Ditemukan 955 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-11-2008 — Upload : 09-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191PK/PDT/2008
Tanggal 28 Nopember 2008 — PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI DALAM NEGERI & OTONOMI DAERAH, Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI RIAU, Cq. WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU, Cq. DINAS TATA KOTA DAERAH KOTA PEKANBARU ; PEMERINTAH R.I., Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAERAH KOTA PEKANBARU ; P.T. MAKMUR PAPAN PERMATA ; C.V. TIEKA JAYA ; KOLEMAN dahulu KHO BUN HUAT ; KARYANTO dahulu KWEK JANG TEK ; HASYIM SUDIYONO, dkk.
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sekarangpembangunannya sudah mencapai 80% ;bahwa perbuatan Tergugat dan Ill telah nyatanyata tanpahak dan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian paraPenggugat yang tidak mengindahkan saransaran berbagai InstansiPemerintah maupun LembagaLembaga yang kompenten yangmenganjurkan Tergugat menyelesaikan hak atas tanah paraPenggugat dengan cara musyawarah membayar ganti rugi danmemberikan hak prioritas untuk mendapatkan tempat gunamempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup, Surat Depdagri(bukti P39), Surat Komnas
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 27-09-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1857/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 25 Januari 2017 — Darmawati., S. Kep binti Makmur MELAWAN Qaimuddin bin Hanafie
93 — 56
  • Yangdiutamakan itu adalah untuk kebaikan si anak, Hal ini sejalan Komisioner Komnas Perlindungan Anak, M. Joni, sependapatdengan Farida mengenai keutamaan kepentingan terbaik anak.Namun Joni kurang sepakat kalau pengasuhan anak disebut sebagaifitrah ibu. Yang bersifat fitrah dari seorang ibu adalah melahirkan danmenyusui. Bahkan Joni menegaskan sudah ada preseden putusanpengadilan yang memberikan hak asuh anak kepada ayah.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-04-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 66/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 24 Nopember 2014 — HENNY ANDRIANTO ; ADI PRATIKNO; RISNANDAR; RACHMANTO ABDULLAH; LAWAN; PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO); DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN IPTN;
122 — 37
  • DI keKOMNAS HAM , mengingat terjadi pembohongan pembayaranatas yang pernah dijanjikan dan manfaat nya jauh dibawahkebutuhan hidup minimum yang berarti melanggar Hak AsasiManusia, dimana KOMNAS' HAM telah mengeluarkanrekomendasi ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalildalil jawabannya kuasaTergugat I telah mengajukan surat bukti berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya kemudian masingmasing diberi tandaT.I1la s/d T.I37csebagai berikut :T.1 1a : Pernyataan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 07-11-2016 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 25-K/PMT.III/AD/XI/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — MANGAPUL HUTAJULU, Letkol Inf NRP 11960029580871
746 — 175
  • Gar Komsos dengan Komnas sebesar Rp.10.078.629,(sepuluh juta tujuh puluh delapan ribu enam ratus duapuluh sembilan rupiah) diterima 70 % sebesarRp.7.055.040, (tujuh juta lima puluh lima ribu empatpuluh rupiah).b. Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.658.157, (enamratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuhrupiah) ditrimakan 70 % sebesar Rp.460.710, (Empatenam puluh ribu tujuh ratu sepuluh rupiah).c.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 07-09-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/PDT.SUS- PHI/2015/PN. BDG
Tanggal 25 Nopember 2015 — SURANTO; ERIZAL; P. SUDARNO; IBNU ROKHMAN; LESMANA; L A W A N; PT. K A R U N A;
155 — 53
