Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatanganioleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung JabungTimur (SAPRIL, S.IP);5.

RAFI LESTARIINDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayaryaitu. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesarRp6.596.700, (Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ributujuh ratus rupiah)v Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

RAFI LESTARIINDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayaryaitu. PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesarRp6.596.700, (Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ributujuh ratus rupiah)Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

RAFI LESTARIINDAH (Henzengho) yang ditandatangani oleh : BendaharaPembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayaryaitu PT. RAFI LESTARI INDAH (Henzengho) sebesar Rp6.596.700,(Enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).Y Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu) / PHO Nomor : 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/11762/DPKAD/2013 tanggal 08 Nopember2013, untuk pembayaran Januari 2013 sampai denganDesember 2013. (fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/03350/DPKAD/2014 tanggal 27 Pebruari2014, untuk pembayaran Januari 2014 sampai denganDesember 2014.

(fotocopy sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12362/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylviana untuk pembayaranJanuari 2018 sampai dengan Nopember 2018. (fotocopysesuai dengan aslinya); Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12361/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny.

Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2017 sampai dengan Desember 2017 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12360/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2016 sampai dengan Desember 2016 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12359/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny.

Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2015 sampai dengan Desember 2015 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12358/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylvianauntuk pembayaranJanuari 2014 sampai dengan Desember 2014 (fotocopyHalaman62dari96halaman, Putusan Perkara Nomor : 172/G/2013/PT UNBDG18 Bukti P4.819 Bukti P4.920 Bukti P521.

Bukti P622 Bukti P7sesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/12357/DPKAD/2013 tanggal 18 Nopember2013, atas nama Ny. Elysa Sylviana untuk pembayaranJanuari 2013 sampai dengan Desember 2013 (fotocopysesuai dengan aslinya);Tanda Bukti Pembayaran Sewa Tanah dan atau BangunanNomor : 593.1/11765/DPKAD/2013 tanggal 08 Nopember2013, atas nama Ny.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatanganioleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD KabupatenTanjung Jabung Timur (Sapril, S.IP);5.

Idris, SH (DPKAD), Fuad(Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu DamaiSejahtera); Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Junioleh Kontraktor Pelaksana (CV. Rindu Damai Sejahtera) danKonsultan Pengawas (CV. Bakti Paramuda) yang menyatakantingkat penyelesaian selurun pekerjaan sebesar 100% yangditandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, S.Pd) KonsultanPengawas CV. Bakti Paramuda (Endra Wati, ST), KontraktorPelaksana Dir. CV.

Idris, S.H., (DPKAD), Fuad(Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda), Sidaryani (CV. Rindu DamaiSejahtera); Surat Pernyataan CV. Rindu Damai Sejahtera Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 November 2009 tentang kesediaanmemperbaiki segala kerusakan/kekurangan yang timbul selamadalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhirditandatangani oleh direktur CV. Rindu Damai Sejahtera(Sidaryani); Jaminan Pemeliharaan dari PT.

Rafi LestariIndah (Henzengho) yang ditandatangani oleh BendaharaPembantu DPKAD Kabupaten Tanjabtim (Muhasim, S.E) danPembayar yaitu PT. Rafi Lestari Indah (Henzengho) sebesarRp6.596.700,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ributujuh ratus rupiah); Berita Acara Serah terima Ke 1 (satu)/PHO Nomor 60/PHOCADIKA /PEND/2009 Tanggal 10 Desember 2009 yangditandatangani oleh Dir. PT.

BaktiParamuda tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani olehBendahara Pembantu DPKAD Kabupaten Tanjabti (Muhasim,S.E) dan Pembayar yaitu Direktur CV. Bakti Paramuda (SelviaNovriani, ST) sebesar Rp341.581,00 (tiga ratus empat puluh saturibu lima ratus delapan puluh satu rupiah); Laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran (SPJbelanja fungsional) tanggal 31 Desember 2009 yangHal. 31 dari 39 hal. Put. Nomor 6 PK/Pid.

AMBO UPE agar tidakdipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten MamujuUtara ;Bahwa setelah itu sekira hari Senin tanggal 01 Agutus 2011 , saksiNURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas LampiranSurat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang

AMBO UPE agar tidakdipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten MamujuUtaraBahwa sekira hari Senin tanggal 22 Agutus 2011 , saksiNURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang tentang Perubahan atasLampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011Penetapan

AMBO UPE agar tidakdipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten MamujuUtara ;Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 , saksiNURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas LampiranSurat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang

AMBO UPE agar tidakdipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten MamujuUtara ;Bahwa pada sekira hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 , saksiNURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran SatuanPolisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar SuratKeputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas LampiranSurat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang

AMBO UPE agar tidakdipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada DinasPengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten MamujuUtaraBahwa dari delapan kali pencairan dana anggaran biayakesejahteraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Prajayang digunakan untuk melakukan pembayaran atas biayakesejateraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Prajasetiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai denganDesember 2011 , pada setiap bulannya terdapat pembayaran danahonorarium

SAHRIN SIREGAR, S.E, dibawah sumpah didalam persidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada DinasPendapatan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kab.

Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap laporanpertanggung jawaban pengeluaran Bendahara Pengeluaran Pembantu.Bahwa benar, pada PAPBD TA. 2010 ada ditampung anggaran KegiatanPengadaan Kenderaan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab. Palasdiantaranya pengadaan 2 (dua) unit truk sampah dan 1 (satu) unit busPemda, dengan nilai anggaran :1.

Palas dan saat ini sebagaistaf pada DPKAD Kab. Palas.Bahwa benar sepengetahuan saksi yang menandatangani kontraksebagai pihak pertama adalah Drs. MOHD. PANGIHUTAN sedangkanDirektur PT. MULTI STAR MANDIRI adalah M. NUH LUBIS.Bahwa benar pejabat Pengguna Anggaran adalah Saudara Drs. GUSNAR(Pelaksana Kepala DPPKAD Kab. Palas / Sekda Kab.

Hal. 76 dari 10577dengan adanya barang bukti surat, yang mana antara yang satu dan yang lainnyaterdapat fakta yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim dapat memperolehFaktafakta Hukum dipersidangan sebagai berikut :Bahwa pada PAPBD Tahun Anggaran 2010 ada anggaran KegiatanPengadaan Kendaraan Dinas / Operasional pada DPKAD Kab.

Anggaran DPKAD Kab. Palas) yaitu saksiH. PARUHUM MULIA DAULAY, SE.MM. untuk menerbitkan Surat PerintahPencairan Dana (SP2D), dimana pada saat pengajuan untuk permintaanpenerbitan SP2D, beberapa berita acara belum ditanda tangani yaitu BeritaAcara Penerimaan Barang, dan Berita Acara Uji Coba terhadap 2 unit truksampah dan 1 unit bus Pemda dan karena belum lengkap maka oleh saksi H.Putusan No.48/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.

) KotaLhokseumawe;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Dinas Pengelola Keuangan dan AssetDaerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe.6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknyaberkesimpulan seluruh unsur dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umumtidak terbukti sehingga Penasihat hukum Terdakwa memohon agar majelis hakimmenjatuhkan putusan sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa HELMA FAIDAR

Kana FarmaIndonesia) selaku Penyedia Barang/Rekanan (keduanya dilakukan penuntutan secaraterpisah), pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan AssetDaerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe di Jalan Merdeka Nomor 145 Kecamatan BandaSakti Kota Lhokseumawe atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerahhukum Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara

Setelah pihakDPKAD membuat surat pernyataan tersebut lalu saksi membawa kepadapengguna anggaran untuk ditanda tangan dan setelah itu Pengguna anggaranmemerintakan supaya surat tersebut diserahkan kepada DPKAD. Setelah itukeluar SP2D dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kuasa BUD HelmaFaidar yang akhirnya uang tersebut cair dan masuk ke rekening PT.

KotaLhokseumawe dimana Terdakwa telah diangkat selaku Kuasa Bendahara UmumDaerah (BUD) pada DPKAD Kota Lhokseumawe, yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Walikota Lhokseumawe Nomor : 189 Tahun 2009 Tanggal 23 April 2009tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 30 Tahun2009;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Terdakwa telah memenuhikualifikasi sebagai seorang pejabat pada sebuah lembaga/badan pemerintah yangdalam hal ini DPKAD Kota Lhokseumawe dan memperoleh gaji

) KotaLhokseumawe;Dikembalikan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah(DPKAD) Kota Lhokseumawe.6 Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa,tanggal 21 Januari 2014 oleh SYAMSUL QAMAR, SH.MH. sebagai Hakim KetuaMajelis, SYAIFUL HASARI, SH. dan ZULFAN EFFENDI, SH.

Foto kopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 2008 Tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2009.70. 1 (satu) bundel foto Kopi Surat PerintahPencairan Dana (SP2D) Nomor : 4469/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 23 September 2010 besertalampirannya.71.

SP2D Nomor : 7223/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 30Nopember 2009 sejumlah Rp. 279.629.600, (dua ratus tujuhpuluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enamratus rupiah).2.

MOKH.IRSYAD NASUTION, Ak.MM, selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)yaitu :SP2D Nomor : 7223/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 30Nopember 2009 sejumlah Rp. 279.629.600, (dua ratus tujuh puluhsembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).2.SP2D Nomor : 8565/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 31Desember 2009 sejumlah Rp. 1.048.611.000, (satu milyar empat puluhdelapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).Khusus untuk retensi/masa pemeliharaan telah diterima oleh PT.Lundu Lamiase/RICKY NELSON KEWAS sebesar

Tanggal 30 Nopember 2009 sebesar Rp.279.629.600 yaituPembayaran uang muka 20 % x Rp.1.398.148.000dengan SP2D Nomor.7223/SP2DLS/DPKAD/2009 denganSPM Nomor.712/SPM/BLLS/DBMP/XI/2009 tanggal 23Nopember 2009.2.

