Ditemukan 1581 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-05-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 05/PID.SUS/TP KORUPSI/2015/PN.PTK
Tanggal 21 Mei 2015 — Drs. HASAN RUSBINI
184193
  • Hasan Rusbini;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupakwitansi sebagai tanda terima uang tertanggal 5 Maret 2007;Bahwa saksi tidak menikmati uang titipan Bansos tersebut;Bahwa masih ada sisa anggaran Bansos tahun 2006 sebesar Rp. 35.000, (Tigapuluh lima ribu rupiah);Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dana Bansos kepada pak Walikota;Bahwa sebenarnya tidak boleh Saksi menerima dana titipan yang diserahkanmasyarakat dari uang Bansos tersebut;Bahwa bendahara untuk dana
    2008 saksi tahu mengenai dana anggaran Bansos karena saksisebagai bendahara pengeluaran dan Bansos;Bahwa tahun 2007 yang menjadi bendahara adalah Mardiana;Bahwa jumlah anggaran dana Bansos tahun 2007 adalah sekitar Rp.32.000.000.000, (Tiga puluh dua milyar rupiah);Bahwa mekanisme proses pencairan dana Bansos tahun 2008, setahu saksi harusada permohonan dan proposal tapi mekanismenya saksi kurang paham karena yangtahu adalah Eka Indra;Bawha setahu saksi setelah disetujui baru Eka Indra mengusulkan
    akan tetapi ada satu kegiatanbuka puasa bersama dengan tokoh masyarakat dan dibagikan kain sarung karenakain sarungnya saksi lihat kurang bagus untuk diserahkan kepada tokoh masyarakatmaka kain sarung tersebut saksi ganti dengan biaya saksi sendiri;Bahwa dana yang diserahkan ke BNK, PMI, Parpol sebenarnya bukan Bansos akantetapi hibah, jadi Bansos ada 2 yaitu Bansos dan Hibah, kalau hibah sudah ada nilainominal tidak perlu lagi melalui permohonan kalau Bansos harus ada permohonandan proposal dan
    ada anggaran untuk dana sekretariat dan tersendiri dari bansos;Bahwa untuk menentukan atau menyetujui besarnya nilai nominal bansos yangdimohon masyarakat harus ditentukan oleh Walikota bukan sekda ternyata selamaini hanya Sekida yang menentukan sedangkan Walikota hanya menyetujui saja;Bahwa dana Bansos tidak boleh cair apabila SK Walikota belum ada;177> Bahwa dana AMD adalah dana hibah dari Bansos yang sebelumnya sudahditentukan nilai nominalnya;> Bahwa sampai saat ini tidak ada klarifikasi LHP
    10 Oktober 2007.Bahwa selain dilakukan dengan pemotongan dana Bansos TA 2007 atasperintah saksi dr.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus/2013/PN/Tipikor/Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
7516
  • Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.
    Rohman untuk mendampingiAhmad Rikza (Kasubag) tetapi yang jelas terdakwa bersama AhmadRikza yang selalu menemui saksi untuk berkonsultasi mengenaimasalah Bansos tersebut;123Bahwa, kenapa ada perbedaan antara konsep lampiran yangdiperlihatkan kuasa hukum terdakwa Romelah dalam kolom lampiranSK bupati untuk Bansos APBD Perubahan (tahap Il) tahun 20010dimana dalam kolom lampiran SK Bupati untuk Bansos APBDPerubahan (tahap Il) tahun 20010 kolom keterangan masih kosongsementara dalam lampiran Surat Keputusan
    buktipenyerahan/penerimaan Bansos ternyata uang bansos tersebut sudahada yang diserahkan dengan bukti kwitansi bukti penyerahan/penerimaan Bansos bulan Januari dan Pebruari 2010 sebelum APBD2010 kabupaten Kendal disahkan;Bahwa, menurut saksi bila dilinat dari fakta yang ada Surat KeputusanBupati Nomor : 450/204/2010 tanggal 15 April 2010 besertaLampirannya, dan secara prosedural yang ada maka riil nya SuratKeputusan Bupati Nomor : 450/204/2010 seharusnya mulai berlaku 1Juli 2010 karena pada tanggal
    Sub Bag tersebut;e Bahwa, Bansos kegamaan mulai diberikan pada 10 Januari 2010, uang dari ajudanBupati dan uang tersebut diganti setelah uang Bansos 2010 dicairkan;e Bahwa, APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010 disahkan oleh DPRD Kendal padatanggal 17 Pebruari 2010.130Bahwa, dalam kegiatan Bansos keagamaan 2010, kapasitas saksi sebenarnyasebagai apa saksi sendiri tidak memahami dan saksi baru tahu setelah saksidiperiksa di Kejaksaan Kendal bahwa kapasitas saksi selain sebagai Kabag.saksijuga ternyata
    ;132Bahwa, tata cara penyaluran Bansos tersebut dalam pelaksanaannya diatur denganPeraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 baru saksiketahui setelah pelaksanaan kegiatan terlaksana;Bahwa, mekanismenya dalam pemberian Bansos 2010 memang tidak sesuaidengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008;Bahwa, dalam kegiatan Bansos Keagamaan tersebut terdakwa mendapatkan honordan saksi juga pernah memerintahkan bendahara pembantu terdakwa Siti Romelahuntuk mencairkan
    Hum., memerintahkanterdakwa dan menandatangi surat permohonan pencairan serta dokumen lainnya, demikianjuga saksi AHMAD REKZA yang menerima penyerahan dana Bansos dari terdakwakemudian menyerahkan dana itu kepada penerima Bansos Keagamaan.
