Ditemukan 1074 data
44 — 22
Bahwa berdasarkan surat dari Danyonarhanudse13/BS selaku Ankum Nomor : R/52/1X/2010 tanggal3 September 2010 Terdakwa sudah beberapa kalimelakukan pelanggaran disiplin dan tindakpidana, sehingga Ankum membuat surat permohonanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).. Dalam perkara ini Terdakwa melakukan 2 (dua)tindak pidana, yaitua. "Dengan sengaja melakukan ketidakhadirantanpa izin dalam waktu) damai minimal satuhari dan tidak lebih lama dari tiga puluhhari.b. "Pemerasan..
139 — 81
dengandalil jawaban Tergugat (Bapek) dalam perkara ini, Pengadilan sependapat denganalasan Tergugat bahwa perbedaan alasan hukum pemberhentian Penggugatdiantara Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dengan Bapek yakni antarapelanggaran norma Pasal 10 angka 2 dan Pasal 13 angka 8 PP No. 53/2010dengan norma Pasal 3 angka 4 dan angka 6 PP No. 53/2010 merupakan bentukpenyesuaian norma dikaitkan dengan perkembangan aturan terbaru, dalam hal inipenyesuaian frasa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (PTDH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SYAFRIL, SH
87 — 64
menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membawa keluarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga,atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dengan uraiansebagai berikut: Bahwa awalnya terdakwa merupakan anggota Polri namun telahdilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
84 — 29
tambahan di pecat danidinas Militer, juga Oditur tidak konsekwen karena tidak berpatokan kepada Surattelegram Orjen TNI Nomor ST/06/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009 (surat terlampir)yang ininya pada point BBB TTK KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUSPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DANZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK TEGAS SECARA TEGAS MENURUT HUKUMDAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIKDAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DENGANTIDAK HORMAT (PTDH
114 — 125
Bahwa dilihat obyek atau sasaran perbuatan Terdakwa adalah dilakukan dengan isteratasannya yaitu isteri dari Saksi1 Serka TRI MARYADI maka perbuatan Terdakwa tersebutsangat tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Dan Grup3 Kopassusselaku Ankum Atasan melalui surat Nomor : R/O3/III/2014 tanggal 27 Maret 2014merekomendasikan agar Terdakwa diberikan hukuman tambahan berupa Pemberhentian dengantidak hormat (PTDH).
91 — 26
Adnan als Sahdan menelpon danmengatakan Pak dimana, ini aku, diantar kemana barang ini laluSaksi menjawab Sudahlah, kalian saja yang kerja, saya sudahngantuk dan cape sekali kemudian telepon Saksi matikan;Bahwa Saksi kenal dengan Tri Sudarmoko Alias Moko sejak tahun1992 saat bersamasama Dinas di Pol Airud Belawan MedanSumatera Utara, namun Tri Sudarmoko Alias Moko sudah diPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari Polri, danhubungan saksi dengan Moko hanya teman saja dan tidak adahubungan keluarga
1.NUGROHO WISNU PUJOYONO, SH
2.Beni Yarbert, SH
3.RULLIF YUGANITRA, SH
4.YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
ALEXANDER alias ALEX bin alm HASAN PETRUS
115 — 20
untukmenempatkan, mentransfer, mengalinkan, membelanjakan, membayarkan,menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana sebagaimana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kKekayaan dengan uraian sebagai berikut: Bahwa awalnya terdakwa merupakan anggota Polri namun telahdilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
95 — 10
lagi, Terdakwa sebagai KepalaKeluarga (tulang punggung keluarga) yang memiliki tanggungan istri dan anakyang masih kecil serta sangat memerlukan bimbingan dan keberadaan sosokseorang Ayah, Terdakwa masih ingin tetap menjadi Anggota Polri, apabilavonis/putusan dari Ketua dan Majelis Hakim, sesuai dengan Tuntutan JPUdengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun atau lebin maka Terdakwa akandiproses Sidang Kode Etik Profesi Polri dengan Sanksi/Hukuman berupaRekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH
86 — 14
Terdakwasebagai Kepala Keluarga (tulang punggung keluarga) yang memiliki tanggunganistri dan anak yang masih kecil serta sangat memerlukan bimbingan dankeberadaan sosok seorang Ayah, Para Terdakwa masih ingin tetap menjadiAnggota Polri, apabila vonis/putusan dari Ketua dan Majelis Hakim, sesuaidengan Tuntutan JPU dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun atau lebihmaka Para Terdakwa akan diproses Sidang Kode Etik Profesi Polri denganSanksi/Hukuman berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH
523 — 6610
Juni 2016: Usulan PTDH ditolak oleh PanglimaTNI (Jenderal Gatot Nurmantyo).j. 3 5 Agustus 2016: Outbound TNI AL di LanudalJuanda.k. November 2016: Diterbitkan Kep Kasal2304/XII/2016 tanggal 15 November 2016 tentangBujuknis Penerapan Sanksi Administratif Bagi PrajuritTNI AL, sebagai revisi dari Kep Kasal 1434/X/2012tanggal 4 Oktober 2012. Kep Kasal 2304.I.
433 — 289
Bahwa menurut ahli, tindakan yang dilakukan oleh Bupati Ketapang yangmelakukan PTDH atas nama Heri Yulistio, M.Kes dalam hal perkara ini sudahtepat. Bahwa menurut ahli, berdasarkan ketentuan PP No. 11 Tahun 2017, PegawaiNegeri Sipil akan diberhentikan sementara sebagai PNS karena sedangditahan sebagai tersangka tindak pidana.
95 — 27
Sekira pukul 05.20 WIB, Sahdan menelpon danmengatakan Pak dimana, ini aku, diantar kemana barang ini laluSaksi menjawab Sudahlah, kalian saja yang kerja, saya sudahngantuk dan cape sekali kemudian telepon Saksi matikan;Bahwa Saksi kenal dengan Tri Sudarmoko Alias Moko sejak tahun1992 saat bersamasama Dinas di Pol Airud Belawan MedanSumatera Utara, namun Tri Sudarmoko Alias Moko sudah diPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari Polri, danhubungan saksi dengan Moko hanya teman saja dan tidak adahubungan
73 — 30
ada pemutakhiran data sebagai evaluasidari apa yang telah diselesaikan atau diperbaiki, dengan demikiandidalam konteks ini bukan didalam ranah pidana tapi kita masih dalamranah hukum administratif dan sanksinya adalah sanksi administratifdan belum bisa dibawa ke ranah pidana karena masih bersifatdetournement de pouvoir, dengan demikian ini bukan ranah hukumpidana karena kami tidak ada menghukum, dan yang menghukum ituadalah atasannya, dari mulai tegoran sampai dengan yang tertinggibiasanya adalah PTDH
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Undang Sumantri
322 — 15
1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/PTDH/00181 tanggal 10 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n Dr. H. UNDANG.
1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/P/01683 tanggal 26 Februari 2015 tentang perubahan hukuman disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS a.n Dr.