Ditemukan 1098 data
234 — 78
Dengan demikian,dianggap tidak pernah ada perikatan dan keadaan dikembalikan seperti semula.dikutip dari buku Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, oleh EllyErawati, Herlien Budiono, penerbit, National Legal Reform Program, Jakarta,Cetakan Pertama, 2010, halaman 91).12.
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
211 — 122
Tanah tersebut bukan obyek land reform / redistribusi ;2. Bahwa pipil 126 persil 65.6 kelas II SPPT No. 51.03.050.004.00401318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah dijual beli hibah sebelumperaturan land reform ;3.
Wewenangnya adalahmemberikan suatu saran kepada kasi apakah tanah yang dimaksudmenjadi obyek Land Reform atau bukan. Dalam tugas dan wewenangsaksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi pada yang saat itu dijabatoleh Drs.
TJIK MAIMUNAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
RATNA JUWITA NASUTION
277 — 283
datangmenghadap Saksi terjadi akhir tahun 2015 ; Bahwa, seingat Saksi saat pemeriksaan lapangan atas permohonan dari Penggugat Tjik Maimunah diproses, dasar hukum yang mereka cantumkandalam Surat Pengakuan Hak (SPH), Nomor : 127/P/SU II/2012 adalah SuratPernyataan dari Tjik Maimunah tertanggal 14 Juni 2012, artinya merekahanya melakukan Pengecekan berdasarkan data fisik yang kemudiandicatatkan dalam Buku Tanah Kelurahan dan juga Buku Tanah Kecamatan,selain itu seingat Saksi ada data berupa Land Reform
399 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.28 PK/Pid.Sus/2011parents and to good people like you and yourcolleagues that am sorry for the wrong that havedone and that can reform myself" ;Terjemahan menurut Penerjemah Tersumpah Drs. WayanAna, S.
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
853 — 283
Baik tanah hak, tanah asetpemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Desa, tanah negara, tanah masyarakat hukumadat, kawasan hutan, tanah objek land reform, tanah transmigrasi dan bidang tanahlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkanistilah tehnis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa Program PTSL adalahHalaman 139 Put.146/G/2020/PTUNMdnsuatu program menitikberatkan pada pendaftaran lengkap setiap bidang tanah dengantujuan agar setiap bidang tanah memiliki identitas
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
225 — 132
Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime (Kluwer1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
Terbanding/Terdakwa : BIRMAN BANJARNEGARA, SH
155 — 92
maka terpidana dipidana penjaraselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanapabila terpidana membayaruang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajibanmembayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yangdibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajibanmembayar uang pengganti.Menyatakan barang buktiberupa :A. 1 (Satu) set dokumen pengadaan Tas dan ATK Petugas, INDA, danPanitia SE2016 dengan perincian sebagai berikut : reForm
1.LIZZA CHRISTINA BUDIHARJO
2.MARTIN TRIADMAJA HENDRIADI
Tergugat:
1.OTORITAS JASA KEUANGAN
2.PT KRESNA SEKURITAS
3.PT PUSAKA UTAMA PERSADA
4.MICHAEL STEVEN
549 — 268
"Hal itu lebih penting dan harus diutamakan karena negara ini sedang membutuhkan biaya untuk penanganan Covid19, kata Anto,Ia memastikan OJK bekerjasesuai amanat UU No 21/2011dengan konsisten sehinggaamanat UU akan tercapai.Sementara itu, Direktur RisetCenter of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah berpendapat, kinerjaOJK dalam menanggapi kondisipandemi covid19 sudah cukupbaik.
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
181 — 96
Peter Hoefnagels,The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime(Kluwer 1973 Hlm.17) dan selanjutnya lan Dunbar dan Anthony Langdonmengatakan bahwa pembenaran utama terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga
321 — 146
The migration Amendment (Excisionfrom Migration Zone) (Consequently Provisions) Act 2011 menerapkan kembalipraktek mandatory detention serta indefinite detention bagi para pencari suaka.Migration Act 1958 Section 4AA (1), Parlemen menegaskan sebagai prinsip bahwaanak dibawah umur hanya dapat ditahan sebagai upaya terakhir.Kebijakan Indifinite DetentionPada tahun 1994 Pemerintahan Keating memperkenalkan legislasi yang dinamakanMigration Reform Act 1992, yang memperluas aplikasi mandatory detentionterhadap
52 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Salah satunyadikeluarkannya status Hutan Adat dari kategori Hutan Negara.Singkatnya, semangat tenurial reform dari Putusan MK 35 adalahlangkah penting dalam kepentingan Reforma Agraria Kehutanan yanglebih besar. Implikasinya tentu cukup luas, bukan hanya pada titikpengakuan eksistensi MHA yang selama ini terabaikan, tetapi juga hakkelolanya di kawasan hutan. Dengan demikian, Kemenhut sekali lagidituntut untuk mengeluarkan wilayah hutan adat yang selama ini diklaimoleh negara.
