Ditemukan 12708 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kemauan kematian kesatuan kemampuan kebaruan kerajaan kemangan
Pengadilan PA TANJUNG REDEP Perdata Agama
Register : 29-11-2019 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 641/Pdt.G/2019/PA.TR
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 72
  • asliatau alat elektronik sebagai sumber pengambilan alat bukti tersebut, namunkarena Tergugat tidak membantah alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakimberpendapat untuk mempertimbangkan lebih lanjut alat bukti tersebut;Halaman 39 dari 53 halaman, Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2019/PA.TR.Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang, sejalan dengan kemajuan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 436/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 13 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : SUKARJO Diwakili Oleh : SUKARJO
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional KCP Tayu
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang
Terbanding/Turut Tergugat I : HANDONO SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati
61 — 54
  • juta rupiah) MENJADIRp.460.000.000, (empat ratus enam puluh juta rupiah) dan jangka waktukredit dari tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 04 November2018 MENJADI dari tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian PerubahanTerhadap Perjanjian Kredit Nomor : 9002720ADDPK72270315, tanggal11 Maret 2015 adalah bukan dikarenakan faktor ekonomi Penggugatyang mengalami penurunan, tetapidikarenakankepeduliandanitikad baik dari Tergugat terhadap kemajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1192 — 886 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, sebagaimanatelah dirativikasi dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentangRatifikasi International Covenan Economic Social & Cultural Rights dalamPasal 1 ayat (1) dan (2) telah menegaskan bahwa:(1) Semua bangsamempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri yang memberikanmereka kebebasan untuk menentukan status politik kebebasan untukmemperoleh kemajuan ekonomi, sosial dan budaya;(2) Semua bangsa dapat, demi kepentingan mereka sendiri,
    Nomor 31 K/Pdt/2017industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusiadan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak;Persyaratan konstitusionalitas UU SDA tersebut adalah bahwa UUSDA dalam pelaksanaannya harus menjamin terwujudnya amanatkonstitusi tentang hak penguasaan negara atas air.
    Dalampertimbangannya, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagaibagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air jugadiperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untukpengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluanindustri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupanmanusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapathidup layak;Persyaratan konstitusionalitas Undang Undang SDA tersebut adalahbahwa Undang Undang SDA dalam pelaksanaannya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
59 — 95
  • dan Bilik Suara1 (satu) Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir 30nJuni201312 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU KotaBanjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 20132 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 20131 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 20131 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 20131 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
    Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU KotaBanjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 20132 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 20131 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 2013Halaman132 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.Of98.99.100.101.102.103.104.1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 20131 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
    Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU KotaHalaman172 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.gO,91.92.93.94.95.96.97.98.yo,100.101.102.Banjar (076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 20132 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 20131 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 20131 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 20131 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
Pengadilan PN Pangkalan Balai
Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 318/Pid.B/2019/PN Pkb
Tanggal 27 Nopember 2019 —
42 — 28
  • nyawa orang lain Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan inti dari perouatan pidana(criminal act) dalam Pasal 338 KUHP yang bersifat objektifempiris, yaituberkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa,sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapatdiidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan caramelihat, mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun denganmenggunakan sarana bantu panca indera manusia yang dengan kemajuan
Pengadilan PN DOMPU Pidana Khusus
Register : 13-02-2019 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DOMPU Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Dpu
Tanggal 15 Maret 2019 — Pemohon:
HENY SEPTIANINGSIH
Termohon:
KAPOLRI RI , Cq KAPOLDA NTB, Cq KAPOLRES DOMPU, Cq KASAT RESKRIM POLRES DOMPU
38 — 16
  • Terlalu lama menyandang status tersangka tanpadibarengi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalaubelum cukup bukti sehingga proses hukum didiamkan saja tanpa ada kepastiankapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasanorang. Hal ini menunjukan bahwa jika tidak ada aturan dalam undang undangyang membatasi batas waktu status tersangka seseorang, maka sangatmungkin membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bisamenjadi tersangka abadi.
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 06-02-2014 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 5-K/PM.III-13/AD/II/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — Suparman, Serda NRP 542145, Kodim 0807 Tulungagung
57 — 45
  • Terdakwa secara umumtujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum,kepentingan umum dan kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalamarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umumdalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukungkelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 11-11-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 P/HUM/2014
Tanggal 5 Februari 2015 — FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI), DKK VS MENTERI KETENAGAKERJAAN RI dahulu bernama MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI;
71 — 812 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sesuaiperkembangan zaman dan kemajuan teknologi.Memperjuangkan hakhak pekerja, perbaikan dan peningkatan upahserta kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.Memperjuangkan dan meningkatkan Jaminan Kecelakaan Kerja,Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan PemeliharaanKesehatan dan Jaminan Sosial dalam arti yang lebih luas.Memperjuangkan peningkatan dan perbaikan syaratsyarat kerja,norma kerja dan kondisi kerja yang mencerminkan keadilan maupuntanggung jawab sosial.10Memperjuangkan hak dan kepentingan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-04-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 230 / Pdt. G /2013 / PN. Jkt. Sel
Tanggal 6 Nopember 2013 — H. ABDUL RACHMAN SALEH, selaku Direktur Utama CV. GRIYA TIRTA, berlamat di Jl. Kirai Indah No.11 RT.006/RW.010, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh HOGER SURESH, SH dan ANDI AGUS ISMAWAN, SH, Para Advokat berkantor pada Law Firm Krisna. Ismawan & Associates, Reciver & Administrator for bankcrupty, beralamat di Gedung Le Pasadena Lantai 3, Jl. Ciputat Raya No.1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGGUGAT; M e l a w a n : 1. PT. BAKTIPARAMITA PUTRASAMA, berlamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 59, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I ; 2. NG MING HONG, dahulu beralamat di Jalan A, gang A VII No.6, RT.006/RW.007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT- II; 3. JANUAR HAMID, SH, Notaris dan PPAT, dahulu beralamat di Jl. Sultan Hasanudin No.41, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- I; 4. KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA, beralamat di Jl. Yos Sudarso No.27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT- II;
154 — 46
  • Akta Pendirian CV GRIYA TIRTA No.75, diberi tanda bukti P1.Laporan Kemajuan Penyidikan Tindak Pidana PemalsuanDokumen dan atau Penggelapan Tanah Ex. Agunan CV.
Pengadilan PN KOTABARU Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Ktb
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Koperasi Perkebunan Kelumpang Bersama
Tergugat:
1.PT. Manunggal Adi Jaya
2.Nurdin Efendi
3.Samsudin
119 — 38
  • MAJ sebagai Avalis Memberikan laporan kemajuan hasil sawit kepada Kopbun KelumpangBersama Memberikan laporan analis kepada Kopbun Kelumpang Bersama.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 158/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 106
  • pernah meminta agarPenggugat mengeluarkan dan memindahkan anakanaknya kesekolah lain, sehingga sangat tidak pantas/layak bilamana ParaTergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karenahukuman/tugas untuk menulis kalimat untuk tidak terlambat sebanyak50 (lima puluh) kali adalah tugas yang tidak berat dan dapatdipersamakan bilamana anak Penggugat menulis kalimat selama matapelajaran/bidang studi berlangsung dalam kelas, dan tugas yangdiberikan tersebut juga bertujuan demi kebaikan dan kemajuan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 16-11-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 520/Pdt.G/2020/PN Bks
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Tim Likuidasi PT. BPR SEKAR (DL)
Tergugat:
Titi Haryati
96 — 20
  • Berita acara pendahuluan maupun kemajuan fisik beberapa kali,sebelum tanda tangan saya konfirmasi dulu dengan atasan/yangtanggungjawab seperti Ibu Ani, Pak Kris, dan tanda tangan sayaitu tahap keempat, ada rekanan, pemborong, pengawasbangunan., konsultan, dan waktu itu Pak Kris mengatakan tandatangan saja karena ada tahapan yang lebih tinggi lagi ;Tahapan yang lebih tinggi maksudnya siapa ?
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
34 — 11
  • berasal dari zaman kolonialBelanda dan didasarkan pada hukum tanah yang berlaku sebelum adanya HukumTanah Nasional, sebagaimana pokokpokok ketentuannya tercantum dalam UUPA,dimaksudkan berlaku untuk sementara waktu sambil menunggu undangundangyang dimaksud Pasal 51 UUPA;Menimbang, bahwa ketentuanketentuan tersebut jelas tidak sesuai denganasasasas yang tercantum dalam Hukum Tanah Nasional, akibatnya tidak dapatmenampung perkembangan yang terjadi dalam perkreditan dan hak jaminansebagai akibat dari kemajuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 12-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 23-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1514/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 April 2019 —
286 — 119
  • Dewi Nurseptadi,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa awalnya Terdakwa dirawat secara pribadi dan belakangan ini atasrekomendasi kepolisian Terdakwa direhab di tempat kami yaitu di RumahKreativitas Kita di JI Sukaraja no5 Cikeas Bogor;e Bahwa selama rehabilitasi, terdakwa menginap .e Bahwaterdakwa Sudah berapa lama Terdakwa menginap sudah 5 bulan;e Bahwa saat ini sudah ada kemajuan, dan terdakwa masih ketergantungandan pengobatan baru beralan 80%.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-05-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 19/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 8 Mei 2018 — PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk, DKK MELAWAN  PT. DAYA SUMBER MAKMUR
153 — 119
  • Bahwa harga pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja adalah dengan totalsebesar Rp.3.465.000.000, (tiga milyar empat ratus enam puluh lima jutarupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkansecara bertahap berdasarkan kemajuan/ progress kerja PENGGUGATREKONVENSI..
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 19-04-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 51/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 26 Oktober 2017 — Penggugat:
MARULI SITORUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.EVI DESIANTI LESSAN
2.Hj.WINARIATI LESSAN
3.WINARIANI LESSAN,B.A.
4.Dra.Hj.LISNAWATI,S.H.
5.BUDI DHARMAWAN LESSAN
6.SORAYA LESSANS,S.H
162 — 56
  • ada ganti rugi diberikan PTPN kepadaSaksi tetapi hanya untuk tanaman ;Bahwa ganti rugi terhadap tanah tidak adadiberikan : Bahwa Tanah tersebut digaraf oleh orang tuaSaksi pada jaman Jepang ; Bahwa dulunya tanah itu tanah PerkebunanHorizon ;Bahwa tanah itu diberikan kepada Perkebunantanpa ada ancaman : Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 1960 ;Bahwa pada waktu penyerahan tanah kepadapihak Perkebunan saksi dipanggil, pada waktuitu ada proposal dari Perkebunan untuk mintatanah masyarakat untuk kemajuan
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 23-09-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
149 — 41
  • Rekonvensi sebagai ibunya / Penggugat Konvensi,dan juga Penggugat Rekonpensi tidak dapat menghalangi anaknya untukmemilih tinggal dengan siapa jika anak tersebut telah berumur 12 tahun ataulebih (mumayyiz) sebagaimana ketentuan bunyi pasal 105 huruf (b) KompilasiHukum Islam (KHI), dan hak asuh/ hadhanah yang diberikan kepadaPenggugat Rekonpensi bukanlah untuk kepentingan pribadi PenggugatRekonpensi melainkan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak sehinggaSianak dapat tumbuh sehat dan berkembang demi kemajuan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-10-2013 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 24 Oktober 2013 — Drs. Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman
72 — 19
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan.
    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan. Menyiapkan dan menjaga keutuhan selurun dokumen pelaksanapengadaan barang jasa.;Bahwa pada tanggal 20 Juli 2011 Terdakwa membuat Harga PerkiraanSendiri (HPS) dengan cara Terdakwa hanya memindahkan saja informasiharga yang ditawarkan oleh CV.
    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggarandan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanapengadaan barang jasa.Bahwa sebelum diadakan lelang Pengadaan Buku Perpustakaan SD danSMP dana DAK Tahun Anggaran 2011, Kepala dinas PendidikanKabupaten Rembang sdr.Drs.DANDUNG DWI SUCAHYO telah menerimakurang lebih 8 (delapan) katalog yang berisi juduljudul buku dan hargabuku diantaranya dari CV. Aneka Ilmu dan PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 29 September 2015 — Ir. FREE VYNOU,MT Bin KARNO A DANDAN
45 — 56
  • Selanjut terdakwalmenanyakan kepada kami tentang pogres fisik pekerjaan dan keuanganyang ada di masingmasing bidang kami agar dipercepat kemajuan dilapangan mengingat akhir tahun sudah dekat, kKemudian kami dimintaKadis untuk memaparkannya, itu saja yang disampaikan, tidak adaterdakwa menyampaikan kita ada beban ke Dewan sebesar Rp.2.200.000.000, sehingga dibebankan kepada masingmasing Kabidyakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, Kabid Pengairan dan KabidCipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa
    Selanjut Kadis menanyakan kepada kami tentangpogres fisik pekerjaan dan keuangan yang ada di masingmasing bidangkami agar dipercepat kemajuan di lapangan mengingat akhir tahun sudahdekat, kemudian kami diminta Kadis untuk memaparkannya, itu saja yangdisampaikan, tapi tidak ada Kadis menyampaikan kita ada beban keDewan sebesar Rp. 2.200.000.000, sehingga dibebankan kepadamasingmasing Kabid yakni Kabid Bina Marga Rp. 1.700.000.000, KabidPengairan dan Kabid Cipta Karya sebesar Rp. 500.000.000,Bahwa
    Meminta dan atau memberikan kesempatan kepada alatalatkelengkapan DPRD lainnya untuk memberikan penjelasanmengenai kemajuan dan kendala pelaksanaan tugas masingmasingf. Merekomendasikan pembentukan panitia khususg. Badan musyawarah menyusun rancangan anggaran untukpelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyadisampaikan kepada pimpinan DPRDh.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
53 — 14
  • Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir 30nJuni201378. 12 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)79. 1 (Satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU Kota Banjar(076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 201380. 2 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 201381. 1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 201382. 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 201383. 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan
    Berkas Laporan Persediaan untuk Periode yang berakhir 30nJuni 201378. 12 (dua belas) Berkas BA Rekonsiliasi dengan KPPN Tahun 2013 (Januari Desember 2013)79. 1 (satu) Berkas Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada KPU Kota Banjar(076010200657249000KD) Periode Semester 1 TA 201380. 2 (dua) Berkas Laporan Keuangan Semester 1 dan 2 Tahun 201381. 1 (satu) Bundel SPT dari bulan Januari Oktober 201382. 1 (satu) Berkas Laporan Keuangan periode Semester 1 Tahun 201383. 1 (satu) Berkas Laporan Bulanan Kemajuan