Menyatakan terdakwa MARTHEN ABRAHAM NANLOHY tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah MELAKUKAN TINDAK PIDANAKORUPSI, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimanayang tercantum dalam

PASOMBA PALEMBANGAN terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam DakwaanKesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

ROSIDI AYUB dan SUGANDI sebagaimana diuraikandiatas telah memperkaya diri sendiri atau. orang lainsebesar Rp. 217.305.698, (dua ratus tujuh belas juta tigaratus lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah)dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.217.305.698, (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus limaribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) atausetidak tidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Ir. BANU PALAKA, MM selaku KepalaBidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (selanjutnyadisingkat PU) Kab.

Pasal yang didakwakan : Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18.

M.Akterbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair.3 Menghukum Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, SE.

2021/PN Sby.Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalamperkara ini adalah berupa dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Primair, jika dakwaan Primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranyadakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkandan membuktikan dakwaan Subsidatr;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1KUHP.

Namun dalam perkara aquo,yang dalam fakta fakta persidangan telah terpenuhinya perbuatan sebagaimanaHalaman ke 285 Putusan Perkara No. : 17/Pid.SusTPK/2021/PN Sby.dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP karena Terdakwa ABDULLAH bersama HERI JAMARI Saudara HANIFANSORI (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum

Puspa Agro sebesar Rp. 8.029.167.500,00 (delapan milyar duapuluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Y Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya.v Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit belit di Persidangan.Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang undang RepublikIndonesia Nomor

(terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah);Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Dakwaan Primair , Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Unsur Setiap Orang ;Unsur Setiap Orang Untuk Terdakwa

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RI NO. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP ;Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55ayat (1) Ke 1 KUHP ;Lebih Subsidair :Pasal 9 Undangundang RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP

TEGUH KARTIKA WIBOWO, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Melakukan , menyuruhmelakukan , Turut melakukan tidak terbukti kebenarannya menurut hukum .Menimbang, Bahwa dalam dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 TentangHalaman 301 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPtidak terpenuhi.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18, Pasal 3jo. Pasal 18 dan Pasal 9 jo. Pasal 15 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Halaman 310 dari 338 Putusan Nomor :75/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yangdilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 jo UU RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan UUPemberantasan Tindak Pldana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP,sebagaimana dalam

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah,maka akan dipertimbangkan terlebin dahulu apakah perbuatan yang dilakukanoleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam faktafakta hukum di atas,kesemuanya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, sebagai berikut :Primair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal64 ayat (1) KUH Pidana.Subsidair : Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam ..../140140diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan dan Penambahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat(1) KUH Pidana.Menimbang

Menyatakan terdakwa Joseph Tuhuleruw terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

terdakwaJoseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,, saksi Johana Rachel Soplanitsejumlah Rp. 1.100.000.000,Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraInspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63ITPROV/2021 Tanggal 09April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,(tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu,dua ratus delapan puluh rupiah)Perbuatan terdakwa Joseph Tuhuleruw., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Joseph Tuhuleruw, sebagai orang yang melakukanatau turut serta melakukan dengan JERRY Tuhuleruw, Johana RachelSoplanit dan Ir.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang;2. Secara Melawan Hukum;3. Memperkaya diri Sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;4.

1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputuskontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi kepada saksiASEP AAN PRIANDL, ST selaku penyedia barang;~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :wennnn Bahwa ia Terdakwa dr.

Yuendri Irawanto,M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana hasilperhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan olehPerwakilan BPKP Propinsi D.I.Yogyakarta dengan Surat Nomor :SR3708/PW.12/5/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Laporan HasilAudit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan DIPA BalaiPengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta tahun 2007 dan2008.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, M.Si selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional

No. 1806 K/Pid.Sus/2013Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun

Barito SelatanTA 2011 Nomor : SR3351/PW15/5/2012 tanggal 27 Desember 2012 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan PropinsiKalimantan Tengah, perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugiankeuangan negara sebesar Rp. 145.154.000, (seratus empat puluh lima jutaseratus lima puluh empat ribu rupiah)~ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UURI Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR :wnne Bahwa para terdakwa 1. YUWONO, S.Hut, MP Bin TUGIMAN, 2. TOTOHARTONO, SH, MP Bin MUHIDIN MA, 3. DEDY MIZWAR, S.Hut, MP BinMARIJAN dan terdakwa 4.

Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwaterdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa terdakwaterdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis akan membuktikan terlebihdahulu dakwaan primer;Halaman 85 dari 152 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN PlkMenimbang, bahwa pada bagian dakwaan Primer ini, terdakwaterdakwa olehPenuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangundangRI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Sarolangun tahun 2010yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku telah menimbulkankerugian Negara senilai Rp.799.594.5 juh r: mbilan puluh sembilanjuta lima ratus sembilan puluh empat ribu limaratus delapan puluh delapanrupiah), atau setidaktidaknya sejumlah uang tertentu disekitar itu.w Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah

sembilan puluh sembilan jutalima ratus sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan Rupiah)tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sarolangun,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, apakahTerdakwa telah dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Dakwaan dari Penuntut Umum;Menimbang, bahwa adapun susunan dakwaan diajukan Penuntut Umumkepada Terdakwa adalah sebagai berikut:Primair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak174Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidanaberdasarkan ketentuan ancaman pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20Tahun

Perusahaan Rp 3.641.616,00Korugian Keuangan NegaraRp127.326.524.00 Sehingga akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwaRINDU CANDRA SAMITA, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK), Negara C.q Pemerintah Kabupaten Balangan dirugikansebesar Rp. 127.326.524, (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus duapuluh enam lima ratus dua puluh empat rupiah) atau setidaktidaknyasejumlah uang tertentu selain jumlah tersebut.aan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) Huruf b Jo. ayat (2) Jo. ayat (3)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangundang No 20 tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak pidanaKorupSi. === 722299 22222 ne nn nnn nnn nnn nnnSUBSIDIAIR :wannnnnnne Bahwa terdakwa RINDU CANDRA SAMITA, S.Sos Bin MAILIREVANSI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaandan Pariwisata Kabupaten Balangan Nomor : 900/ 010/ SK/ Disporaparbud

, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.135 dari 164 halamanMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat(1 )jo Pasal 18 ayat (1)huruf b,ayat ( 2 ),( 3 )Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RInomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b,ayat ( 2 ),( 3 ) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang

Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp.728.350.341,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluhribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Halaman 28 dari 170 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN SmrSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa MARDIANTO Bin PARENG pada kurun waktu antara Tahun2014 sampai dengan Tahun 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu yangmasih dalam Tahun 2014

dalam perkara penggelapan dandivonis penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan di Pengadilan NegeriTenggarong;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan dalam bentuk Subsidaritas, yaitu:Primair: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair: Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 jo.

ini yangkiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikutdipertimbangkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmumMenimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindakpidana dengan dakwaan sebagai berikut :KESATU:PRIMAIR : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNo. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan UndangundangNo. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang No. 31Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Pasal 9 jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor No. 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UndangUndang R.I. No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Tambahan kekurangan upah kerja pembangunan Rp 34.200.000, /kantor DesaJumlah Rp 100.225.000,Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hukumHalaman 131 darl 160 Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg3. Melakukan perobuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi4.

yang terungkap dipersidangan juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang saksipun yangmenerangkan akibat perbuatan Terdakwa telah menjadikan Terdakwa, oranglain atau suatu korporasi menjadi kaya atau menjadi bertambah kaya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, sehingga unsur ke3 menurut MajelisHakim tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 142 darl 160 Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PN.BdgTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwatidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga haruslahdibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa

MOKHAMMAD THOIFUR tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair.64Menyatakan Terdakwa Drs.

MOKHAMMAD THOIFURdalam jangka waktu yang lama antara Tahun 2008 2011;Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kepersidangan dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :Pertama :Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

,sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDERn Bahwa tersangkaPOLLY FERDINAND SAMALLO,S.Pi., selaku KepalaSeksi Penangkapan Ikan pada Bidang Produksi Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Biak berdasarkan SK.821.249 tanggal 02 Nopember 2011 baiksecara sendiri sendiri atau bersamasama sesuai perannya masingmasingbersama

Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannyatersebut;Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telahmelakukan tindak pidana, maka semua unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Biaya Pokok Penyediaan (didasarkan pada Laporan Tahunan / AnnualReport yang dikeluarkan PLN tahun 2012) adalah sebesar Rp1.374,00per KWH; Jumlah pendapatan PLN yang tidak Terealisir adalah1.460.952.000 KWHx Rp1.374,00 per KWH = Rp2.007.348.048.000,00;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana;SUBSIDIAIR:Bahwa ia Terdakwa Muhammad Ali selaku PlIt. Manager Bidang ProduksiPT.

Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 19 September 2014 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali, ST bersalah melakukan tindakpidana Korupsi yang dilakukan secara bersamasama, sebagaimanadalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31Hal. 71 dari 153 hal. Put. No. 1324 K/Pid.Sus/2015Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana.2.

Menyatakan Terdakwa ALEXANDER ARIF Alias ALEX terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.