1. Menyatakan Terdakwa I ABDUL ROHIM dan Terdakwa II MOHAMMAD HIDAYAT, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dian Halomoan Siregar tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

,M.Si Binti TUGIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang ;3. Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI, S.E.

Menyatakan Terdakwa SRI SUGIYANTI,SE.MSi Binti TUGIMIN tidakterbukti bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair ;.

2 ayat (1) jo.

Menyatakan secara hukum, Terdakwa tidak terbukti secara sah danmenyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagimana diaturdan diancam dalam Dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Sri Sugiyanti, SE.

2 ayat (1)jo.

DASEP AHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.; 2. Menghukum terdakwa Ir.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NYAKMIN ACEH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahan dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH HIKU alias PAK DULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan

Menyatakan Terdakwa ABDULLAH HIKU alias PAK DULLAH tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP joPasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.2.

Belanja Perjalanan Dinas PaketJUMLAH (2) Rp 5.597.127.498,Kerugian Keuangan Negara : (1) (2) Rp 399.839.000, nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRwonnn

2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan dalam KUHAP,serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan initerdakwa ditahan maka penahanan Terdakwa diperhitungkan sebagaipengurangan masa tahanan yang dijatuhnkan, dan menyatakan Terdakwatetap ditahan ;

Menyatakan Terdakwa ABDULLAH HIKU alias PAK DULLAH tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan m(1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primairtersebut.3.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAHARI BIN MAWALUDIN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Samiaji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimna diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Faaro Sarumaha tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

WELANG,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DANDUM TRI SETIAWAN, S.E. bin (Alm) UNTUNG SUBAKIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair

Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangHal. 2 dari 173 Hal. Putusan No. 78/Pid.SusTPK/2016/PN.

Bgl.tanggal 21 Juli 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Bantuan Sosial ProgramKeluarga Harapan Kementrian Sosial R. di Desa Sebayur JayaKecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran2011 S/d 2015. a Perbutan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan

Bgl.Perbuatan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 9 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2)dan ayat (8) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, terdakwa telahdidakwa Penuntut Umum melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1)huruf a

Menyatakan Terdakwa AZIZ MUSLIM Bin JANI tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) hurufa dan b, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangHal. 117 dari 173 Hal. Putusan No. 78/Pid.SusTPK/2016/PN.

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NIDI Bin SARIMIN dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ARLELAN KANEDI Bin M DAID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-UndangNomor31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DWI PURBADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDURRAZAK AL FAKHIR, ST.MM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo.

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Muhammad Nasution, SE, MM.telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; ---2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ; -----------------------------3.

tidakmemenuhi persyaratan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 115tahun 2003 ; 5 Pembentukan kredit fiktif untuk menutup pengeluaran setoran modalpemerintah daerah kabupaten pekalongan dan pengeluaran biayasupaya laba tidak berkurang sebesar Rp.15.775.500, ;6 Penggunaan uang kas yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ditutupdengan kredit fiktif sebesar Rp.3.959.500, :7 Penerimaan angsuran kredit tidak disetor ke kas kemudian ditutupdengan kredit fiktif ;Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 Undangundang No 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 jo Pasal 64ayat I KUHP. ; 2 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnSUBSIDAIR 3 222222 n nnn nn nnn nnn enn nnn nce en een eensBahwa terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO yangsebelumnya diangkat menjadi Plt Pimpinan BKK Paninggaran KabupatenPekalongan berdasarkan SK Bupati Pekalongan Nomor : 800/236/2005 tanggal: 9Mei 2005 selanjutnya terdakwa diangkat sebagai pimpinan BKK PaninggaranKabupaten Pekalongan berdasarkan SK Bupati Kabupaten

2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenailamanya pidana yang dijatuhkan dan redaksi subsidaritas dendasertapengurangan masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan,sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut ; 1 Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTISUDARSONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair yaitu Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64(1) KitabUndangundang Hukum Pidana ; 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ;3 Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTISUDARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukansecara