Ditemukan 32163 data
11 — 2
telahdiubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, Permohonan Pemohontermasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama; Putusan nomor 1447/Pdt.G/201 7/PA.Pwt.Halaman 7dari 15Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon/Kuasa Hukumnyamenyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P2 yang telahdipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti tersebut tidakada yang mengajukan bukti sangkalan (tegen bewijs), serta dibubuhi meteraicukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undangundang nomor13
21 — 13
sebagai Suami istri dengan penuh tanggung jawab;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohonmengajukan alat bukti Surat dan saksisaksi;Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalahP.1, P.2, P.3, dan P.4, semuanya bermeterai cukup dan yang berupa fotokopitelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor13
10 — 1
perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam, diantaranya bidang perkawinan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya paraPemohon telah mengajukan P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang merupakan akta/suratautentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, olehkarena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
17 — 10
yangdiajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namapara Pemohon dan kartu keluarga dengan kepala keluarga Pemohon , yangtelah dicocokkan dengan aslinya,bermeterai cukup serta telah dinazegelenoleh pos, maka surat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenangtersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan terhadap buktitertulis tersebut memiliki kKekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikatsesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undangundang Nomor13
40 — 17
dalam Pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Pertimbangan alatalat bukti PemohonMenimbang, bahwa untuk menguatkan dialildalil dalam permohonannya,Pemohon telah mengajukan alatalat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkarayang akan dipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa bukti P.1 P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegelcukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) UndangUndang Nomor13
11 — 1
Teddy Saputra binSari ;Menimbang, bahwa bukti bukti P12 berupa Fotokopi Kartu TandaPenduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sertacocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggalPenggugat, sehingga berdasarkan pasal 165 HIR. dan Undangundang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai pasal 2 ayat (1) huruf a, bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil dan materiil, Serta mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat ;Menimbang, bahwa bukti P
13 — 4
Indonesia, dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohonmenderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumahtangga dengan Termohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 P.3 bermeterai cukup dantelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilaialat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
6 — 3
dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti di depan persidangan berupa buktisurat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis Pemohon tersebut,Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentikyang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telahmemenuhi ketentuan 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undangundang Nomor13
7 — 4
tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dlisyaratkan alQuran Surat ar Rum, 21, pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974, danpasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya Penggugattelah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), bermeterai cukup dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alatbukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
7 — 0
Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat adalah suami istridan Tergugat sekarang tidak diketahui tempattinggalnya dengan demikian alat bukti tersebut merupakan akta otentikPenggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang tidak diketahuitempat tinggalnya;Menimbang, bahwa untuk
37 — 6
Penetapan No.0160/Pat.P/2019/PA.MtwMenimbang, bahwa bukti P1 s/d P.9 tersebut setelah diteliti ternyatadikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup danbercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telan dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, maka buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formilsehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.Menimbang, terhadap bukti P.1, P.2, dan P.5 yang berupa fotokopiidentitas kependudukan
10 — 4
., dengan keadaan Termohon yangdemikian itu, Pemohon menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagimeneruskan berumah tangga dengan Termohon;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 P3 bermeterai cukup dantelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilaialat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13
30 — 15
sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalidalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicappos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 UndangUndang Nomor13
8 — 3
Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugihatas perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat buktisurat, yaitu bukti P.1 yang menunjukkan identitas Penggugat, serta buktiP.2, yang menujukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, keduabukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telahnyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup (nazegelen)sesual dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undangundang nomor13
12 — 8
Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (8) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugatdan Tergugat adalah suami istri dan Tergugat sekarang tidak diketahui tempattinggalnya dengan demikian alat bukti tersebut merupakan akta otentikPenggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yang tidak diketahuitempat tinggalnya;Menimbang, bahwa untuk
11 — 2
Halaman 7Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohonadalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 semuanyabermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebutsecara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 KitabUndangUndang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (8) UndangUndangNomor
10 — 4
., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal Yang Dikenakan Bea Meterai) yang tidak dibantah oleh Tergugat,sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.
49 — 4
Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil suatu bukti autentik;Hal. 10 dari 18.Putusan No.0105/Pdt.G/2016/PA.PtsMenimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut telah diterangkanPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukumIslam pada tanggal 6 Januari 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugatmengucapkan sighat taklik talak dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat
13 — 1
Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (8) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil suatu bukti autentik;Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan bahwaTergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempattinggalnya dengan demikian alat bukti tersebut merupakan akta otentikPenggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat yan PERGGUBE tin,tempat tinggalnya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan
48 — 5
tersebut harus dibuktikan, untuk itu Penggugat telah mengajukanbukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dan saksisaksi dari pihak keluarga ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil angka 1 s.d. angka 7Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P yaitu fotokopi Kutipan AktaNikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok denganaslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 huruf a Undangundang Nomor13