Ditemukan 167 data
94 — 11
perkara ini.15.2.Bahwa dengan demikian dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakimyang mulia dalam menemukan hukum dalam perkara ini untuk dapatmemberikan kepastian hukum, rasa keadilan dengan penuhkemaslahatan.Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Padt.G/2016/PN JthDALAM REKONVENSIBahwa dalildalil yang telah diuraikan dalam Konvensi tersebut di atasmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil gugatanrekonvensi ini.Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah Wakheuh (waqaf
148 — 19
formilsebagai alat bukti, dan selanjutnya oleh Hakim Majelis dikesampingkan sebagaibukti;Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi screenshoot google peta satelitdesa Lamsidaya dan desa sekitar, mengetahui keuchik desa Lamsidaya),bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebutmenjelaskan tentang letak objek sengketa yang jika dilihat melalui peta satelit,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alatbukti;Menimbang, bahwa bukti P.10 (surat keterangan waqaf
65 — 17
Pangben); Sebelah Barat: dengan tanah milik BHA (tanah waqaf); Sebelah Timur: dengan alm.Tgk. Marhaban;Tanah dan satu unit rumah tersebut dibeli dengan memakai uang milikpihak Penggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta);2.2 Uang pesangon Tergugat dari PT.
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
233 — 214
Sedangkan Tergugat danTergugat II Intervensi menyampaikan tanah Objek sengketa didasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi JawaTimur Nomor: 060/HM/35/1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas tanah tanggal20081998 (vide bukti T6) yang kemudian berdasarkan Akta Ikrar WagqafNomor: W.2/01/I Tahun 1999 dan Ikrar Waqaf menerangkan telah mengikrarkanwakaf kepada Nadzir atas sebidang tanah hak milik berupa tanah pekaranganHalaman 66 dari 72 halaman , Putusan Nomor : 105
Soetrisno (Bendahara) yang semula atas nama InsinyurWudjud Santoso (vide bukti T1=T.II.Int3), dimana didasarkan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor:060/HM/35/1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah tanggal 20081998(vide bukti T6) yang kemudian berdasarkan Akta Ikrar Waqaf Nomor: W.2/01/ITahun 1999 dan Ikrar Wagqaf menerangkan telah mengikrarkan wakaf kepadaNadzir atas sebidang tanah hak milik berupa tanah pekarangan dengan nomorSertipikat 4048
78 — 9
Aisyah Hanafiah ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah warisan H.A.Hamid ;
- Tanah sawah dengan ukuran luas 1911 meter persegi yang berada di Desa Panton, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan saluran irigasi cacing;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah waqaf Mesjid Panton/ SulaimanJalil
-.
384 — 200
Sabranity telahmenyerahkan wagqaf tersebut kepada ahli waris waqif tidak berarti dapatdimiliki kembali oleh ahli waris melainkan harus menunjuk kembali zadziruntuk mengurusnya, wagaf sejak diikrarkan sudah tidak menjadi milik waqifdengan demikian maka tuntutan para Penggugat/Pembanding untukmenyatakan waqaf oleh waqif H.M.A.
71 — 9
Aceh Utara,dan atas ketersedian Tgk Kali Affan mengajar ngaji (seumeubeut), makaalm.Tgk Atib Ibrahim memberikan hadiah sepetak tanah seluas 25 x 60meter yang terletak di gampong cot seutui dengan batasbatas sebagaiberikut : Utara dengan kebun mesjid Selatan dengan paret jalan Timur dengan sungai Barat dengan parit/ lueng dusunBahwa dalil Penggugat dalam poin ke 5 tidak benar yang benar adalahadalah tanah mesjid Baitul Jannah merupakan tanah wagaf dariTgk Muda Ben sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Waqaf
32 — 3
(samping masjid Al Muawanah)Penggugat turut menyaksikan penyerahan waqaf tersebut.
BUDI UTOMO, SH
Terdakwa:
MAIKEL KALAWEN
135 — 44
Langgar Waqaf No.7 RT. 02 RW.09 Desa Sawo Kec. Babat Kab Lamongan dengankondisi hamil, sedangkan Terdakwa tinggal diDopusbektim Kesatuan Terdakwa, karena orangtuaHal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 55K/PM.
1.ASMARA WATI DAULAY
2.NETTI ERLINA DAULAY
3.LINA WATI DAULAY
4.ASRIANI DAULAY
5.TUA NAULI DAULAY
6.IDA WATI DAULAY
7.ROSPITA WATI DAULAY S.Pd
Tergugat:
1.JHONNI MANSYAH DAULAY
2.MHD. YUSUF SIREGAR
3.AHIR HARAHAP
4.SABDA ARITONANG
5.NENN RAYANI DAULAY
108 — 22
Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyatakanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat Pertama antara orangorang yang Beragama Islam dibidang Perkawinan; Waris, Wasiat, dst berdasarkan ketentuan pasal 49 tersebut Pengadilan Agama bertugasdan berwenanag memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikanPerkara Perkawinan, Waris, Wasiat , Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq,Shadaqah, dst. adapun yang dimaksud dengan Perkara dibidangkewarisan adalah meliputi penentu
119 — 30
Pendapatanpendapatan Yayasan ini dari:Sumbangansumbangan dan/ atau bantuan dari perorangan, organisasi/Badan baik2Pemerintah atau Swasta ;b Hibahhibah, Wasiat, Hibahhibah biasa serta Waqaf ;c Hasilhasil Usaha Yayasan ;d Pendapatanpendapatan lain yang sah dan tidak mengikat5 Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita 3 tidak benar Pasal 5 Akta No. 61 tanggal29 Desember 1987 saja akan tetapi Pasal 5 dan Pasal 6, Pasal 5 Akta No. 61 tanggal 29Desember 1987 tentang Maksud dan Tujuan Yayasan sedangkan Pasal
Terbanding/Tergugat I : Billy Gan
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong
29 — 11
Peradilan Agama;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadilidan memutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalambidang Perkawinan, Warisan,Wasiat, Hibah, Waqaf, dan Shadaqgah. halaman 29 dari 44 putusan Nomor:10/PDT/2018/PT.JAP.3. Peradilan Militer;Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadilidan memutus perkaraperkara pidana yang dilakukan oleh anggotamiliter (baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, danKepolisian).4.
Terbanding/Penggugat I : Loeziana Uce
Terbanding/Penggugat II : Teuku Zainul Arifin Panglima Polem
77 — 39
JinayatDan dalam bidang ahwal alsyakhsiyah (hukum keluarga), diantaranyameliputi halhal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentangperubahan atas UU No. 7 tahun 1989, kecuali waqaf, hibah, shadaqah,zakat, dan infagq ;Sedangkan dalam bidang muamalat (hukum perdata) meliputi hukumkebendaan dan perikatan yaitu: jual belli, hutang piutang, qirad(permodalan), musaagah, muzaraah, mukhabarah (bagi hasil pertanian),wakilah (kuasa), syirkah (perkongsian), arian (pinjam meminjam), hijru(penyitaan
30 — 25
Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2017/PA.Mlgyang ada di Indonesia yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, PeradilanMiliter dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah UndangUndang;Menimbang, bahwa adapun berdasarkan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kewenanganyang diberikan kepada Peradilan Agama hanya meliputi perkawinan, waris,wasiat, hibah, waqaf, infaq, zakat, shodaqoh dan ekonomi syariah.
341 — 285
Bahwa perbuatan Pihak Kedua mengembalikan Suratpenyerahan Wakaf dan melepaskan haknya sebagai penerimawakaf maupun nazir sangat logis waktu itu karena pihak keduatidak mampu menjalankan harapan yang dipersyaratkan olehPihak pertama sebagai pihak yang mewakafkan (Wakif), syarattersebut sebagaimana ditegaskan pada poin 2 isi SuratPenyerahan Tanah Milik/Waqaf berbuny)I :"pbahwa pihak kedua berkewajiban membentuk satu badan yangberusaha selekas = mungkin mengumpulkan uang bagipembangunan sebuah asrama
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugatdalam gugatannya pada poin 13,dimana penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar meletakan sitajaminan ( C.B) terhadap tanah waqaf objek perkara a quo adalahkurang tepat dan menyalahi kaidah hukum sita. Untuk mengajukanpermohonan sita jaminan harus diperhatikan apakah dalam perkarasengketa wagaf a quo telah terjadi kondisi kondisi yang diisyratkandalam pasal 227 HIR, yaitu sebagai berikut:1. Ada persangkaan yang beralasan;2.
81 — 38
hakhak kepemilikan orang lain akibat kerugian yangdialami, maka untuk perkara ini pantaslah ditolak seluruhnya tanparaguragu dalam memberikan keputusan penolakan gugatan dariPenggugat dan kawankawan seluruhnya;Dalam Perkara:1.Bahwa benar pengakuan dari Penggugat dan kawankawan sangatjujur sekali mengenai status tanah seluas 43,5 Ha,berarti bukan hasildari jual beli dengan orang lain sewaktu orang tuanya waktumengerjakan lahan tersebut atau dengan cara lain untukmemperolehnya misalnya Waris, Hibah, Waqaf
92 — 11
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, ukuran dan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas denganSungai Bilah 21 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Waqaf perkuburan 21 m;
- Sebelah Timurberbatas dengan tanah H. Ibrahim Ritonga 38 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit 38 m.
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taram;Timur (ukuran 78,40 m) berbatas dengan kebun waqaf Masjid;Barat (ukuran 80,00 m) berbatas dengan kebun SafwanAhmad/Keuchik Man;(Posita poin 10 huruf B.17 gugatan Para Penggugat);5.16. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong BhaUlee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar,dengan ukuran dan batasbatasnya sebagai berikut:Hal. 42 dari 54 hal. Putusan Nomor 101 PK/Ag/2016Utara (ukuran 56,60 m) berbatas dengan Kebun Yusuflbrahim/M.
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN WAQAF AL MUHAJIRIEN JAKAPERMAI,beralamat di Jalan Cemara Raya Nomor 4749, Jakapermai,Bekasi 17145, dalam hal ini diwakili oleh H. MUHAMMADALI SUBEKTI dan H. INDRA DJAYA, keduanyaberkewarganegaraan Indonesia, jabatan Ketua danSekretaris Umum Yayasan Wagaf Al MuhajirienJakapermai, selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. AMIRULLAH NASUTION, S.H., M.H.;2. BAMBANG HARYANTO, S.H.;Halaman 3 dari 58 halaman.
RAKIB PATIRAN
Tergugat:
1.Menteri BUMN R.I di Jakarta Cq. Direktur Utama PT. PLN Persero di Jakarta Cq. Kepala Devisi Regional PT. PLN Persero Maluku Papua di Papua Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. General Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua dan Papua Barat di Jayapura Cq. Manager Wilayah PT. PLN Persero UIP Papua Barat di Manokwari Cq. Manager PT. PLN Persero Area Sorong di Sorong Cq. Manager PT. PLN Persero Rayon Fakfak
2.HADI BARAWERI Alias HADI MAKATITA Alias SENEN BARAWERI Alias SENEN MAKATITA
74 — 16
4Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dikenal 4 (empat)lingkungan peradilan, yakni :1) Peradilan Umum ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara Pidana yang dilakukan olehOrangorang sipil dan perkara Perdata, kecuali suatu peraturanperundangundangan menentukan lain.2) Peradilan Agama ;Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa,mengadili dan memutuskan perkaraperkara orang yang beragamaIslam dalam bidang Perkawinan, Warisan,Wasiat, Hibah, Waqaf