Tanpa perluberpanjang lebar, sudah menjadi pemahaman para penegak hukumbahwa girik memiliki kekuatan hukum sebagai dasar kepemilikan yangsemenjak reformasi tanah (land reform) dan juga atas dasar hukumpertanahan Indonesia dapat menjadi dasar pengurusan sertipikat tanah.Tidak pernah terjadi di Indonesia girik diubah menjadi SPPT yang tidakmemiliki nilai hukum sebagai dasar kepemilikan tanah. Girik berkekuatanhukum karena berdasarkan tanah adat atau hak ulayat.

Bp.Bahwa dalam memori penjelasan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Il.Dasardasar dari hukum agraria nasional angka (7) paragraf pertamadisebutkan :Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa inisedang menjadi dasar daripada perubahan perubahan dalam strukturpertanahan hampir diseluruh dunia, yaitu dinegaranegara yangtelah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atauagrarian reform" yaitu, banwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya

Bp.telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "landreform" atau"agrarian reform" yaitu, bahwa "Tanah pertanian harus dikerjakan ataudiusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri".Paragraf empat disebutkan:Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu azas, yangpelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut (ayat 2). Dalamkeadaan susunan msyarakat kita sebagai sekarang ini maka peraturanpelaksanaan itu nanti kiranya masih perlu membuka kemungkinandiadakannya dispensasi.

Mapadegat, tanggal 25 Februari 1962(sesuai Berita Acara Sidang (Lanjutan 12) tanggal 25 FEBRUARI2016) atau masih berumur 10 (Sepuluh) tahun atau "berada di bawahumur pada tahun 1972 tidak mungkin baik secara de facto cakapmenerangkan tentang hibah ditahun 1972 itu maupun de jure cakapuntuk berbuat dalam hukum karena masih berusia dibawah umur 21Tahun sesuai Rekomendasi Restatement Berdasarkan ProdukPengadilan (Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur Halaman 150Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform

Bahwa gugatan Penggugat kami tolak dengan alasan : seolaholahmengklaim dirinya sebagai satusatunya ahliwaris dari Alm.David Tuy,oleh karena sesuai pengakuan Alm.David Tuy pada tanggal 06September 1966 pada saat melaporkan tanah miliknya kepada PanitiaLand Reform Kec.Kupang Barat mengikut sertakan 4 orang anak yangterdiri dari :1) Markus Tuy (29 Tahun)2) Christina Tuy (27 Tahun)3) Elisabeth Tuy (26 Tahun)4) Abraham Tuy (20 Tahun)Disini nampak jelas itikad buruk Penggugat ingin menggelapkan hak hakahliwaris

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www. icjr.or.id1 (Satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

ERLANKARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum pada LembagaPemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasidan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumber dari Institut forCriminal Justice Reform www. icjr.or.idHalaman 96 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03

Drs.ERLAN KARTASASMITA sebagai Kepala Sub Bagian Umum padaLembaga Pemasyarakatan Klas Sukamiskin.1 (Satu) berkas print out Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang bersumberdari Institut for Criminal Justice Reform www.icjr.or.id1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RINomor: SEK26.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentangPengangkatan Sdr.

Putusan Nomor 650 K/Ag/201313.Bahwa, atas sikap timbal balik dan perbuatan Para Tergugat yang justrumenyakiti hati serta membuat kecewa Penggugat selaku ayah kandungmaka dengan ini Penggugat menarik kembali atau membatalkan hibahhibah yang pernah Penggugat lakukan kepada Para Tergugat, terlebihlebih munculnya akta hibah tersebut disebabkan adanya aturan yangmembatasi kepemilikan (Land Reform) sebagaimana ternyata di dalam:1) Akta Hibah No. 29 tanggal1321993 yang dikeluarkan olehNotaris/ PPAT Milwani

Penggugatmengatakan bahwa "Hal dimaksud dilakukan dalam rangka memenuhiketentuan Land Reform.." tanoa menyebutkan ketentuan hukum mana yangmembatasi jumlah pemilikan tanah untuk diatasnamakan kepada orang yangsama in casu Penggugat.

Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol.

Landreform adalah upaya penataan ulangstruktur pemilikan dan penguasaan tanah, yang merupakan bagian pokok dalam konsep57agrarian reform (pembaruan agraria). Pelaksanaan Landreform diatur oleh UndangUndangNo. 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ; Bahwa, mengenai pelaksanaan Landreform tersebut maka terbit Keputusan MenteriPertanian dan Agraria No. SK. 35/Ka/1962 yang menetapkan :1.

II A bukan tanahLandreform, karena tidak ada surat keputusan dari Pejabat yang menyatakan ataumeletakkan tanah tersebut sebagai tanah Land Reform, dan juga tanah Land Reform jikamelebihi luas 20 Ha (sesuai keterangan saksi ahli ROLAND SIJABAT), sedangkantanah Hj. NURSIAH seluas 15.990 Ha saja, dan jika berpendapat lagi bahwa adanyapemberian dari pemerintah daerah, mana wujud pemberian tersebut ?, atau berpendapatbahwa tanah LAPAS Kis.

KETUT SEMARA PUTRA:Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 112/Padt.G/2021/PN Dps Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasaryang menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPNKota Denpasar sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang ; Bahwa tugas saksi adalah berkaitan dengan kegiatanpemberdayaan masyarakat, penataan akses Reform, mendata asetasetmasyarakat termasuk masyarakat yang belum mempunyai sertifikat; Bahwa mengenai pendataan tanah termasuk tugas di bagian saksiakan tetapi

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ELLY ERAWATI danHERLIEN BUDIONO di dalam bukunya Penjelasan Hukum tentang KebatalanPerjanjian, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010 pada hal 6 yangmenyatakan sebagai berikut:Akta otentik yang dimaksud adalah akta yang dibuatoleh notaris atau pejabat hukum lain yang memiliki kKewenangan untuk membuatakta otentik menurut undangundang.Bahwa dalil Para Penggugat keliru dan tidak sesuai dengan hukum khususnyamengenai kedudukan KIRAS SEMBIRING DEPARI i.c.

kewajibannyasebagaimana ditentukan dan dipersyaratkan dalam Surat Keputusan KepalaInspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara No.166/XVIV/170/8/1965, tertanggal 25 September 1965.Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah menelantarkan tanahitu dan telah melalaikan kewajibannya tersebut membayar harga ganti rugisehingga penggugat tidak diberi tanda bukti hak (sertifikat), maka jika faktatersebut dihubungkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara AgrariaNo.11/1997 tentang Penertiban Tanah Retribusi Land Reform

sebagaimana yang diuraikandalam gugatannya seluas 92. 000 m2 dengan rincian seluas 42.000 m2 didapatPenggugat I berasal dari warisan SAMAN, seluas 1,5 ha didapat Penggugat Imengganti rugi dari MASNGUD, seluas 2 ha didapat Penggugat I dari WarisanPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 11711810SAMAN yang mengganti rugi dari MURJO dan seluas 1,5 ha didapat Penggugat IIdari mengganti rugi dariNGADIMUN 22 22222 n2n nnn nn nnn cence encesBahwa maksud diterbitkannya Peraturan PerundangUndangan Land Reform

Menggarap SendiriDan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai Atau MenggarapTanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo berada didepan mata ParaPenggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugat beraksi menggugat setelahPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 119kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) tahun dimana secara sah tanahtelah dibagikan dan secara nyata dikuasai oleh pihak lain yaitu diantaranyaTergugat II Intervensi 2; Bahwa prinsip pembagian tanah Land Reform

Pernah MenggarapSendiri Dan Bahkan Sama Sekali Secara Pisik Tidak Pernah Menguasai AtauMenggarap Tanah Obyek Sengketa, halmana terbukti tanah a quo beradaPutusan Perkara No. 18/G/2015/PTUNBL him. 129didepan mata Para Penggugat tetapi kenapa baru sekarang Para Penggugatberaksi menggugat setelah kurun waktu kurang lebih 38 (tiga puluh delapan)tahun dimana secara sah tanah telah dibagikan dan secara nyata dikuasai olehpihak lain yaitu diantaranya Tergugat Il IntervensiBahwa prinsip pembagian tanah Land Reform

;Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam bukunya Penjelasan HukumTentang Kebatalan Perjanjian, halaman 57, Cet akan 1, Penerbit NasionalLegal Reform Program, Jakarta, 2010:"Dalam konteks Hukum Perjanjian Indonesia menurut Kitab Undang UndangHukum Perdata, terdapat beberapa alasan untuk membatalkanperjanjian...tidak teroenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undangundang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demihukum.

Anggota TimPembentukan Penyusunan Rancangan PP UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris, menjelaskan tentang perbedaan "Batal demihukum" dengan "dapat dibatalkan", dalam Bukunya : Penjelasan Hukumtentang Kebatalan Perjanjian, oleh Ekky Erawaty & Herkien Budiono,Diterbitkan pertama kali oleh Nasional Legal Reform Program (NLRP),42Jakarta, 2010, hal. 1), sebagai berikut : "Frasa "Batal demi hukum" berartibahwa sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkanhukum (atau

., Masingmasing adalah Advokat/ Pengacara Publik dan AsistenAdvokat/Pengacara Publik, yang memilinh domisili hukum dikantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), JalanCempaka Nomor 4, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12530,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2015;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, beralamat di Jalan Jalan HR. Rasuna Said kavling67 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasakepada:.

Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol.

R.Moelyadi memperoleh tanah sengketa dari Panitia Land Reform Kabupaten DeliSerdang sesuai dengan Surat Keterangan Panitia Landreform No.No.126/LR/Ket/1970 tanggal 2 Februari 1970 (Bukti P3) yang sesuai dengan SIMLandreform Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 Mei 1965. SepengetahuanPembanding/Terbantah , perolehan hak akan hilang jika tanah tidak digarapterus sedangkan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa alm R Moelyadisebagai penggarap tanah.

Oleh karena itulah dalam putusan ini selain mempertimbangkan halhalyang diatur dalam UndangUndang Lelang secara khusus juga akan membahasbagaimanakah peran yang dapat dilakukan oleh seorang Hakim dalam mengatasipermasalahan hukum di bidang lelang selaku agent of change untuk pembaharuanperaturan lelang dalam mewujudkan Jaw and legal reform di masyarakat ;Menimbang, bahwa memperhatikan jawab jinawab dan faktafakta yang terungkapdi persidangan, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban

., kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan,Para Advokat, Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik, yangmemilin domisili hukum di kantor Institute for Criminal Justice Reform(ICJR), Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B No. 4, PasarMinggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal13 Maret 2020;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;melawan:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di JalanMedan Merdeka Utara Nomor 3, Rt.02/Rw.03, Gambir, Kec.