Ditemukan 260 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penerbitan pernerbitan peneribitan penerbitn penrbitan penerbitaan penerbitanã penerbitkan
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 78/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 9
  • sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ MahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 70/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
12 — 10
  • No. 0070/Pdt.P/2017/PA.MwTahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ MahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Pemohon I dan Pemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 58/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 10
  • sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ MahkamahSyarah dalam rangka penerbiatan
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 225/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 11
  • No. 0225/Pat.P/2017/PA.MwTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ MahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Pemohon dan Pemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Pengadilan PA JAYAPURA Perdata Agama
Register : 07-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA JAYAPURA Nomor 23/Pdt.P/2019/PA.Jpr
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 11
  • No. 23/Pdt.P/2019/PA.JprSyariah dalam rangka penerbiatan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Pemohon dan Pemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKANMengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 66/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 11
  • No. 0066/Padt.P/2017/PA.MwMenimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ MahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran
Pengadilan PA JAYAPURA Perdata Agama
Register : 07-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA JAYAPURA Nomor 24/Pdt.P/2019/PA.Jpr
Tanggal 6 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
  • No. 24/Pat.P/2019/PA.JprSyariah dalam rangka penerbiatan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Pemohon I dan Pemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 82/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 11 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
8 — 10
  • sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ MahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 30-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 67/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 10 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 11
  • sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ MahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 12
  • No. 0014/Pat.P/2017/PA.MwTahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ mahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan AktaKelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankankepada Pemohon dan Pemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan
Pengadilan PA MANOKWARI Perdata Agama
Register : 14-09-2017 — Putus : 09-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA MANOKWARI Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Mw
Tanggal 9 Oktober 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 10
  • sehingga Hakim berpendapat bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon II patut dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ mahkamahSyariah dalam rangka penerbiatan
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 31-05-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 148/PID.B/LH/2018/PT BDG
Tanggal 16 Juli 2018 — Pembanding/Terdakwa : DEDI HIDAYAT Bin SUTIA
Terbanding/Penuntut Umum : SUSI FATIMAH,SH
326 — 96
  • Garut;Fotocopy yang telah dileges Surat Nomor : S.1079/ BKW.III/ 10/ 2017tanggal 30 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Terkait Penerbiatan IzinCV.
    Garut;Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 148/PID.B.LH/2018/PT.BDG.(14).(15).(16).(17).(18).(19).Fotocopy yang telah dileges Surat Nomor : S.1079/ BKW.III/ 10/ 2017tanggal 30 Oktober 2017 perihal Rekomendasi Terkait Penerbiatan IzinCV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-12-2006 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334K/PDT/2001
Tanggal 12 Desember 2006 — Ny. Hj. SITI HELFIAH ; RAHAYU S. HADI
