Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUH AZ BIN ABDUL AZIZ terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanadalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;2.

dan mengaku dan berterus terang sertamenyesali atas kesalahannya ; Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa tidak menikmati uang dari tindak pidana korupsi yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatusebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwapidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana yang pantas, adilserta bijaksana sesuai dengan harapan dan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagiNegara, serta bagi masyarakat ;Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana, UndangUndang Nomor 46 tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADLI:1.

Perkara : Pds32/Bdung/09/2015tanggal 04 Januari 2016, yang dibacakan pada persidangan tanggal 04 Januari2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan:1.Menyatakan terdakwa ADENG MULYADI selaku Ketua KSU BMW danterdakwa Il SUPRIYANTO, SEselaku Bendahara KSU BMW tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

kaya menjadi lebih kaya lagi;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatanpara Terdakwa telah menjadikan para Terdakwa, orang lain atau suatukorporasi menjadi kaya atau menjadi bertambah kaya;Menimbang, bahwa dengan demikian maka para Terdakwa tidakmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi, sehingga unsur ke 3 tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.

1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputuskontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi kepada saksiASEP AAN PRIANDL, ST selaku penyedia barang;~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :wennnn Bahwa ia Terdakwa dr.

Yuendri Irawanto,M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2012.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamaSama dengan SUNARYA tersebut berdasarkan Hasil Audit BPKP dalam28rangka Penghitungan Kerugian Negara dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April 2014, negara mengalami kerugian sebesarRp. 360.380.000, (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh riburupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April2014 dan diperkuat dengan keterangan AHLI, Negaramengalami kerugian sebesar Rp. 360.380.000, (tiga ratusenam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Menimbang,bahwa berdasarkan' faktafakta hNhukum diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafaktahukum tersebut relevan dengan dakwaan jaksa penuntut umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :PRIMAIR Melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001tentang Perubahan AtasUndang UndangRepublik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat 1KUHP ; 167 SUBSIDIAIR Melanggar Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIR :Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.TteMenimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun berbentuk subsideritas, maka terlebin dahulu akan dibuktikanmengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4.

yang telah terungkap dalam persidangan tentang perbuatanmelawan hukum Terdakwa dalam penyaluran bantuan bagi GuruguruNon PNS dikota Bekasi TA 2011 dan TA 2012 sehingga menderitakerugian sekurangkurangnya sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratusdelapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) .Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat didalampertimbangannya, telah mengabaikan unsurunsur pasal yang didakwakansecara alternatif kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu, terutama dalamdakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat tidak cukup maksimalmempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan terhadapTerdakwa dengan keterangan saksisaksi yang dihubungkan denganadanya alat bukti surat yang telah diajukan di muka persidangan, andaikataMajelis

kerugian keuangan negara serta tidak pernahmengembalikan kembali;halhal yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya tersebut sehingga tidakmenyulitkan jalanya persidangan serta merasa menyesal; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo.

Perbuatan terdakwa YATMIRAN Bin RAKIMIN (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan, Sebagai berikut : nn nnn nnn nnn nnn nnn n conn n nnn nnnnnannnncnannsPRIMAIR : 222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Perbuatan Terdakwa YATMIRAN Bin (Alm) RAKIMIN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

ratus empat puluhempat juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilanrupiah koma satu sen) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi(TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 2019.Perbuatan terdakwa DWI BUDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 35 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Perkara : PDS04/M.5.20/Ft.1/06/2021 tertanggal 19 Oktober 2021yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 19Oktober 2021 yang menghendaki sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa DWI BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanayang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara olehBPKP RI melalui surat Nomor : SR188/D6/01/2013, tanggal 18 Maret 2013,menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.194.866.278, (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapanratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), atau sekitarjumlahtersebut ; Perbuatan Terdakwa Selviana Wanma bersama sama dengan saksi AbasBaradja, saksi Marcus Wanma, saksi Endad Rahmat Akus, saksi Djajat Sudrajatmelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31, Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor : 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangNo.31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55ayatI112(1) ke1 KUHP 5Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS10/JKT.SEL/04/2013 tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :Menyatakan Terdakwa Selviana Wanma., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UU No. 20, tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana DakwaanPrimair ;Membebaskan Terdakwa Selviana Wanma., dari Dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa Selviana Wanma., terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo.

