Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n Sabeni Bin Londjong dan Tanda Keterangan TelahMenerima Pajaktanggal 2 Juli 1919 ; 4.8. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919. ResidentieBatavia. Distrik Weltervreden, Afdeeling Batavia, Desa atawa kampongGambir a/n MaLondjong dan Tanda keterangan telah menerima pajaktanggal 2 Juli 1919;4.9. Padjek Penghasilan Tahon 1922 Residentie Batavia.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, Tandaketerangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919. ;h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919;i. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telah menerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ;j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ;k.

Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahun 1919,Tanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli1919 ; h. Padjek Faal Dan LaenLaen Penghasilan Tahon 1919, danTanda keterangan telah menerima pajak tanggal 2 Juli 1919 ;Hal 19 Put.No.46/PDT/2018/PT.DKIi. Padjek Penghasilan Tahon 1922 dan Tanda Keterangan Telahmenerima pajak tanggal 6 Februari 1923 ; j. Padjek Penghasilan Tahon 1923 dan Tanda Keterangan Telahmenerima Hari bulan 19/11 1923 dan tanggal 1061924 ; k.

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TASMIN, Laki-laki, yang lahir di Kendal 27 Januari 1919, pekerjaan petani, agama islam, alamat di Jalan Dusun Wonosari, RT.006/RW.003, Desa Suka Mulya, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, telah meninggal Dunia di Suka Mulya pada tanggal 12 Februari 1981 karena Sakit dan di kebumikan di TPU Desa Suka Mulya Kecamatan Parindu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

Bahwa pada tanggal 1 Juli 1979, Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan Perkawinan di Slawi sebagaimana Kutipan AktaPerkawinan No. 44/1979, tertanggal 1 Juli 1979 yang tercatat di KantorPencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Tegal ( Stbl.1927No. 129 jis 1917 No. 130 1919 No. 81);2.

DHARMA SETIAWAN alias KHIATHIN FONG, Sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor. 44/1979, tertanggal 1 Juli 1979 yang diterbitkanHalaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.G/2021/PN.TglKantor Pencatatan Sipil, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Tegal( Stbl.1927 No. 129 jis 1917 No. 130 1919 No. 81),Dengan segala kosekwensi dan atau akibat hukumnya ;3.

.~ Memperhatiken peraturan pereturen yeng berkengan dengn.dengn hel serup# ini dan pesl pesal 93 den 94 dari Staed bleed Tehun 1917 No130 jo Steadblead Tahun 1919 No 81 Jo =pesl 16 deri K U H Perdete ;.0. ee MENETaPK ANw Mengbulken permohonn pemohon tersebut ;+... ~ Memberi izin kepad@ pemohon untuk menggenti nema kecilnyayng berlafeskan Cine digenti menjdi berlafesken Indonesia YOLtU 2 anne ee~ Memberi kusa dsn memerintehken kepeda * epawai Cataten Sipil di Renteuprepat untuk Seterimny@?

terbukti tidak beretikad baik atautelah beritikad buruk kepada Penggugat, sebagaimana suratnya No. 13/TgpRbd/IV/2010 tertanggal 14 April 2010 melalui Kuasa Hukumnya tentangTanggapan Somasi Ill tersebut yaitu dengan isinya Kejadian hilangnyabarangbarang harus ditindaklanjtui sampai tuntas ke pihak Kepolisan Ri diPolsek Duren Sawit, dan mendalilkan tidak ada kesengajaan ataukelalaiannya, serta semuanya adalah karena musibah;15.Bahwa Sebagaimana rumusan Pasal 1365 KUHPerdata dan YurisprudensiHoge Raad 1919

mengamankan barang milik Penggugat danatau ketidak hatihatian untuk menjaga atas barang Penggugat, sertadengan itikat buruk membuat kesepakat bersama tanggal 19 November2009 yang kemudian dilanggarnya sendiri dengan dalil atau alasan yangbermacammacam itu;16.Bahwa Rumusan di dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, menggati kerugian itu.dan Yurisprudensi tetap Hoge Raad 1919

Kedua pada putusannya memberikanpertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan, maka putusantersebut harus dibatalkan (MARI tanggal 191971 Nomor 372K/Sip/1970)yaitu : Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat (lihat Putusan Nomor404/PDT/2011/ PT.DKI) sebagai berikut:Menimbang, bahwa seseorang yang telah dibebaskan dari suatukejahatan atau pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, makapembebasan itu di muka Hakim Perdata tidak dapat dimajukan untukmenangkis suatu tuntutan ganti rugi (vide Pasal 1919

terlebih dahulu putusan atas perkara suatu kejahatanatau pelanggaran tersebut (pidana), maka alasan menolak keberatankeberatan Tergugat/Pemohon Kasasi oleh Judex Facti Tingkat Keduaadalah tidak jelas, sulit dimengerti oleh Tergugat maka putusan tersebutpatut untuk dibatalkan, dan tentang kalimat ...... dengan demikianapabila telah terpenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum atautelah terpenuhinya unsur wanprestasi, ...... adalah sematamata suatupendapat Hakim Banding saja dan seharusnya Pasal 1919

tiga) kg, 4 (empat) batang besi adalah bukanmiliknya, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum;Ad. 3, Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919

, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatukejahatan.