Putus : 05-08-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 18/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks
Tanggal 5 Agustus 2015 — - KAHAR GANI, S.Sos.,Msi. Vs. - JPU
7035
  • seluruhnya berjumlah Rp.151.589.328.000, selakubendahara saksi pernah membayarakan dana Bansos kepada sejumlahYayasan dan LSM mengenai jumlah dan nama Yayasan dan LSM saksitidak ingat lagi, namun berdasarkan temuan BPK dari yayasan dan LSMyang saksi bayarkan terdapat 202 Lembaga dan LSM yang dianggapbermasalah dengan pembayaran seluruhnya Rp.8.867.500.000,Saksi tidak tahu mekanismenya, saksi hanya tahu ada pos anggarannya ;Tidak ada rincian peruntukan dana Bansos didalam DPA ;Peruntukannya adalah
    bertambahsehingga dana bansos sebesar Rp.151 milyar ;Syarat permohonan Bansos harus ada Proposal yang didalamnya adarencana kegiatan, Besarnya dana yang dibutuhkan dan Tempat kegiatan.Pengajuan permohonan bansos bisa diajukan secara perorangan,dimana pengajuan ini biasanya untuk penyelesaian studi baik S1, S2, dan$3;Sebelum membuat Nota Pertimbangan, kita menverifikasi yaitu kitamelihat kegiatan apa yang akan dilakukan;Setia penerima bantuan social harus melapor ke Gubernur, tetapi adapenerima bansos
    , dimana dana bansos tersebut telahditetaopkan dalam pembahasan anggaran antara DPRD bersama PemerintahProvinsi sebagai anggaran yang disiapkan peruntukan kegiatan Ormas/LSM.Dimana terdakwa secara sadar menandatangani proposal permohonan untukmendapatkan dana bansos, begitupula terhadap penandatangan kwitansipenerimaan dana bansos yang terdakwa tindak lanjuti dengan menerima cekyang dicairkan melalui Bank BPD SulselBar, bahkan juga terdakwa menerimabeberapa cek untuk pencairan dana Bansos dari LSM
    Disamping itu bahwa berdasarkan ketentuanSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 220/1980.DIII, Perihal : Tata CaraPemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, tanggal 27 November 2007; harusterdaftar dikesbangpol sehingga dianggap sebagai Ormas/LSM, sehinggadengan demikian lembaga/organisasi yang digunakan terdakwa tidak sah untukmemperoleh bantuan dana Bansos dari pemerintah.Bahwa terdakwa menerima dana bansos sejumlah Rp720.000.000.dari permohonan bantuan dana Bansos yang sebelumnya diajukan dan satupermohonan
    Terdakwa selaku penerima dana Bansos;2. Saksi Andi Mualim selaku Pengguna Anggaran yang menyetujuipembayaran;3. Saksi Anwar Beddu selaku bendahara yang membayarkan;4.
Putus : 27-01-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2811 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si
3931 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan agar barang bukti yang terdiri dari:1.Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sadr. Imanuel E. Olin;Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan;Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab.
    tanggal 30 Januari 2010;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada PartaiPolitik tanggal 30 Januari 2010.Hal. 40 dari 182 hal.
    Menetapkan barang bukti berupa:1.Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin;Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan;Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
    tanggal 30 Januari 2010;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada PartaiPolitik tanggal 30 Januari 2010.
    Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin;2. Uang Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan;3. Uang Tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
Putus : 06-03-2014 — Upload : 09-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — WELHELMUS TAHALELE, S.E.
41279 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/201418192021Ze2324252627282930313233SP2D Nomor 1256/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1257/SP2D/2010 (Dana
    Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh
    rupiah);SP2D Nomor 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar
    Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilaiSP2D sebesar Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus riburupiah);Hal. 13 dari 23 hal.
    Harunaternyata uang Bansos;Bahwa uang tersebut terbukti dari keterangan saksisaksi dibawah sumpahyang didengar di persidangan yaitu Rusdan T.
