Ditemukan 1873 data
60 — 29
Saksi Ahli Zulkifli Rassy;Bahwa dasar hukum awal kepemilikan tanah bagi perorangan dimanaberdasarkan UUD 194 dan UndangUndang Pokok Agraria setiap tanahdikuasai oleh negara, kemudian masyarakat dapa mengajukanpermohonan penguasaan atas tanah kepada negara salah satunyakarena pembukaan hutan kemudian dimohonkan untuk diterbitkan SPHatau Surat Pengakuan Hak milik;Bahwa apabila terdapat tumpang tindin SPH dalam satu objek, makauntuk mengetahui keabsahan SPH tersebut dapat diklarifikasi di tempatSPH
Hj. HERMI HENDRIANI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PAREPARE
Intervensi:
Hj. Maksida
154 — 80
di atas tanah milikPenggugat sehingga terjadi tumpang tindin sedangkan Penggugatmemiliki dasar berupa Sertipikat Hak MilikNo. 2831/Kel. WatangSoreangtanggali3Mar 2015, Surat Ukur No. 00852/ WatangSoreang/2014tanggal03112014, seluas 4.405M?
Kadarimurachman, S.H.,
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA
Intervensi:
1.Drs.H.M.Rakhmadi.A.,
2.Hj.Sariah
110 — 33
dilakukan maupun dalam persidangan 19Februari 2019 dibawah sumpah menjelaskan bahwa memangpada tahun 2017 saksi bertugas sebagai juru ukur ataspermohonan pengembalian batas atas permohonan Penggugatyang difasilitasi oleh Polres Barito Kuala dengan dihadiriPenggugat, Anggota Polres Barito Kuala dan masyarakat sekitar,dan hasil dari pengukuran pengembalian batas juga telahdisampaikan kepada pihak Penggugat yang menyatakan bahwaHalaman 56 Putusan Nomor : 23/G/2018/PTUN.BJM.sebagian tanah Penggugat tumpang tindin
1.Sarman
2.Warsono
Tergugat:
1.Masline Nababan
2.H. Nasim
Turut Tergugat:
1.NOTARIS LENY DAISYASTRI, SH., MKN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BOGOR
44 — 34
Dan Majelis Hakim juga tidak menemukanadanya keadaan yang sangat mendesak baik bagi pihak para Penggugat,maupun pihak Tergugat , Sampai menunggu adanya penyelesaian hukum dalampokok perkara ini maka sangatlah berkelebihan kalau tuntutan tersebutdipertimbangkan terlebih dahulu dalam tingkat provisi, sehingga akan terjaditumpang tindin ataupun pertentangan antara putusan provisi dengan putusanatas pokok perkaranya;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisi dari Para Penggugattersebut terkait erat
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik Atas Nama Tergugatll Intervensi cacat hukum administrasi karena terjadinyatumpang tindin SHM No. 326/Gembor Udik atas namaTergugat II Intervensi dengan Sertipikatsertipikat Hak Milikatas nama Para Penggugat dan Dadang Sjamsi.b. Penerbitan SHM No. 326/Gembor Udik cacat hukumadministrasi karena adanya Dugaan Tindak PidanaPemalsuan oleh Sdr.
