NIKEUBA SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH KSBSI) Provinsi Selawesi Tengah pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jln. Jalan Otto Iskandardinata,Lrg.

NIKEUBA SBSI Kota Palu danLembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (LBH KSBSl) Provinsi Selawesi Tengah pada KantorKoordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh SejahteraIndonesia (KSBSI) Provinsi Sulawesi Tengah yang beralamat diJin. Jalan Otto Iskandardinata,Lrg.

perusahaan yang dibentuk oleh setiappekerja/ouruh yang bekerja di perusahaan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat(1), (2) dan pasal 5 UU No.21 tahun 2000;Menimbang, bahwa selaniuinya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:054 K/ PDT.SUS/2008 pada tanggal 28 Mei 2008 yang kaedah hukumnya pada pokoknyamenyebutkan bahwa kuasa hukum para Penggugat (NKEUBA SBS)) tidak berhak sebagaikuasa hukum para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 87 UU No.2 tahun2004, karena NKEUBA SBSI

Sultan, Nanasukarna dan Imrohatutus Sholikah selakudewan Pengurus daerah Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 1992)mengajukan Gugatan pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Hakhak Normtiflainnya ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan Negeri Samarinda,dank arena dalam surat kuasa dan dalam gugatan tersebut jumlahpekerjaannya adalah 9 orang pada hal faktanya Jupri Nasir dan Yoas PaulusGanna sudah ada perjanjian bersama daan sudah ada surat pernyataannyayang pada pokoknya menyebutkan:CV.

., para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; LawanKoperasi Pegawai PT.

., para Pengurus Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPCNikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan HukumKSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) PropinsiSulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanKoperasi Pegawai PT.

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PengadilanNegeri Kupang menyatakan gugatan Frans Nino melalui DewanPengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten dan KotaKupang, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).5.2.

Bahwa Gugatan Frans Nino, selain dianggap oleh PengadilanHubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang diajukanoleh DPC FKUI SBSI Kupang yang tidak mempunyai kepengurusanserikat pekerja di PT Sarana Agra Gemilang, juga karena gugatanyang didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) padaPengadilan Negeri Kupang tanpa risalah bipartit dan mediasi dariPegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja.Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatanprematur

Putusan No.699/Pdt.G/2019/PA.Ska2 oF 28OL Sbsi bls ezlaall 8 Gbs ABs Goohaed Sh jodd OSS WsLjuS Ele OF aUl S Suto Fgile lat WS sSakblwanitawanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilahmereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, danpukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlahkamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. SesungguhnyaAllah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS.

., Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; LawanKoperasi Pegawai PT.

., Para Pengurus Konfederasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPCNikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan HukumKSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah KonfederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) PropinsiSulawesi Tengah yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.25 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal05 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanKoperasi Pegawai PT.

seminggu,sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersamaantara PT TPL dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuandan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(PUKSP KAHUT KSPSI) PT TPL, Dewan Pengurus Komisariat SerikatBuruh Independen (DPKSBI) PT TPL, Pengurus Komisariat FederasiSerikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (PKFSBSI 1992) PT TPL, danPengurus Komisariat Serikat Buruh Hutan Perkayuan Pertanian SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (PKFSB HUKTAN SBSI

Multimas NabatiAsahan ;Bahwa Penggugat ada pernah melihat kontrak kerja Penggugat tahun 2012ketika bergabung di SBSI tetapi saksi tidak ada melihat perjanjian kerjaPenggugat dengan Para Tergugat ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat bersama dengan beberapakaryawan lain ada diminta oleh perusahaan untuk menandatangani kontraktetapi Penggugat dan yang lain tidak mau ;e Bahwa yang saksi tahu Penggugat ada dipanggil oleh perusahaan tetapi tidakada mencapai kesepakatan sampai tanggal 23 Mei 2014,

Melalui Surat Nomor 044/E/DPC FPE SBSI/IX/2012melanjutkan permasalahan tersebut kepada Kadisnakertrans KabupatenBengkalis dengan menyampaikan pengaduan dan permohonan mediasiuntuk pemutusan hubungan kerja, dan Tergugat pun berdasarkan suratNomor 1147/Srt/HRD2/IX/2012 juga mengajukan permohonan mediasikepada Kadisnakertrans Kabupaten Bengkalis, dimana poin c pada surattersebut menyebutkan bahwa para pekerja (Para Penggugat) berhak atashak PHK nantinya;Bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Tenaga

No. 74/Pdt.Sus PHI/2016/PN.Smg.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Fotocopy Surat Keputusan Ref.No.44/SKMNG/GCHIIIV16, TentangPemutusan Hubungan Kerja Sdri SURANTINI, diberitanda bukti T.8;Fotocopy Surat Pemerintah Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi, Nomor : 567/4395/2016, diberi tanda bukti T.9;Fotocopy Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas BesarJakarta, tertanggal Jakarta 28 #Januari 2013, NomorB/194/V2013/Baharkam, Perihal Satpam bukan anggota serikat pekerja(SPSI, SBSI

Eksepsi atasDakwaan Penuntut Umum.Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalildalil dalam surat dakwaannyapenuntut Umum telah mengajukan saksisaksi yang memberikan keterangan di bawahsumpah sebagai berikut ;1 Saksi ROBBY RUBIANTO, SE BIN RUSLI, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi adalah pelapor dugaan Ijazah Palsu yang digunakan Terdakwadalam mencalonkan diri dan terpilih sebagai Anggota Legislatif DPR Kotalangsa dari Partai Hanura;e Bahwa saksi adalah aktivis dari SBSI