58 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hadi(Penggugat) ;Maka atas dasar alas an tersebut, penerbitan sertifikat No. 137tahun 1994 termasuk suratsurat dan akta PPAT sudah jelasjelas tidak menggunakan prosedur, sebagaimana diatur dalamketentuan dan perundangundangan hukum agrarian itu sendiri, yaituUndangUndang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria cq Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961 ;Bahwa oleh karena penerbiatan sertifkkat No. 137 tahun 1994tidak menggunakan prosedur, maka sertifikat No. 137 tahun 1994 harusdinyatakan
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 02-06-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN AMBON Nomor 99/Pdt.G/2014/PN.Amb
Tanggal 12 Nopember 2014 — 1. DICKY RISART PASANEA, keturunan dari ABIGAEL DORTEA TUHUMURY, lahir di Ambon tanggal 27 Oktober 1953, berdiam di Jl. Dr. Mailaiholo RT. 001 / RW. 003 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ; 2. WELLEM ADAM, keturunan dari MARTHA YOSEFINA TUHUMURY, lahir di Ambon tanggal 16 Januari 1960, berdiam di Jl. Rijali RT. 002 / RW. 02 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; 3. MARIANA CAROLINA TUHUMURY, keturunan dari DAVID YAN TUHUMURY, lahir di Ambon tanggal 21 Januari 1961, berdiam di jalan Rijali RT. 002 / RW. 002 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon ; LAWAN 1. Ny. JULIANA PATTY / LIKUMAHUA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negri Sipil (PNS) berdiam di Halong Mahardika (samping hotel wisata) Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SEMUEL WAILERUNY, S.H, M.SI dan CORNELES LATUNY, S.H, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokasi dan Bantuan Hukum SEMUEL WAILERUNY dan Rekan, beralamat di Jln. Pattimura/Pulugangsa RT. 001/04 Kelurahan Uritelu Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2014 selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon di Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MARJUKI KOTENG dan DAVE A. H. POOROE, S.H memilih alamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Tantui No. 1 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1018/SK-81.71/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3. WIHELMINA JACOBA TUHUMURY / M, berdiam di Kompleks Kabang Diklat TNI AD Cijantung Jakarta Timur, yang sementara berada di Kota Ambon di Jl. Karang panjang No. 3 RT. 002 / RW. 02 Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau, Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ; 4. Keturunan Almarhum WILLEM YOHANIS TUHUMURY, berdiam di Jl. Rijali RT. 002. RW. 002 No. 2 Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya di sebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;
43 — 21
  • Bahwa Tergugat II dalam memproses penerbiatan Sertifikat Hak MilikNomor 409 tanggal 7 Juli 1979 letak dulunya Desa Huruf D KecamatanKota ambon Kotamdya Ambon Provinsi Maluku, sekarang letak obyeksengketa Kelurahan Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota ambonProvinsi Maluku atas nama Christian Bernadus Patty, telam memenuhiprosedur standar operasional pelayanan yaitu bahwa proses penerbiatansertifikat ini melalui Konversi dimana data fisik dan data yuridisnya telahdiumumkan sesuai Peraturan Pemerintah
    Oleh karena sesuai Peraturan PemerintahNomor : 27 Tahun 1997 bagian keempat Penerbiatan Sertifikat Pasal 32ayat :(1). Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagaialat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuaidengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan.
Pengadilan PA MARISA Perdata Agama
Register : 08-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA MARISA Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Msa
Tanggal 16 Februari 2015 — Pemohon melawan Termohon
12 — 9
  • No. 0001/Pdt.P/2015/PA MsaPengadilan Agama Marisa untuk mengesahkan perkawinanpemohon dan pemohon Il sebagai suami isteri untukkepentingan penerbiatan akta nikah;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agarKetua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenan memeriksadan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-02-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1979 K/Pdt/2012
Tanggal 28 Februari 2013 — PIETER LUCKY AWALOI Melawan 1. PEMERINTAH–RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH Cq. KEPALA DAERAH TINGKAT II PARIGI MOUTONG Cq. KEPALA WILAYAH KECAMATAN PARIGI Cq. KEPALA DESA LEBO di LEBO, dan kawan-kawan
41 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pertimbangan soal bukti P6 SHM Nomor 159/Desa Lebo dikeluarkan/terbit berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Januari 2000, pembukuannyatanggal 2 Pebruari Tahun 2000, penerbiatan Sertifikatnya tanggal 10 Mei2001 bukan mendahului Kwitansi Jual Beli, Kwitansi Jual Beli hanya buktipembyaran sebagai pegangan administrasi;.
Pengadilan PN RAHA Perdata
Register : 07-07-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN RAHA Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Rah
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
Hasim Bin Lauruji
37 — 16
  • pembebasan tanah dari kepala desa;Bahwa tidak dilampirkan surat keterangan tidak bersengketa saat itu;Bahwa Saat itu ada tanah Saksi pula yang proses pensertifikatannyadengan cara sistematik pada program PRONAS;Bahwa Saksi melampirkan Surat pembelian tanah yang diketahu KepalaDesa juga melampirkan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tidakmelampirkan KTP;Bahwa dalam penentuan batasbatas saat itu di hadiri oleh ketua kampungyang menunjukan tempat/ tanahtanah milik siapa saja;Bahwa dalam proses penerbiatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 05-02-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 10/G/2015/PTUN-MDN
Tanggal 8 Juli 2015 — HARTONO THOMAS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
40 — 24
  • telah jelas melanggar pasal ini, karena tenggangwaktu pengukuran pada tanggal 11 Februari 2015 hingga penerbitan sertipikathak Milik tanggal 18 Februari 2015, dan tidak pernah Tergugat melakukanpengumuman selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diisyaratkan pasal 26ayat (1) karena hanya memakan waktu 7 (tujuh) hari dari pengukuran hinggaterbit sertipikat, dan tegasnya setalah Penggaut mendafatarkan perka a quo,Pengugat lasung pengajuklan permohona permbloki8ran dan penolakan agartidak dilanjutkan penerbiatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2014 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 14-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPKl2014/PN. BDG
Tanggal 26 Juni 2014 — MUNJIRIN Bin HAMBARI
46 — 21
  • BLIDISDIKIKAB/2013, tanggal 01 Nopember 2013, yang menyatakan bahwapengajuan uang tersebut untuk keperluan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013,yang akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai pengeluaransecara langsung yang tidak dapat ditunda, tanggal 1 Nopember 20 13.15. 1 ( satu) lembar Surat Pemyataan Pengajuan SPPLS Nomor : 91 //0489/SPMLSIBLIDISDIKIKAB/2013, tang gal 01 Nopember 2013, perihal pertanggungjawaban kebenaran dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan sebagaipersyaratan penerbiatan
    SPMLS/BLIDISDIKIKABI2013, tanggal 01 Nopember 2013, yang menyatakan bahwapengajuan uang tersebut untuk keperluan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013, yangakan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai pengeluaran secaralangsung yang tidak dapat ditunda, tanggal 1 Nopember 2013, 1 (satu ) lembar SuratPemyataan Pengajuan SPPLS Nomor : 9/110489/SPMLS/BLIDISDIKIKAB/2013,tanggal 01 Nopember 2013, perihal pertanggung jawaban kebenaran dan kelengkapandokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan penerbiatan
    BLIDISDIKIKABI2013, tang gal 01 Nopember 2013, yang menyatakan bahwapengajuan uang tersebut untuk keperluan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013,yang akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai pengeluaransecara langsung yang tidak dapat ditunda, tanggal 1 Nopember 20 13.15. 1 (satu ) lembar Surat Pemyataan Pengajuan SPPLS Nomor : 91 1/0489/SPMLS/BLIDISDIKIKAB/20 13 , tanggal 01 Nopember 2013, perihal pertanggungjawaban kebenaran dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan sebagaipersyaratan penerbiatan
    BLIDISDIKIKAB12013, tanggal 01 Nopember 2013, yang menyatakan bahwapengajuan uang tersebut untuk keperluan Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013,yang akan dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai pengeluaransecara langsung yang tidak dapat ditunda, tanggal 1 Nopember 20 13.13. 1 (satu ) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Nomor : 91 1/0489/SPMLS/BLIDISDIKIKAB12013, tang gal 01 Nopember 2013, perihal pertanggungjawaban kebenaran dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan sebagaipersyaratan penerbiatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 13-03-2007 — Upload : 16-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51PK/TUN/2006
Tanggal 13 Maret 2007 — BAU MALIK, SH ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bau Malik, SH, dkk) tidak mempunyaikepentingan untuk menggugat obyektum litis sebab lokasi obyek sengketaadalah tanah milik Penggugat Intervensi yang dikuasai turun temurun daridahulu sampai sekarang, tidak pernah dijual atau dipindah tangankan kepadasiapapun dan dalam bentuk apapun, oleh sebab itu Penggugat asal layakdinyatakan tidak dapat diterima ;Bahwa Pemerintah Daerah Tingkat Sulawesi Selatan (Gubernur KepalaDaerah Propinsi Sulawesi Selatan) memohon penerbiatan Sertipikat Hak Pakaiatas tanah