SP2D No. 8565/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 31 Desember2009..

Putusan No. 22/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLKuntuk Ari Tri Wulandari, Dkk. berupa :15.7.4.1.15.7.4.2.15.7.4.3.15.7.4.4.15.7.4.5.15.7.4.6.16.74.7515.7.4.8.Nodis dari Kepala DPKAD KabupatenSeruyan kepada Bupati Seruyan;Daftar NamaNama Mahasiswa PendidikanDokter Fakultas Kedokteran UniversitasPalangka Raya asal kabupaten SeruyanTahun Anggaran 2011 tanggal 20 Desember2011;Surat Penyediaan Dana Anggaran BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2011 PPKD selakuBUD Nomor : 917.3/463/DPKAD/ 2011tanggal 3 Nopember 2011;Lampiran

/VV2011perihal : Bantuan Dana Untuk PendirianPendidikan Fakultas Kedokteran UniversitasPalangka Raya;Tanda Terima dari TU Bupati Gunung Mastanggal 1 Juli 2011 Nomor Agenda : 900/2723/KEU;Lembaran Disposisi dari Bupati Gunung Maske Kepala DPKAD perihal : Bantuan Danauntuk Pendirian Pendidikan FakultasKedokteran Universitas Palangka Rayaditerima tanggal 4 Juli 2011 Nomor Agenda :1466;Memo dari Kepala DPKAD kepadaBendahara PPKD agar segera diprosessesuai petunjuk Bupati tanggal 11 Juli 2011;SP2D Nomor

Rekening :00000 441013000000 2 1 tanggal 14 Juli2011 ~=senilai Rp. 500.000.000, an.Bendahara Dana Hibah PSPD UNP.Penyaluran Tahun Anggaran 2012:16.4.3.1.16.4.3.2.16.4.3.3.16.4.3.4.16.4.3.5.16.4.3.6.Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untukBupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012Nomor : 900/367/B/DPKA/V1V2012 perihalPenyaluran Dana Bantuan pada ProgramStudi Pendidikan Dokter (PSPD) UniversitasPalangka Raya;Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012perihal : Penyampaian Nomor

Rekening :00000 441013000000 2 1 tanggal 14 Juli2011 ~=senilai Rp. 500.000.000, an.Bendahara Dana Hibah PSPD UNP.Penyaluran Tahun Anggaran 2012:16.4.3.116.4.3.216.4.3.3Nota Pertimbangan Kepala DPKAD untukBupati Gunung Mas tanggal 12 Juli 2012Nomor : 900/367/B/DPKA/V1V/2012 perihalPenyaluran Dana Bantuan pada ProgramStudi Pendidikan Dokter (PSPD) UniversitasPalangka Raya;Surat Kepala DPKAD Nomor : 900/666.C/DPKA/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012perihal : Penyampaian Nomor RekeningBank milik Universitas

(Kepala DPKAD Kota Palangka Raya(Drs. Burhanudin, MM. dengan Rektor UNPAR);NPHD antara Pemerintah Kota Palangka Raya denganUniversitas Palangka Raya Nomor : 900/82/BidVWXVBPKAD, Nomor : 2853/H24/LL/2011 tentangPemberian Hibah Uang dari Pemerintah KotaPalangka Raya untuk Universitas Palangka RayaTahun Anggaran 2011 Dalam Rangka MendukungProgram Pendidikan Fakultas Kedokteran UniversitasPalangka Raya, Senin tanggal 24 Oktober 2011.(Kepala DPKAD Kota Palangka (H.

(dua ratur empat puluh delapan ribu enam ratusduapuluh lima rupiah);Tanda Bukti Pembayaran No. 593.1/02024/DPKAD/2014 An. Wajib sewaNANA SUTISNA untuk pembayaran SEWA TANAH dan =e atauBANGUNAN, atas objek tanah yang terletak di JI. Cihampelas No. 93 A,Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Seluas100 m?, terhitung dari Bulan Januari 2007 s/d Desember 2007,pembayaran Tertanggal 03 Februari 2014, dengan jumlah Rp. 3.627.000.

(tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);Tanda Bukti Pembayaran No. 593.1/02025/DPKAD/2014 An. Wajib sewaNANA SUTISNA untuk pembayaran SEWA TANAH dan =e atauBANGUNAN, atas objek tanah yang terletak di JI. Cihampelas No. 93 A,Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Seluas100 m?, terhitung Bulan Januari 2008 s/d Desember 2008, pembayaranTertanggal 03 Februari 2014 dengan jumlah Rp. 4.185.000.

(empat jutaseratus delapan puluh lima ribu rupiah);Tanda Bukti Pembayaran No. 593.1/02026/DPKAD/2014 An. Wajib sewaNANA SUTISNA untuk pembayaran SEWA TANAH dan = atauBANGUNAN, atas objek tanah yang terletak di JI. Cihampelas No. 93 A,Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Seluas100 m?, terhitung dari Bulan Januari 2009 s/d Desember 2009,pembayaran Tertanggal 03 Februari 2014 dengan jumlah Rp. 4.643.800.

(empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);Tanda Bukti Pembayaran No. 593.1/02027/DPKAD/2014 An. Wajib sewaNANA SUTISNA untuk pembayaran SEWA TANAH dan =e atauBANGUNAN, atas objek tanah yang terletak di JI. Cihampelas No. 93 A,Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Seluas100 m?, terhitung dari Bulan Januari 2010 s/d Desember 2010,pembayaran Tertanggal 03 Februari 2014 dengan jumlah Rp. 5.152.200.

(lima juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah); Tanda Bukti Pembayaran No. 593.1/02037/DPKAD/201 An. Wajib sewaNANA SUTISNA untuk pembayaran SEWA TANAH dan =e atauBANGUNAN, atas objek tanah yang terletak di JI. Cihampelas No. 93 A,Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, wilayah Cibeunying, Kota Bandung, Seluas100 m?, terhitung dari Bulan Januari 2012 s/d Desember 2012,pembayaran Tertanggal 03 Februari 2014 dengan jumlah Rp. 6.975.000.

Antang Kalang. untuk verifikasi tidakpernah dilakukan serta tidak pernah diterbitkan rekomendasi padasaat pengajuan pencairan ADD ke DPKAD;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk pencairan, harus adarekomendasi sebagai lampiran;Bahwa berdasarkan Lampiran Perbub No. 26 tahun 2012 tetangpengelolaan ADD Kab.

Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan AdministrasiADD adalah Kepala BPMPD; Bahwa yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran bantuankeuangan ADD tahun anggaran 2014 yaitu Kepala DPKAD;SIAGANO, SH., MH Bahwa saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Antang Kalang,sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan September 2014; Bahwa camat sebelumnya adalah sdra.

Plk.Bahwa jabatan saksi tahun 2012 sebagai Kepala BidangKelembagaan Sosial Budaya dan Pelatinan, sehingga saksi dapatmeneruskan Permohonan ADD ke DPKAD Kab.

mengelola ADDadalah;=" Kabupaten;" BPMPD, DPKAD danInspektorat serta Kesbangpoldagri,Kecamatan dan Desa, dengan nama Tim Pelaksana Desa;Bahwa dalam pengajuan permohonan pencairan ADD persyaratanyang dilampirkan apa adalah: LP; APBDes, Rekening Desa; Persetujuan/Rekomendasi dari Camat;Bahwa persyaratan yang harus dilampirkan BPMD dalam pengajuanpermohonan pencairan ADD ke pihak DPKAD Kotim Tahun 2012,Halaman 100 dari 180 Putusan Nomor: 54/Pid.SusTPK/2016/PN.

Slamet yang dikuatkan dengan keterangan terdakwa danbarang bukti berupa Buku Kas Umum DPKAD Kab.

Jabatan Saksi sebagaiKabid Pengelola Data Informasi Pajak sejak tahun 2014 sampaisekarang;Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Pengelola DataInformasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Lumajang dimana saksi sebagai KabidPengelola Data Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah menyiapkanbahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan datainformasi pajak;Bahwa Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD)Kabupaten Lumajang memungut pajak dari pertambangan pasirdengan kebijakan/cara mengeluarkan kartu kendali sejak tahun 2010;Bahwa yang dimaksud Kartu Kendali adalah alat kontrol dalampemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang berfungsiuntuk menguji kepatuhan Para Penambang dalam pemenuhankewajiban perpajakan di daerah Kabupaten Lumajang;Bahwa saksi tahu dengan CV.

)Kabupaten Lumajang, karena menunggu rekomendasi dari hasilevaluasi yang dilakukan Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsiterhadap jin Usaha Pertambangan (IUP);Bahwa 18 (delapan' belas) Penambang yang jjin UsahaPertambangan (IUP) operasi produksi pasir atau bahan mineralbukan logam dan batuan masih berlaku dan mendapatkanrekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi serta mendapat kartu kendalidari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Lumajang adalah: 1.

Anugerah Semeru selama tahun 2015 pernahmengajukan permohonan kartu kendali kepada Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang; Bahwa setahu saksi lahan pertambangan CV. Anugerah Semeru diDesa Gondoruso, Kecamatan Pasirian yang mendapatkanrekomendasi Dinas ESDM Provinsi sehingga mendapatkan kartukendali dan dapat beroperasi melakukan penambangan pasir danbatu, dan setahu saksi lahan pertambangan CV.