Terbanding/Tergugat I : Hj. AISYAH YUDIN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
61 — 26
Tertanggal 8 Agustus1990.Hal 140 dari 41 hal Putusan No 70/Pdt/2016/PT JAP1415.Bahwa proses terjadinya Konsolidasi Tanah Kelurahan Entrop,dilatarbelakangi bahwa telah terjadi tumpang tindin Pelepasan Tanah Adatyang dilepaskan oleh Kepala Suku Dawir kepada orang perorang(15 Pelepasan) yang setelah dijumlahkan total luas tanah dari sekianPelepasan Tanah Adat tersebut berjumlah lebih dari 250 Ha, kemudian ataspelepasanpelepasan tersebut dilakukan pengukuran oleh BPN dan didapatikeseluruhan wilayah yang
292 — 217
menguasaisebagian besar bidang tanah objek sengketa, yang ditandai dengan telahberdirinya bangunan berupa rumah tempat tinggal Penggugat yang dikelilingipagar berupa tembok dan hingga saat proses persidangan ini berjalan tidakada pihak yang keberatan atas pembangunan tersebut.Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwaPenggugat tidak dapat melanjutkan proses penerbitan tanda bukti hak milikatas sebidang tanah milik Penggugat dikarenakan terdapat sertipikat lainyaitu Objek Sengketa yang tumpang tindin
54 — 14
Awan Effendy) tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat, sebabdinyatakan tumpang tindin dengan kedua sertipikat yang menjadi obyek sengketa,hal yang secara materiil juga tentu berdampak kerugian ekonomis bagi Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, telah terdapatkepentingan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sehinggaHalaman 45prasyarat tersebut secara normatif telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
1.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
2.Wendra Setiawan, S.H
Terdakwa:
ENOH BIN ALM MUMUH
205 — 235
Kalsih, saksi tahunya setelah mengajukangantian buku atau blanko sertipikat ditolak oleh BPN, bahwanyatanah tersebut sudah timpang tindin dengan tanah milik H.Kalsih;> Bahwa, Untuk gugatan Perdata dan Gugatan Tata UsahaNegara kami kalah;> Bahwa, saksi lupa kapan datang terakhir kali ke lokasitersebut;> Bahwa, hanya dibagi hak waris saja, bahwa tanahtersebut milik dari ahli waris> Bahwa, Tanah tersebut ditanami saja, yang dikelolaayahnya Sdr.
1.Ernawaty Habib
2.Rozali
3.Zulkifli
4.Andrian Makmur
5.Alex Makmur
6.Andra Jaya
7.Andes Dexa Rizki
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Intervensi:
KEMENTERIAN PERTAHANAN
200 — 202
objek sengketa oleh Tergugat:Bahwa Para Penggugat belum pernah menyetujui danmenandatangani Berita Acara pengukuran Objek Sengketabeserta bangunan diatasnya, karena pengukuran yang nyatanyatanya ditempati, dikuasai dan digarap oleh Para Penggugatsecara turuntemurun, dilakukan secara diamdiam, secarasembunyisembunyi;Bahwa dengan telah diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat,yang didalamnya terdapat kepentingan Para Penggugat besertabangunan diatasnya, diketahui Para Penggugat secara pastitumpang tindin
Terbanding/Tergugat : ZUBIR Diwakili Oleh : JOKO WILLIYONO, SH.MH
Terbanding/Tergugat : HAMID Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Terbanding/Tergugat : PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN Diwakili Oleh : USMAN JUNTAK, SH.MH
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KABUPATEN KUBU RAYA Diwakili Oleh : Herculanus Richardo Lassa, SH
100 — 31
tidak benar dan sangat irisional,karenasecara logika adalah tidak mungkin tergugat IV akan menerbitkan sertifikatHM No. 12774 / Desa Sungai Raya atas nama Tergugat I, kKemudian atasnama Tergugat II dan selanjutnya sekarang atas nama Tergugat Ill, jikadiatas tanah tersebut telah diterbitkan Gambar situasi Nomor. 1743 / 1996,tertanggal 22 Maret 1996, dalam hal ini Penggugat berusaha semaksimalmungkin untuk mengelabui Majelis Hakim dengan membuat dalil seolaholahtanah Penggugat tersebut bertumpang tindin
IHUN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
HAMDANI
277 — 179
Menimbang, bahwa terhadap Kedudukan hukum (legal standing) dankepentingan Penggugat tersebut, Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan padapokoknya bahwa dengan adanya keputusan tata usaha negara a quo yang menjadiobjek sengketa perkara ini mengakibatkan kepentingan Penggugat atas tanahtersebut sangat dirugikan dengan segala akibat hukumnya dalam hal ini kerugianyang dialami Penggugat terjadinya tumpang tindin kepemilikan atas bidang tanahmilik Penggugat dan Penggugat tidak dapat memanfaatkan atau