(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP)telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) dalam dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidakperlu dipertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana PenuntutUmum dimana dalam Tuntutan

Pidana Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaansubsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; sedangkan Majelis Hakimberpendapat yang terbukti adalah dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor

Bahwa di antara kelompok tani penerima bantuan tidak menerimamenurut pagu jumlah roll fiber tersebut, bahkan ada kelompok tani penerimabantuan sama sekali tidak ada menerima roll fiber tersebutMenimbang, bahwa karena faktafakta hukum tersebut, Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secara alternatifsebagai berikut :KESATUPrimair, perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMADHATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih salah satudakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum, berdasarkan mana Majelistersebut memilin dan kemudian mempertimbangkan dakwaan kesatu yangdisusun secara subsidaritas;Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu tersususunsecara subsidiaritas, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebin dahulumempertimbangkan Dakwaan Kesatu bagian Primair, yaitu. sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999halaman 160 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Perbuatan Terdakwa DODO WIWAYANTO, ST tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa DODO WIJAYANTO, ST selaku Project Manager CV.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang

BRAHMANTORY bersama sama saksiRINO LANDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1),jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undangundang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Subsidiairwana nanan naan Bahwa Terdakwa DRS.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana telahdiungkap di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsurunsur dari peraturan tindakpidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atauGSI GIRVAN A RR RRMenimbang, bahwa Terdakwa Drs BRAHMANTORY diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar surat Dakwaan yangdisusun dalam bentuk Subsidairitas sebagai berikut :PRIMAIR :Melanggar pasal 2 ayat (1) jo

Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat(3) UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang R.!

(tiga ratus dua puluhempat juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah), atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu.Perbuatan Terdakwa ARENS WEHTABTABA Alias ARENS sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menetapkan pengganti Kepala Desa Gomsey melalui pengusulan BPD (badanpengusulan desa);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Selatan.Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.168dari.200Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalamBerita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dandianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanaDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutdisusun secara subsidairitas, yaitu :Primair : Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang

Undang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun secara Subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang Undang

halhal yang sudah termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini ;Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 119Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaiberikut :PRIMAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UUNo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubahmenjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;SUBSIDAIR :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadiUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

disusun secara Subsidairitas Alternatif, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Primair.Apabila unsurunsur pasal dalam Dakwaan Pertama Primair semuanya terpenuhi, makaDakwaan Pertama Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknya apabila belumterpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal dalamDakwaan Pertama Subsidair atau Dakwaan Kedua ;Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Pertama Primair, Terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUURI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

(delapan ratus sembilan puluhtujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapanratus rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut.Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat1 ke1 KUHP.

terpenuhi dan Majelis meyakini adanyakesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkaraini tidak ditemukan halhal yang dapat menghapuskanpertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupunkarena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harusdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.

sehinggamengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp. 1.593.859.158,(SatuMilyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima PuluhSembilan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Atas KerugianNegara / Daerah Pada Komisi Pemilihnan Umum (KPU) Kota Banjar dariInspektorat Kota Banjar Nomor 700/02/LHPPKKNDInspektorat tanggal 12Pebruari 2015.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidiair Bahwa ia TerdakwaNUR RIFAI, SH.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.Setiap orang;2.

Menyatakan Terdakwa MAT URIPtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI.No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangRLNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP,sebagaimana dalam surat dakwaan Primair oleh karenanya membebaskanTerdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; 2.

akta jual beli Nomor 97/MGR/2011 tanggal 10 November 2011 tertuangharga jual tanah tersebut senilai 164.000.000,,.Hal76dari 128 Put No.204/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.SbyMenimbang, bahwa atas faktafakta yang terjadi dalam persidangan, kini MajelisHakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadapdakwaan yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yaituPrimair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi Jo.