Ditemukan 12714 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kemauan kematian kesatuan kemampuan kebaruan kerajaan ketahuan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap
Tanggal 9 Maret 2017 — - GERSON WENDA, S.Th., MM - LUCAS KUBELA, SH
127 — 45
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seleluruh pelaksanaan barang/jasa;Bahwa untuk pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, terdakwaGERSON WENDA, STh.,MM juga mengeluarkan SPK kepeda CV. Saptajaya Perkasa dan CV. Cyclops Venture yang sebelumnya sudahmelaksanakan pekerjaan berdasarfkan SPK yang dikeluarkan PPKsebelumnya yakni Drs.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
85 — 15
  • sampai akhir masa kontrak, yang ditentukan dalam addendum yaitutanggal 3 Maret 2012, rekanan tidak bisa memperlinatkan bukti sertifikasi dariPabrik yang membuat Tiang Pancang ;Bahwa dokumen yang saksi tandatangani untuk persyaratan pencairan uangmuka adalah dokumen kontrak dan SPM (Surat Perintah Membayar) ;Bahwa pembayaran proyek Pembangunan Jembatan Jalan Merdeka dilakukandengan cara per termin yaitu :1) Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ;2) Selanjutnya dibayar sesuai dengan kemajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — SARNUBY VS UNIVERSITAS ISLAM RIAU, DKK
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1450 K/Pdt/2017Kanakkanak hingga strata 2 (S2) dalam berbagai disiplin ilmu demiuntuk kemajuan bangsa dan Negara;Namun apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, makamohon memeriksa dan memutus:Dalam Rekonvensi:1.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali Dalam Rekonvensi;Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetapmenganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan II DalamRekonvensi merupakan gugatan yang sangat keliru
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
34 — 11
  • berasal dari zaman kolonialBelanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku sebelum adanya HukumTanah Nasional, sebagaimana pokokpokok ketentuannya tercantum dalam UUPA,dimaksudkan berlaku untuk sementara waktu sambil menunggu undangundangyang dimaksud Pasal 51 UUPA;Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut jelas tidak sesuai denganasasasas yang tercantum dalam Hukum Tanah Nasional, akibatnya tidak dapatmenampung perkembangan yang terjadi dalam perkreditan dan hak jaminansebagai akibat dari kemajuan
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 15 Maret 2019 — Pemohon:
HENY SEPTIANINGSIH
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU, Cq KASAT RESKRIM POLRES DOMPU
40 — 17
  • Terlalu lama menyandang status tersangka tanpadibarengi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalaubelum cukup bukti sehingga proses hukum didiamkan saja tanpa ada kepastiankapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasanorang. Hal ini menunjukan bahwa jika tidak ada aturan dalam undang undangyang membatasi batas waktu status tersangka seseorang, maka sangatmungkin membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bisamenjadi tersangka abadi.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 106
  • pernah meminta agarPenggugat mengeluarkan dan memindahkan anakanaknya kesekolah lain, sehingga sangat tidak pantas/layak bilamana ParaTergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karenahukuman/tugas untuk menulis kalimat untuk tidak terlambat sebanyak50 (lima puluh) kali adalah tugas yang tidak berat dan dapatdipersamakan bilamana anak Penggugat menulis kalimat selama matapelajaran/bidang studi berlangsung dalam kelas, dan tugas yangdiberikan tersebut juga bertujuan demi kebaikan dan kemajuan
Pengadilan PN Pangkalan Balai
Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 318/Pid.B/2019/PN Pkb
Tanggal 27 Nopember 2019 —
43 — 28
  • nyawa orang lain Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan inti dari perouatan pidana(criminal act) dalam Pasal 338 KUHP yang bersifat objektifempiris, yaituberkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa,sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapatdiidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan caramelihat, mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun denganmenggunakan sarana bantu panca indera manusia yang dengan kemajuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 April 2019 —
291 — 123
  • Dewi Nurseptadi,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa awalnya Terdakwa dirawat secara pribadi dan belakangan ini atasrekomendasi kepolisian Terdakwa direhab di tempat kami yaitu di RumahKreativitas Kita di JI Sukaraja no5 Cikeas Bogor;e Bahwa selama rehabilitasi, terdakwa menginap .e Bahwaterdakwa Sudah berapa lama Terdakwa menginap sudah 5 bulan;e Bahwa saat ini sudah ada kemajuan, dan terdakwa masih ketergantungandan pengobatan baru beralan 80%.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 230 / Pdt. G /2013 / PN. Jkt. Sel
Tanggal 6 Nopember 2013 — H. ABDUL RACHMAN SALEH, selaku Direktur Utama CV. GRIYA TIRTA, berlamat di Jl. Kirai Indah No.11 RT.006/RW.010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh HOGER SURESH, SH dan ANDI AGUS ISMAWAN, SH, Para Advokat berkantor pada Law Firm Krisna. Ismawan & Associates, Reciver & Administrator for bankcrupty, beralamat di Gedung Le Pasadena Lantai 3, Jl. Ciputat Raya No.1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGGUGAT; M e l a w a n : 1. PT. BAKTIPARAMITA PUTRASAMA, berlamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 59, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I ; 2. NG MING HONG, dahulu beralamat di Jalan A, gang A VII No.6, RT.006/RW.007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- II; 3. JANUAR HAMID, SH, Notaris dan PPAT, dahulu beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No.41, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- I; 4. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA, beralamat di Jl. Yos Sudarso No.27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- II;
161 — 51
  • Akta Pendirian CV GRIYA TIRTA No.75, diberi tanda bukti P1.Laporan Kemajuan Penyidikan Tindak Pidana PemalsuanDokumen dan atau Penggelapan Tanah Ex. Agunan CV.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 520/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Tim Likuidasi PT. BPR SEKAR (DL)
Tergugat:
Titi Haryati
100 — 20
  • Berita acara pendahuluan maupun kemajuan fisik beberapa kali,sebelum tanda tangan saya konfirmasi dulu dengan atasan/yangtanggungjawab seperti Ibu Ani, Pak Kris, dan tanda tangan sayaitu tahap keempat, ada rekanan, pemborong, pengawasbangunan., konsultan, dan waktu itu Pak Kris mengatakan tandatangan saja karena ada tahapan yang lebih tinggi lagi ;Tahapan yang lebih tinggi maksudnya siapa ?