  • P 3047.P31Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981Pasal 23 Keterlambatan membayar upah 50% perbulan dari UpahMahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan Nomor 37/PUUIx/2011Rekomendasi dari KOMNAS HAM RI pada tanggal 26 Oktober2015 Nomor: 102/R/Mediasi/X/2015, perihal: Pemberian PendapatKomnas HAM RI (Amicus Curiae) Berkenaan dengan PemenuhanHak Atas Ketenagakerjaan Yang Adil.Surat tanggal 14 April 2014 Nomor: 010/A/PUKSPKEP/SPSI/K/IV/2014, perihal: Pelaksanaan Perjanjian Bersama
    memberipengertian bahwa Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 harisebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak atas THR dengan demikian bertitiktolak dari ketentuan tersebut diatas maka permohonan para Penggugat yang memintahak THR tahun 2014 dan pula untuk tahun 2015, tidak beralasan dan sudah selayaknyauntuk ditolak;Menimbang, bahwa mengenai bukti P27 berupa Surat Komisi Nasional HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 102/R/Mediasi/X/2015 perihal PemberianPendapat Komnas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2013 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 10 Januari 2013 — ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
1703 — 1875
  • dapat memperbaiki diri ;Terdakwa memiliki jasa pernah mewakili bangsa dan negara di berbagaiforum nasional maupun internasional, antara lain:>VV VV WVPembicara pada sidang umum PBB dengan tema Women, Peace andSecurity tahun 2003.Duta untuk pelestarian hewan langka.Pembicara di Harvard University dalam Symposium Saving Last WildOrangutan.Duta Orang Utan oleh Orang Utan Republic Education Initiativesbersama OUREI, Santa Monica, USA dalam mengkampanyekanpelestarian orangutan.Duta Gemar Membaca dari Komnas
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 44/Pdt.G/LH/2018/PN Bgl
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA WALHI
Tergugat:
PT. KUSUMA RAYA UTAMA
Turut Tergugat:
1.Gubernur Provinsi Bengkulu
2.Kepala Balai Koservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wilayah Bengkulu Lampung
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu
4.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
5.Bupati Bengkulu Tengah
977 — 2491
  • pemerintah,kemudian dilanggar oleh perusahaan, maka harus predikat propertersebut harus diteliti kembali;Bahwa apabila ada aktivitas perusahaan yang berdampak padakerusakan lingkungan, maka perusahaan tersebut bisa ditutup;Bahwa apabila ada pencemaran di sungai bisa mengundang KomnasHAM untuk melakukan penilaian dan kalau ada indikasi pencemaran,maka bisa Saja ada tim yang diturunkan;Bahwa Pemerintah harus berhatihati memberikan izin supaya tidakterjadi pelanggaran;Bahwa out put dari hasil kerja Komnas
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
5895 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Komnas PKPU Cabang Tegal tidak dapatmenyerahkan surat pengesahan dari MenkumHAM dan baru sebatas akta notaris, sehingga tidakdapat melakukan perbuatan sebagaimana layaknyasubyek hukum di persidangan.
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6525 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Komnas PKPU Cabang Tegal tidak dapatmenyerahkan surat pengesahan dari MenkumHAM dan baru sebatas akta notaris, sehingga tidakdapat melakukan perbuatan sebagaimana layaknyasubyek hukum di persidangan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-09-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 14/P/FP/2016/PTUN.JKT
Tanggal 11 Oktober 2016 — MOEDJIJONO, dkk ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
118 — 61
  • swastaBelanda.Bahwa, sepengetahuan Saksi, dahulu tidak ada batas waktu dalam menghunirumah tersebut, akan tetapi saat ini diberlakukan sistem sewa oleh PJKA,dimana Para Penghuni banyak yang tidak setuju akan tetapi ada sebagian yangsetuju dan menandatangani perjanjian sewa.Bahwa, Saksi tidak mengetahui status rumah saat ini dari Para Penghuni yangbersedia membayar sewa.Bahwa, menurut Saksi, lokasi rumah dari Para Pemohon terpisah dalam 4lokasi.Bahwa, menurut Saksi, setelan Para Pemohon datang ke Komnas
Pengadilan PN JAYAPURA
Register : 01-10-2020 — Putus : 04-10-2019 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 4 Oktober 2019 —
195 — 93
  • Bahwa aksi pemogokan kerja sesuai dengan ketentuan PeraturanPerundangundangan, telah mendapatlegitimasi secara sah dari PengawasKetenegakerjaan Provinsi Papua tanggal 12 September 2018 dengan SuratNomor : 560/1271/2018, yang muara penjelasannya dari Surat DinasTenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timikatanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 560/800/2017;Bahwa atas deretan rekomendasi dan desakan dari dokumen diatas,diperkuat dengan hasil telaah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021
Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1208 — 1599 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fotokopi halaman 45 buku Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, KomisiNasional Hak Asasi Manusia, (Komnas HAM RI, Jakarta) (Bukti TI20):21.United Nations High Commissioner for Human Rights, General CommentNomor 22: The right to freedom of thought, conscience and religion,(1993), angka 4 (Bukti TI21);22.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
530 — 308
  • manahasil kajian tersebut juga telah diserahkan kepada KPK terkait siapa sajayang masuk sebagai Penyelenggara Negara, yaitu terdapat 4 kelompok:e Lembaga Negara utama, meliputi (pasca perubahan UUD 1945) MPR,DPR, DPD, Presiden, BPK, MK dan MA;e Lembaga Negara dan KomisiKomisi Negara yang bersifat independentberdasarkan UUD 1945 atau yang memiliki konstitusional important,seperti Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia,kepolisian Negara Republik Indonesia, KPU, Kejaksaan Agung, KPK,Komnas
Pengadilan PN BENGKAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKAYANG Nomor - 16 /Pdt.G/2014/PN.Bky
Tanggal 26 Nopember 2015 — Perdata - Momonus Dkk sebagai Penggugat Lawan - 1. PT Ledo Lestari sebagai Tergugat 1 - 2. Bupati Bengkayang sebagai Tergugat 2
195 — 265
  • Ledo Lestariterhadap masyarakat Desa Semuntying Jaya,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.P. 11;Foto copy surat Bupati Bengkayang Nomor 050/23a//BappedaB/2009/perihal penting/ segera, tindak lanjutrekomendasi Komnas HAM RI tanggal 8 Desember2009 kepada Direktur PT.
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 25-04-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BITUNG Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Bit
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
1.AGUS ARBAS
2.YANTJE LENGKOAN
3.ANTON SAWIL
4.MAGDALENA KUMAJAS
5.ROLLIE MAX SINAULAN
6.FEMMY TOMBENG
7.JENLY SOMPOTAN
8.ARIANTJE RUMAWUNG
9.GLEN KUMAYAS
10.DENNY NURDIN
11.MENTJI SAWIL
12.SULE HARIKASE
13.LIWURAN ADE MAWUNTU
14.FERRY FREDY MAWUNTU
15.JUN R SINAULAN
16.BROLIN LENGKOAN
17.NEFO IMANUEL ROMPAS
18.NELLY SURINDAYANG
19.DEYSI SAWIL
20.JAMES MAKAWOHE
Tergugat:
1.PEMRINTAH DAERAH PROPINSI GUBERNUR SULAWESI UTARA
2.PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG WALIKOTA BITUNG
3.KEPALA DINAS DAN TATA RUANG PEMERINTAH DAERAH KOTA BITUNG
211 — 121
  • 2004 tentang Perbendaharaan Negaradan/atau;e Tidak mempunyai bukti kKepemilikan tanah yang di maksud sebagaimanaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 TentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;Bahwa, sebelum Penggusuran dan pembongkaran pada tanggal 05 Februari 2016,Tergugat dan Tergugat II telah melakukan komitmen tertulis pada tanggal 9 April2015, yang tertuang di Notulen Rapat Kerja DPRD dan akta kesepahaman jangkapendek dengan jajaran SKPD Pemerintah Kota Bitung Beserta KOMNAS
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Sbw
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon:
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
284 — 184
  • Brawijaya lulus tahun2000, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia lulus tahun2011 ;Bahwa kursus yang pernah Ahli ikuti adalah : Research MethodologyCourse for PhD Student, oleh Van Vollenhoven Institute, FakultasHukum Universitas Leiden Belanda (2011), Kursus Alliance Buildingfor Strengthening Law, Society and Development oleh VanVollenhoven Institute dan Universitas Leiden Belanda (2010) ;Bahwa Pengalaman Penelitian yang sudah Ahli lakukan terkait denganAgraria adalah : Peneliti dan Pemantau Komnas
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 105/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr. YOUNGYUT NITIWONGCHAERON Alias YUT Alias TAI YUT
354 — 375
  • dengan tahun 1998 saksi bekerja sebagai Advokad Lembaga Konsultasidan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, pada tahun 2004sampai dengan tahun 2007 saksi bekerja sebagai Ketua Lembaga PerlindunganPerempuan dan Anak (P3A) Kabupaten Jember, pada tahun 2006 sampai dengantahun 2010 saksi bekerja sebagai Konsultan Hukum dan Kebijakan ProgramTransparansi dan Partisipasi Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2007hingga tahun 2009 dan tahun 2010 hingga tahun 2014 saksi bekerja sebagaiKomisioner Komnas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-06-2011 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 318/PDT.G.CLASS ACTION/2011/PN.Jkt.Pst
Tanggal 18 Desember 2012 — H I B A N I,Cs >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI,Cs
616 — 332
  • Para Pengungsi pada waktu itu dimintakan persyaratannya yaituKartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah, semuaitu diperlinatkan oleh Para Pengungsi kepada Para Petugas.Bahwa bantuan atau Dana yang diterima oleh Para Pengungsi tersebutberasal dari Kementrian Sosial.Bahwa dana yang dikeluarkan tersebut kalau tidak salah sebesar Rp.864.000.000.000, (Delapan Ratus enam puluh empat milyar rupaih) sekian,terhadap 66.000 Kartu Keluarga (KK) tersebut.Bahwa ada yang mengadu kepada Komnas
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 341/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat III : EDENG MULIA DERMAWAN
Pembanding/Penggugat IX : TUKUL LASIMAN
Terbanding/Tergugat I : Kolonel CTB Drs. Wahyudi Wijayanto
Terbanding/Tergugat II : Direktur Topografi Angkatan Darat
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Terbanding/Tergugat IV : Lurah Cempaka Putih Barat
Turut Terbanding/Penggugat I : RR. SITI SRITRI RIANINGSIH DKK
Turut Terbanding/Penggugat II : SYAHRIAL EFFENDI
Turut Terbanding/Penggugat IV : ALIA DINATA
Turut Terbanding/Penggugat V : EDI YULIANTO
Turut Terbanding/Penggugat VI : ERNI KWANTINI
Turut Terbanding/Penggugat VII : SRI HANDOYO
Turut Terbanding/Penggugat VIII : URIP ASMANURWIDJAYA
Turut Terbanding/Penggugat X : TRI INDRIANA
Turut Terbanding/Penggugat XI : Drs. H.M. NURZAIN
Turut Terbanding/Penggugat XII : LENTI MAHARTI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ENDANG GAMBIROWATI
Turut Terbanding/Penggugat XIV : UMI LUSIYATI
Turut Terbanding/Penggugat XV : RAMINAH
Tu
178 — 477
  • Yongki Fernando Rambe) telahmengajukan surat kepada komnas HAM tertanggal 3 Mei 2018 perihalkeberatan atas rencana pengosongan rumah dinas yang dilakukan olehDirektur Topografi Angkatan Darat ( bukti para penggugat 57), dimanaKomnas HAM mengeluarkan surat pada tanggal 13 Maret 2019 (bukti ParaPenggugat 58) Kepada Kepala Staf Anggkatan Darat JI. HankamCilangkap Jakarta Timur, yang isinya adalah :1.
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Adam Adrianus Salamahu, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
355 — 180
  • PeraturanPerundangundangan, telah mendapatlegitimasi secara sah dari PengawasKetenegakerjaan Provinsi Papua tanggal 12 September 2018 dengan SuratNomor : 560/1271/2018, yang muara penjelasannyadari Surat DinasHalaman 94 dari 225 halaman Putusan No: 20/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap45.46.Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Timikatanggal 28 Agustus 2017 Nomor : 560/800/2017;Bahwa atas deretan rekomendasi dan desakan dari dokumen diatas,diperkuat dengan hasil telaah dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas