GSNomor 793/1985 diterbitkan lebih dari 5 tahun yang lalu, maka Penggugattidak lagi mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat menuruthukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak;Bahwa Penggugat harus menggugat Abdul Muis selaku Camatatau PPAT pada Kecamatan Lima Kaum sebab Abdoel Muis selakuCamat atau PPAT yang telah menerbitkan akta hibah Nomor 07/XIl/PPAT/KLK/C/1982 tanggal 22 Desember 1982 ke atas nama MindarwatiAgus (alm) orang tua Tergugat B;Bahwa

Bahwa berdasarkan Surat BPN RI Nomor 10156203DV.2 tanggal 3 April2008 perihal Mohon Perlindungan dan Tindakan Hukum sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara, lokasi tanah sertifikat Nomor 895 GSNomor 573/1978 masih dalam tahap pemeriksaan dan penelitian instansiyang berwenang.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak Salah dan KeliruMenafsirkan Surat Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor156/TU/06/330/ISPK/PDT/2006 tanggal 11 Agustus 2006 perihalPenghentian eksekusi atas putusan Pengadilan

dilakukanoleh Pengadilan Tinggi Pontianak bahkan telah dilaporkan kepadaMahkamah Agung sebagaimana dimaksud surat perintah Mahkamah AgungNomor 156/TU/06/330/ISPK/PDT/2006 tanggal11 Agustus 2006.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Pontianak Telah Keliru DalamMembuktikan Unsur Tindak Pidana Pasal 385 KUHP.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dan salahdalam membuktikan unsur tindak pidana Pasal 385 KUHP yang berkaitandengan objek sengketa tanah hak milik dengan sertifikat Nomor 895 GSNomor

Bahwa oleh karena terjadi Penurunan Hak, Sertifikat Hak Milik Nomor69/Sumber Agung GS Nomor 12/1992 saat ini menjadi Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 01 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GSNomor 12 Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992, yang saat ini tercatat atasnama PT Prasidha Aneka Niaga. (Bukti P1);4.

Bahwa setelah tanah dibeli oleh Mansyur, tanah tersebut di tingkatkandengan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69/Sumber Agung GSNomor 12/1992;IV. Mansyur pada tanggal 6 Juni 1994 Akta Nomor 53 yang di buat dihadapan Notaris Ida Kesuma, S.H. memberi Kuasa Kepada PanharAzhari, menghibahkan tanah tersebut Kepada Syamsul Bachri yaituberdasarkan Akta Hibah Nomor 51/1/Kec.BKL.U.T/VI/1994 tanggal 7Halaman 17 dari 26 halaman.

sengketa a quo, oleh karena itu Eksepsi Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa inipatut untuk dinyatakan tidak diterima;Bahwa jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakimmengenai gugatan Penggugat kurang pihak pada halaman 69 alinea ke2yang menguji berdasarkan fakta persidangan: Bahwa Penggugat adalah pemilik hak sebidang tanah berdasarkanSHGB Nomor 1 sekarang Nomor 00004 tanggal 21 Juni 1996 GSNomor

Konawe) untuk diterbitkansertifikat di atas tanah Hak Milik Penggugattersebut, dan atas permohonan dari Penggugattersebut BPN Kab.Konawe telah menerbitkan sertifikat10atas nama Penggugat / Terbanding Nomor : 230, GSNomor : 4942 / 1992 tanggal 2661992, namun menurutPenggugat letak lokasi tanah yang dibelinya dariTergugat I bukanlah diatas tanah yang dibelinya dariTergugat I tersebut, dan untuk itu Penggugat pernahmengajukan keberatan atas terbitnya sertifikat yangdikeluarkan oleh BPN Kab.Konawe tersebut

dalam perkara Nomor267/Pdt.G/2011/PT.BDG dengan putusan banding yaitu menguatkan putusanPengadilan Negeri Bandung;Bahwa terhadap putusan banding Pengadilan Tinggi Bandung tersebutTergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalamperkara Nomor 1854.K/Pdt.2012 dengan putusan kasasi yaitu menolakpermohonan kasasi dari pemohon Kasasi (Tergugat);Bahwa dalam perkara gugatan Penggugat terdahulu dan putusanputusantersebut diatas tidak termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 1494 dan dan GSNomor

Bahwa objek yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugatyaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6 tahun 1966, GSNomor 75/1966 telah dijual secara sah oleh pemilik (alm. SittiAisyah Daeng Saga) selaku penerima hibah dari alm.