Putus : 14-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 79/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 14 Nopember 2013 — MUHAMMAD JA’FAR NASHIR, S.Ag.M.Ag Bin ABDUL WAHID
5213
  • Untuk DPWJawa Tengah khusus untuk Pemenangan PemiluPemilihan Gubernur saja.Bahwa saksi tidak pernah mengadakan pertemuankhusus dengan Terdakwa masalah bansos ;Bahwa saksi tidak pernah memberi sesuatu ataudimintai sesuatu oleh Terdakwa sehubungan dengandana bansos ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu :Saksi 29.
    REGENG1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid ALMUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yang ditandatangani olehRUJTYANTO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.
    TRIWARJOKO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid ALMUTTAQIN Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh A. TRIWARJOKO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.
    REGENG1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dariIMAM SANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untukMasjid ALMUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yangditandatangani oleh RUJTY ANTO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dariIMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang seyjumlah Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 177/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
Dra. ITA POERI ANDAYANI.
16951
  • Bahwa ada permohonan hibah/ bansos yang sudah diverikasi tetapi sudahada SK Bupati. Bahwa saksi tidak pernah mengajukan hibah/ bansos TA 2015 karenaBupati telah mengeluarkan SK penerima hibah/ bansos yang selanjutnyasaya jadikan dasar verifikasi tetapi verifikasi yang bersifat administrasi formilsaja karena proposal baru ada setelahnya.
    bansos pada tingkat pemerintahdiantaranya melalui Bagian Kesra yang diawali dengan pembahasanbersama dengan DPRD dalam bentuk pengesahan RAPBD menjadi APBD.Bahwa untuk penyelenggaraan APBD terkait hibah/bansos biasanya diawalidengan pembuatan SK tentang hibah/ bansos secara keseluruhan sebagaidasar dari pelaksanaan pencairan maupun penyerahannya.Bahwa syaratsyarat sebagai penerima hibah disiapkan dari bawah yangmana dalam hibah/ bansos yang pengusulannya melalui DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran
    / bansos yangdiusulkan oleh DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, sayasudah lupa.Bahwa yang mengajukan perubahan anggaran hibah/ bansos TahunAnggaran 2015 adalah sesuai usulan DPRD Kabupaten Jember.Bahwa SK penerima bantuan hibah/ bansos yang diusulkan melalui DPRDKabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tanda tangan dan sudah ada dimeja.Bahwa sebelum disetujui uSulan hibah/ bansos dari DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 ada lapor Sugiarto.
    / bansos mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 2011 jo Nomor 9 Tahun2012 dimana secara umum masyarakat atau para pihak yang mengajukanpermohonan hibah/ bansos menyerahkan proposal permohonan bantuanhibah/ bansos masingmasing kepada Bupati selanjutnya Bupatimemerintahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yangterkait dengan bidang yang dimohonkan bantuan hibah/ bansos tersebutmelakukan evaluasi dan atau verifikasi awal yang selanjutnya apabila darievaluasi serta verifikasi awal memang memenuhi syarat
    Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Utara.j. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Selatank. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Gorontalo. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Blitarm.Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Bojonegaron.
Register : 23-10-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 14-11-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 6 Desember 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. THOMAS TIGI Diwakili Oleh : Drs. THOMAS TIGI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : M. ARIFIN, SH
10855
  • Guntur Setyanto, M.Si;Pelaksana tugas penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibahdan Bansos di Kabupaten Dogiyai tersebut dipimpin olh saksi JeffryRoland Parulian Siagian atau dikenal dengan nama Jeffry SiagianPangkat Ajun Komisaris Besar Polisi/AKBP dengan jabatan sebagaiKepala Sub dit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua;Mengetahui sedang adanya penyidikan terhadap Pidana Korupsi DanaHibah dan Bansos di Kabupaten Dogiyai yang dipimpin oleh JeffrySiagian di salah satu SKPD dibawah lingkup
    Polda Papua,dalam pertemuan tersebut saksi Sadrak Nawipa memperkenalkan dirisebagai Komisioner KPU Provinsi Papua selanjutnya menanyakanperkembangan penyidikan Dana Hibah dan Bansos Tahun 2013 diKabupaten Dogiyai yang tengah dilakukan Ditreskrimsus Polda Papuadan menyampaikan keinginan terdakwa Drs.
    mengetahui nomor rekening Jeffry Roland Paruian Siagian aliasJeffry Siagian Kepala Subdit III Tipikor Dltreskrimsus Polda Papuasebagai Ketua Tim Penyidik Dugaan Tindak Pidana Korupsi PengelolaanDana Hibah dan Bansos di Kabupaten Dogiyai tersebut selanjutnyaterdakwa Drs.
