Terdakwamengirim pesan singkat melalui WA (WhatsApp) kepada DUL (masuk dalamDaftar Pencarian Orang /DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak1F (1 gram), kemudian sekitar 5 menit DUL mengirim SMS berisi nomorrekening dan disuruh mentransfer uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (Satu jutaRupiah), selanjutnya sekitar 30 menit DUL mengirimkan WA yang isinyamemberitahu alamat atau posisi paket narkotika jenis shabu yaitu dari tuguKTS (Kartasura) ke barat gapura IPHI kekanan lakban coklat dibawah tiangbendera partal

mengirim pesan singkatmelalui WA (WhatsApp) kepada DUL (masuk dalam Daftar PencarianOrang/DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1F (1 gram);Bahwa kemudian sekitar 5 menit DUL mengirim SMS berisi nomor rekeningdan disuruh mentransfer uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah),selanjutnya sekitar 30 menit DUL mengirimkan WA yang Isinya memberitahualamat atau posisi paket narkotika jenis shabu yaitu dari tugu KTS(Kartasura) ke barat gapura IPHI kekanan lakban coklat dibawah tiangbendera partal

pesan singkat melalui WA (WhatsApp)kepada DUL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) untuk memesannarkotika jenis shabu sebanyak 1F (1 gram);Bahwa kemudian sekitar 5 menit DUL mengirim SMS berisi nomor rekeningdan disuruh mentransfer uang sebanyak Rp.1.000.000,00 (Satu juta Rupiah),selanjutnya sekitar 30 menit DUL mengirimkan WA yang isinya memberitahualamat atau posisi paket narkotika jenis shabu yaitu dari tugu KTS(Kartasura) ke barat gapura IPHI kekanan lakban coklat dibawah tiangbendera partal

No. 266/B/2017/PTTUN.JKTberalamat di Jalan Diponegoro Nomor 63, Menteng,Jakarta Pusat, yang pada mulanya didirikan pada 15Januari 1999 di Jakarta dengan nama PARTAIKEADILAN DAN PERSATUAN ~ (PKP) lalubermetamorfosa menjadi PARTAl KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (PKP INDONESIA)berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 19 September2002 tentang Pendirian Partai Keadilan dan kali perubahan Anggaran.Tangga (AD/ART) lemimpinan, dalam hal inidiwakili oleh Pr. AM Hendropriyono, S.T.,S.H.

,(T1);Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, tanggal22 Juni 2018, (T2);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T3);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA, Nomor002/B/DPP/MAJELISTINGGI/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019, (T4);Surat berkop Majelis Tinggi PARTAl BERKARYA Nomor007/B/DPP/MAJELISTINGGI/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, (T5);Surat berkop Majelis Tinggi PARTA BERKARYA Nomor : 07/B/DPP/MTBERKARYA/II/

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan "ini negara demokrasi, bukan negara partal

ramai untuk menyampaikan aspirasi dansekitar pukul 13.00 Wib melihat masyarakat sudah melakukan pembakaran ban didepan kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara dan sudah mulai melakukanpelemparan terhadap kantor Panwaslih Kabupaten Tapanuli Utara danpelemparan tersebut berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit dan terhenti karenamasyarakat makan siang;Bahwa sekitar pukul 15.50 Wib saudara Teddy Parsaoran Simanungkalitmengambil mick atau pengeras suara mengatakan ini negara demokrasi, bukannegara partal

kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Titkemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan "ini negara demokrasi, bukan negara partal

Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah.Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal yang harusdiselesaikan dengan cara mengajukan gugatan (kontentiosa);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,permohonan yang diajukan Pemohon agar ditetapkan

Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, Penyelesaiansetiap perkara yang diajukan kepada BadanBadan Peradilan mengandungpengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan jurisdiksivoluntair;Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa jurisdiksi voluntairatau permohonan terbatas pada halhal yang tegas ditentukan oleh peraturanperundangundangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yangdiajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partal

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosedur jika ada keberatan di tubuh partal. Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak Sdr. Eliyanti mengajukan gugatan keMahkamah partai dan DPP. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pemeriksaan di Mahkamah PartaidemokratSaksi FADLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Sdr. Anas sebagai teman sekampung. Bahwa Sdr. Anas ikut dalam pemilihan legislatif tahun 2019 dapil IV, caleg dari partaidemokrat.

