sarat
Justru dalam seluruh gugatanpara Penggugat, tampak jelas bahwa dalil yang satu bertentangandengan dalil yang lain dan bukti yang satu berseberangan dengan buktiyang lain, sarat dengan kontradiksi.
35 — 10
RYAN PUTRA UTAMA yang tidakmemasang kayu pancang berdasarkan klasifikasi di RAB danCCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikanmaka akan menghentikan semua pekerjaan kontruksi yanglainnya karena diatas pancang tersebut akan dipasangpasangan batu pondasi penahan urukan jalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masukdalam minimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluardari sarat spec minimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkandalam
22 — 1
(dalam hal ini Tergugat Rekonvensi akan menghadirkansaksi).Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada hal 9 Nomor 7, yangmengatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kebohongankebohongan sebagai berikut :a) Nomor 7.1 Kebohongan yang di tuduhkan oleh pihak PenggugatRekonvensi dalam poin 7.1 ini sarat dengan kebohongan, faktanyasebelum menikah Tergugat Rekonvensi selalu mengatakan kepadaPenggugat Rekonvensi tentang resiko menjadi Isteri SseorangPajurit dan Tergugat Rekonvensi juga sering mengatakan tentangtanggungan
76 — 14
membuka rekening atas namaprogram kegiatan tersebut, tandatangan permohonan pembukaan rekening(Specimen), menyerahkan uang minimal Rp.100.000, untuk pembukaanrekening awal, kemudian ditandatangani oleh kepala unit selanjutnya setelahdivalidasi oleh teler maka bisa diterbitkan buku tabungan serta nomorrekeningnya;Bahwa yang bisa mencairkan dana program pemerintah adalah nasabah yangnamanya tercantum dalam surat permohonan pada saat pembukaan rekeningdan sesuai dengan specimen tandatangannya, apabila sarat
66 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 153 ayat 2 huruf bKUHAP, Pasal 158 KUHAP dan Pasal 166 KUHAP serta melanggar azas pradugatak bersalah (presumption of innocent).Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi yangtelah menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi yangsalah dan dan sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada putusan sela ataseksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang menolak eksepsi Penasehat HukumTerdakwa karena dakwaan Penuntut Umum kabur surat dakwaan yang sarat
134 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dijual kepada Termohon Kasasill danIll pada tahun 2013, yang sarat dengan Perbuatan Melawan Hukum. faktahukum tersebut juga tidak dipertimbangkan Judex Facti, termasuk faktafakta hukum di bawah ini:Dasar penerbitan adalah atas dasar penyerahan/hibah dari HasanKasim (ayah TergugatV/Termohon KasasiV) yang kemudiandituangkan dalam Surat Keputusan Kirag Jambi Nomor . 18.M/76/Ua65 tertanggal 2391965 sebagai dasar pendaftaran/PenerbitanSertipikat Hak Milik yang pertama kali atas nama Aisjah
86 — 58
Faktanya, ketika Terdakwa melaksanakanpembelian barang Alkes dimaksud, yang dipedomani adalah tetap hargayang dicantumkan oleh distributor dalam brosur, dimana daftar harga (pricelist) dalam brosur tersebut bukan harga tetap akan tetapi masih dapatdinegosisasikan;Menimbang, bahwa disamping itu, pelaksanaan penyediaan barangAlkes yang dilakukan oleh Terdakwa juga sangat sarat denganpesekongkolan yang tidak hanya melanggar etika pengadaan barang, akantetapi melanggar ketentuan yang berlaku.
I PUTU SUPARTA JAYA,SH
Terdakwa:
Sang Putu Suastika Budaya
195 — 203
YULIANTOMALIANG yang dibuat di Notaris KETUT ALU NARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya akta sarat kuasa untuk menjual94nomor 70 tanggal 31 Oktober 2014 antara NI NYOMAN KARTINI danIr. YULIANTO MALIANG yang dibuat di Kantor Notaris KETUT ALITNARIASIH DADU,SHTerdakwa tidak tahu tentang adanya tentang adanya akta jual bellnomor 749/2014 tanggal 30 Desember 2014 antara NI NYOMANKARTINI dan Ir.