    SusTPK/2017/PT JAPPelaksana tugas penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibahdan Bansos di Kabupaten Dogiyai tersebut dipimpin olh saksi JeffryRoland Parulian Siagian atau dikenal dengan nama Jeffry SiagianPangkat Ajun Komisaris Besar Polisi/AKBP dengan jabatan sebagaiKepala Sub dit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua;Mengetahui sedang adanya penyidikan terhadap Pidana Korupsi DanaHibah dan Bansos di Kabupaten Dogiyai yang dipimpin oleh JeffrySiagian di salah satu SKPD dibawah lingkup tanggungjawabnya
Putus : 25-02-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1439 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Februari 2015 — FAJRI TRIDALAKSANA SP Bin BAHARUDIN BARAQ ,DK
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/PenggunaAnggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memprosespencairan uang dengan menerbitkan cek No.
    SITTI AIDI untukmemproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,, namun SITTI AIDImenolak untuk memproses pencairan danakarena tidak tersedia dananya dalam pospengeluaran Bansos tahun 2005, berikutBASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTIAIDI buku saldo rekening Bansos, dansetelah melihat ada sisa dana padarekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50, selanjutnya BASRANYUNUS selaku) Pengguna Anggaranmemerintahkan saksi SITTI AIDI untukmengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.19.700.000.000, ;22Bahwa
    atas perintah BASRAN YUNUSselaku Asisten V/Pengguna Anggaran makaBendahara Bansos SITTI AIDI kemudianmemproses pencairan uang denganmenerbitkan cek No.
    , Tim Auditor berpendapat :e Bahwa dana Bansos adalah bersumber dari dana APBD Kab.
    Sitti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan : Bahwa dari APBDMurni maupun APBDP Dana Bansos tahun 2005 tidak tersediapengeluaran Dana Bansos untuk biaya perjalanan dinas keluar dandalam daerah Anggota DPRD maupun biaya pengurusan ijin mutasipemilikan senjata api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;2 Saksi H.
Register : 06-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
ALIKSANDER SIAGIAN SH
Terdakwa:
ERWAN MURSIDI, S.Pt Bin BASRI HASANUL
12047
  • Surat rekomendasi pencairan dana bansos kegiatan optimasilahan.b. Surat Ketua Kelompok Tani perihal permohonan pencairan danabansos optimasi lahan padi.c.
    lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi.1 (Satu) lembar RUKK KWT HARAPAN BERSATU.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.1 (satu) berkas copy dokumen kegiatan optimasi lahan KWTSEROAJA yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi. 1 (satu) lembar RUKK KWT SEROJA 1 (Satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.1 (Satu) berkas copy dokumen kegiatan optimasi lahan KWT SATUTUJUAN yang terdiri dari : 1
    GANTUNG yang terdiri dari:1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi.1 (satu) lembar RUKK Kelompok Tani JEMBATAN GANTUNG.1 (Satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.1 (satu) berkas copy dokumen kegiatan optimasi lahan KelompokTani BUMI HARAPANyang terdiri dari :1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi.1 (satu) lembar RUKK Kelompok Tani BUMI HARAPAN.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.
    Surat rekomendasi pencairan dana bansos kegiatan optimasi lahan.f. Surat Ketua Kelompok Tani perihal permohonan pencairan dana bansosoptimasi lahan padi.g.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 160/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum Bin ABD. WAHAB (alm)
5510
  • Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Abd.Rohman.M.Hum.bersama terdakwa lainnya(berkas perkara terpisah) dalam pemberian dana Bansos tahun 2010 kepada penerimasebagaimana dalam daftar lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 450/204/2010tanggal 15 April 2010, telah menguntungkan para penerima bantuan,karena tanpamembuat dan mengajukan proposal sebagian dari para penerima bansos telah menerimauang dana Bansos tahun 2010.
    Pengelolaan danKeuangan Daerah) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan DaerahKabupaten Kendal sekarang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Kendal ;Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bansos 2010 diSetda Kendal pada BagianKesra. sebesar Rp.1,3 milyar dan ditetapkan pada tanggal 18 Pebruari 2010 ;Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2010 dari bagian Kesra.mengajukan suratpermohonan pencairan dana Bansos ;Bahwa syarat syarat permohonan pencairan dana bansos keagamaan antara lainKwitansi
    Bansos tersebut terdakwa mendapatkan honor danterdakwa juga pernah memerintahkan bendahara pembantu Siti Romelah untukmencairkan uang Bansos tapi terdakwa sendiri tidak tahu apakah saat perintahkanpencairan tersebut kapasitas terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) atau sebagai Kabag.Kesra ;Bahwa selain sebagai Bendahara pengeluaran Pembantu, tugas lain dari Siti Romelahadalah sebagai anggota Tim Pengkaji dan anggota Tim Pembagi Bansos 2010 ;Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan
    tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf oleh Sekda Drs.
    AHMAD RIKZA untuk diberikan kepada penerima Bansos.