Bahwa dalam petitum Penggugat poin 9 memohon agarPengadilan memutus menghukum Turut Tergugat menerbitkankembali sertifikat yang sah atas nama Penggugat, padahal dalamposita tidak ada satupun penjelasan yang menerangkan bahwaPenggugat pernah mengajukan atau mengurus sertifikat atasobjek yang dimaksud untuk kepentingan dirinya, namun bahkanterdapat penolakan dari Turut Tergugat dengan alasan karena diatas tanah a quo telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 6 dan GSNomor 75 tahun 1966 atas nama Tergugat

Pasal1365 KUHpPerdata, serta Penggugat merasa tidak dapat menikmatinya, dan merasadirugikan, maka wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);7 Bahwa Penggugat juga mohon agar Pengadilan Negeri Bandungmemerintahkan Tergugat, atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, untukmengosongkan tanah dan bangunan, yang terletak di Kelurahan Sukaasih, Kec.Bojongloa Kaler, Kota Bandung, berdasarkan Sertifikat hak milik Nomor 869, dan GSNomor

Thamrin Tantu, yang terletak di Jalan ke BarombongLingkungan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar;Menyatakan obyek sengketa adalah milik sah Penggugat;Menyatakan bahwa penguasaan bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 124, GSNomor 217, seluas 9407 m? (sembilan ribu empat ratus tujuh meter persegi) atasnama Drs.

ThamrinTantu adalah pemegang hak pertama dari Sertifikat Hak Milik Nomor 124, GSNomor 217 (objek perkara). Dengan meninggalnya Thamrin Tantu makakedudukan dan kepentingan hukum Alm. Thamrin Tantu tentu saja tidak hanyadigantikan oleh isteri in casu Ny. Herawati (Tergugat I) tetapi harus digantikanoleh seluruh ahliwaris dari Alm. Thamrin Tatu, yaitu isteri dan anakanaknya;11e Notaris/PPAT Hasan Zaini Z, S.H.

Sita Eksekusi(Eksekutor Beslag) Nomor 11/18/BA/PDT.G/2007/Eks/2014/PN.Plgtanggal 3 September 2015 dalam rangka pelaksanaan dari PutusanPengadilan Negeri Palembang Nomor 18/Pdt.G/2007/PN.Plg tanggal 8Agustus 2007 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor98/PDT/2007/PT.Plg tanggal 4 Desember 2007 juncto PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2546 K/Pdt/2008 dan Putusan PKMahkamah Agung RI Nomor 659 PK/Pdt/2011, terhadap bidang tanahSertifikat Hak Milik Nomor 6012 Kelurahan 8 llir tanggal 7 Juni 1994 GSNomor

Titing Kristianidengan harga limit Rp1.101.000.000,00 (satu miliar seratus satu jutarupiah) adalah tidak sah dan batal demi hukum;Menyatakan Risalah Lelang Nomor 184/2013 tanggal 5 April 2013adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segalaakibat hukumnya;Menyatakan batal balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2588/Ancol, GSNomor 7947/1994, atas Nama Terbanding III/Tergugat Ill Daud AntoniusSanjaya;Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2588/Ancol,GS Nomor 7947/1994 adalah

Roni Hanan denganalas hak berupa Sertefikat Hak Milik Nomor 2051/Bukit lama GSNomor 1695/1992 Tanggal 18 September 1992.

Menyatakan bahwa perbuatan hukum, berupa peralihan hak atas obyeksengketa yang dilakukan atas dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 124, GSNomor 217 tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum.6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III yang telah menerbitkansertipikat atas Mang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 124, GS Nomor217, seluas 9407 m2 (sembilan nbu empat ratus tujuh meter perseg4 atasnama Drs.

menentukan karena tidak membuktikan suratbukti kepemilikan sebagaimana ditentukan Undang Undang;Bahwa alasan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata jugatidak dapat dibenarkan karena Penggugat dalam persidangan tidak dapatmembuktikan dalil Kepemilikan atas objek atas sengketa adalah milik dariHafsa (orang tua Penggugat), sedangkan Para Tergugat telan dapatmembuktikan alas hak kepemilikannya atas objek sengketa dengan BuktiSurat yang diberi tanda T.I7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 734 GSNomor

(empatratus sembilan puluh lima meter persegi), (sekarang atas nama Tergugat )karena tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 2864 GSNomor 1015/PPT/1992 milik Penggugat;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas hilangnyakeuntungan yang tidak dapat dinikmatinya tanah tersebut adalah apabilaHalaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 845 PkK/Pdt/2018bidang tanah tersebut dijual pada saat sekarang ini yaitu sehargaRp2.000.000,00/m? x luas 494 m?