121 — 54
/2017/PT.PLG.31.32.Undangundang NO.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal15 ayat 2 huruf e dan dengan sengaja membuat Surat Perjanjian barudengan tidak memberikan penjelasan/nasehat hukum terlebin dahulukepada Penggugat dan Tergugat agar membatalkan Akta SuratPerjanjian Pinjam Meminjam No. 115 Tanggal 28 Juli 2015 dan AktaSurat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 13 Nopember 2015 sebelumdibuatnya Surat Perjanjian No.19 tersebut, sehingga mengakibatkanketiga Perjanjian tersebut terjadi tumpang tindin
102 — 81
Umadato dengan Lucky Christanto / TergugatIl dilakukan secara sah dan tidak ada yang berkeberatan atas jual beli tersebut,dan mengenai telah diterbitkannya sertifikat atas nama Lucky Christanto /Tergugat Il, sebagaimana uraian pertimbangan hukum dan pertimbanganpetutum gugatan penggugat nomor enam telah dengan jelas posisi tanahTergugat II tidak tumpang tindin dengan tanah dalam sertipikat Nomor 316,dengan demikian maka terhadap petitum gugatan pengggugat nomor tiga haruspula ditolak;Menimbang, bahwa
BUDI SIBORO
Tergugat:
1.WARDI
2.ESTIYO PUDJIANTO
87 — 29
dan menamam sawit diatas tanah milik Penggugattanpa adanya izin Penggugat, akan tetapi setelah dilakukanpemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2021, MajelisHakim mendapati bahwa obyek sengketa yang didalilkan Penggugatsama dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat II akantetapi berbeda dengan obyek sengketa yang ditunjuk oleh Tergugat ;Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Mkm Bahwa Tergugat hanya menunjuk sebagian dari obyek sengketayang menurut Tergugat tumpang tindin
162 — 20
data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanal). 222222 nn nen nen nn nnn ne nnn nen ne nnn enne=(2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukandalam = rangka = permohonan/pengakuan hak sepenuhnyamerupakan tanggung jawab pemohon.Jadi bukan merupakan tanggung jawab penggugat baik inpersonmaupun sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang,sedangkan terhadap terjadinya Tumpang Tindin
139 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
tertanggal 19 Desember 2012dengan Perkara Nomor 33/G/2012/PTUN.SMD, sedangkan objekperkara yakni Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor545/21IUP EKS/DISTAM/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011;Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, makaGugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari sejak diumumkannya Surat Keputusan tersebut;Sementara anggapan Penggugat yang mengetahui objek sengketaterdapat tumpang tindin
Muhammad Thamrin Parenrengi
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
226 — 732
Tentang gugatan salah objek ;Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang dimaksudkan olehTergugat II Intervensi adalah bahwa pernyataan Penggugat di dalam satu lokasi ada 2(dua) sertipikat Hak Milik menunjukkan adanya pembuktian bersifat kepemilikan , danjika memang terjadi tumpang tindin maka gugatan ini harus diperiksa dan menjadikewenangan (absolut competence) Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus untukmenentukan siapa pemilik sebenarnya atas bidang tanah yang terletak di JI Prof IrSoetami
PT. INTERSKALA MANDIRI INDONESIA
Tergugat:
YULIA FRANSISCA
101 — 86
Padahal faktanya, nilaidari barangbarang tidak sebesar dari apa yang dijumlahkan Penggugat;Bahwa seyogianya Penggugat menerangkan per item harga barang yangdipesan oleh Tergugat sehingga tidak menjumlahkan secara keseluruhansehingga terdapat multitafsir nilai barang yang dibeli oleh Tergugat;Bahwa dengan tidak jelasnya nilai per item barang yang dibeli dan dipesanTergugat, maka Tergugat tidak mengetahui secara jelas berapa harganya dantidak tertutup kemungkinan terdapat tumpang tindin harga barang
225 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur, (2)keterkaitan peraturan perundangundangan baru dengan Peraturan Perundangundangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dariPeraturan Perundangundangan yang ada, termasuk Peraturan Perundangundangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta PeraturanPerundangundangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangandengan Peraturan yang baru, sehingga terjadinya tumpang tindin