SusPHI/2020/PNMdn Para Tergugat juga terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan, BPJSKetenagakerjaan, dan terdaftar sebagai anggota Organisasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (SBSI 1992);Bahwa selama beberapa bulan terakhir, Penggugat telah beberapa kalimemberikan surat peringatan kepada Para Tergugat yang bertujuan untukkiranya Para Tergugat memperbaiki sikap selaku pekerja penggugat dantidak mengulangi kesalahannya;Bahwa Penggugat mengalami kondisi keuangan yang tidak baikdikarenakan penjualan

3.507.000Panji Ariadi Tahun 2018 Rp 3.507.000Syukur Eben Tahun 2018 Rp 3.507.000Subadinoto Tahun 1999 Rp 3.507.000Fauziah Lbs 18 Februari Rp 3.507.0002002Harjo Silaban Maret 1998 Rp 3.507.000Paisal Tahun 2005 Rp 3.507.000 Halaman 77 dari 114Putusan Nomor 304/Pdt.SusPHI/2020/PNMdn Suhardi Tahun 2005 Rp 3.507.000Suwarno Tahun 2004 Rp 3.507.000 Para Tergugat juga terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan, BPJSKetenagakerjaan, dan terdaftar sebagai anggota Organisasi Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (SBSI

Karang Asem Timur, KecamatanCitereup, dalam hal ini memberi kuasa kepadaMarihot Nainggolan dan kawan, keduanya PengurusDPC FKUI SBSI, Bogor Raya, berkantor di JalanRaya Jakarta, Bogor, Km 40, Cilangkap, Cibinong,Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 5 September 2016;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu ParaTermohon Kasasi/Para Penggugat;LawanPT. FRINA LESTARI NUSANTARA, berkedudukan diJalan Olympic Raya, Kav. A3, Kws. Industri Sentul,Halaman 5 dari 74 hal. Put.

THR sebesar 50% pada Juni 2016;Bahwa gaji Juli 2016 belum dibayarkan namun sebelum Maret 2016gaji tidak pernah telah dan bonus serta THR ada saksi terimasekarang sudah lama tidak pernah terima;Bahwa alasan dirumahkan karena tidak adanya bahan baku yangmasuk;Bahwa perusahaan Tergugat bergerak industri pengolahan kayu yangmenghasilkan barang setengah jadi dan yang di ekspor ke Jepangadalah bahan setengah jadi berbentuk balok;Bahwa saksi tidak ikut sebagai Penggugat, karena masih ada mediasidengan SBSI

Nomor 584 K/Pdt.SusPHI/2017 bahwa pada perusahaan Tergugat terdapat 2 serikat buruh/serikatpekerja yaitu SBSI 1992 dan SPSI sementara saksi tidak ikut padakedua serikat tersebut; bahwa jumlah karyawan pada perusahaan Tergugat sekitar antara670 sampai dengan 680 orang; bahwa sekitar 450 orang dipekerjakan kembali dan lainnya sedangproses mediasi; bahwa karyawan yang bergabung kembali dengan perusahaanpernah melakukan syukuran karena perusahaan akan buka kembali; bahwa saksi tidak ingat ada atau tidak

Cicadas RT. 004/005 Desa Cicadas Kec.Gunung Putri Bogorwee Penggugat 55 (Lima Puluh lima );Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya , JHON KENEDI dan ENJAM KADI adalahpara pengurus Serikat Buruh Federasi LOMENIK SBSI (DPC F LOMENIK SBSIl)Bogor Raya, beralamat Sekretariat di Jl. Pahlawan No.43 RT.02/05 KelurahanKarang Asem Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. Berdasarkan SuratKuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 03 Juni 2016 dan untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.MELAWAN :1.

Bahwa Para Penggugat dapat menerima anjuran mediator HarjaniRetnaningsih, SH dan telah memberikan jawaban tertulis atas anjurantersebut melalui surat Nomor : 097 PHI / DPC / FLOMENIK SBSI/ BOGOR/V / 2016 tertanggal 26 Mei 2016, tetapi pihak perusahaan menolak anjurantersebut, sangat disayangkan pihak Perusahaan PT.

., Para Advokat dan Paralegal dariLembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH SBSI)yang beralamat di Jl. Tanah Tinggi If No.52 Johar Baru, Senen, JakartaPusat, berdasarkan SuratHal. 1 dari 54 hal. Put. No. 14/G/2014/PHISby.

., advokat, padaLembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PropinsiSumatera Utara (LBH SBSI SUMUT) berkantor di Jalan Saudara Nomor62 Sudirejo Il Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 7 Januari 2019, disebut Terbanding III/Tergugatlll,Terbanding IV/TergugatIV dan Terbanding V/TergugatV;6. Kepala Desa Batukarang, beralamat di Desa Batukarang, KecamatanPayung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai Turut Terbanding,semula Turut Tergugatl;7.

Agar kedua belah pihak (Pengusaha dengan PUK SPSI dan PK SBSI PT.AWS ) mentaati perjanjian bersama yang telah dibuat pada tanggal 24 Juni2011 mengenai PHK dan Kompensasi PHK;b. Tuntutan Eks. Karyawan PT.AWS yang menyatakan bahwa PHK yangdilakukan PT.

Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nusyuz adalah wanitakeluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. lbnu KatsirRahimahullah Berkata, Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami,menentangnya dan membencinya (Tafsir Al Quran Al Azhim, 4: 24).Hukum NusyuzMengenai hukuman yang dimaksud disebutkan dalam ayat,MS ASRLI S15 Sbsi pls ezlaall i Sbstrils Gdsksd Zi jndl OSs Wills5nd Ele oS alll S Maw Sgile 1g88Wanitawanita yang kamu khawatirkan nusyuznya