beserta suratsurat yang bersangkutan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei2013 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda denganRegister Nomor.46/Pdt.G/2013/PN.Smdatanggal 30 Mei 2013, berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinantanggal 23 Mei 2008, sebagaimana ternyata dalam Kutipan aktaperkawinan nomor 40/2008 dari daftar pencatatan perkawinan menurutStbl. 1917 nomor 130 jo 1919

setiap bulannya yang diberikansetiap awal bulan. hingga kedua anakanak tersebut dewasa:Maka berdasarkan halhal dan faktafakta hukum tersebut di atas. kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur dapatmemutuskan halhal sebagai berikut:e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.e Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangtelah dilangsungkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 40/2008 dari ad tarPencatatan Perkawinan menurut Stbl. 1917, nomor 130 jo 1919

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun kepatutan

Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikr menurut R.Soesilodalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagaipemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang,menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurutputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 adalah

bukan hanya bertentangandengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutandalam pergaulan masyarakat ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HogeRaad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah Onrechmatig(melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajibanhukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susilamaupun

SHM No. 1919 luas 284 M2 yang terletak di Desa DokoKecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan batasbatas :Utara : JI. KilisuciSelatan :H. MaskurBarat : HaryonoTimur : jalan tegaland.

SHM No. 1919 luas 284 M2 yang terletak di Kabupaten Kediri, denganbatasbatas :Utara : JI. KilisuciSelatan :H. MaskurBarat : HaryonoTimur : jalan tegaland. SHMNo. 928, luas 96 M2, yang terletak Kota Kediri,dengan batasbatas:Utara : Ari BuwonoSelatan : JalanBarat : MiswanTimur : Ekandri P (H 9)adalah menjadi hak anakanak Pemohon dan Termohon yang bernamaANAK 1, (Lakilaki, umur 17 tahun) ANAK 2, (Lakilaki, umur 13 tahun) ANAK3, (Lakilaki, umur 12 tahun) ;8.

Tanah pekarangan terletak di Kabupaten Kediri, luas 284 M2, SHMNo.1919 atas nama Ekandri Prasetia, dengan batasbatas: Sebelah UtaraJalan Kilisuci, Sebelah Selatan rumah milik H. Maskur, Sebelah Barat rumahmilik Haryono, Sebelah Timur Jalan tegalan;d.

SHM No. 1919 luas 284 M2 yang terletak di Kabupaten Kediri, denganbatasbatas :Utara : JI. KilisuciSelatan :H. MaskurBarat : HaryonoTimur : jalan tegaland. SHMNo. 928, luas 96 M2, yang terletak Kota Kediri,dengan batasbatas:Utara : Ari BuwonoSelatan : Jalan21Barat : MiswanTimur : Ekandri P (H 9)adalah menjadi hak anakanak Pemohon dan Termohon yang bernamaANAK 1, (Lakilaki, umur 17 tahun) ANAK 2, (Lakilaki, umur 13 tahun) ANAK3, (Lakilaki, umur 12 tahun) ;8.

Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu ataupakaian jabatan palsu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arretarrestnya masingmasing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dantanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lainmemutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatukejahatan.

Stbl 1919, No. 81, dengan sebuah Akta yang menerangkan bahwa di Jl. Anggur No. 260 Bangil, telah meninggal dunia seorang laki-laki, yang bernama M.ABDULLAH, dalam usianya ke 53 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Anggur No. 260 Bangil ;

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suamiisteri yang sah, yang menikah pada Hari Rabu 09 Oktober 1919 M. Ataubertepatan dengan 9 Shafar 1441 H. Sebagaimana yang tercatat dalamKutipan Akta Nikah Nomor: 0269/14/X/2019 di KUA Kecamatan KaumanKabupaten Ponorogo.2.

sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil ;Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi danmohon putusan;Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk padaberita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas ;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telahmenikah dengan Tergugat pada tanggal O09 Oktober 1919

tanggal 25 Oktober 2010 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: B.2781/KCS/DR/2006 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Dharmasraya, pada tanggal 29 Desember 2006 yang telahbermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinyaoleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1919 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,pada tanggal 10 Februari 2017 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyatacocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;Hal 5 dari 17 Penetapan No.49/Pdt.P/2019/PA.PIj.

Dharmasraya,pada tanggal 19 Agustus 2019 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK: 1919yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya,Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 Juni 2019 yang telah bermeteraicukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakimdan ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan diparaf;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAKPEMOHON NIK: 1919

Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P-91913-F dengan No.Register : 0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO dirampas untuk Negara ;4.

Uji kendaraan : SIT 1919 dan1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi :P91913Fdengan No Register : 0599932 /JT/2010 a.n Pemilik KendaraanSOEYANTO ;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan perintahpenyitaan yang sah maka dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa untuk lebin memperkuat pembuktiannya tersebutdipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi saksi, yang didengarketerangannya dipersidangan dibawah sumpah yaitu

Rangka : FE111E059486 dan No.Mesin :4D30325415, beserta dengan 1 (satu) bendel Buku Uji BerkalaKendaraan Bermotor dengan No.uji Kendaraan : SIT 1919 dan 1 (satu) lembarSurat Tanda Kendaraan Bermotor No Polisi : P91913F dengan No.Register :0599932/JT/2010 a.n. Pemilik Kendaraan SOEYANTO dirampas untuk Negara186.

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasai olehMarga Ujung secara turun temurun mulai dariRaja Abas Denga UjungTahun 1919, kemudian keanaknya Raja Malum Ujung, kemudianRaja Abas Denga Ujung mendirikan bangunan diatas tanah tersebutTahun 1969 lalu meminjamkan tanah a quo kepada Kodim 0206.Selanjutnya pada Tahun 1986 tanah tersebut dikembalikan olehDandim 0206 kepada Raja Malum Ujung, setelah Raja Malum Ujungmeninggal dunia selanjutnya dikuasai oleh para Ahliwarisnya yangterdiri dari Yudi Zamnar AP

Dan penguasaan atas tanah dan bangunan tersebuttidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.Penguasaan tanah yang menjadi Objek Sengketa telah melebihimasa daluarsa yakni dari 1919 s/d 2019 atau sudah 100 Tahunlamanya sebagaimana diatur dalam undang undang teristimewapasal 1967 KUHPerdata kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut: segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yangbersifat perseorangan, hapus karena

atas nama Raja Malum Ujungyang merupakan tanah ulayatMarga Ujung sebagai pemangku hak ulayat dikota Sidikalang dantanah tersebut telah dikuasai oleh leluhur Tergugat II s/d VII sebagaiRaja Tanah Pemangku Hak Ulayatjauh sebelum tahun 1919.

Yangbenar adalah tanah seluas 4.750 m2, sebahagian telah diterbitkanSHM No. 1568 terhadap tanah seluas 940 m2, telah dikuasai margaUjung jauh sebelum tahun 1919 dan penguasaan dimaksuddilakukan secara turuntemurun oleh marga Ujungsebagai MargaTanah sebagai pemangku hak ulayat yang mempunyal persekutuanhukum adat tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuanketentuan persekutuan adat dalam kehidupannya seharihari,sehingga tanah ulayat marga Ujung tersebut menjadi lingkunganhidup tempat tinggal (

Dairi berdiri tanah tersebut sudah dikuasaioleh Marga Ujung secara turun temurun mulai dari Raja Abas Denga UjungTahun 1919, hingga ke ahli warisnya, dan penguasaan atas tanah dan Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Nomor 24/Padt.G/2018/PN Sdkbangunan tersebut tidak pernah terputus sehingga Lurah Kelurahan Sidikalangmenerbitkan surat tentang penguasaan atas tanah tersebut.

S 1919 No. 81 dan UU No.1/1974 Jo.

lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untukmenghadap, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnyauntuk hadir dipersidangan; Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkandihadapan Petugas Pencatat Perkawinan Sipil Pemerintah Kota Salatiga,sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 12/2004 (dari daftarperkawinan Stbld 1917 No.130Jo.S. 1919

melaporkan penetapan pengadilan negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian Alm Bapak pemohon tersebut kedalam buku register pencatatan sipil yag berlaku bagi warga negara indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Ahmad agar kematian Ahmad dicatat dalam daftar kematian tambahkan untuk golongan warga negara indonesia menurut Stbl 1917no 130 jostbl 1919