Putusan Nomor 1152 K/Pdt/2014Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Sampit/1984 tanggal 7 Agustus 1984 GSNomor 11/1983 tanggal 10 Februari 1983 luas 14.352 m? semulaAn.Perempuan Halijah (Turut Tergugat !)

ukur melainkan hanya sebagai petunjuk belaka.Dengan demikian dapat terjadi bahwa jika ada sanggahan dari pihak laintentang panjang, lebar serta luas dan letak tanah yang tertera dalam gambarsituasi yang terdapat dalam suatu sertifikat hak atas tanah, maka boleh jadipanjang, lebar serta luas tanah tersebut menjadi lain atau berubah tanpamerubah buku tanahnya sendiri";Oleh karena itu, sesuai aturan hukum pertanahan dalam hal pemecahanSertifikat Hak Milik Nomor 265/Sampit/1984 tanggal 7 Agustus 1984 GSNomor

Sehingga jelasSertifikat Hak Milik Nomor 265/Sampit/1984 tanggal 7 Agustus 1984 GSNomor 11/1983 menjadi cacat hukum administrasi karena kesalahan subjekhak dan data yuridis tidak benar. Sehingga sesuai Ketentuan Pasal 107Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara danHak Pengelolaan menyebutkan:"Cacat Hukum Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1) adalah:a. Kesalahan prosedur;b.

Juriah Kelurahan Talang Aman KecamatanKemuning Palembang, yang diperoleh melalui Jual beli dengan BuktiAkta Pengikatan Jual Beli Nomor : 01 tanggal 2 Juli 2004 dengandasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 2973/R tanggal 10 Maret 1979 GSNomor : 791/1977 tanggal 4 Mei 1977 adalah benar dan sah hakMilik Pelawan ;5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi PenetapanEksekusi Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 0/7/79/Pen.Pdt.G /2004/ Eks /2010/PN. PLG. atas sebidang tanah seluas +1.313 m?

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawawi/GSNomor : 1527/1974 ;d. Sebelah Utara berbatasan dengan Mesjid Al Burhan /GS. Nomor : 1075/1974 ;1. Bahwa dasar terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 2973/Rtanggal 10 Maret 1979 GS. Nomor : 791/1977 tanggal 4 Mei1977, atas nama orang tua Terlawan III adalah berdasarkan SK.Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sumatera Selatan tanggal31 Desember 1977 Nomor : SK Dit Tg : 587/UH/HM/1977 ;2.

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Honda Beat warnahitam BH 6289 GS Nomor Rangka MH1JF5110AK637073 NomorMesin JF51E1632000;e 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 6289 GSNomor Rangka MH1JF5110AK637073 Nomor MesinJF51E1632000;Dikembalikan kepada Saksi Nur Husnul Khotimah Binti Kholil;e 1 (satu) buah karung warna putih;e 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru dongker merk BJBlue dalam keadaan terpotong;Dikembalikan kepada Terdakwa;4.

tukangtukang yang bekerja di rumah Terdakwaselalu pamit pulang dengan Terdakwa pada saat jam istirahat;e Bahwa Terdakwa mengatakan pada pukul 12.00 Wib Saksi Sarman adabertemu dengan Terdakwa dan berpamitan untuk pulang istirahat;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:e 1 (satu) buah lembar STNK sepeda motor Honda Beat warnahitam BH 6289 GS Nomor Rangka MH1JF5110AK637073 NoorMesin JF51E1632000;e 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 6289 GSNomor

Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 6289 GSNomor Rangka MH1JF5110AK637073 Nomor Mesin JF51E1632000;e 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BH 6289 GS NomorRangka MH1JF5110AK637073 Nomor Mesin JF51E1632000;Dikembalikan kepada Saksi Nur Husnul Khotimah Binti Kholil;e 1 (satu) buah karung warna putih;e 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru dongker merk BJ Blue;Dikembalikan kepada Terdakwa;6.

,;Menyatakan batal demi hukum Akta Jual Beli Nomor 53/2015 atas sebidangtanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 646/KelurahanSidorejo seluas 236 (dua ratus tiga puluh enam) meter persegi GSNomor 1588/1992 tertanggal 3 November 1992 atas nama Pemohon Kasasiyang dibuat di hadapan Notaris Trienharvita Dian Kusumaratna, S.H.

Nomor 3074 K/Pdt/20191.Tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri Pontianak tidakberwenang mengadili perkara a quo karena objek gugatan perkara a quoadalah : Sertifikat Hak Milik Nomor 1072/Darat Sekip, dengan Nomor 115, GSNomor 1079/1985 tanggal 21 November 1985 Juncto pemecahan dariSurat Ukur Nomor 7262/1983 14 November 1983 atas nama Ny.Rajemah Tergugut Ill, Tuan Umar/Turut Tergugat II; Bahwa dengan demikian objek gugatan perkara a quo adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana

ini Tergugat semula telah memperuntukkan bagi Penggugat tanah GSNomor 1256/1994 dengan luas 3.770 m? akan tetapi secara melawan hukumTergugat A dan B telah mematikan dan mengganti dengan GS baru7399/1995 seluas 2.500 m?.

Sedangkan luas tanah SHM Nomor 1305 GSNomor 7399/1995 tanggal 12 September 1995 adalah 2.500 m?;Bahwa dipersidangan terbukti tidak ada penyerahan sama sekali objekperkara kepada TPK, baik penyerahan surat berupa sertifkat dan ataupunpenyerahan fisik tanah.