Putus : 17-04-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 17 April 2012 — MUHAMMAD NAZLAN, MZ ;
2211 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 558 K/Pid.Sus/2012sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah dua delapan sen)atau setidak tidaknya sekitar itu ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik No. 21/BanSos/2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan
    /2006, tanggal13 November 2006 dan Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Fisik No21/BA/BanSos/2006 tanggal 13 November 2006 yang menyatakan pekerjaanselesai 100%, Berita Acara Persetujuaan Kemajuan untuk Pembayaran AngsuranNomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal 14 November 2006 dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor 21/BA/BanSos/2006 tanggal17 November 2006 telah ditandatangani olen Terdakwa selaku Ketua YayasanAl Azmi demikian juga telah ditandatangani oleh Iswandi alias lwan bin
    Rokan Hilir tahun anggaran 2006 denganCV Assalam tanggal 28 Juli 2006 ;Proposal Bantuan Pembangunan Balai pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapaiapi, tanggal 08 Mei 2006 ;1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi dengan Ismetlorahim ;Berita Acara Persetujuaan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit
    No. 558 K/Pid.Sus/2012 Proposal bantuan Pembangunan Balai Pengobatan dan Klinik BersalinAl Azmi Bagansiapiapi, tanggal 08 Mei 2006 ; 1 (satu) buah memori card berisi percakapan antara Iswandi denganIsmet lbrahim ; Berita Acara Persetujuan Kemajuan untuk Pembayaran Angsuran No.21/BA/BANSOS/2006 tanggal 14 November 2006 ; Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan No. 21/BA/BANSOS/2006 tanggal 17 November 2006 ; Berita Acara Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prop.
    /2006 tanggal 28 Juli 2006, danSurat Perintah Mulai Kerja Nomor 76/BanSos/2006 tanggal 27 Juli 2006serta RAB (Rencana Anggaran Biaya), adalah klop dan atau sesuai dengannilai kontrak Rp 1.046.800.000,00 setelah ditambahkan nilai uang yangditerima ditambah pajak yang dipotong.
Register : 15-08-2017 — Putus : 27-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 27 Desember 2017 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
Ir. H. BUDI SUBAGIO, MM
112659
  • Surat Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram No.BP-521/213.b/ Diperta/II2015 tgl.10-4-2015 perihal CP/CL Bansos Peralatan Pasca panen APBN-P Kota Mataram Tahun 2015 dan lampirannya berupa Proposal vertical dryer Kelompok Tani Sayang lauk II Kecamatan Cakranegara Tahun 2015, yang berisi antara lain Surat Pernyataan memberikan hak pinjam pakai atas sebidang tanah luas 1437 m2 an. Nasrun Ketua Poktan 12 April 2015.
  • Kuisioner untuk CPCL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, nama kelompok Sayang lauk II, dengan kesanggupan menyediakan lahan untuk lokasi pembangunan vertical dryer.
  • Proposal Bantuan Alat Pengering Padi (Vertical dryer) dari Kelompok Tani Sayang Daye II dan Kuisioner Untuk CP/CL Bansos Pascapanen APBN-P TA. 2015, kesediaan Poktan sesuai catatan petugas verifikasi lahan Ketua (Rumah Ketua) nanti dirapatkan.
  • SK. PPK Satker Dinas Pertanian TPH Prov.
    Penetapan Kelompok Penerima Bansos Sarana Pascapanen Tanaman Pangan di Kabuaten/Kota se- NTB yang bersumber dari APBN-P TA. 2015.
  • Dokumen Perencanaan Bangunan/Rehab bangunan Gudang Vertical dryer Poktan Sayang Daye II TA.2015.
  • Dokumen Pengawasan pembangunan/rehab bangunan gudang vertical dryer Poktan Sayang daye II TA.2015.
  • Dokumen pengadaan bangunan gudang vertical dryer untuk Poktan Sayang Daye II di atas tanah saksi BAINURRAHMAN di Ds. Gontoran Kab.
  • 1 (satu) eksemplar Proposal Bansos Power threser TA 2015 untk Poktan Sayang Daye II.
  • Fotocopy BA Serah Teriam Barang/Pekerjaan tgl.24-10-2015 antara Bambang W-Kuasa Dirut PT.Purabarutama dg Amilan Ketua Poktan Sayang Daye II
  • Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa BAYNURRAHMAN.

    10. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

    Bahwa untuk pelaksanaan pemberian bansos alat pertaniantanaman pangan TA 2015 tersebut telah diberikan pedoman,peraturan/ketentuan oleh Kementerian Pertanian RI yang harusdijadikan payung hukumnya, yaitu :A.
    BUDI SUBAGIO, MM.1 (satu) eksemplar Proposal Bansos Power threser TA 2015 untkPoktan Sayang Daye II.Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2017/PN Mtr28.
