Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (1) angkat(2) Keputusan MENPAN tersebut mengatakan bahwa, pengangkatan PNSdari jabtan lain kedalam jabatan guru, dapat dipertimbangkan denganketentuan bahwa disamping harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukandalam pasal 19 dan 20 ayat (1) angka (2) diharuskan memenuhi syarat usihasetinggitingginya 51 (lima puluh satu) tahun. Bahwa penggugat sejakdiangkat dalam jabatan struktural Kasubsi Pendidikan Agama Katoliktanggag!

perundangundangan yang berlaku ; Bahwa berdasarkan pasal 30 ayat (4) undangundang No 14 tahun 2005disebutkan pemberhentian guru karena batas usia pensiun pada usia 60(enam puluh) tahun, tetapi penggugat dalam perjalanan karirnya mengalamibeberapa kali perpindahan jabatan struktural dan fungsional tanoa adapembebasan jabatan guru selanjutnya pengangkatan kembali dalam jabatanguru melampaui batas usia tertinggi 51 tahun ; Bahwa dalam pelaksanaan undangundang No 14 tahun 2005 Tentang Gurudan Dosen, MENPAN

dan RB menetapakan peraturan MENPAN dan RB No16 Tahun 2009 tanggal 10112009 tentang jabtan fungsional Guru danHalaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN JPR.Angka kreditnya dalam 35 ayat (8) antara lain disebutkan Guruyangdibebaskan sementara dari jabatan guru karena ditugaskan secara penuh diluarjabatan fungsional guru, dapat diangkat kembali dalam jabatanfungsional guru apabila berusia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun ; Selanjutnya dalam Peraturan bersama Menteri Pendidikan

Kenaikan pangkat,pemberhentian dan pemberian pension PNS danperpindahan antar instansi berbasis systemaplikasi pelayanan kepegawaian secara online,(fotokopi dari tokopi) ;Keputusan Menpan No.94/1983, tentang jabatanfungsional guru dan angka kreditnya, (fotokopi darifOtOKOpI) j n no oe enon ene oe =Peraturan Menpan No.16 tahun 2009, tentang jabatanfungsional guru dan angka kreditnya, (fotokopi dari158). 6) 6 aPeraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional danHalaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor

Memiliki kinera yang baik yang dinilai dalam masa program induksi;,Ayat (2) Pengangkatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi JabatanFungsional Guru melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan MENPAN dan RB No16 Tahun 2009 tanggal 10112009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya, menegaskan :Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor : 19/G/2015/PTUN JPR.Pasal 35 ; Ayat

. ; Bahwa usul penetapan NIP CPNS hanya dapat ditetapkan bilamana diusulkanoleh instansi yang memiliki Formasi CPNS Tahun 2009 yakni Pemda ProvinsiPapua berdasarkan persetujuan formasi Menpan, oleh karena itu permohonanferbanding untuk ditetapbkan NIP CPNS Pemda Provinsi Papua atas nama ferbanding ditolak.;.

Pemerintah Nomor 54tahun 2003 sebagai perubahan Peraturan Pemerintah No 97 Tahun 2000tentang Formasi PNS pasal 3 ayat (2 dan 3) dihubungkan PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2002 sebagai perubahan Peraturan PemerintahNomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil antara laindisebutkan bahwa formasi PNS Daerah untuk masingmasing satuanorganisasi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaranditetaokan oleh Kepala Daerah masingmasing setelah mendapat persetujuanfertulis dar) MENPAN

NASIR TAPPI Iptu Pol.NRP.64120400,karena berkolusi menyerobot/merampas tanah kepunyaan NURIAH BINTISIRAJE yang ditujukan kepada :1) Kapolri, 2) Kepala Badan KepegawaianNegara, 3) Menteri Dalam Negeri, 4) Ketua Komnas HAM ;Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal bersekongkol/berkolusi dengan Sdr.Nasir Tappi diduga dengan sengaja melakukan penyalahgunaan wewenangtindak pidana penyerobotan/merampas tanah kepunyaan Hj.Nuriah BintiSiraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2) Menpan, 3) JaksaAgung