Khomsani; Bahwa Kartu Kendali dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang setelah adanyaRekomendasi Gubernur, dan setahu saksi Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang tidakmengeluarkan Kartu) Kendali untuk lahan pertambangan CV.Anugerah Semeru di Leprak Desa Jugosari karena belum adarekomendasi Gubernur; Bahwa terhadap lahan pertambangan CV.

proposal Permohonan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur dasar perdesaan Tahun Anggaran 2015;
1 (satu) rangkap fotocopi Proposal Permohonan Bantuan Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2015;
1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap III 2015, tertanggal 22 Desember 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD

Berikut lampirannya;
1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/2275/BPMPD, perihal Pengantar Pencairan DD Tahap II 2015, tertanggal 6 Oktober 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur, berikut lampiran-lampiran;
1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/460/BPMPD , perihal Pengantar Pencairan DD Tahap I 2015, tertanggal 3 Juni 2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yang ditujukan kepada Kepala

DPKAD Kabupaten Cianjur berikut daftar Desa yang memenuhi persyaratan pencairan Dana desa;
1 (satu) rangkap fotocopi Perturan Bupati Cianjur Nomor:19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Cianjur Nomor:13 tahun 2015, tanggal 25 Juni 2015 berikut lampirannya, tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa untuk setiap desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2015;
1 (satu) rangkap fotocopi Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor

Berikutlampirannya.1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/2275/BPMPD, perihalPengantar Pencairan DD Tahap II 2015, tertanggal 6 Oktober 2015dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur, berikutlampiranlampiran.1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/460/BPMPD, perihalPengantar Pencairan DD Tahap 2015, tertanggal 3 Juni 2015 dariBadan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur berikut

rangkap fotocopi proposal Permohonan bantuan keuangankepada pemerintah desa untuk peningkatan infrastruktur dasarperdesaan Tahun Anggaran 2015.1 (Satu) rangkap fotocopi Proposal Permohonan Bantuan PembangunanLapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya Kecamatan NaringgulKabupaten Cianjur Tahun 2015.1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/2275/BPMPD, perihalPengantar Pencairan DD Tahap III 2015, tertanggal 22 Desember 2015dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yangditujukan kepada Kepala DPKAD

Berikutlampirannya.1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/2275/BPMPD, perihalPengantar Pencairan DD Tahap II 2015, tertanggal 6 Oktober 2015 dariBadan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahn Desa yang ditujukankepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, berikut lampiranlampiran.1 (satu) rangkap fotocopi Surat Nomor:900/460/BPMPD, perihalPengantar Pencairan DD Tahap 2015, tertanggal 3 Juni 2015 dariBadan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah desa yang ditujukankepada Kepala DPKAD Kab.

rangkap fotocopi proposal Permohonan bantuan keuangankepada Pemerintah Desa untuk peningkatan infrastruktur dasarperdesaan Tahun Anggaran 2015;1 (satu) rangkap fotocopi Proposal Permohonan = BantuanPembangunan Lapangan Sepak Bola Desa Wangunjaya KecamatanNaringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2015;1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/2275/BPMPD, perihalPengantar Pencairan DD Tahap Ill 2015, tertanggal 22 Desember2015 dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desayang ditujukan kepada Kepala DPKAD

Berikutlampirannya;1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/2275/BPMPD, perihalPengantar Pencairan DD Tahap II 2015, tertanggal 6 Oktober 2015dari Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur, berikutlampiranlampiran;1 (satu) rangkap fotocopi Surat nomor:900/460/BPMPD , perihalPengantar Pencairan DD Tahap 2015, tertanggal 3 Juni 2015 dariHalaman 51 dari 54 Putusan Nomor 30/TIPIKOR /2017/PT BDG65.66.67.68.69.70.71.72.Badan Pemberdayaan masyarakat

Putusan Nomor 122 PK/PID.SUS/20142 Tidak menyimpan uang Kas Daerah pada BPR yang merupakan BankUmum.3 Memerintahkan kepada DPKAD untuk tidak melakukan kredit yangmengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sragen tanpa melaluimekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.4 Menunjuk Bank Umum sebagai tempat menyimpan uang daerah.Bahwa berdasarkan salah satu rekomendasi BPK adalah untuk dilakukanTuntutan Perbendaharaan ataskasus pencairan Kas Daerah sebesarRp11.216.045.352,00.Bahwa selama tahun 2003

Sragen dan Sri Wahyuniselaku Bendahara Umum Daerah yang menyerahkan Bilyet DepositoAn.Bupati Sragen QQ BPKD sebagai jaminan kredit.Bahwa atas perjanjianperjanjian kredit tersebut secara formal hukum tidakmemenuhi syarat sebagai Pinjaman Daerah dikarenakan:1 Perjanjian Kredit tersebut dilakukan oleh Koeshardjono, Adi Dwijantorodan Sri Wahyuni selaku Kepala DPKAD Kab.

PK2 : Lembar disposisi tertanggal 21 April 2011 dari Bupati Sragen ; Bahwa Terpidana selaku Bupati Sragen untuk keperluan dinas dan nondinas, membutuhkan dana dalam rangka menjalankan roda pemerintahan,memerintahkan Kepala DPKAD dan stafnya (Koeshardjono dan AdiHal. 60 dari 63 hal.

dan BUD untuk meminjamdan mencari dana tersebut adalah merupakan perintah atasan kepadabawahan, sesuai kaidah Hukum Tata Usaha Negara, perintah tersebutbersifat pendelegasian, wewenang dari Kepala DPKAD dan BUD yangmenerima pendelegasian wewenang, seharusnya dan wajib mengikutiketentuanketentuan dan peraturanperaturan yang berlaku tentang syaratdan tata cara melakukan pinjaman dengan jaminan Aset Daerah C.qDeposito Pemerintah Kabupaten Sragen ;Kepala DPKAD dan BUD selaku Pejabat penyelenggara Negara

ketentuan UndangUndang = sebagaipenyelenggara urusan negara yang baik, dalam hal ini termasuk dan tidakdikecualikan menempuh prosedur pinjaman dana pada BPR dan kewajibanmenempatkan dana tersebut/hasil pinjaman kedalam Kas Daerah sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UndangUndang No.17Tahun 2003 jo PP No.105/2000 jo PP No.107/2000 jo PP No.58 Tahun 2005jo Permendagri No.13 Tahun 2006 ;Bahwa Fakta hukum membuktikan dari total pinjaman sebanyakRp42.520.200.000,00 telah dibayar oleh DPKAD

NUR ABBAS, dikirim ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD Kota Lhokseumawe)untuk dilakukan proses pencairan.e Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 11 April 2012, dengan tujuan untukmemperoleh Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran2012 kembali, saksi NASRIL Bin M.

NUR ABBAS, dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD Kota Lhokseumawe) untuk dilakukan proses pencairan.e Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 11 April 2012, dengan tujuan untukmemperoleh Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran2012 kembali, saksi NASRIL Bin M.

NUR ABBAS, dikirim ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD Kota Lhokseumawe)untuk dilakukan proses pencairan.Bahwa untuk selanjutnya pada tanggal 11 April 2012, dengan tujuan untukmemperoleh Dana Alokasi Umum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran2012 kembali, saksi NASRIL BIN M.

NUR ABBAS,dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD Kota Lhokseumawe) untukdilakukan proses pencairan.Bahwa pada tanggal 11 April 2012, dengan tujuan untuk memperoleh Dana AlokasiUmum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran 2012, saksi NASRIL Bin M.

NURABBAS, dikirim ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD KotaLhokseumawe) untuk dilakukan proses pencairan.Bahwa Gampong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe menerimaDana Alokasi Umum Gampong (DAUG) Tahun Anggaran 2012 melalui rekening Nomor505.01.02.6000191 atas nama Kas Umum Gampong Keude Aceh pada Bank BPD CapemPasar Inpres Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaiberikut No.

Jabatan Saksi sebagaiKabid Pengelola Data Informasi Pajak sejak tahun 2014 sampaisekarang; Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Pengelola DataInformasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Lumajang dimana saksi sebagai KabidPengelola Data Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah menyiapkanbahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan datainformasi pajak; Bahwa Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD)Kabupaten Lumajang memungut pajak dari pertambangan pasirdengan kebijakan/cara mengeluarkan kartu kendali sejak tahun 2010;Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2016/PN LmjBahwa kantor saksi pernah mengeluarkan Kartu Kendali untukCV.Anugerah Semeru khusus untuk pertambangan di sungai Leprakyang ada di Desa Gondoruso Kec.Pasirian Kab.Lumajang,sedangkan IUP CV.

darihasilevaluasi yang dilakukan Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsiterhadap jin Usaha Pertambangan (IUP);Bahwa 18 (delapan' belas) Penambang yang jjin UsahaPertambangan (IUP) operasi produksi pasir atau bahan mineralbukan logam dan batuan masih berlaku dan mendapatkanrekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi serta mendapat kartu kendalidari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Lumajang adalah: 1.

Anugerah Semeru selama tahun 2015 pernahmengajukan permohonan kartu kendali kepada Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang;Bahwa setahu saksi lahan pertambangan CV. Anugerah Semeru diDesa Gondoruso, Kecamatan Pasirian yang mendapatkanrekomendasi Dinas ESDM Provinsi sehingga mendapatkan kartukendali dan dapat beroperasi melakukan penambangan pasir danbatu, dan setahu saksi lahan pertambangan CV.

Khomsani;Bahwa Kartu Kendali dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang setelah adanyaRekomendasi Gubernur, dan setahu saksi Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang tidakmengeluarkan Kartu) Kendali untuk lahan pertambangan CV.Anugerah Semeru di Leprak Desa Jugosari karena belum adarekomendasi Gubernur;Bahwa jin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral (pasir dan batu)dialinkan atau ditangani pihak Provinsi sejak bulan Oktober 2014yang lalu

Saksi MARIA YULIANITABahwa tugas dan fungsi pokok saksi sebagai Kasi perbendaharaanpada DPKAD Kab.

SPJ Fungsional yaitu Surat yang berisipenerimaan SP2D dan pengeluarannya tanpa dilampirkan dengandokumen pendukung, jadi saksi hanya melakukan konsolidasi ataumenggabungkan laporan keuangan SKPD menjadi laporan keuanganpemerintah daerah;Bahwa data yang sampai pada DPKAD yaitu data yang telah diverifikasi oleh PPK dan SKPD masingmasing pada Dinas yangbersangkutan.