., Advokat, beralamat di Jalan SudirmanNomor 85 Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal15 Juni 2015, Termohon Peninjauan Kembali dahulu TermohonKasasi/Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan MahkamahAgung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telahberkekuatan

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: M. BE. Dt.

RangkayoBasa tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1919 K/Pdt/2011 tanggal 13 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembandingkemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Juni 2015 sebagaimanaternyata

tingkat banding dan kasasi telah diputus onslag vanrechtvervolging (vide bukti PPK.12);Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasanalasan hukum sebagaimanaterurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila MajelisHakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambilalih dan menyatakan batal putusan Judex Facti pada Pengadilan NegeriBatusangkar Nomor 12/PDT.G/2009/PN.BS., Putusan Pengadilan TinggiSumatera Barat Nomor 97/PDT.G/2010/PT.PDG., Putusan Mahkamah Agung RINomor 1919

Unsur tanpa hak; Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwayang mempunyai pekerjaan seharihari sebagai Tukang Parkir di RS Banjarbaru,pada Hari Rabu tanggal

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri yang sah, yang menikah pada Hari Rabu 09 Oktober 1919 M. Ataubertepatan dengan 9 Shafar 1441 H. Sebagaimana yang tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 0269/14/X/2019 di KUA Kecamatan KaumanKabupaten Ponorogo.2.

sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi danmohon putusan;Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk padaberita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telahmenikah dengan Tergugat pada tanggal O09 Oktober 1919

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Vihara Chandra Metta Surya di Jakarta Barat pada tanggal 29 Maret 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 202/I/PPA/1998, dari daftar perkawinan Stbld. 1917.no.130.Yo.1919.No.81, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatukejahatan.

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampaipada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehinggadengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsurtersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasingtanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman

269, W.10389 dan tanggal 19 Mei1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwapencurian dengan perusakan itu. merupakan suatu kejahatan.

No.70/PDT/2020/PT.MTR23Sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melanggar Hukum.Keempat kriteria tersebut adalah:Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;Melanggar hak subyektif orang lain ;Melanggar kaidah tata susila ;Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki Sseseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain.Bahwa lebih lanjut yang dimaksud

dengan melawan hukum menurutPendapat Ahli Hukum Perdata, DR MUNIR FUADY SH MH LLM,dalam buku : Perbuatan Melawan Hukum, PendekatanKontemporer, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 11, antara lainmenegaskan sebagai berikutSejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yangseluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :Perbuatan yang melanggar Undangundang yang berlaku ;Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau ;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum

No.70/PDT/2020/PT.MTRBahwa dalam Putusan Hoge Raad Arrest 1919 menyatakan : suatuperbuatan dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum tidak disyaratkanadanya kelima kriteria itu secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinyasalah satu kriteria itu, Secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuksuatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum ;Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH PerdataIndonesia menyebutkan :Tiaptiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugiankepada orang

Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Bapak Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Alm Rustam , dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919

tanggal 25 Oktober 2010 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B.2781/KCS/DR/2006 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Dharmasraya, pada tanggal 29 Desember 2006 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,pada tanggal 10 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyatacocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;Hal 5 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.PIj.

Dharmasraya,pada tanggal 19 Agustus 2019 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK: 1919yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya,Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juni 2019 yang telah bermeteraicukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakimdan ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAKPEMOHON NIK: 1919

Ma'unGG.Garuda RT.014 RW.002 Kelurahan BanjarejoKecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBojonegoro pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor428/Pdt.G/2021/PA.Bjnbeserta semua suratsuratyang berkaitandenganberkas perkara tersebut;Setelah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Bojonegoro Nomor W13A5/1919

Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah diGereja Bethel Indonesia di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 2004, sesuaidengan Kutipan Akta Perkawinan No.2918/I/2004, dari daftar perkawinanStbld.1917 No.130 Jo.1919 No.81 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilPropinsi DKI Jakarta ; 0222020202.

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Marvello Emmanuel Hartanto lahir pada tanggal 09Januari 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.2058.U/2008menurut Stbld.1917 No.130 Jo.1919 No.81 dan Maxello Yehezkiel Hartanto lahirpada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana tercatat dalam Akta KelahiranNo.15288.U/2009 menurut UU No.23 tahun 2006 ; 3.

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 139/Pid.B/2018/PN NgaMenimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada Kutipan Akte Perkawinan No.147/2004 menurut stbl th 1917 No.130 Jo th 1919 No.81 dan UU No.1 th.1974 Jo PP No.9 th 1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06 Desember 2004 adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku;

4.

Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Akta Perkawinan No.147/2004 menurut stbl th.1917 No.130 Jo th.1919 No.81 dan UU No.1 th.1974 Jo PP No.9 th.1975 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 06 Desember 2004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5.

Stbl.1919 No.81, pada tanggal 3 Maret 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo dan Penggugat / Pembanding untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;4.

Berdasarkan Akta PerkawinanTahun 1999. 1917 No.130 Yo Stbl. 1919 No.81 Pada Tanggal 03 Maret 1999.Putus karena Cerai degan segalan akibat Hukumnya patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 UndangUndang Nomor ;23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, perceraian wajibdilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60(enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan

Stbl.1919 No.81, pada tanggal 3 Maret 1999 putuskarena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan NegeriGorontalo dan Penggugat / Pembanding untuk mengirimkan salinanPutusan Perceraian ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepadaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk dicatatdalam register yang diperuntukkan untuk itu ;4.