NASIR TAPPI Iptu Pol.NRP.64120400,karena berkolusi menyerobot/merampas tanah kepunyaan NURIAH BINTISIRAJE yang ditujukan kepada :1) Kapolri, 2) Kepala Badan KepegawaianNegara, 3) Menteri Dalam Negeri, 4) Ketua Komnas HAM ;Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal bersekongkol/berkolusi denganSdr.Nasir Tappi diduga dengan sengaja melakukan penyalahgunaanwewenang tindak pidana penyerobotan/merampas tanah kepunyaanHj.Nuriah Binti Siraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2)Menpan, 3) Jaksa

Rosna Kude Alias Ona selaku Istri terdakwa mengikutiHalaman 3 dari 43 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Gto.pendaftaran CPNS melalui jalur khusus, lalu terdakwa mengatakankepada saksi korban KITA ADA TEMAN DIA ORANG GORONTALOTAPI TINGGAL DIJAKARTA* lalu saksi menanyakan kepada terdakwapekerjaan teman terdakwa apa lalu terdakwa mengatakan dia adakoneksi di Menpan yaitu sdri.

2014, saksi korban bertemudengan terdakwa dan saksi korban menyampaikan niat saksi korbankepada terdakwa bahwa saksi korban ingin mendaftar sebagai CalonPegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kejaksaan Tinggi Gorontalo dan saatitu terdakwa mengatakan kepada saksi korban : Kita ada teman, diaorang Gorontalo tapi dia tinggal di Jakarta (Ada teman saya, dia orangGorontalo tapi tinggal di Jakarta), kemudian saksi korban menanyakanapa pekerjaan teman terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan:Dia ada koneksi di MENPAN

terdakwa lalu memberikan handphone milikterdakwa kepada saksi korban dan saksi korban berbicara denganKasmin Yunus dimana ia mengatakan kepada saksi korbanPenerimaan jalur khusus ini penerimaan pembantuan pusat untukdaerah, untuk pengurusan CPNS jalur khusus terhambat denganadanya pergantian Presiden, dan beberapa minggu kemudian saksikorban mempertanyakan lagi kepada terdakwa, kemudian terdakwamenelpon lagi Kasmin Yunus menggunakan Handphone miliknya danKasmin Yunus mengatakan Ada pergantian kepala MENPAN

Bahwa saksi mengenal Kasmin Yunus alias lbu Min sejak tahun 2012melalui saksi Rosna Kude alias Tante Ona dan menurut saksi RosnaKude alias Tante Ona bahwa Kasmin Yunus alias lbu Min masihmemiliki hubungan keluarga dengan saksi, namun pada akhirnyasetelah ditelusuri ternyata diketahui bahwa tidak ada hubungankeluarga sama sekali antara saksi dengan Kasmin Yunus alias lbu Mintersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Kasmin Yunus tersebutnamun menurut Tante Ona bahwa Ibu Min adalah pegawai Menpan

S.pd.) pernah menceritakan kepada saksi Rosna Kude bahwasaksi ikut penerimaan CPNS, kemudian ketika saksi Rosna Kude aliasTante Ona bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Rosna Kude aliasTante Ona memberitahukan kepada kepada Terdakwa bahwa saksiHalaman 13 dari 43 Putusan Nomor 202/Pid.B/2017/PN Gto.Rosna Kude alias Tante Ona mengetahui koneksi untuk dapat diterimaikut pengangkatan CPNS dan setelah ditanyakan, saksi Rosna Kudealias Tante Ona mengatakan bahwa Kasmin Yunus alias Ibu Minadalah pegawai Menpan

Memerintahkan barang bukti berupa; 1(satu)lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari LASAMU LAJALI uang sejumlah Rp. 3.500.000,- untuk pembayaran kontribusi MK2; 1 (satu) berkas SE MENPAN dan Reformasi Birokrasi RI no. 05 Tahun 2010 tgl 28 Juni 2010 dan 1 lembar disposisinya yang telah di Legalisir; 1 (satu) lembar surat dari Kepala BKD Kab.