DPKAD hanya mengecek apabila ada kelebihanrealisasi atas anggaran yang telah dicairkan;Bahwa dinas yang melakukan kelebihan pembayaran, untuk belanjamodal misalnya atau jika ada temuan inspektorat.

Majelis TPTGR Kabupaten Seruyandiketuai oleh Sekda, Wakil Ketua Inspektur (Kepala Inspektorat),sekretaris oleh Kepaal DPKAD, dianggotai oleh Asisten Ill, Asisten ,Kepala BKD, Kepala Dispenda, adapun tupoksi Majelis TPTGRtersebut adalah menyelesaikan dan menindaklanjuti adanya kerugiankas daerah;Bahwa sejauh ini DPKAD Kab.

Berkas lalu diserahkan ke loketpenerimaan SPPSPM, jika pengajuan pencairan tersebut telah lengkapdan memenuhi persyaratan maka DPKAD akan mengeluarkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D). Berkas pencairan tersebut dibuat dalam4 (empat) rangkap, dimana 1 rangkap untuk arsip UPTD, 1 rangkap untukarsip Dinas PU, 2 rangkap untuk DPKAD. Setelah SP2D keluar, danaakan masuk ke rekening bendahara pembantu.

.,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul , yang di tandatangani Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 22-12-2009 No. 73.;

42.- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas bermeterai Rp. 6000.,- dari Bendahara Pengeluaran Bantuan DPKAD Kab.

DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada. Segera, tanggal 04-05-2009 Nomor:

48.- 1 (satu) lembar Disposisi Kode -, Perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Modal Usaha, Asal Surat Kadinas Pertanian, ditujukan Kepada Ka. DPKAD, Informasi: Prinsip ACC tindaklanjuti sesuai aturan yang ada.

;

58.- 1 (satu) bendel Rencana Usaha Kelompok (RUK) Tanaman Tembakau Virginia Kerjasama dengan PT Sadna Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersama Bumi Tirta Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul tahun 2009 ;

59.- 1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/58/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp. 101.304.164.525,00.

.- 1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Angaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp. 129.752.798.675,00. ;

Dikembalikan kepada saksi SUBARJO

61.- 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 44 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 tanggal 27 November 2010.

., dari BendaharaPengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada KelompokMasyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul, yang ditandatangani Subarjo yang menerima Ir.

/2009, Jumlah Dana Rp.101.304.164.525,00. ;1 (satu) bendel Dokumen Penyempurnaan Pelaksanaan Angaran Satuan KerjaPerangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/2009, Jumlah Dana Rp.129.752.798.675,00.

,dariBendaharaPengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 270.ratus tujuh puluh juta rupiah), Guna pembayaran Belanja HibahMasyarakat lewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul , yang Subarjo yang menerima Ir. Edy Suhariyanta, MMA, tanggal 2212200542. satuJembaBuktPengeluar&#as bermeterap. 6000.,dariBendaharaPengeluaran Bantuan DPKAD Kab. Bantul, Uang sebesar Rp. 300.ratus juta rupiah), Guna pembayaran Belanja Hibah kepada Kelolewat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.

IsatubendeRencan&saha KelompmBNK)Tanamafembakau VirginiaKerjasama dengan PT Sadna Arif Nusa, Kelompok Usaha Bersam.Srayu Dusun Beran Desa Canden Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul :59. satubendeDokumePenyempurndelaksanaangaraBatuarkerjaPerangkat Daerah Nomor: 914/58/DPKAD/20Q@mlah Dana Rp.101.304.164.525,00. ;60. satubendeDokumePenyempurmmda&elaksanaangaraBatuarkerjaPerangkat Daerah Nomor: 914/67/DPKAD/20QQ@mlah Dana Rp.129.752.798.675,00.

Bahwa PHR merupakan pajak daerah yang dipungut langsung olehNegara, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat cqPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) kepada wajib pajakdalam hal ini pihak Hotel Puteri Gunung sebagai korporasi ;5.

Bahwa selisin PHR yang dituduhkan pihak Hotel Puteri Gunung telahdigelapkan oleh Pemohon, terdapat dana kurang lebih sebesarRp616.000.000,00 (enam ratus enam belas juta rupiah), yang telahdipergunakan untuk pembayaran insentif atas jasa pelayanan pegawaiDinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ;2.

Bahwa dana yang dikeluarkan Pemohon untuk insentif jasa pelayananpajak pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD)Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut, disisinkan dan kemudiandibayarkan oleh Pemohon berasal dari dana saving tax, namun tidakterbukukan dari tahun 2004 sampai April 2010 ;Hal. 66 dari 81 hal. Put. No. 36 PK/PID.SUS/20143.

Dalam kaitan peristiwahukum demikian, maka yang berperkara adalah pihak Hotel PuteriGunung sebagai korporasi dengan pihak Pemerintah KabupatenBandung Barat cq Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD).