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ktb
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama
Tergugat:
1.PT. Manunggal Adi Jaya
2.Nurdin Efendi
3.Samsudin
123 — 38
  • MAJ sebagai Avalis Memberikan laporan kemajuan hasil sawit kepada Kopbun KelumpangBersama Memberikan laporan analis kepada Kopbun Kelumpang Bersama.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 06-02-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — Suparman, Serda NRP 542145, Kodim 0807 Tulungagung
61 — 50
  • Terdakwa secara umumtujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalamarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umumdalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukungkelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
74 — 812 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuaiperkembangan zaman dan kemajuan teknologi.Memperjuangkan hakhak pekerja, perbaikan dan peningkatan upahserta kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.Memperjuangkan dan meningkatkan Jaminan Kecelakaan Kerja,Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan PemeliharaanKesehatan dan Jaminan Sosial dalam arti yang lebih luas.Memperjuangkan peningkatan dan perbaikan syaratsyarat kerja,norma kerja dan kondisi kerja yang mencerminkan keadilan maupuntanggung jawab sosial.10Memperjuangkan hak dan kepentingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1221 — 906 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimanatelah dirativikasi dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentangRatifikasi International Covenan Economic Social & Cultural Rights dalamPasal 1 ayat (1) dan (2) telah menegaskan bahwa:(1) Semua bangsamempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikanmereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untukmemperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya;(2) Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri,
    Nomor 31 K/Pdt/2017industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusiadan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak;Persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UUSDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanatkonstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.
    Dalampertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagaibagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air jugadiperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untukpengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluanindustri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupanmanusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapathidup layak;Persyaratan konstitusionalitas Undang Undang SDA tersebut adalahbahwa Undang Undang SDA dalam pelaksanaannya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-06-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 02-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
NAUNGAN HARAHAP, SH.
Terdakwa:
SAIFUDDIN, S.E. Bin DJUNED
103 — 34
  • Pidie Nomor : 37.2-AC/UPTD- I/PUPR/APBA/2018 tanggal 13 Desember 2018;
  • Fotocopy Rekap Kemajuan Fisik Periode 01 Oktober 31 Oktober 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie;
  • Fotocopy Rekap Kemajuan Fisik Periode 01 November 30 November 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab.
    Pidie;
  • Fotocopy Rekap Kemajuan Fisik Periode 01 Desember 18 Desember Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie;
  • Fotocopy sertifikasi bulanan bulan ke 1 tanggal 25 Oktober 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie;
  • Fotocopy Sertifikasi Bulanan bulan ke 2 (Dua) tanggal 25 November 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
65 — 15
  • satu) Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir30nJuni 201378. 12 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013(Januari Desember 2013)79. 1(satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU KotaBanjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 201380. 2(dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 201381. 1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 201382. 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 201383. 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
    Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir 30nJuni 201378. 12 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)79. 1 (Satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU Kota Banjar(076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 201380. 2 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 201381. 1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 201382. 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 201383. 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
    Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir 30nJuni 201378. 12 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013) 79. 1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU Kota Banjar(076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 201380. 2 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 201381. 1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 201382. 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 201383. 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman
75 — 19
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan.
    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan. Menyiapkan dan menjaga keutuhan selurun dokumen pelaksanapengadaan barang jasa.;Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa membuat Harga PerkiraanSendiri (HPS) dengan cara Terdakwa hanya memindahkan saja informasiharga yang ditawarkan oleh CV.
    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanapengadaan barang jasa.Bahwa sebelum diadakan lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SD danSMP dana DAK Tahun Anggaran 2011, Kepala dinas PendidikanKabupaten Rembang sdr.Drs.DANDUNG DWI SUCAHYO telah menerimakurang lebih 8 (delapan) katalog yang berisi juduljudul buku dan hargabuku diantaranya dari CV. Aneka Ilmu dan PT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2015 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 23 Maret 2015 — Drs. H. KOMARI, M.Si ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
62 — 18
  • yangmemegang kekuasaan sejumlah dana yang bersumber dari APBNperuntukannya khusus untuk keperluan dana bergulir bagi penguatan PIK( Pengembangan Industri Kecil ), seharusnya sebagai pejabat yang diberi tugasdan diberikan kewenangan harus dilaksanakan untuk maksud tersebut yaitudana bergulir tersebut sesuai dengan sebutannya diberikan secara bergantiandan jangan sampai terhenti atau sama sekali tidak digunakan sesuai denganmaksud dan tujuannya, yakni untuk perkuatan dalam artian untukpengembangan dan kemajuan
    usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil,menengah dan usaha lainnya yang dapat memberi manfaat bagi kemajuan danpengembangan usaha dibidang ekonomi masyarakat khususnya usaha tingkatmenengah dan kebawah ;Bahwa apabila kemudian dana tersebut tidak digunakan oleh pejabat yangdiberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut, malahan dana tersebutdisimpan dalam jangka waktu yang cukup lama didalam rekening pribadinya.Perbuatan atau tindakan semacam itu dapat diduga sebagai perbuatan yangdapat dikatagorikan
    akan tetapi dana tersebut disimpan saja tanpa dijelaskan maksud dantujuannya dan penyimpanannya juga tidak sesuai prosedur tetapi disimpandalam rekening pribandinya, perbuatan tersebut dapat diduga merupakanpenyalahgunaan kewenangan juga dapat merugikan keuangan negara, karenadana tersebut tidak dapat berkembang karena tidak digulirkan ;Bahwa selain itu juga dapat merugikan perkonomian negara, karena tindakanatau perbuatan pejabat tersebut dengan menyimpan uang/dana yangseharusnya untuk perkuatan kemajuan
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 12-02-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 02-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 9/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 31 Maret 2015 — Pembanding/Terdakwa : YAHYA Als SAYED YAHYA ASSEGAF Als HABIB YAHYA Diwakili Oleh : IIN FITRIYANTI S.Sos,SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Akhmad Budi Muklis, SH, MH
Terbanding/Jaksa Penuntut : Dimas Purnama P, SH
49 — 37
  • Bahwa perbuatan HAIRIL ANWAR, S.P BINMUHAMMAD HATTA selakuKetua Tim Teknis tersebut bertentangan juga dengan Pedoman TeknisKegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakanTersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian KemenitrianPertanian RI halaman 12 tentang Penilaian Perkembangan realisasifisik danberikut:*Dalam melakukan penilaian /pembobotan kemajuan pekerjaan fisikpelaksanaankegitan keuangan menyatakan
    Bahwa perbuatan HAIRIL ANWAR, S.P BINMUHAMMAD HATTA selakuKetua Tim Teknis tersebut bertentangan juga dengan Pedoman TeknisKegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakanTersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian KementrianPertanian RI halaman 12 tentang Penilaian Perkembangan realisasipelaksanaan kegitan fisik dan keuangan menyatakan sebagaiberikut:Dalam melakukan penilaian /pembobotan kemajuan pekerjaan
    perbuatan HAIRIL ANWAR, S.P BINMUHAMMAD HATTA selakuKetua Tim Teknis tersebut bertentangan juga dengan Pedoman TeknisKegiatan Percontohan Pengembangan Pemasangan Fiber Pada petakanTersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut/ Lebak tahun Anggaran 2013pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kemenitrianhalaman 127 dari 156 halaman Putusan Nomor 9/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMPertanian RI halaman 12 tentang Penilaian Perkembangan realisasifisik danberikut:*Dalam melakukan penilaian /pembobotan kemajuan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-06-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna
Tanggal 3 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
NAUNGAN HARAHAP, SH.
Terdakwa:
Ir. FAJRI, M.T
159 — 72
  • Pidie Nomor : 37.2-AC/UPTD- I/PUPR/APBA/2018 tanggal 13 Desember 2018;
  • Fotocopy Rekap Kemajuan Fisik Periode 01 Oktober 31 Oktober 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie;
  • Fotocopy Rekap Kemajuan Fisik Periode 01 November 30 November 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab.
    Pidie;
  • Fotocopy Rekap Kemajuan Fisik Periode 01 Desember 18 Desember Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie;
  • Fotocopy sertifikasi bulanan bulan ke 1 tanggal 25 Oktober 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie;
  • Fotocopy Sertifikasi Bulanan bulan ke 2 (Dua) tanggal 25 November 2018 Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Gigieng Kec. Simpang Tiga Kab.