Bangkep tentang pemberitahuan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan Instansi Pemerintah sesuai SE Menpan no 05 tahun 2010 TIDAK DIPUNGGUT BIAYA yang telah dilegalisir; 1 (satu) berkas surat Bupati Bangkep Perihal Usulan tenaga Honorer daerah Kab. Bangkep tahun 2010 tgl. 26 Agustus 2010 yang telah dilegalisir; 1 (satu) berkas surat dari BKD kab.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam378 KUHP dalam dakwan kesatu.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRUN YONDE alias PIOTdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari LASAMULAJALI uang sejumlah Rp. 3.500.000, untuk pembayaran kontribusi MK2yang diterima oleh PIOT di salakan tanggal 24 Desember 2010;1 (satu) berkas SE MENPAN

NORMATOBING, yang mana keterangan saksisaksi tersebut sebagaimana termuat dalam BeritaAcara Persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yangketerangannya sebagaimana termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:e 1(satu)lembar kwitansi yang bertuliskan telah ditertma dari LASAMU LAJALIuang sejumlah Rp. 3.500.000, untuk pembayaran kontribusi MK2;e 1 (satu) berkas SE MENPAN

melakukan tindak pidana "Penipuan";2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SAHRUN YONDE alias PIOToleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5 Memerintahkan barang bukti berupa;1(satu)lembar kwitansi yang bertuliskan telah diterima dari LASAMU LAJALIuang sejumlah Rp. 3.500.000, untuk pembayaran kontribusi MK2;1 (satu) berkas SE MENPAN

mengangkat ratusan Guru TK Swasta sebagai CPNS(mengajar pada sekolah swasta dan penggajiannya tidak dibiayai olehAPBN/APBD Kabupaten Bekasi), padahal jelasjelas Para Penggugatlebih berhak untuk diangkat sebagai CPNS karena telah memenuhisyaratsyarat untuk diangkat sebagai CPNS ;Bahwa kemudian, karena masih banyak tenaga honorer yang belumdiangkat sebagai CPNS dalam kurun waktu 20052009 tersebut(termasuk juga Para Penggugat didalamnya), kKemudian pada bulanAgustus 2010, berdasarkan Surat Edaran MenPAN

Bukti P 1 : Surat Menpan dan RB NomorB/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014tentang Pengumuman Kelulusan peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer K. Il.( Fotokopi dari Fotokopi ) ;2.

Bukti P 13Surat Edaran Menpan dan RB Nomor : 3 Tahun2012 tentang Data Honorer Kategori dan DaftarNama Tenaga Honorer Kategori Il tanggal 12 Maret2012. ( Fotokopi dari Fotokop.!

) ;Surat Edaran Menpan Nomor : 5 Tahun 2010tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerjadi Lingkungan Instansi Pemerintah. ( Fotokopi dariFotokopi ) ;Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor : 48 Tahun 2005 tentang PengangkatanTenaga Honorer menjadi CPNS. ( Fotokopi dariFotokopi ) ;Peraturan Pemerintah Nomor : 48 Tahun 2005tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadiCPNS. ( Fotokopi dari Fotokopi ) ;Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

Kategori 2 : Tenaga Honorer yang pembiayaan / penggajiannyatidak bersumber dari APBN/ APBD ;Saksi menerangkan bahwa Surat MenPAN & RB NomorB/789/M.PAN/2/2014, tanggal 9 Februari 2014 tentang PengumumanKelulusan peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga HonorerKategorill ;Saksi menerangkan bahwa Surat Pengumuman Bupati Bekasi Nomor :800/2672BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Daftar NominatifTenaga Honorer Kategori Il dilingkungan pemerintah Kabupaten Bekasisebagai Peserta Tes CPNS (Lampiran

Oleh karenatidak juga ada jawaban penyelesaian laporan Penggugat tersebut makaPenggugat mengirimkan surat lagi ke Kantor Menpan RI tertanggal 12Maret 2011 Perihal: Klarifikasi Kronologis Surat Bulan Juni 2010 danPenggugat telah menerima copi surat atas nama Dadang Syofian selakuKepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan dan Surat BeritaAcara yang ditangani oleh T Il, T Ill dan TT serta menerima fc.

saja atas pengembalianSK Mengajar Penggugat tersebut tanpa adanya klarifikasi, konfirmasiatau pemanggilan terhadap Penggugat baik oleh YPLP PGRI Prov.Banten maupun oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan danmengakibatkan Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum.Padahal Penggugat sejak Juni 2010 telah tidak diberi jadwal mengajaroleh Ali Susanto (TT ) selaku kepalasekolah di SMP PGRI 35 Serpongtentu sangat merugikan Penggugat baik secara meteri maupun immateri.Dengan telah direspon surat Menpan

PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT TELAH MELAKUKANKESALAHAN DAN/ ATAU KELALAIAN;12.Bahwa Para Tergugat telah sengaja melakukan kesalahan (schuldment)dar/atau kelalaianyakni T , T Il dan T Ill tidak melaporkan temuan yangjanggal kepada Menpan RI sebagaimana yang terdapat pada Akta NikahNo. 445/17/8/2004 tertanggal 7 Oktober 2004 an. Ali Susanto denganBudi Purwatiyang mana TI diduga telah melakukan tindakanHal. 13 dari 36 hal.