Bahwa dalam AD ART ada diatur tentang pemecatan anggota partal. Bahwa jika ada keberatan atas hasil keputusan KPU bisa melapor ke Bawaslu. Bahwa Mahkamah partai bisa saja memutus tanpa mengindahkan putusan bawaslu,tidak ada norma yang jelas mengatur hal tersebut, namun harus ada alasanalasannya dan mahkamah partai sebagai penjaga etik seharusnyamempertimbangkan putusan bawaslu sebelum mengambil keputusan.

Bahwa prosedur penyelesaian di Mahkamah Partai sudah diatur dalam SK DK nomor2 tahun 2019, ada tahapannya tidak langsung ke Mahkamah partal. Bahwa dalam memeriksa dan memutus, Mahkamah partai mengikuti kewajibanprinsip negara hukum. Bahwa jika terkait laporan pelanggaran hukum maka mahkamah partai harusmenunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam penanganan perselisihan internal partai berdasarkan kode etik makamahkamah partai harus tunduk pada UU dan AD ART partai.

Bahwa atas 2 surat suara yang dicoblos 2 kali tersebut saksi tanya pada panwas(Umar) dikatakan oleh panwas untuk suara partai, maka saksi masukkan sebagaiSuara partal. Bahwa Saksi tidak tau apakah Sdr. Anas membawa massa dan saksi tidak tahu siapasaja yang hadir di KPU, karena saksi tidak datang di KPU.hal. 38 dari 63Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl HK HA. HA.Paraf I Bahwa uintuk suara tertinggi partai demokrat di Dapil IV dimiliki oleh Sdr.

Bahwa AD ART mengatur masalah perselisihan internal partal. Bahwa pemberian sanksi diatur dalam ADART pasal 6 ayat 2 tentang mekanismesanksi. Bahwa secara resmi putusan mahkamah partai diberikan pada para pihak pemohondan termohon serta DPP. Bahwa tujuan salinan putusan diberikan pada pihak jika tidak terima / keberatan atasputusan mahkamah partai bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Apalagi sengketa pemilu aquoyang terjadi adalah sesama calon dari anggota partai PDI Perjuangan, DPPPDI Perjuangan sebagai Tergugat dan Tergugat Il mengambil keputusantersebut agar semua anggota dapat duduk bersama dalam penyelesaian diinternal partal. serta Penggugat saat itu sebagai tertapor tidak pernahHalaman 42 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nbakeberatan Ketika persoalan penyelesaian di proses di Mahkamah Partai danPenggugat selalu hadir saat dipanggil secara patut dan

:132/KPTS/DPP/VIII/2021;2) Bahwa Pimpinan Partai mengeluarkan surat tentang pemecatananggota adalah suatu logika hukum yang benar karena diatur dalamAD/ART Partai, artinya Ketika DPP PDI Perjuangan mengeluarkan SuratPutusan Nomor : 132/KPTS/DPP/VIII/2021 tentang Pemecatan KristianOktavianus Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangantanggal 11 Agustus 2021 sudah sesuai AD/ART Partai mengenai sanksitegas kepada seorang anggota partai yang tidak tunduk dan tidak disiplinsebagai anggota partal

tanggal 01 November 2021; Bahwa saat itu Penggugat sedang menengkok kayu; Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat adalah kader PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan; Bahwa setahu Saksi Penggugat menjadi anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah tapi tidak tahu sudah berapa lama menjabatnya; Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat adalah anggota DPRDberdasarkan pemilu 2019; Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dipecat dari anggotapartai; Bahwa saksi hanya simpatisan partai, bukan pengurus partal

:Halaman 88 dari 98 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Nba Bahwa tidak ada permohonan baik secara tertulis maupun lisan terhadapSK Pemecatan dari Penggugat; Bahwa yang menyerahkan Surat Pemecatan tersebut kepada Penggugatadalah Saksi sendiri bersama dua orang pengurus DPD, DPC danSekretariat; Bahwa saksi menjadi kader PDIP sudah sejak 2003; Bahwa Kader partai harus tegak lurus terhadap perintah/ instruksi partal; Bahwa sebetulnya sebelum ada instruksi sudan ada Keputusan dariMahkamah