No. 36 PK/PID.SUS/2014penggelapan sisa PHR, sebab dalam ranah pajak hotel dan restoran ini,pihak Hotel Puteri Gunung tidak memiliki kapasitas sebagai pelapor ; Bahwa dalam perkara penggelapan sisa PHR, yang memiliki kapasitassebagai pelapor adalah pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bukan HotelPuteri Gunung.

Datuadam;12. 1 (satu) bundel Berita Acara Rekonsiliasi No 040/TW IV/AKUN-DPKAD/2016 pada tanggal 04 Januari 2016 antara SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan asset daerah yang selanjutnya disebut satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) atau pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang disita dari Budiyanto H.

Setelah memeriksa kelengkapan surat11pertanggung jawaban (SPJ),Bendahara Pengeluaran mengajukansurat pertanggung jawaban (SPJ) ke Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) untuk diverikasi ulang kemudianBendahara Pengeluaran Badan Perencanaan dan PembangunanDaerah (BAPPEDA) kembali membuat SPP dan SPM untuk GantiUang (GU) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD)membuat SP2D GU senilai dengan dana yang telah di SPJkan.

Setelah memeriksa kelengkapan suratpertanggung jawaban (SPJ),Bendahara Pengeluaran mengajukansurat pertanggung jawaban (SPJ) ke Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) untuk diverikasi ulang kemudianBendahara Pengeluaran Badan Perencanaan dan PembangunanDaerah (BAPPEDA) kembali membuat SPP dan SPM untuk GantiUang (GU) dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) membuat SP2D GU senilai dengan dana yang telah di SPJkan.

Tolitoli, Sekretaris : Kepala DPKAD Kab. Tolitoli.Berdasarkan Peraturan TPTGR dibentuk oleh Bupati atas temuan dariInspektorat dan DPKAD Kab.

Setelahmemeriksa kelengkapan surat pertanggung jawaban (SPJ),BendaharaPengeluaran mengajukan surat pertanggung jawaban (SPJ) ke DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk diverikasi ulangkemudian Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan dan PembangunanDaerah (BAPPEDA) kembali membuat SPP dan SPM untuk Ganti Uang (GU)dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)membuat SP2DGU senilai dengan dana yang telah di SPJkan.

Surat permohonan transfer yang ditandatangani oleh calon penerimahibah.e Fotocopy Nomor Rekening Bank Penerima hibah.e Setelah data tersebut lengkap DPKAD membuat SPM (Surat PerintahMembayar) ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD, Kemudiandibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ditandatangani olehBendahara Umum Daerah, langsung transfer ke rekening Koni KotaSemarang.e Bahwa tentang Susunan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) KotaSemarang saksi lupa, namun yang termasuk menjadi TAPD antara

lain SekdaHal 61 dari 223 Putusan Nomor 68/Pid.SusTPK/PN.Smgselaku Ketua, Kepala Bappeda, Kepala DPKAD (anggota), Para Asisten,Inspektorat, Kabag Hukum, Kabag Pembangunan, Kabid Anggaran DPKAD,Sekretaris Bappeda.Bahwa berkenaan dengan mekanisme pemberian dana hibah kepada KONIKota Semarang tahun anggaran 2012 dan 2013 tersebut, saksi selakuKasubag Keuangan DPKAD hanya mempersiapkan bahan SPM (SuratPerintah Membayar) sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan.Untuk kelengkapan administrasinya

Tahap ketiga ketiga Rp 1.861.253.450,Bahwa laporan realisasi penggunaan dana hibah sebagai bentukpertanggungjawaban oleh SKPD Pengelola yaitu DISOSPORA KotaSemarang diberikan atau diserahkan kepada Walikota Semarang melaluiPPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) setelah diverifikasi dan disahkanoleh PPK SKPD terkait yang dalam hal ini adalah DISOSPORA KotaSemarang.Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala DPKAD Kota Semarang adalahSelaku Bendahara Umum Daerah, Selaku SKPD DPKAD, dan Selaku PPKD(Pejabat

Fotocopy Nomor Rekening Bank Penerima hibah.10.Setelan data tersebut lengkap DPKAD membuat SPM (Surat PerintahMembayar) ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD.11.Kemudian dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah, langsung transfer kerekening Koni Kota SemarangBahwa mengenai susunan TAPD Kota Semarang saksi lupa, namun yangtermasuk menjadi TAPD antara lain Sekda selaku Ketua, Kepala Bappeda,Kepala DPKAD (anggota), Para Asisten, Inspektorat, Kabag Hukum

Surat permohonan transfer yang ditandatangani oleh calon penerimahibah.e Fotocopy Nomor Rekening Bank Penerima hibah.Setelah data tersebut lengkap DPKAD membuat SPM (Surat PerintahMembayar) ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD, Kemudian dibuatkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) ditandatangani oleh Bendahara UmumDaerah, langsung transfer ke rekening KONI Kota Semarang.e Bahwa di dalam ketentuan UndangUndang Nomor 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara disebutkan:a.