Bahwa akibat dari perobuatan T , T Il dan T Ill yang tidak menindaklanjutisurat Menpan RI sesuai aturan sebagaimana yang terdapat pada surat No.B/1970/D.IILPANRB/2010 Perihal: Penyampaian Informasi tertanggal 2September 2010dan tidak menyampaikan secara tertulis temuantemuanyang ada sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengantar No. 800/1742dispend/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 dan Surat Berita Acara yangditerima oleh PANRB dengan Agenda No. 11722 tertanggal 14 Oktober2010.

TIldan Till, tidak menindak lanjuti surat Menpan RI NO. B/1970/D/D.Ill.Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Perdata Nomor 154/PDT/2016/PT BTNPANRB/2010. Perihal penyampaian Informasi tertanggal 2 September2010 sesuai aturan. Sehingga telah memposisikan TT . Telah didugamelakukan tindak pidana Pasal 263. Maka hal ini membuat bingung ParaTergugat. dalam meyikapi permasalhan ini. Apabila benar TTI telahmelakukan sebagaimana yang tuduhkan oleh Penggugat. Silahkanmelalui mekanisme Pidana.

tidak mau mengasih uang nantigugur kau, nanti gara gari sedikit tidak keluar nomormu, si Polan Punsudah ku kembalikan uangnya dikarenakan tidak mau memberikan uanglagi.Bahwa saksi Katakata saksi Lasmaria Br Harianja sangat banyak yang meyakinkan saksidiantaranya seperti yang saksi katakana diatas serta Seandainya Tidak Lulus maka uangakan dikembalikan sepeserpun uang mu gak ku potong akan kukembalikan semua dandengan mengatakan ada familinya dan ada kenalannya yang berada dijakarta yang berkerjadi Menpan

Bahwa saksi saksi merasa yakin bahwa saksi Lasmaria Br Harianja bisamengurus orang lain menjadi PNS walaupun dia sendiri bukan PNSdikarenakan saksi Lasmaria Br Harianja datang langsung kerumah saksidengan menyakinkan saksi supaya saksi mau mengurus PNS melalui saksiLasmaria Br Harianja tersebut serta untuk menambah keyakinan saksidimana saksi Lasmaria Br Harianja mengatakan bahwa ada familinya yangdapat mengurus menjadi PNS serta saksi Lasmaria Br Harianja juga adamengenal orang yang berkerja di MENPAN

PNS serta saksi Lasmaria BrHarianja juga ada mengenal orang yang berkerja di KEMENPAN Jakaratayang dapat mempermudah mengurus orang untuk menjadi PNS sehinggasaksi merasa yakin dan mau diurus menjadi PNS.e Bahwa saksi katakata saksi Lasmaria Br Harianja sangat banyak yang meyakinkan saksidiantaranya Seandainya Tidak Lulus maka uang akan dikembalikan, sepeserpun uang mugak ku potong akan kukembalikan semua dan dengan mengatakan ada familinya dan adakenalannya yang berada dijakarta yang berkerja di Menpan

dengan berkata bahwa saksi adafamilinya yang dapat mengurus menjadi PNS serta saksi juga ada mengenalorang yang berkerja di KEMENPAN Jakarata yang dapat mempermudahmengurus orang untuk menjadi PNS sehingga saksi merasa yakin dan maudiurus menjadi PNS dan saksi juga ada meyakinkan para saksi denganberkataSeandainya tidak Lulus maka uang akan dikembalikan, sepeserpunuang mu gak ku potong akan kukembalikan semua dan denganmengatakan ada familinya dan ada kenalannya yang berada dijakarta yangberkerja di Menpan