Objek surat keputusan tersebut yangmenjadi pokok sengketa merupakan gugatan yang ditujukan terhadappejabat/fungsionaris dalam tubuh partal, berkaitan dengan surat keputusanpartai politik yang diterbitkan dalam lingkup internal partal;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat termasukdalam perselisinan internal partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 32ayat (1) Undangundang Partai Politik yaitu berkenaan dengan

anggotakeluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu ;e Menyalahgunakan wewenang tugas , hak dan kewajibanya ;e Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan /ataugolongan tertentu ; 2222 202202222 2e Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor: 35/G/2020/PTUN. kai.e Melakukan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang, barangdan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukanya; Menjadi pen Qurus Partal

huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara yang menyebutkan : "(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.b.melakukan penyelewengan terhadap Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; dihukumpenjara ataukurungan berdasarkanputusan pengadilanyang telah memilikikekuatan hukumtetapkarenamelakukantindakpidanakejahatan jabatanatautindakpidanakejahatanyanq ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partal

Itu pun dengan syarat, jangan sampaimemutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partal yangharus diputus secara contentious.

Surabaya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindahdirumah sendiri di Kelurahan Bujel Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dantelah dikaruniai anak 3 (tiga) orang; Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukundan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahselama kurang lebih 1 tahun akibat sering bertengkar; Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena maasalah ekonomiTergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat seringkeluar rumah ikut partal

Partai Golkar Nomor 133/PIGOLKAR/IX/2019tanggal 04 Aguatus 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat II sebagailembaga peradilan internal partai yang dibentuk oleh partai politik ditingkat pusat dan bertugas untuk memeriksa dan memutus sertamenyelesaikan perkaraperkara atau sengketa internal yang ada diGolkar serta melaporkan hasilhasil kerjanya kepada Dewan PimpinanPusat Partai Golkar yang tidak dijadikan sebagai Tergugat yangsecara legal standing yang bertanggung jawab secara organisasioperasional partal

Partai Golkar Provinsi Riau Nomor :KEP340/DPD/GOLKARR/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentangPengesahan Komposisi dan personalia DPD Golkar Kabupaten Siak MasaBakti 20182021 lahir dari MUSDALUB tanggal 7 November 2018 adalahMUSDALUB yang tidak sah, karena telah lewat waktu (Vide Pasal 7 ayat (3)Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor =: PO08/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu) dantidak adanya persetujuan DPP Partai Golkar (Vide Pasal 21 ayat 2Peraturan Organisasi DPP Partal

Partai Golkar Nomor 133/PIGOLKAR/IX/2019 tanggal 04 Aguatus 2020 yang dikeluarkan olehTergugat II sebagai lembaga peradilan internal partai yang dibentuk olehpartai politik di tingkat pusat dan bertugas untuk memeriksa danmemutus serta menyelesaikan perkaraperkara atau sengketa internalyang ada di Golkar serta melaporkan hasilhasil kerjanya kepada DewanPimpinan Pusat Partai Golkar yang tidak dijadikan sebagai Tergugatyang secara legal standing yang bertanggung jawab secara organisasioperasional partal

Itu pun dengansyarat, Jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandungsengketa secara partal yang harus diputus secara contentious.

paraTergugat, pada bagian menimbang menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugatdibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat II dalam jawabannya,ternyata bahwa gugatan Penggugat pada pokokya berkaitan denganpemecatan atas diri Penggugat sebagai Anggota Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan (PDIP) yang dilakukan oleh Dewan PimpinanPusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP);Menimbang, bahwa pemecatan seorang Anggota Partai Politik olehDewan Pimpinan Pusat partal

dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai,maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri,sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan Pasal33 UndangUndang 2 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perselisihan internalpartal politik melalui pengadilan negeri apabila terlebih dahuludiselesaikan oleh mahkamah partal

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar PDI Perjuangan20192024 Pasal 18 berbunyi Anggota Partai mempunyai Kewajiban:(a) memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai; (b)melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan dan KebijakanPartai; (c) mentaati peraturan dan keputusan partal; (d) menjaganama baik dan kehormatan Partai; (e) menjalankan tugastugas yangHalaman 27 dari 128 Putusan Sela Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst.diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar PDI Perjuangan20192024 Pasal 18 berbunyi Anggota Partai mempunyai Kewajiban:(a) memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai; (b)melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan dan KebijakanPartai; (c) mentaati peraturan dan keputusan partal; (d) menjaganama baik dan kehormatan Partai; (e) menjalankan tugastugas yangHalaman 40 dari 128 Putusan Sela Nomor 159/Pdt.SusParpol/2021/PN.Jkt.Pst.diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung

MajelisHakim lebih banyak mengeyampingkan keterangan saksisaksi dari warga(bukan pengurus partal), sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa unsuryang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikanatau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WargaNegara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untukmempengaruhi untuk memilin calon tertentu atau tidak memilih calontertentu, tidak terpenuhi.Sebagaimana pertimbangan majelis Hakim pada halaman 9298, sebagaiberikut

Selain itu, saksisaksi menerangkandipersidangan bahwa tidak kegiatan lain pada acara tersebut baik beruparapat konsolidasi partal atau pembentukan pengurus PDI Perjuangan,melainkan sematamata hanya agenda perkenalan dan pidato oleh calonWalikota Parepare yang diusung PDI Perjuangan yaitu Taufan Pawe.Selanjutnya, setelah Calon Walikota Parepare Taufan Pawemeninggalkan ruangan, terdakwa pun langsung membagibagikan amplopputin berisi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sesuaidengan daftar

Makmur Tamani dan PilipsHalatu adalah sangat bertentangan dengan peraturan KPU No. 13.Tahun 2010 Pasal 7 ayat :1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapatmengusulkan 1 (Satu) bakal pasangan calon.2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahyang telah diusulkan oleh partal politik atau gabungan partalpolitik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bolehdicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partal politiklainnya.Hal. 9 dari 46 halaman Putusan No.11/G/2012

PartaiPatriot ,66812.Partal Kasih DemokrasiIndonesia ,/9913.Partai IndonesiaSejahtera 93314.Partai Serikat Indonesia ,508w Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian persyaratanadministrasi bakal pasangan calon pada Pemiihan Umum Bupati dan WakilBupati Pemilu Maluku Tengah 2012 terhadap Partai Politik yang mencalonkanPara Penggugat ternyata ada beberapa Partai Politik yang juga mencalonkanpasangan lain, sesuai tanda terima berkas pasangan calon Pemilihan Bupati /wakil Bupati Maluku Tengah

sedangkan yangdimaksud dengan gugatan atau gugatan contentiosa atau biasa disebut dengangugatan perdata adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketaantara 2 (dua) pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeridimana salah satu pihak sebagai Penggugat untuk menggugat pihak lainsebagai Tergugat, dimana ciri knas dari gugatan adalah: Permasalahan hukum yang diajukan ke Pengadilan mengandung sengketa; Terjadi sengketa di antara para pihak, minimal di antara 2 (dua) pihak; Bersifat partal

hari Senin, sekira pukul 14.30 Wib, saksi datang ke kantor Panwaslihuntuk melaksanakan tugas melakukan pengawasan monitoring dan sesampainyadisana saksi melihat masyarakat sudah ramai untuk menyampaikan aspirasi,kemudian saksi melihat situasi sudah memanas karena massa sudah membakarban mobil tepat di depan kantor saksi, Kemudian sekitar pukul 15.50 Wib, seoranglakilaki yang bernama Teddy Parsaoran Simanungkalit mengambil mik ataupengeras suara dan mengatakan "ini negara demokrasi, bukan negara partal

P6), sedangkanP7 berupa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti dipersidangan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksiHalaman 19 dari 29 halamanPerkara Perdata Nomor : 01/Pdt.G/2013/PNSgi.20Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannyaTergugat I mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Sira (Suara Indipenden Rakyat Aceh)Nomor : 4 tanggal 10 Mei 2012, bukti ini membuktikan bahwa Partai SIRAadalah perubahan dari Partal

KHAIDIR, S.H. adalah Bakal Calon Legislatif DPRKPidie pada Pemilu 2014 yang diusung oleh Partai PNA Wilayah Pidie, hal ini adalahmasalah lain yang harus dikesampingkan;Menimbang bahwa, memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh TergugatI, berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Partai Sira (Suara Indipenden RakyatAceh) Nomor : 4 tanggal 10 Mei 2012 (Tanda T.11) bukti ini membuktikan bahwaPartai SIRA adalah perubahan dari Partal SUARA INDEPENDEN RAKYAT ACEHHalaman 25 dari 29 halamanPerkara Perdata