    BUDI SUBAGIO, MM SelakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan KelompokTani Sayang Daye II yang dipilih untuk menerima Bansos verticaldryer padi dengan pertimbangan poktan Sayang Lauk II telahmendapatkan bantuan bansos pada tahun sebelumnya, adapunditetapkannya poktan Sayang Daye Il sebagai yang berhakmenerima bansos dituangkan dalam Surat Keputusan No.Prod.TP.841.1/Illa/V/2015 yang ditanda tangani oleh terdakwadan secara administratif mengetahui Kadisperta Prov.
    BUDISUBAGIO, MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telahmenetapkan Kelompok Tani Sayang Daye Il yang dipilih untukHalaman 118 dari 143 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2017/PN Mtrmenerima Bansos vertical dryer padi dengan pertimbangan poktanSayang Lauk II telah mendapatkan bantuan bansos pada tahunsebelumnya, adapun ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagaiyang berhak menerima bansos dituangkan dalam Surat KeputusanNo.
    BUDISUBAGIO, MM Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telahmenetapkan Kelompok Tani Sayang Daye Il yang dipilin untukmenerima Bansos vertical dryer padi dengan pertimbangan poktanSayang Lauk II telah mendapatkan bantuan bansos pada tahunsebelumnya, adapun ditetapkannya poktan Sayang Daye II sebagaiyang berhak menerima bansos dituangkan dalam Surat KeputusanNo. Prod.TP.841.1/Illa/V/2015 yang ditanda tangani oleh terdakwadan secara administratif mengetahui Kadisperta Prov.
Register : 13-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 29/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG
Tanggal 24 Agustus 2015 — Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si
7144
  • bansos untuk mahasiswa/pendidikan yang hanya dapatdiberikan sebesar Rp. 500.000, dan tidak ada pertanggungjawabanpenggunaan dana bansos tersebut.
    tidak adapertanggungjawaban penggunaan dana bansos tersebut.
    Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin ; 2. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakan olehSdr. Kundrat Marianan 53. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
    (satu) bundel SPJ Bantuan Bulan Desember 2010 yang berisikan : BKU Sisa Kas Rp. 3.604.080.474, tanggal 30 Desember 2010;Surat Pengesahan Fungsional Pertanggungjawaban BendaharaPengeluaran Rp. 3.604.080.474, tanggal 30 Desember 2010;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos kepadaOrganisasi Keagamaan sisa Nihil ;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek bansos kepadaOrganisasi Kemasyarakatan sisa Nihil;Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Obyek Bansos Kepada PartaiPolitik Sisa Nihil;Asli Kwitansi
    Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr. Imanuel E. Olin ; 2. Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) sebagaipengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yang dipergunakanoleh Sdr. Kundrat Marianan ; 3. Uang Tunai sebesar Rp. 2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)sebagai pengembalian dana Bansos Pemda Kab. TTS 2010 yangdipergunakan oleh Sdr.
Putus : 05-03-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 916/PID/2012/PN.RAP
Tanggal 5 Maret 2012 — SARIMAN
304
  • Labuhan Batu Utara telahdilaksanakan proyek Bansos Perencanaan PercetakanPersawahan seluas 210 (dua ratus sepuluh) Ha denganpekerjaan Tahap Pertama seluas 50 (lima puluh) Ha;Bahwa tugas dan tanggungjawab Dinas Pertanian dalamproyek Bansos Perencanaan Percetakan Persawahan tersebutsesuai dengan DIPA Nomor : 0824/01808.4/2010 tanggal 31Desember 2010, yaitu :CPCL (Cari peserta dan cari lokasi);Mengusulkan CPCL untuk ditetapkan oleh SK Bupati;Mensosialisasikan kepada Kelompok Tani yang ditetapkan olehSK
    Labuhan Batu Utara, yang dilakukan olehPutra dan Adi pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2011;Bahwa saksi mengetahui proyek Bansos percetakanpersawahan melalui Dinas Pertanian Kab. Labuhan Batu Utarapada bulan Juni 2010 yang dilaksanakan sejak bulanSeptember 2010 di Dusun XIV Desa Pulo Dogom Kec. KulauhHulu Kab.
    Labuhan Batu Utara;Bahwa pelaksana dari proyek Bansos tersebut adalahKelompok Tani Desa Pulo Dogom Bawah dengan Ketua yaituterdakwa dan Wakil Ketua adalah Sugito;Bahwa setahu' saksi, masSyarakat yang memiliki arealpersawahan di Dusun XIV Desa Pulo Dogom tidak diharuskanmenjadi anggota Kelompok Tani sekalipun areal lahannyamasuk dalam proyek Bansos percetakan persawahan tersebut;Bahwa saksi mengetahui Supardi ada memiliki sebidang lahandengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) rante yang terletak diDusun
    LabuhanBatu Utara, namun saksi tidak mengetahui darimana Supardimendapatkan lahan tersebut;Bahwa areal lahan milik Supardi masuk didalam proyekBansos percetakan persawahan tersebut;Bahwa sebelum proyek Bansos tersebut dilaksanakan, pihakDinas Pertanian Kab. Labuhan Batu Utara pernah melakukansosialisasi perihal proyek Bansos tersebut di Balai Desa PuloDogom yang dihadiri oleh pihak Dinas Pertanian Kab.
    Labuhan Batu Utara dan areal lahan milikSaksi Supardi masuk didalam proyek Bansos percetakanpersawahan tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 05 Mei2011 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa selaku Ketua KelompokTani Desa Pulo Dogom Bawah bersama Sugito sebagai WakilKetua memerintahkan saksi Putra untuk menumbang tanamankelapa sawit milik saksi Supardi tersebut;5.
Putus : 10-06-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 161/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Juni 2014 — SITI ROMELAH,S.Ag binti JEMARI
7115
  • Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.
    Romlahselaku Bendahara Kesra; Bahwa, setelah menerima uang Bansos tersebut saksi langsung menyerahkannyakepada Takmir Mushola Al Muflikhum, setelah itu sepengetahuan saksi uangtersebut sudah digunakan untuk memperbaiki tempat wudhu mushola AlMuflikhum, sedangkan penggunaan dana Bansos tersebut sudah dibuatkanLaporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan saksi sendiri yang menyerahkan LPJtersebut ke kantor Kesra Kabupaten Kendal yaitu kepada Pak Murtadho.
    Sub Bag tersebut;Bahwa, Bansos kegamaan mulai diberikan pada 10 Januari 2010, uang dariajudan Bupati dan uang tersebut diganti setelah uang Bansos 2010 dicairkan;Bahwa, APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010 disahkan oleh DPRD Kendal padatanggal 17 Pebruari 2010.123Bahwa, dalam kegiatan Bansos keagamaan 2010, kapasitas saksi sebenarnyasebagai apa saksi sendiri tidak memahami dan saksi baru tahu setelah saksidiperiksa di Kejaksaan Kendal bahwa kapasitas saksi selain sebagai Kabag.saksijuga ternyata sebagai
    ;Bahwa, tata cara penyaluran Bansos tersebut dalam pelaksanaannya diaturdengan Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 barusaksi ketahui setelah pelaksanaan kegiatan terlaksana;125 Bahwa, mekanismenya dalam pemberian Bansos 2010 memang tidak sesuaidengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008; Bahwa, dalam kegiatan Bansos Keagamaan tersebut terdakwa mendapatkanhonor dan saksi juga pernah memerintahkan bendahara pembantu terdakwa SitiRomelah untuk
    keagamaan tahun 2010, telah diserahkan mulai tanggal 10 Januari2010 melalui acara kunjungan Bupati, sementara APBD belum disahkan dan barudisahkan oleh DPRD Kabupaten Kendal pada tanggal 17 Pebruari 2010, dan SuratKeputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bansos juga belumditerbitkan;Bahwa, draft Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf Sekda Drs.
    Hum., untuk memproses permohonan pencairan dana Bansos, tanoa adanya SuratKeputusan Bupati Kendal aqou, seharusnya terdakwa menolak, tidak menuruti begitu sajaperintah saksi Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum., karena perintah itu keliru atau tidak sesuaidan bertentangan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Pembantu, yang secara teknis terdakwa mengetahui mekanisme danprosedur pencairan dana Bansos yang benar. Sementara saksi Drs. ABD.
Putus : 20-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2016/PT.SMR
Tanggal 20 Mei 2016 — Nama : JOHANSYAH Bin BASRI. Tempat lahir : Kutai Kertanegara . Umur / Tgl. Lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1955 ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kebangsaan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Pampang Rt.2 Kelurahan Sungai Siring Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda . Agama : Islam ; Pekerjaan : Petani.
5722
  • Suwandi ahli waris Udin 20.000 M2 Rp. 112.500.000, Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS bin LAPADE(Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.
    , selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar NormatifNamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehTerdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dansdr.
    SUWANDI, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda danBagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukung PencairanDana Santunan BANSOS.
Register : 11-07-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 7 Januari 2015 — MURSIMIN, Bin M. Siam, dkk
7930
  • Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap II Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari
    Atau setidak tidaknya sekitar itu.Terdakwa IV menerima bagian uang dari dana Bansos Setda Kab Kerinci TA 2008dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut :I Tahap I Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci pada awal bulan Januari 2009,II Tahap Il Terdakwa IV menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) Bertempat
    Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) bertempat di ruangUtama DPRD Kabupaten Kerinci.II Tahap I Terdakwa III menerima pemberian dana Bansos dari Saksi Adi MuklisSH sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah) di rumah saksi AdiMuhlis, SH di Rt.02 Desa Baru Sungai Tutung Kecamatan Air Hangat TimurKabupaten Kerinci pada pertengahan bulan Januari 2009.Il Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari
    Tahap UI Terdakwa II menerima pemberian dana Bansos dari Saksi AdiMukhlis SH sebesar.