Mansyar dan saksi Rehulina bahwa nomormereka akan keluar sehingga mereka selalu menagih janji saksi tersebut dan sampaiakhirnya pada tahun 2013 nomor mereka tidak keluar dan saksi tidak bisa membayar uangPUTUSAN Halaman #2526nya tersebut dan oleh mereka saksi melaporkan saksi bersama terdakwa ke Polres AcehTenggara.Bahwa saksi bahwa saksi Mansyar dengan saksi Rehulina tersebut sudah pernah memintauangnya tersebut agar kembalikan namun saksi belum meminta uang tersebut kepada SdrKhairudin (Pegawai Menpan

Bks.8 Bekasi, selanjutnya terdakwa menawarkan/menjanjikan akan memasukan saksiEMI WINARNI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terdakwa jugamenjanjikan SK (Surat Ketetapan) akan turun selama 2 (dua) bulan, karenaterdakwa punya kenalan yang bekerja di Lembaga Kajian Politik Indonesia (LKP)yang bernama CHANDRA ANDI SALAM dan mengaku dekat dengan orangKepala BKN dan orang Menpan, sehingga saksi EMI WINARNI tertarik dantergiur hatinya, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya saksi EMIWINARNI

CHANDRA ANDI SALAM, dan mengaku dekat dengan orang Kepala BKNatau orang Menpan, lalu saat itu saksi koroban EMI WINARNI tertarik danmemberikan datanya kepada terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), lalu sambil berjalan saksi EMI WINARNImencari peserta lain yang ingin masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehinggadengan terdakwa menerima uang dari saksi korban EMI WINARNI sebesar Rp.3.009.000.000, (tiga milyar sembilan juta rupiah);Bahwa terdakwa telah menerima

ChandraAndi Salam, dan mengaku dekat dengan orang Kepala BKN atau orang Menpan,lalu saat itu saksi korban Emi Winarni tertarik dan memberikan datanya kepadaterdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), lalu sambil berjalan saksi Emi Winarni mencari peserta lain yang inginmasuk menjadi Pegawai Negeri Sipil, sehingga dengan terdakwa menerima uangdari saksi korban Emi Winarni sebesar Rp. 3.009.000.000, (tiga milyar sembilanjuta rupiah);Menimbang, barang bukti tersebut

sudah Pegawai Negeri apa belum,dijawab oleh saksi Belum masih bekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak (TKK)bagian Staf di SMU 8 Bekasi, selanjutnya terdakwa menawarkan/menjanjikan akanmemasukan saksi EMI WINARNI bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) danterdakwa juga menjanjikan SK (Surat Ketetapan) akan turun selama 2 (dua) bulan,karena terdakwa punya kenalan yang bekerja di Lembaga Kajian Politik Indonesia(LKPl) yang bernama CHANDRA ANDI SALAM dan mengaku dekat dengan orangKepala BKN dan orang Menpan

sudah PegawaiNegeri apa belum, dijawab oleh saksi Belum masih bekerja sebagai Tenaga KerjaKontrak (TKK) bagian Staf di SMU 8 Bekasi, selanjutnya terdakwamenawarkan/menjanjiikan akan memasukan saksi EMI WINARNI bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) dan terdakwa juga menjanjikan SK (Surat Ketetapan)akan turun selama 2 (dua) bulan, karena terdakwa punya kenalan yang bekerja diLembaga Kajian Politik Indonesia (LKPI) yang bernama CHANDRA ANDI SALAMdan mengaku dekat dengan orang Kepala BKN dan orang Menpan

.= Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal Bersekongkol/berkolusi dengan Sdr.Nasir Tappi diduga dengan sengajamelakukan penyalahgunaan wewenang tindak pidanapenyerobotan/merampas tanah kepunyaan Hj.Nuriah BintiSiraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2)Menpan, 3) Jaksa Agung RI, 4) Ketua KPK RI, 5) IrjenDepdagri, 6) Kapolri, 7) Kepala BKN, 8) Gubernur Sulsel, 9)Kajati Sulsel, 10) Kapolda Sulsel, 11) Danrem 142Parepare.= Surat tertanggal 30 September 2009 perihal PemberianKeterangan kepada

Pol.NRP.64120400, karena berkolusi menyerobot/merampas tanah kepunyaan NURIAH BINTI SIRAJE yangditujukan kepada :1) Kapolri, 2) Kepala BadanKepegawaian Negara, 3) Menteri Dalam Negeri, 4) KetuaKomnas HAM.= Surat tertanggal 12 Mei 2006 perihal Bersekongkol/berkolusi dengan Sdr.Nasir Tappi diduga dengan sengajamelakukan penyalahgunaan wewenang tindak pidanapenyerobotan/merampas tanah kepunyaan Hj.Nuriah BintiSiraje seluas 1,45 ha, ditujukan kepada :1) Presiden RI, 2)Menpan, 3) Jaksa Agung RI, 4) Ketua

pengembangan kompetensi, pola karier, promosi dan mutasiHalaman 5 dari 96 HalamanPutusan Perkara Nomor: 30/G/2016/PTUNBNAsebagaimana yang diamanatkan Pasal 74 UU ASN, PP No.9 Tahun 2003 JoPP Nomor 63 Tahun 2009 Jo Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara No.13 Tahun 2003, Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No.13 Tahun 2014tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka diLingkungan Instansi Pemerintah (disingkat Peraturan Menpan

Bahwa Tergugat melakukan pemberdayaan aparatur PemerintahKabupaten Bener Meriah dengan cara mengumpulkannya,mendiskusikan dan menindak lanjuti angka 4.a. dan 4.6. tersebut diatas yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 di ruang Tergugat membahastata cara pelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama menurut UUASN dan Peraturan Menpan / RB Nomor 13 Tahun 2014 yaitu denganhasil konkretnya hari itu juga tanggal 11 Mei 2016 Tergugatmengirim surat kepada Gubernur Aceh perihal Permohonan IzinMelakukan Mutasi Jabatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979Jo PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan KeempatAtas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku berdasarkan Pasal 362 PP 11 Tahun 2017.Selain itu, Keputusan Tergugat a quo terdapat kekurangan yuridis danjika Keputusan Tergugat a quo akan menjadi benar, seharusnyamencantumkan dasar hukum dalam konsideran yuridisnya, yaituSURAT KEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan

Mengandung unsur kekurangan yuridis, yaitu dalam KeputusanTergugat a quo tidak mencantumkan dasar hukum SURATKEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan dan ReformasiBirokrasi dan Kepala BKN, Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13 September2018, yang menjadi aturan dasarnya pada Keputusan TergugatA QO. n nn nnn nnn nanan nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnTergugat tidak melakukan klarifikasi terhadap Penggugatsebelum Keputusan Tergugat a guo diterbitkan.

Bahwa kenapa Tergugat baru membehentikan Penggugat pada tanggal31 Desember 2018 selang 10 tahun kemuadian dari PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu adalah sebuah tolenransimemadai sesuai dengan permintaan Penggugat seperti dalam gugatanPenggugat hal 10 Posita A.1 yang meminta klarifikasi yang memadaidan ruang yang CUukUD). 22222 nnn nnn nnn nen11.Bahwa setelah ada KEPUTUSAN BERSAMA Mendagri, Menpan danReformasi Birokrasi dan Kepala BKN, No. 182/6597/S; No. 15 tahun 2018, No.153/Kep/

2018, Kepala Badan KepegawaianDan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar telahmengirimkan Surat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar denganNomor :800/535/409.205.03/2018 yang berisi permohonan tanda tangansurat undangan rapat terkait koordinasi tentang hukuman disiplin PNS(bukti T5) ; 2222222 22 222 anne eeeBahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 bertempat di Ruang rapat KantorInspektorat Daerah Kabupaten Blitar telah diadakan Rapat membahastindak lanjut kKeputusan Bersama Mendagri, Menpan

Daeran Kabupaten Blitar, BKPSDMKabupaten Blitar dan Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten BlitaraHalaman 64 dari 81 halaman Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY12.13.14.15.Bahwa hasil rapat tanggal 26 Nopember 2018 telah disampaikan kepadaSekretaris Daerah dan telah didisposisi Sekda kepada Bapak Bupati (buktiT7) jenn nnn nnn nen nnn nen cnn nn ncn cnn cn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nen nneBahwa pada tanggal 10 Desember 2018 telah diadakan rapat lanjutanmembahas tindak lanjut keputusan Bersama Mendagri, Menpan

Bahwa telah diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13September 2018, yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban bagiPejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang

(Penggugat) (vide bukti P.104 = T16);Menimbang, bahwa terbitnya keputusan hukuman disiplin yang telah diterima dan dijalani oleh Penggugat sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No.182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada

Hubungannya dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 pada pokoknya menetapkan adanya sanksi terhadap PPK dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi berupa Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai PNS kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkanputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang harus dilaksanakan paling lama bulan Desember 2018;Menimbang, bahwa terkait terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RB dan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 selanjutnya diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menpan RBdan Kepala BKN No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018, No. 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018;b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 pelaksanaan paling lama 30 April 2019;c.

