M.Si.tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama danberlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 )Jo Pasal 18 ayat ( 1 ) Undang Undang No : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang No : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 JoPasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang

Kerugian Keuangan Negara (12) Rp 100.800.000,00 Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO, ST Bin SIDIK ARTASIK (Alm) tidakterbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak Melakukantindak pidana korupsi Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 ayat (1) b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Nomor 2370 K/PID.SUS/2015Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang merupakan lex spesialis dari unsur secara melawan hukumdalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Bahwa jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat dariperbuatan Terdakwa BENI DWI CAHYADI yaitu sebesar Rp193.507.000,(seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh ribu rupiah);Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo Pasal 18 Ayat (1) butir b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Kerugian Keuangan Negara sebesar 73.332Kg x Rp. 4.685, (empat ribu enam ratus delapan puluh limarupiah) = Rp. 343.560.420, (tiga ratus empat puluh tiga jutalima ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKPPerwakilan Banten Nomor : SR2919/PW30/5/2012, Tanggal07 Agustus 2012, atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut ;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana pada Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa DEDE WIDARSO Bin H.

ALIMUDDIN WELLANG, M.Pd tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalamdakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.Menyatakan terdakwa Drs. H.

Hutama Karya dengan biayanya sendiri, bukanbiaya dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dalamSurat Dakwaannya telah didakwa :PRIMAIR, melakukan perbuatan yang diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangRl Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) MKUHP.SUBSIDIAIR

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIDIK HARIYANTO Bin HASAN BASRIbersama sama dengan Terdakwa II SOFYAN Bin H.HAFID tersebut telahmerugikan keuangan Negara sebesar Rp. 134.800.000, (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.n Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UUNo.31 Th.1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001tentang

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) kelKUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar pasal 5ayat (1) huruf a UU No. 20 tahun 2001, Jo. pasal 18 UU No.31tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UUNo.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang untuk ituMajelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanBn LINES pO ee SS SeMenimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan Primair yaitumelanggar pasal

2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU No.31 tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal55 ayat (1) ke1l KUHP Jo. pasal 65 ayat (1) KUHP adalah sebagaiber Lkut SSH 6 eS Se Se1.

yang ditanda tangani para penerima danasubsidi KPR/KPRS yang mencantumkan jumlah sebesar Rp.9.000.000,(Sembilan juta rupiah) adalah fiktif, karena sejatinya para penerima danatersebut hanya menerima sebesar Rp.6.000.00, (enam juta rupiah) dalam bentuk60tunai Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan berupa barang bahan bangunan senilaiRp.4.000.000, (empat juta rupiah) ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa PenuntutUmum karena didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Primair Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP , SubsidairPasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa jika

sawah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkandalam RUKK dan perjanjian kerjasama dengan 13 kelompok tani,maka terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yangmengakibatkan Negara atau Daerah dirugikan sebesarRp2.117.046.450, (Dua milyar seratus tujuh belas juta empat puluhenam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN,SP alias LAODE MUHAMMAD ARWIN KADAKA,SP, Sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RI Nomor : 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undang undang RI Nomor : 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SubsidiairBahwa terdakwa LA ODE MUHAMMAD ARWIN, SP alias LA ODEMUHAMMAD ARWIN KADAKA, SP, baik bertindak sendirisendiri maupunbersamasama dengan saksi IR.

NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGITbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan padadakwaan Primiar dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 Ayat(1) huruf a, b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dra.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Yindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1;e Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 jo.

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; Subsider :Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas, maka Hakim Anggota II terlebih dahulumempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

GANI SIRMAN, M.Si tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

surat bukti/barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauhmanakah faktafakta yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahanpenilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhiunsurunsur yang didakwakan ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwadipersidangan dengan dakwaan disusun secara subsidairitas (berlapis), di manaterdakwa didakwa melanggar :Hal 157 dari 218 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Mks.PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang R.I No. 31Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;SUBSIDAIR : Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) hurub b UndangUndang R.1I No. 31 Tahun1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang,bahwa suatu tindak pidana akan dinyatakan terbukti

ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No.31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : Setiap orang yang secara melawan hokum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara ;Menimbang, bahwa adapun unsurunsur Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :1.

Saiful Rokhman terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

SAIFUL ROKHMAN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP. 222222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nnn nne ennSUBSIDIAIR:wannn anna nanan Bahwa ia Terdakwa Drs.

Kekurangan distribusi buku sebesar Rp 241.210.566,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Bin IBER DASAK tidak terbuktibersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat(1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan primairkami;Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan terdakwa SUEL, S.Ag., M.Sc.

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Bank BNI(persero) tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012, (tujuhratus dua puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh sembilanjuta sepuluh ribu dua belas rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah tersebut ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDIAIR

Bank BNI (persero)tersebut dirugikan sebesar Rp. 728.829.010.012, (tujuh ratus dua puluhdelapan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta sepuluh ribu duabelas rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut ;Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU No. 20 Tahun2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 56 ke1 joPasal 64 ayat (1) KUHP ;LEBIH SUBSIDIAIR

karena itupermohonan Peninjauan Kembali a quo tidak memenuhi ketentuanPasal 263 (2.a) KUHAP ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat(2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalampemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon PeninjauanKembali ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah); Setelah pula membaca pembelaan/pleidooi Penasihat HukumTerdakwa tanggal 10 Maret 2016 yang pada akhir pembelaannyaberkesimpulan semua unsur tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkanyang diperbuat dan dilanggar oleh Terdakwa, sehingga dengan demikiantidak dipenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah

Kerugian Keuangan Negara (ab) Rp. 663.082.264 wana nnnn Perbuatan Terdakwa ADE ROSALINA Binti MUHAMMAD YACOBbersamasama dengan Terdakwa Saksi Budy Marman, ST Bin AchmadSyam, Saksi Sofian Als Pian Bin Taiman dan Saksi Muhammad Nasri Nur AlsAnas Bin Suhaimi M tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001

dakwaanPenuntut Umum ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnyaakan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya,Halaman 179 dari 217 halaman Putusan Nomor 85/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrmaka untuk itu terlebin dahulu akan dipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidiaritas, yaitu dakwaan:PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang

tersebut, memperkaya terdakwa Erik Ismunandar, ST sebesarRp. 199.285.329,39 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluhlima ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) danmemperkaya saksi Muhammad Suhaimi Bin Tukacil sebesar Rp.43.000.000, (empatpuluh tiga juta rupiah).Perbuatan terdakwa ERIK ISMUNANDAR, ST bersamasama dengan saksiMUHAMMAD SUHAIMI Bin TUKACIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangPutusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal 21 dari 186No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Selatan,terdapatkerugian Negara sebesar Rp.237.853.939,45, .Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita AcaraPersidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuandalam putusan ini.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahTerdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut disusun secarasubsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3. jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun

Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.