293 — 156
(Susan Rose Ackerman, Corruption andGovernment; Causes, Consequences, and Reform, Cambridge University Press:2000).Dampak dari kejahatan korupsi yang begitu luar biasa telah membangunkesadaran bangsa ini untuk mulai berbenah dan melakukan reformasi. Hal iniditandai dengan lahirnya UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan dibentuknya KPK denganUndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK).
1.SARI BINTI IDI
2.IPAR BINTI IDI
3.ANISAH BINTI IDI
4.HJ.EUIS
5.SOLIHIN BIN IDI
6.SULAEMAN
7.RATNASIH
8.ROKAYAH
9.SITI MARIAH
10.AHMAD SARIPUDIN
Tergugat:
1.DEDDY SETIAWAN
2.ASEP SODIKIN
3.WATI WARTINI
4.ASEP SAEPUDIN
5.JUNAEDI
6.SULAEMAN
7.IMAS EMMA S
8.LITA DAHLIA
Turut Tergugat:
1.CAMAT KECAMATAN DAYEUHKOLOT KABUPATEN BANDUNG
2.KEPALA DESA CANGKUANG WETAN
3.DR. YENNI YUNITHAWATI RUKMANA, S.H.
4.KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
65 — 14
Ahli JONTOR LISTOR BATUBARA, SH Bahwa Ahli adalah Pensiunan dari Instansi Badan Pertanahan Nasioanal (BPN), Kota Cimahi, Kota Bandung serta Kabupaten Bandung Barat.Saksi Ahli menerangkan terntang Persertifikatan terkait tanan adat, tugas dariBPN adalah mencatat tanahtanah yang akan dimohon sama pihak Pemohon; Bahwa Ahli bekerja di BPN dari Juni 2005 sampai Maret 2008sebagai Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah di BPN Cimahi, selain ituahli juga pernan sebagai Kasubsi Sengketa dan Konflik SKP
189 — 263 — Berkekuatan Hukum Tetap
Butir VIl tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernah diredistribusi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekas swapraja.1. Penyuluhan .2. Inventarisasi dan lIdentifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek) .3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya .4. Penerbitan surat keputusan redistribusi tanah .Hal. 4 dari 146 hal. Put. No. 754 K/Pid.Sus/20155.
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
139 — 33
badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memeliharatanah negara secara turun temurun dalam waktutertentudan/atau memperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuanperaturan perundangundangan.Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
badankeagamaan, atau instansi pemerintah yang secara fisikmenguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanahnegara secara turun temurun dalam waktu tertentu dan/ataumemperoleh dengan cara tidak melanggar ketentuan peraturanperundangundangan.2)Pasal 23 ayat (2): Penguasaan tanah negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan alat bukti, berupa:" sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktuhaknya;= surat Sewamenyewa tanah;=" surat keputusan penerima obyek tanah /and reform
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
Selain itu, kegiatan restatement saat 164 Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.248itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukumyang banyak terjadi di Indonesia.
1.ISKANDAR
2.ANTONI
3.JONI ACHMAD
4.JEBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Intervensi:
PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI
325 — 250
Hal ini menimbulkankeraguan tentang keabsahan tanah miliknya.Dan apakah dia pantas/layak menerima SHM tanah objek Land Reform 8SHM produk Redistribusi Tahun 2009. Dalam Gugatan a quo paraPenggugat tidak ada menggambarkan kegiatan apa yang dilakukan di atastanahnya sehingga terkesan tidak ada hubungan hukum Para Penggugatdengan Tanah SHM yang dipakai menggugat.Selanjutnya ada beberapa kewajiban yang harus diterima pemilik SHMRedistribusi.
164 — 52
Media Komunikasi DataDJP di Ditjen Pajak tahun 2006, peran terdakwa hanya mengangkat/menunjuk Panitia dengan SK, selain itu tidak ada yang dilakukan olehterdakwa;Bahwa PPK bertanggungjawab kepada KPA yaitu membuat laporan padaakhir tahun setelah semua pekerjaan selesai dan laporan tersebut diteruskankepada PenggunaAng garan: 2229222 22 ===Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan/proyek tersebut, terdakwa tidakmendengar adanya pembagian uang dan terdakwa tidak menerimanya karenapada saat itu sedang proses reform
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
Selain itu, kegiatan restatement saat 164 Report of Statute Law Restatement, Law Reform Commission 2008.248itu juga dimaksudkan untuk menjawab isu ketidakpastian hukumyang banyak terjadi di Indonesia.
163 — 25
impact Of Political Policy Of The Land Law On TheOwnership Og Land By Foreign Citizens In Indonesia Case studies In Bali, Sosialisasi PP No.24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan PPATJudul Implementasi PP Mo.24 Tahun 2016 tentang Perubahan PeraturanPemerintah No.37 Tahun 1998 Tentang peraturan jabatan PPAT Dalamsudut pandang Hukum yang berkeadilan , Bermanfaat dan BerkepastianHukumThe Inclusivity And The Sustainability Of Food Security In The, Globelics International 2016 judul Agrarian Affairs Reform