Zul Achir Harahap.Bahwa pada tanggal 18 oktober saksi mendaftarkan diri ke BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk mengikutiujian seleksi masuk CPNS tahun 2013 dengan jawaban yang dilamaradalah Dokter Umum.Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2013, saksi mengikuti seleksi ujianpenerimaan CPNS di SMP N 3 Padang Bolak.Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengumuman hasil ujianpenerimaan CPNS diumumkan di website Menpan namun nama saksitidak mendaftar dalam daftar pelamar yang dinyatakan

dikirimkan kepada terdakwa dengan total Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah), saksi bersama sakis koroan membuat kwitansi denganterdakwa.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, saksi mengantar saksi korbanuntuk bertemu terdakwa perihal penyerahan sisa uang pengurusansebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melaluisetoran tunai rekening terdakwa dan atas hal tersebut juga dibuatkankwitansi.Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengumuman hasil ujianpenerimaan CPNS diumumkan di website Menpan

sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan atasnama Evie Juliany Br Hasibuan sebesar Rp. 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) dengan Jabatan sebagai Dokter Umum.Bahwa uang tersebut diberikan kepada terdakwa melalui setoran tunaiyang dikirimkan ke rekening terdakwa dengan nomor 026077612.Bahwa setelah uang tersebut dikirim, saksi Muhammad Rozali hasibuandan saksi korban membuat kwitansi tanda terima uang, dan pada saat ituterdakwa mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke Menpan

Palutadengan posisi jabatan yang dilamar.Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2013, saksi ada mengirim uang sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa untukmelunasi biaya pengurusan anak dari saksi korban sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2013, anak dari saksi korban dankeponakan saksi mengikuti seleksi ujian penerimaan CPNS di SMP N 3Padang Bolak.Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Pengumuman hasil ujianpenerimaan CPNS diumumkan di website Menpan

kalau gitu bu, biar adapengikat sama orang BKN ini dan juga orang MENPAN ada disni, ibu transferlah separohkarena nanti sore sudah pengumuman?, lalu saksi korban menjawab ?dua puluh jutalah pakyang bisa saya transfer, kalau oke bapak SMS kanlah nomor rekeningnya?, kemudian saatitu juga Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya melalui SMS dengan Nomor :539501000010502 atas nama SUTEJO, dimana saat itu Terdakwa menghubungi saksikorban menggunakan No.

menit kemudian PONO Alias SUTEJOlangsung datang menemui saksi dimana saksi saat itu bersamaKAMALUDDIN sedang berada diKantin Kantor Koordinator PengawasDinas Pendidikan Kab Serdang Bedagai,bahwa PONO Alias SUTEJObukanlah Panitia penerima CPNS tetapi PONO alias SUTEJO meminta nomorrangking anak saksi yang sedang mengikuti seleksi CPNS dan saat itu PONOalias SUTEJO mengaku kepada saksi bahwa dia akan berangkat kejakartamengurus 5(lima) orang CPNS dan juga mengaku bahwa ada teman dekatnyadi Kantor MENPAN

Muhammad Nurdin untuk kelengkapan atas nama saksi Indra Armadi Alias IndraBin Alm Rasidin;e Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saksi Suriati Bintt Alm Muhammad Nurdin untukmencari orang agar masuk menjadi CPNS melalui database pada tahun 2008;e Bahwa Saksi mengetahui ada penerimaan CPNS secara resmi namun dalamkepengurusan kelulusan saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;e Bahwa Saksi mengetahui adapun syaratsyarat untuk dapat diangkat sebagai CPNS daritenaga honorer adalah sesuai dengan SE Menpan

No. 5 tahun 2010 pada angka 2(kategori I yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Menpan & RB RI Sdr.

fakta hukum tersebut Terdakwa telah menerima uang dariSaksi Indra Armadi Alias Indra Bin Alm Rasidin telah membuatkan kwitansi yang berisikankalimat diantaranya sebagai berikut: pembayaran Pembuatan SK Honor dan uang kirim, apabilatidak keluar no Bes, maka uang balik seutuhnya" (Surat Bukti pertama) dan untukpenambahan pengurusan Data Base (surat bukti kedua); yang mana serangkaian perbuatanTerdakwa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan persyaratan untuk menjadi Tenaga Honorersebagaimana SE MENPAN

No 05 Tahun 2010 pada angka 2 (kategori I) yang diterbitkan/ditandatangani oleh MENPAN & RB RI Sdr.

