Ditemukan 174 data
Terbanding/Tergugat I : SUMANTO
Terbanding/Tergugat II : Y. SUTISNA
Terbanding/Tergugat III : YATONO
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Kedung Pengawas
Terbanding/Turut Tergugat : INDAH PRASTITI EXTENSIA, SH PPAT
136 — 92
September 2019 dan saat ini sedang diproses;6.2 Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas maka sudahselayaknya dinyatakan batal atau dibatalkan atau batal demi hukum:6.2.1 Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sutono Santungdan Sumanto tanggal 09 April 2019, baik yang ditulis tangan atau yangdiketik dinyatakan batal, tidak sah dan tidak megikat;6.2.2 Berita acara penyerahan asli sertifikat Hak Milik Nomor: 01/BA800.37/IV/2019, tidak sah, tidak mengikat atau batal;6.2.3
1.PT IKHLAS BANGUN SARANA
2.PT HAPSARI NUSANTARA GEMILANG
Tergugat:
Komis Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT Cipta Aksara Perkara
2.PT Alfa Adiel
3.Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten
298 — 218
dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/ataupihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkantefjadinya persaingan usaha tidak sehat.Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinyapelanggaran Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, makaMajelis Komisi mempertimbangkan unsurunsur sebagai berikut:6.2.1 Unsur Pelaku Usaha;6.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak yang terkait denganPelaku Usaha lain;6.2.3
Zulyahsyar
Tergugat:
1.Huzairin bin Ahmad
2.Karim bin Djafar
Turut Tergugat:
Drs. Syamsul Fitri
94 — 12
,M.Kn tanggal 12 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.7;Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kecuali bukti T.3, T.4, 7.4.1, T.4.2, T.4.3, T.5, T.6.1, T.6.1.aHalaman 26 dari 64, Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Skysampai dengan T.6.1.i, 1.6.2.1 sampai dengan T.6.2.3 tanpa diperlihatkanaslinya;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.
40 — 25
- - Sebelah Utara : Kolam Renang;- Sebelah Selatan : Apartemen Unit 2001;- Sebelah : Apartemen Unit 2012;- Sebelah Barat : Play Ground;Diberikan kepada anak yang bernama Briella Charity Widiatmoko;6.2.3
1.Husin Bin Mahmud Liputo
2.Halimah Binti Mahmud Liputo
3.Hengki bin Sahrul Liputo
4.Ati Binti Sahrul Liputo
5.Musna binti Sahrul Liputo
6.Jamaludin Bin Rahmani Liputo
7.Hatim Binti Rahmani Liputo
8.Abdullah Bin Rahmani Liputo
9.Mulyadi Bin Rahmani Liputo alias Oyo
10.Karsila Binti Rahmani Liputo
11.Mastin binti Ali Blongkot
12.Rostin Binti Ali Blongkot
13.Una Binti Ali Blongkot
14.Tutu Bin Ali Blongkot
15.Use Bin Ali Blongkot
16.Ratna Binti Riji Manggabae
17.Nunu Binti Riji Manggabae
18.Nursanti Binti Riji Manggabae
19.Sarlin Binti Saleh liputo
20.Sutarni Binti Saleh Liputo
21.Syarif Bin Yusuf Katili
22.Suparni Bin Yusuf Katili
23.Febby Binti Utu Prasetyo
24.Djoko Hardianto Bin Utu Prasetyo
25.Sarimin Bin Yusuf Katili
Tergugat:
1.Dolok M. Liputo Bin Kadir Wantogia
2.Hj. Reni Liputo Binti Kadir Wantogia
3.Relly W. Liputo Bin Kadir Wantogia
4.Maryam Liputo
5.Isna Miolo
6.Usman
7.Suryono Antule
8.Sumiati Utina
9.Nila Hasan
10.Alfian Tamu'u
11.Rosman Arsyad
12.Sarinah Tamu'u
13.Untari
14.Kaharudin Djafar
Turut Tergugat:
1.Notaris Lisa Nento, SH
2.Badan pertanahan Nasional Kota Gorontalo
71 — 33
Karsila bin Rahmani Luputo mendapat 2/9 bagian;Halimah Bin Mahmud Lipoetu mendapat 1/12 bagian;Bagian ahli waris dari jalur Maimuna bin Hutu Lipoetu, yaitu :6.2.1.6.2.2.Meggy Rosalina binti Lambertus Saiya mendapat 1/4 bagian;Febby binti Utu Prasetyo mendapat 1/4 bagian;6.2.3. Joko Hardianto Prasetyo mendapat 2/4 bagian;. Menyatakan Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat 1), Hj. ReniLiputo binti Kadir Wantogia (tergugat II) dan Relly W.
1.Kristono Wardhana
2.Christine Meryl Tjakra
3.Dewi Viriani
4.Andrew Susanto
5.Geoffrey Eddy
Tergugat:
1.PT. PRIMA KENCANA
2.PT. CATUR BANGUN MANDIRI
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
5.NY. PUDJI REDJEKI IRAWATI SH
6.DEVITA PURNAMASARI SH., MKN,
147 — 61
Karena apabilapara pihak (dalam hal ini TERGUGAT I) tidak melaksanakan kewajiban yangdimiliki oleh TERGUGAT 1, khususnya kewajiban TERGUGAT 1 untukmelakukan pembayaran biaya Proyek kepada TERGUGAT II, maka secaraotomatis sangat berpengaruh pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaandan penyelesaian proyek yang menyangkut keuangan /cashflow) yang telahdisepakati dalam Akta No. 15/2013.Hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6.2.3 Akta No. 15/2013 yangmengatur ketentuan sebagai berikut:Halaman 25 dari
43 — 0
Sulis Adi Prasetio bin M Hadi Sutrisno;
6.2.3. Diah Rahayu Prasetiowati binti M Hadi Sutrisno;
6.2.4. Diah Arifah Prasetiowati binti M Hadi Sutrisno;
7. Atmo Suwito bin H. Nur, digantikan oleh : 7.1. Rusdijati binti Atmo Suwito;
7.2. Agus Siswondo, BA bin Atmo Suwito, digantikan oleh : 7.2.1. Sigit Setya Budi bin Agus Siswondo, BA;
7.2.2. Dewi Anggraeni binti Agus Siswondo, BA;
7.2.3.
73 — 21
SP2DRekening (Rp.)1. (5.1.2 Belanja Bunga 178.756.9182. 5.1.3 Belanja Subsidi 480.000.0003. 5.1.4 Belanja Hibah 3.801.300.0004. 15.1.5 Belanja Bantuan Sosial 12.231.829.950 5. 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 24.000.000Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa6. 51st Belanja Bantuan Keuangan kepada 2.522.680.000Provinsi / Kabupaten / Kota danPemerintah Desa 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 150.000.0008. 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 9, 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah 500.000.000Daerah10. 6.2.3
Penerimaan SP2D(Rp.)L 12 Belanja Bunga 178.756.9182. 5.1.3 Belanja Subsidi 480.000.0003. 5.1.4 Belanja Hibah 3.801.300.0004. 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 12.231.829.9505. 5.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 24.000.000Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa6. 45.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada 2.522.680.000Provinsi / Kabupaten / Kota danPemerintah Desa7. 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 150.000.0008. 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 9 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) 500.000.000Pemerintah Daerah10. 6.2.3
169 — 112
M Br Sinaga incasu (anak kandung) Penggugat II sebesar 4/32bahagian;6.2.3. Sahat Marojahan Sinaga (anak kandung) incasu Tergugat sebesar 4/32 bahagian;6.2.4. Helmina Rospiana Br Sinaga (anak kandung) incasu TurutTergugat II sebesar 4/32 bahagian;6.2.5. Fatma Riamansari Br Sinaga (anak kandung) incasuPenggugat III sebesar 4/32 bahagian;6.2.6. Leni Meisiana Br Sinaga (anak kandung) incasu Penggugat IVsebesar 4/32 bagian;7.
Pembanding/Penggugat II : Iskandar Zulkarnain
Pembanding/Penggugat III : Rusli Halil Siregar
Terbanding/Tergugat I : Lukman Hakim
Terbanding/Tergugat II : Muhammad Safaat
Terbanding/Tergugat III : Abdullah Wali
100 — 47
Haji Abdul Hamid memberikantanah perkara kepada Sutan Makmur Siregar (ayah ParaTergugat) diusahai dan dikuasai dengan bertanam sawah ,Halaman 68 dari 74 halaman Putusan Nomor 235/Pdt/2021/PT MDNdan pada tahun 1998 tanah perkara ditanami kelapa sawitsampai sekarang dst;6.2.3.
171 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahapan rapat teknis, sesuai Lampiran Angka 6.2.3 halaman17 hingga 18 Peraturan BSN Nomor 3 Tahun 2018. Rapatteknis dihadiri oleh konseptor, anggota Komtek dansekretariat Komtek. Tugas dari masingmasing peserta diaturdalam Pedoman Pengelolaan Komite Teknis PerumusanStandar Nasional Indonesia. Pembahasan dokumen RSNI 1Halaman 40 dari 105 halaman.
407 — 178
Laporan mengenai kegiatan Termohon;6.2.3. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial danLingkungan (apabila ada);6.2.4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi kegiatan usaha Termohon;6.2.5. Laporan mengenai tugaS pengawasan yang telahdilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yangbaru lampau;6.2.6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan6.2.7.
Pembanding/Penggugat II : KORNELES RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat III : NIKODEMUS RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat IV : SAMUEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat V : DANIEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VI : ALI RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VII : AHMAD RENFAAN,S.Sos Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Terbanding/Tergugat I : NY.ROSDIANA RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat III : NURDIYANSYAH RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat IV : EMILUIS OHOILULIN Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : NY.SITI BADMAS Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VI : DOMINIKUS TOKER Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VII : IMANUEL YAMLAAY Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat VIII : YUNUS ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual Diwakili Oleh : RINI ATBAR, S.H.
Terbanding/Intervensi I : ABDUL HALIQ RENNGUR
125 — 321
.; 6.2.3.; dan 6.2.4.) sebagaimana tersebutdi atas.Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 329K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 nuasa, aroma dan semangatdidasarkan pada Agrarische Wet (Staatsblad 1870 Nomor 55), AlgemeneHalaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor 66/PDT/2021/PT AMBDomeinverklaring, Koninklijk Besluit (Staatsblad 1872 Nomor 117) dan BukukeIl KUHPerdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air sertakekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuanketentuanmengenai
- Tentang : Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hakim Pengawas berperan aktif dalam mengupayakantercapainya perdamaian;6.2.3. Debitor berhak memberikan penjelasan mengenai rencanaperdamaian dan mempertahankan serta berhak mengubahrencana perdamaian tersebut selamaberlangsungnyapembahasan rencana perdamaian (Pasal 278 ayat (2) joPasal 150 UUK PKPU).6.3. Pemungutan Suara Rencana Perdamaian dalam PKPU:6.3.1. Tata cara pemungutan suara (Pasal 281 UUK PKPU).a.
232 — 162
Bahwa dengan demikian unsurpengambilalinan saham terpenuhi.6.2.3. Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yangMelebihi Jumlah Tertentua. Bahwa berdasarkan pasal 29 ayat (2) UUNomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentangpenetapan nilai aset dan atau nilai penjualanserta tatacara pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.b.
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
73/A184 tanggal 23 Oktober 1973 yangmemberikan hak atas tanah sengketa dengan alasansebagai tanah negara kepada PT Karya Nusantara yangkemudian terhadapnya diterbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 106/Gunung Sahari Selatan yangmerupakan asal muasal dari Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 1493/Gunung Sahari Selatan, cacat hukum karenamengakibatkan TUMPANG TINDIH dengan Sertipikat HakMilik Nomor 116/Pasar baru atas nama Pemohon Kasasi(Vide alasan kasasi Dalam Konpensi Dalam PokokPerkara angka 6.2.3
127 — 53
Selain tidak menyebutkan alasan pemberhentian,PENGGUGAT juga tidak diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPSLB 15 November 2013tersebut diatas, hal ini jelas melanggar ketentuan pasal105 ayat 2 UUPT dimana dinyatakan dengan tegas"keputusan untuk memberhentikan anggotan Direksidiambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatanuntuk membela diri dalam RUPS" ;6.2.3.
81 — 42
Amaq Saweng (Penggugat 2 ) mendapat 1/3 bagian dari bagian Amaq Mahyam ; ---------------------------------------------------------6.2.3. Mahyan (Penggugat 3) mendapat 1/3 bagian dari bagian Amaq Mahyam ; ----------------------------------------------------------------6.3.
69 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan dan lIlmu Pendidikan(IKIP) Negeri Gorontalo Nomor 115/k15.A2/ks/2003 tentangPedoman Pengelolaan Kerjasama di Lingkungan IKIP NegeriGorontalo ;6.2.3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Tahun Anggaran2007 dengan Nomor 66/J38.2/PG/2007 tertanggal 2 April 2008 ;6.2.4.
886 — 749
6.3.6.4.6.5.titik sample yang diambil oleh Tim Verifikasi hanyasebanyak 10 titik dari areal yang terbakar seluas 1.626,53Ha yang terbakar, oleh karenanya pengambilan sampledari 10 titik tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukumuntuk menentukan titik api berasal dari areal lahanperkebunan kelapa sawit TERGUGAT;6.2.3.