    Kerinci pada Bank JambiCabang Sungai Penuh untuk keperluan Bansos Kemasyarakatan Tempat Ibadah Tahun2008;Bahwa meskipun Bupati Kerinci telah menerbitkan SK No.451.14/Kep.526/2008tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Bansos Kepada Pengurus JamaahMasjid dalam Kab.
Register : 14-06-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 19/Pid.Sus/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Oktober 2013 — - JANTJE TAEK, SE., MM alias JANTJE - JOHANIS BERE, A.Md alias JHONY
12044
  • Sekda dan dari PLT Sekda diturunkan kebagian masingmasing sesuai disposisi surat tersebut ;Bahwa benar di Kabupaten Belu pada tahun 2009 ada dana Bansos ;Bahwa dana bansos Kabupaten Belu setiap tahun dianggarkan dandisetujui dalam sidang DPRD Kabupaten Belu ;Bahwa tahun 2009 dana bansos yang dialokasikan adalah senilai Rp.1.950.000.000, (satu milyard sembilan ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dana bansos tersebut peruntukannya kepada masyarakat miskinyang membutuhkan ;Bahwa mekanisme permintaan
    2006 ;Bahwa mengenai pelaksanaan dana bansos tersebut sesuai PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007 +#harus ada peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati,pelaksanaan dana bansos tahun 2009 merupakan suatu kelalaian kami diKabupaten Balu, dan Saksi selaku Bupati baru ketahui kalau dalampelaksanaan dana bansos tersebut selain mengacu pada PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007, juga harus' berdasarkan peraturan
    pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan NTT kepada kami ;Bahwa pengajuan proposal harus diajukan setelah ada penetapan APBD ;Bahwa temuan dari hasil pemeriksaan BPKP perkawikan NTT mengenaidana bansos tersebu adalah penggunaan dana bansos oleh PemerintahKbupaten Belu pada tahun 2009 tidak didasarkan pada peraturan KapalaDaerah, sehingga merekomendasikan supaya Bupati memerintahkankepada tim pembuat anggaran untuk segera menyusun Keputusan Bupatimengenai penggunaan dana bansos tersebut Bahwa dari hasil
    penggunaanggaran ;Bahwa BPK ada mengecek kegiatan dari penerima bansos, dankegiatanan nya betul ada ;Bahwa yang memferivikasi bansos untuk diberikan adalah Bupatisendiri, karena proposal langsung ke Bupati ;Bahwa Terdakwa tidak ikut cek apakah ada kegiatan dari penerimabansos ;Bahwa dana bansos yang diberikan kepada Dinas dibolehkankarena kegiatan yang dibantu dengan dana bansos itu, tidak adapos anggarannya di dinas yang bersangkutan ;Bahwa yang mencairkan dana bansos, adalah penerima bansosatau
    , merupakan kelalaiandari Terdakwa ;117Bahwa dana Bansos yang diberikan kepada PNS yang tugasbelajar (Saksi Yohanes Bernando Seran, SH.
Register : 12-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 27-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 7 Mei 2015 — LUBER SET KONDORURA, S.P., alias LUBER
369
  • ABUKEU ANGGOTA 1,5 Ha Bahwa lahan milik Anggota Kelompok Tani Kalobu yang terdapat dalamproposal Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman PanganPadi Tahun Anggaran 2013 tersebut, pada tahun 2012 telah dilakukanSurvei Investigasi Desain (SID) oleh Konsultan Perencana; Bahwa lahan milik Anggota Kelompok Tani Kalbu yang masuk dalamproposal Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman PanganPadi Tahun Anggaran 2013 itu sebelumnya digunakan untuk berkebun; Bahwa anggaran untuk Dana Bansos Perluasan
    Menerima dokumen pengajuan pencairan dana Bansos untukKelompok Tani Kalbu dari PPK dan PUMK Dinas Pertanian danPeternakan Kab. Parigi Mouton; b. Memverifikasi dokumen pengajuan pencairan dana Bansos untukKelompok Tani Kalbu; c. Membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat PerintahMembayar (SPM) untuk diverifikasi dan ditanda tangani oleh PejabatPenandatangan SPM; d.
    sebagaiPenerima Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung TanamanPangan Padi Tahun Anggaran 2013, maka Kelompok Tani Kalbubersama sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TimTeknis/Korlap membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok(RUKK).
    Selanjutnya Ketua Kelompok Tani Kalbu besertaKoordinator Lapangan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP)Dana Bansos Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
    Kalbu dimaksud.Dengan demikian jumlah seluruhnya dana Bansos Perluasan SawahMendukung Tanaman Pangan Padi yang diserahkan kepada Terdakwa sebesarRp. 605.800.000,00 (enam ratus lima juta delapan ratus ribu Rupiah).