Nomor 870 K/PID/2017Siregar ternyata tidak lulus, sehinga saksi Nurhalimah Tanjung bertanyakepada Terdakwa tapi ngak adanya nomor ujian si Emmi dan si Raja yangkeluar/lulus lalu Terdakwa menjawab pengumuman itu tidak sah, yang jelasnanti pengumumam dari Menpan, nanti aku cek ke Jakarta dan ternyatasesuai dengan Keputusan Bupati Padang Lawas Utara Nomor810/418/K/2013 tentang Penetapan Peserta yang lulus ujian CPNS DaerahKabupaten Padang Lawas Utara Formasi Umum Tahun 2013, nama saksiEmmi Juwita Siregar

keseluruhan uang yang diserahkan saksiNurhalimah Tanjung kepada Terdakwa sebesar Rp330.000.000,00 (tigaratus tiga puluh juta rupiah) ; Bahwa pada bulan Desember 2013 saat pengumuman hasil kelulusan CPNSKabupaten Paluta ternyata saksi Emmi Juwita Siregar dan saksi Raja MartuaSiregar ternyata tidak lulus, sehinga saksi Nurhalimah Tanjung bertanyakepada Terdakwa tapi ngak adanya nomor ujian si Emmi dan si Raja yangkeluar/lulus lalu Terdakwa menjawab pengumuman itu tidak sah, yang jelasnanti pengumumam dari Menpan

Selanjutnya dengan alasan untuk keperluan menjamu tamudari MENPAN Jakarta, Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesarRp.15.000.000,, dan saksi korban memenuhi permintaan tersebut.

Dan berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa mengeluarkanpengumuman pemberitahuan pembukaan pendaftaran bagi para Tenaga Honorer sejak tanggal09 Juli 2010 Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2010.

Namun dalam kelengkapan berkas masih ada yang tidak lengkapdalam hal memenuhi syarat point 1 dalam Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebutkarena berdasarkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : Peg.814.1/789/2005 tanggal 09Desember 2005 dijelaskan bahwa EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINABINTI SYAMSUDDIN bersama dengan DEWIYANA, ST, KHAIRUNNISAK danMARHAMAH diangkat menjadi Tenaga Bantuan Daerah pada BPK RSUD Langsa dandiberikan kepadanya insentif bulanan sebesar Rp. 250.000, (

SYARIF danditindak lanjuti ada temuan terhadap daftar yangdilingkari tersebut yakni:1MILAWATI, ditemukan SK nya terputus di manayang ada SK tahun 2003 dan 1 Oktober 2005,hingga saat sekarang ini SK 1 Januari 2005 tidakada.SETIA UTOMO, keterangan meninggal dunia.NYAK SYAHRIL, usianya melewati peraturanPP 43 tahun 2007 dan SE Menpan No 05 tahun2010 yakni maks 46 tahun.EVENDI, keterangan meninggal dunia.SUTRISNA, keterangan meninggal dunia.DARMIADI, keterangan meninggal dunia.M.

Menindak lanjuti surat Edaran Menpan No 05 tahun 2010 tentangpendataan tenaga honor yang bekerja di lingkungan instansipemerintahan.2.

Member arahan kepada staf saksi untukmelakukan dan melaksanaan tugas pendataan sesuaidengan surat edaran Menpan No 5 tahun 2010 danmeminta kepada mereka untuk teliti dalam melihatsyaratsyarat yang harus dipenuhi.

diajukan olehpara pihak yang bersengketa, dan setelah bermusyawarah dengan mufakatbulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan PengadilanTata Usaha Negara Kupang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itualasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambilalih menjadi alasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding oleh karena hal tersebut telahsesuai dengan Surat Menpan