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Vihara Budha Maitreya Malang pada tanggal 7 July 2007, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor45/2008 menurut Stbld 1917 No. 130 Jo Stlbd. 1919 No. 81 pada tanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang Putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak berada di dalam kekuasaan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukan pencatatan atas kematian orangtua Pemohon tersebut ke dalam Buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Slamet, agar kematian orangtua Pemohon, dicatat dalam Daftar Kematian Tambahan untuk Golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Siwi pada Gereja Pantekosta Palembang dan tercatat S.1917-13e Jo S.1919-81 di Palembang pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2001 dan telah didaftarkan di pencatatan sipil Kota Palembang tanggal 15 Februari 2001 No. 01/08/P.4.G/P/2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Untuk melakukan Pencatatan atas kematian Bapak Pemohon tersebut kedalam buku Register Pencatatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas Alm Rustam , dicatat dalam daftar kematian tambahan untuk golongan Warga Negara Indonesia menurut Stbl 1917 No. 130 Stbl 1919

kepatutan dalam masyarakat.Bahwa perbuatan Tergugat untuk memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat kembali dilakukan dengan melaporkan Penggugat keKepolisian Negara Republik Indonesia Polda Sumatera Selatan untukkedua kalinya berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LPB/392/V1/2020/SPKT Polda Sumsel, tanggal 3 Juni 2020;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana perbuatan TERGUGATmerupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam arti luas yang telahditafsirkan oleh para Hakim dalam dunia peradilan sejak tahun 1919

Sehingga sesuai denganpengertian dalam KBBI dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas,tidak layak dan tidak patut yang termasuk dalam kategori perbuatanmelawan hukum sesuai putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda)tanggal 31 Januari 1919 karena:a. Tergugat telah menerima seluruh pembayaran sesuai dengan nilaipekerjaan/proyek yang telah dikerjakan dan dilaporkan oleh Tergugatkepada Penggugat.

&Laporan Polisi, maupun keru gian immateriil berupa waktu dan pikiranpihak Penggugat selama menjalani proses tuntutan Tergugat dimaksud;Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdatayang berbunyi:Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHpPerdata, Yurisprudensi putusanHoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

Kepolisian Negara Republik Indonesiadalam hal ini Polda Sumsel tanpa alat bukti yang cukup.Perbuatan tersebut melawan hukum.Bahwa perbuatan Tergugat yang memaksakan kehendaknya kepadaPenggugat dengan mensomir dan melaporkan Penggugat atas tindakpidana ke Polda Sumsel tanpa dasar secara hukum merupakan suatuperbuatan yang tidak pantas dan tidak layak dan melanggar kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Yurisprudensi putusan HogeRaad (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 31 Januari 1919

berikut: "Tiaptiap perbuatanyang melanggarhukumdanmembawakerugiankepadaorangain,mewajibkan orang yang menimbulkankerugianitukarenakesalahannyauntuk mengganti kerugian tersebut":Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdatatersebut adalah sebagai berikut :e Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);e Harus ada kesalahan (schuloa);e Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit); Bahwa dalam Drukkers Arrest yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal31 Januari 1919

perkara Cohen vsLindenbaum PerbuatanMelawan Hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitutermasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukumsipembuatsendiriataubertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baikterhadap diri atauataubenda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheidwelke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anderslijf of goed); Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919

Andreas , KedoyaJakarta , dan prkawinan tersebuttelah telah terdaftar di Kantor pencatatan Sipil , berdasarkan Kutipan Akta PerkawinanNO.3845/1/1999 menurut stbld.1917 No.130 Yo.1919 No.81 yang dikelauarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Propvinsi DKI Jakarta (bukti P1)2.Bahwa ..2/613/put22 Bahwa dalam pernikahan dan /atau selama membina rumah tangga tersebut Penggugat danTergugat tidak dikaruniani anak;3 Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaimana ternyata sudah tidak tinggal bersama/pisah

quo di Pengadilan Negeri Jakarta Baratberkenan memberikan Putusan sebagai berikut:1 Menerima gugatan Pengugat untuk seluruhnya;2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3 Menyatakan sah perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 24 september 1999dihadapan pemuka agama khatolik yang bernama YATNO YUWONO di Gereja ANDREAsKedoya Jakarta dan perkawinan tersebut telah tercatat dan Terdaftar di kantor Pencatatn sipilberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.3485 menurut stbld 1917 No. 130 Yo.1919

Perbuatan itu harus melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakekatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Pebruari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrest tanggal 10 Juni1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukum dalamartian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakan sebagaiberbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain ataubertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur olehHalaman

Kemudian pada tahun 1919, Hoge Raad Belanda melaluiArrest tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian luas, yang meliputi perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukumatau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yangbertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain.