,MM.menyerahkan printout rincian daftar namanama Lembaga/YayasanPenerima Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Jamaluddin selaku KasiPembinaan Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten.

Setelah mendapatpersetujuan Kabid Bindal DPKAD Provinsi Banten (Ahmad Yusuf) lalu daftarnamanama penerima hibah tersebut oleh Jamaluddin diserahkan kepadaBidang Anggaran DPKAD Provinsi Banten untuk diinput ke dalam FormatRKAPPKD Tahun Anggaran 2011, sehingga 10 (sepuluh) namaLembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKAPPKD tanggal 9November 2010 yang ditandatangani oleh TAPD terdiri dari Ir. Muhadi, MSP.(Sekda Provinsi Banten selaku Ketua TAPD), Engkos Kosasih Samanhudi,SPd, MM, MSi.

(Kepala DPKAD), Ir. Widodo Hadi, Sp. (Kepala Bappeda)dan Ir. Revri Aroes, MM.

,MM. meminta Ahmad Suhyani untuk menyerahkan NotaDinas Kepala Biro Kesra yang ditujukan kepada Kepala DPKAD ProvinsiBanten tentang Pencairan Dana Hibah dengan dilampiri Proposal Usulan,SK Gubernur Banten tentang Pemberian Dana Hibah, Berita AcaraPembayaran, Kuitansi, Fotokopi KTP dan Fotokopi Buku Rekening BankLembaga/Yayasan Penerima Hibah kepada Bendahara PPKD di KantorDPKAD Provinsi Banten, sehingga DPKAD Provinsi Banten melakukanpencairan dana hibah dengan cara transfer (pemindahbukuan) ke RekeningBank

(Kepala DPKAD), Ir. Widodo Hadi, Sp.(Kepala Bappeda) dan Ir. Revri Aroes, MM.

.73.474.000, (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuhpuluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapatmembayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusanPengadilan berkekuatan tetap, jaksa dapat melelang harta benda terdakwa untukmenutupi, namun jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uangpengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;383 Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG No.954/150/KEP/DPKAD

51 him Put.No.13/TIPIKOR/2012/PT.PLG4040d A.n CV.ANUGERAH BERSAMA (SP2D Nomor : 618/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);e A.n CV.LIKE JAYA (SP2D Nomor : 617/BM/2008tanggal 26 Desember 2008);f A.n CV.TEHNIKON (SP2D Nomor : 615/BM/2008tanggal 26 Desember 2008);g An CV.SENTRA SARANA (SP2D Nomor : 528/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);h An CV.LIKE JAYA (SP2D Nomor : 526/BM/2008tanggal 22 Desember 2008);i An CV.BANDAR AGUNG (SP2D Nomor : 524/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);Dikembalikan kepada Kepala DPKAD

Nomor : 525/BM/2008 tanggal 19Desember 2008);d An CV.ANUGERAH BERSAMA (SP2D Nomor : 618/BM/2008 tanggal 26Desember 2008);e An CV.LIKE JAYA (SP2D Nomor : 617/BM/2008 tanggal 26 Desember2008);f Amn CV.TEHNIKON (SP2D Nomor : 615/BM/2008 tanggal 26 Desember2008);g An CV.SENTRA SARANA (SP2D Nomor : 528/BM/2008 tanggal 22Desember 2008);h A.n CV.LIKE JAYA (SP2D Nomor : 526/BM/2008 tanggal 22 Desember2008);i An CV.BANDAR AGUNG (SP2D Nomor : 524/BM/2008 tanggal 22Desember 2008);Dikembalikan kepada Kepala DPKAD

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilanberkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelanguntuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidakmempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggantitersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG No.954 / 150 / KEP /DPKAD

CV.ANUGERAH BERSAMA (SP2D Nomor : 618/BM/2008 tanggal 26Desember 2008);A.n CV.LIKE JAYA (SP2D Nomor : 617/BM/2008 tanggal 26 Desember2008 ); 222 oon nnn n nnn n nn e=A.n CV.TEHNIKON (SP2D Nomor : 615/BM/2008 tanggal 26 Desember2008 ); ooo nena nnn nnnA.n CV.SENTRA SARANA (SP2D Nomor : 528/BM/2008 tanggal 22Desember 2008);A.n CV.LIKE JAYA (SP2D Nomor : 526/BM/2008 tanggal 22 Desember2008 ); 222 nn nnnAn CV.BANDAR AGUNG (SP2D Nomor : 524/BM/2008 tanggal 22Desember 2008);Dikembalikan kepada Kepala DPKAD

Surat Keterangan Tanah (SKT) tertanggal 01 Februari 2016 milik Pemerintah Desa Gantung Pengayuh yang terletak di RT.03 Desa Gantung Pengayuh beserta Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 007/593.21/GP/PEMDes/II/2016 tanggal 01 Februari 2016, gambar sketsa tanah dan 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tertanggal 01 Februari 2016 senilai Rp.38.330.000,- (tiga puluh delapan tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Seruyan melalui

Tahun 2013 s/d sekarang saksi bertugas di DPKAD Kab. Seruyan danmenjabat sebagai Kasi Pengendalian Anggaran.Bahwa, selaku Kasi pengendalian anggaran di DPKAD Kab.

Mengecek dan memonitor pengajuan anggaran, apakah sudah sesuai ataubelum untuk kemudian diajukan ke DPKAD Kab.

BPMdes kemudian meneruskan permohonan tersebut kepada Bupatimelalui DPKAD ;d.

Setelah disetujui baru dikirimkan kebagian keuangan DPKAD;3.

Seruyan,selanjutnya berkas permohonan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa(ADD) maupun Dana Desa (DD) tersebut diteruskan ke DPKAD Kab. Seruyanuntuk diterbitkan SP2D. Adapun syaratsyarat pencairan Alokasi Dana Desa(ADD) maupun Dana Desa (DD) tersebut adalah :a. Desa tersebut sudah menyusun APBDes;b. Desa tersebut sudah menyampaikan pertanggung jawaban anggaran(SPJ) yang sudah direalisasikan ditahap sebelumnya ke Bupati Kab.Seruyan melalui BPMDes yang ditembuskan ke pihak DPKAD Kab.Seruyan;c.

.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;2. Untuk pencairan dana Tahap II dilengkapi dengan adanya SPJ tahap dan laporan mingguan, bahanbahan kelengkapan administrasi tersebutdikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap barudiserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.

.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;3. Untuk pencairan dana Tahap Ill dilengkapi dengan adanya SPJ tahap IIdan laporan mingguan, bahanbahan kelengakpan administrasi tersebutdikumpulkan oleh PPTK selanjutnya bila sudah dinyatakan lengkap barudiserahkan ke DPAKD kepada KPA (ASMAYULIS, SE.

.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang mentransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui Terdakwa I.Drs. SYAFRIADI, Terdakwa II. BAKRI, S.Ag dan Terdakwa Ill. AGUSMAR,S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolahsekolah penerimaDAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa Drs.

.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang meniransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ;Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melaluiTerdakwaDrs. SYAFRIADI, Terdakwa BAKRI, S.Ag (PPTK) meminta dana partisipasikepada sekolahsekolah penerima DAK tahun 2009 yang dipungut olehTerdakwa Drs.

.), setelahpersyaratan pencairan dana tahap diserahkan ke DPKAD selanjutnyaDPKAD yang meniransfer dana tersebut ke rekening masingmasingsekolah penerima ; Bahwa sebelum dana dicairkan saksi Drs. YAMAN, MM melalui TerdakwaAGUSMAR, S.T. (PPTK) meminta dana partisipasi kepada sekolahsekolahpenerima DAK tahun 2009 yang dipungut oleh Terdakwa AGUSMAR,, S.T.,Hal. 120 dari 194 hal. Put.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S.IP). 5.

RINDU DAMAI SEJAHTERA tanggal 22 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Kadis DPKAD (Agus Pringadi, S. Sos) dan Penyetor (Sidaryani). Surat Perintah membayar (SPM) Nomor : 211/LS/Barang dan Jasa/ Pihak Ke III/2009 Tanggal 26 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kuasa Penguna Anggaran (KPA) Atas Nama DAMRIS, SIP sebesar Rp. 14.199.000,- (empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera). Dokumen Laporan Bulanan Kemajuan Pekerjaan Periode Juni oleh Kontraktor Pelaksana (CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA) dan Konsultan Pengawas (CV. BAKTI PARAMUDA) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruh pekerjaan sebesar 100% yang dtandatangani oleh PPTK (Abdul Manan, AM.Pd) Konsultan Pengawas CV. BAKTI PARAMUDA (Endra Wati, ST), Kontraktor Pelaksana Dir. CV.

Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera). Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor : 46/CV/RDS/2009 tanggal 12 Noember 2009 tentang kesediaan memeperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu masa pemeliharaan belum berakhir ditandatangani oleh direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA (SIDARYANI). Jaminan Pemeliharaan dari PT.

BAKTI PARAMUDA tanggal 23 Desember 2009 yang ditandatangani oleh : Bendahara Pembantu DPKAD Kab. Tanjabti (MUHASIM, SE) dan Pembayar yaitu Direktur CV. BAKTI PARAMUDA (Selvia Novriani, ST) sebesar Rp. 341.581,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

HASAN HAMZAH).Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani olehPejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab.

Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas),Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera) ; Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 Noember 2009 tentang kesediaanmemeperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu) masa pemeliharaan belum berakhirditandatangani oleh direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA(SIDARYANI) ;Jaminan Pemeliharaan dari PT.

HASAN HAMZAH).Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 Nomor : 1.01.1.01.01.18.06.5.2tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Pejabat PengelolaKeuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur (SAPRIL, S. IP).

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 #zNomor1.01.1.01.01.18.06.5.2 tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatangani olehPejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur(SAPRIL, S.IP).5.

Idris, SH (DPKAD), Fuad (Diknas),Fuaddi, SE (Bapeda) , Sidaryani (CV. Rindu Damai Sejahtera). Surat Pernyataan CV. RINDU DAMAI SEJAHTERA Nomor46/CV/RDS/2009 tanggal 12 Noember 2009 tentang kesediaanmemeperbaiki segala kerusakan/kekuangan yang timbul selama dalam jangka waktu. masa pemeliharaan belum berakhirditandatangani oleh direktur CV. RINDU AMAI SEJAHTERA(SIDARYANI).Jaminan Pemeliharaan dari PT.

Jabatan Saksi sebagaiKabid Pengelola Data Informasi Pajak sejak tahun 2014 sampaisekarang;Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kabid Pengelola DataInformasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Lumajang dimana saksi sebagai KabidPengelola Data Informasi Pajak pada Dinas Pengelola Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang adalah menyiapkanbahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan datainformasi pajak;Bahwa Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD)Kabupaten Lumajang memungut pajak dari pertambangan pasirdengan kebijakan/cara mengeluarkan kartu kendali sejak tahun 2010;Bahwa yang dimaksud Kartu Kendali adalah alat kontrol dalampemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang berfungsiuntuk menguji Kepatuhan Para Penambang dalam pemenuhankewajiban perpajakan di daerah Kabupaten Lumajang;Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2016/PN LmjBahwa saksi tahu dengan CV.

)Kabupaten Lumajang, karena menunggu rekomendasi dari hasilevaluasi yang dilakukan Gubernur melalui Dinas ESDM Provinsiterhadap jin Usaha Pertambangan (IUP);Bahwa 18 (delapan belas) Penambang yang jin UsahaPertambangan (IUP) operasi produksi pasir atau bahan mineralbukan logam dan batuan masih berlaku dan mendapatkanrekomendasi dari Dinas ESDM Provinsi serta mendapat kartu kendalidari Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Lumajang adalah: 1.

Anugerah Semeru selama tahun 2015 pernahmengajukan permohonan kartu kendali kepada Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang;Bahwa setahu saksi lahan pertambangan CV. Anugerah Semeru diDesa Gondoruso, Kecamatan Pasirian yang mendapatkanrekomendasi Dinas ESDM Provinsi sehingga mendapatkan kartukendali dan dapat beroperasi melakukan penambangan pasir danbatu, dan setahu saksi lahan pertambangan CV.

Khomsani;Bahwa Kartu Kendali dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang setelah adanyaRekomendasi Gubernur, dan setahu saksi Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Lumajang tidakmengeluarkan Kartu) Kendali untuk lahan pertambangan CV.Anugerah Semeru di Leprak Desa Jugosari karena belum adarekomendasi Gubernur;Bahwa terhadap lahan pertambangan CV.

CianjurNomor: 800/195/ST/DPKAD/2013, tanggal4 Desember 2013.Bahwa Saksi bekerja pada DPKAD Kab. Cianjur sebagai Kepala Bidang Akuntansidan Perbendaharaan, dan mempunyai tugas serta fungsi Membantu Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam bidang Pencatatan dan PenatausahaanKeuangan Pemerintah Daerah Kab. Cianjur.Bahwa Peranan DPKAD dalam Pengelolaan dana Insentif / kesejahteraan Guru TK,SD, SMP, SNA dan SMK untuk Dinas Pendidikan Kab.

Cianjur tersebut.Bahwa Sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) PeningkatanKersejahteraan Guru PNS TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pamong dan Guru GBS Nomor: 08633/LS/Dinas Pendidikanl2013, tang gal 21 Nopember 2013, bahwa DPKAD telahmemindah bukukan dari Rekening Kas umum daerah ke Rekening Bendahara DinasPendidikan pada hari Jum'at tanggal22 Nopember 2013 sekitar jam 15.07 Wib.Bahwa Dasar DPKAD menyalurkan dana Insentif Guru Triwulan Ke III tahun 2013kepada Dinas Pendidikan adanya surat perintah

BLIDISDIKIKAB/2013,tanggal 01 Nopember 2013, perihal pertanggung jawaban kebenaran dan kelengkapandokumen yang dilampirkan sebagai persyaratan penerbiatan SP2D oleh BUD, tanggal1 Nopember 2013, 1 ( satu) lembar Surat Pemyataan telah dverifikasi, tanggal 1Nopember 2013, 1 (satu) buah Buku Daftar usulan Insentifbagi Guru TK, SD, SMP,25SNA dan SMK Triwulan ke UI Tahun Anggaran 2013. 1 (satu) Surat Setoran Pajak(SSP).Bahwa Mekanisme Pencairan dana Insentif Triwulan Ke III tahun 2013 tersebutadalah: DPKAD

DPKAD melakukan penelitian kelengkapan Dokumen SPM(Surat Perintah Membayar), meliputi : Penelitian kebenaran perhitungan Tagihan yangtercantum dalam SPM, Ketersediaan dana pada tagihan 7 Sub Kegiatan 7 KodeRekening dalam DPA yang ditunjuk dalam SPM, Mencocokan tanda tangan PejabatPenandatangan SPM dengan Spesimen tanda tangan (yang tertera dalam DP A),Memeriksa cara penulisanlpengisian jumlah uang dalam angka dan hurup,Mencocokan ketersediaan sumber dana dengan SP2D, Perhitungan Pajak besertaSSP

SPP dan SPM saya ajukan ke DPKAD ( Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah) untuk Penerbitan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana) SP2D di Register di Bank Jabar selanjutnya di setor ke Bank Jabar & Banten Pembuatan Cek Bank Jabar di tanda tangani oleh Bendahara dan Kepala DinasPendidikan. Bendahara Pengeluaran mencairkan dana tersebut. Yang menjabat sebagai Kasubagkeuangan adalah Sdri. EUIS JAMILAH, sedangkan kepala Dinas PendidikanadalahSdr. H. CECEP S ALAMSY AH, SKM, M.KES.

2011 danPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Perubahan APBD BantulTahun Anggaran 2011 untuk APBD Perubahan Kabupaten Bantul 2011;Bahwa APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 selanjutnya telahdijabarkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2010 untukAPBD 2011 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2011 untukAPBD Perubahan 2011;Bahwa dari penjabaran APBD tersebut diatas selanjutnya Belanja HibahKONI Tahun 2011 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) Nomor : 914/02/DPKAD

/2010 untuk APBD 2011 dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : 914/69/DPKAD/2011 untuk APBDPerubahan 2011 dan diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor :921/02/DPKAD/2011 untuk APBD 2011 dan SPD Nomor921/273/DPKAD/2011 untuk APBD Perubahan 2011;Bahwa Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Daerah antara PemerintahDaerah Kabupaten Bantul selaku Pemberi Hibah dengan Ketua KONIHalaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Bil11.12.13.14.Kabupaten Bantul selaku Penerima Hibah dituangkan

untuk APBD 2011 dan Addendum Perjanjian HibahNomor : 317/PERJ/Bt/2011, 266/KONI/BTL/2011 tanggal 5 September 2011untuk APBD Perubahan 2011;Bahwa untuk proses pencairan dana diawali dengan permohonan dari KONIKabupaten Bantul yang melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) danDokumen Permohonan Dana dari cabang olahraga dan kemudiandisampaikan kepada Bupati Bantul melalui Kantor Pemuda dan Olahragadan selanjutnya Bupati Bantul memberikan disposisi kepada DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan yaitu: Untuk membiayai operasional Klub PERSIBA Bantul dalam mengarungiKompetisi Divisi Utama Indonesia 2010/2011, untuk membiayai operasionalklub PROTABA Bantul, dan membiayai kegiatan kompetisi lokal yang diikutioleh klubklub sepakbola di seluruh Kabupaten Bantul;Bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah KONI KabupatenBantul selaku penerima hibah telah dilaporkan kepada Bupati Bantul lewatDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjurmemberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu DinasPendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yangHal. 11 dari 59 hal. Putusan No. 235 K/Pid.Sus/2017ditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian DinasPendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat DanaPengeluaran Anggaran dan membuat SPPSPM untuk melakukan usulanproses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan.

Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kKemudian pihak DPKAD Kab. Cianjurmemberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu DinasPendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yangditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian DinasPendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat DanaPengeluaran Anggaran dan membuat SPPSPM untuk melakukan usulanproses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan.

Cianjur (DPKAD Kab. Cianjur) kemudian pihak DPKAD Kab. Cianjurmemberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kab. Cianjur lalu DinasPendidikan Kab. Cianjur membuat usulan proposal pencairan dana yangditujukan ke Bupati Cianjur CQ. DPKAD Kab. Cianjur kemudian DinasPendidikan Kab. Cianjur membuat Rencana Keuangan, membuat DanaPengeluaran Anggaran dan membuat SPPSPM untuk melakukan usulanproses pencairan ke Kas Daerah melalui Dinas Keuangan.

Bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi Badan PemeriksaKeuangan Perwakilan Jawa Tengah, maka pada bulanSeptember 2009, Kepala DPKAD Kota Semarang menetapkanStandar Operation Prosedure (SOP) Pelaksanaan UPTD KasDaerah yaitu prosedur penyetoran uang kas dari kasirkasi UPTDKas Daerah diambil oleh petugas bank yang menandatangani keKantor UPTD Kasda DPKAD serta menghitung uang denganmenggunakan mesin penghitung uang yang ada di kasir UPTDKasda DPKAD, selanjutnya petugas membawa uangtunaidimaksud dengan

tanda terima Surat Setoran dari masingmasingBank dan ditandatangani oleh Kasubag TU Kasda DPKAD selakupihak penyetor dan tanda tangan petugas bank sebagai penerimaSetoran Tunai;5.

Pada tanggal 21 Mei 2014 DPKAD mengadakan rapatkonsolidasi dengan seluruh perbankan yang menjalin kerjasama penempatan uang kas untuk membahas rekomendasiBadan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah terkaitpelaksanaan Threasy Single Account atau Rekening Tunggaluntuk penempatan giro. Adapun dalam rapat tersebut PARATERGUGAT diwakili oleh DYAH AYU K;b.

Kemudian awal Juni 2014, Kepala DPKAD memerintahkanKepala UPTD Kas Daerah dan Kas.Sub Bag TU UPTD Kasda1.untuk menghentikan mekanisme penyetoran uang tunai darikasir ke bankbank yang ditunjuk, dan penerimaan seluruhkasir han iambil oleh BANK JATENRekening Kas Umum Daerah setiap akhir hari kerja; c.

Kepala DPKAD Kota Semarang memintaTERGUGAT untuk menempatkan dana Kas Pemerintah KotaSemarang Rp.22.000.000.000 (dua puluh dua milyarrupiah)yang ada pada nomor rekening giro nomor 03863000028 atasnama Kas Umum Daerah Kota Semarang pada TERGUGAT untuk kemudian DIDEPOSITOKAN dan bunga deposito agardisetor ke Bank Jateng Cabang Semarang dengan nomorrekening 1021000668 atas nama Rekening Kas Umum DaerahKota Semarang ( n nantiPen kanbuktikan) ;Bahwa Surat PENGGUGAT melalui Kepala DPKAD nomor580/3848

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapansebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:sesseuaee , umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamatbene Blok L 7 No. 9 Lorong 4, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Melawansavvenees , umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS DPKAD

. ;15 Surat Perintah Nomor : 820/227/DPKAD tanggal 01 September 2008 yangdi tandatangani oleh Kepala DPKAD Sapril, SIP. ;16 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk pencairan pertama yang berisikan :a SPD Nomor 059 tahun 2009 tanggal 02 April 2009 yangditandatangani Sapril, SIP. ;b Penelitian kelengkapan dokumen SPP Nomor 47/GU/Buparpora /2009 tanggal 10 Juni 2009 ditandatangani olehSaherman, SPd.

MUHAMMAD NAJIB, MM.;15 Surat Perintah Nomor : 820/227/DPKAD tanggal 01 September 2008 yangdi tandatangani oleh Kepala DPKAD Sapril, SIP.;16 Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk pencairan pertama yang berisikan :SPD Nomor 059 tahun 2009 tanggal 02 April 2009 yang ditandatangani Sapril,SIP.;Penelitian kelengkapan dokumen SPP Nomor 47/GU/Buparpora /2009 tanggal10 Juni 2009 ditandatangani oleh Saherman, SPd.

MM.selaku Walikota Semarang, yang dihadiri oleh Asisten Ekonomi danPembangunan Setda Kota Semarang dan Kepala DPKAD di KantorWalikota Semarang, kemudian HENDRAR PRIHADI, SE.

Harmony ke Kantor DPKAD Kota Semarang untuk diproses lebihlanjut;Kemudian oleh DPKAD diterbitkan SP2D Nomor 9777/LS/ 2014/RTtanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.25.982.600.000, yangselanjutnya SP2D tersebut oleh DPKAD dikirimkan ke Bank Jatenguntuk ditransfer ke rekening rekanan Dra. HANDAWATI UTOMO, MM.di Bank Jateng Cabang Utama Nomor Rekening 1.034.010737.Putusan Nomor 150/ Pid.SusTPK/ 2015/ PN.Smg.

Bahwa berkas pengajuan pembayaran dibawa sendiri oleh rekanansudah biasa dilakukan dan sepengetahuan saksi tidak ada aturan yangmelarang/tidak ada aturan mengenai siapa yang harus membawa berkaspengajuan pembayaran tersebut ke Kantor DPKAD Kota Semarang.

Kota Semarang.> Kemudian oleh DPKAD diterbitkan SP2D Nomor 9777/LS/ 2014/RTtanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp.25.982.600. 000,00 yangselanjutnya SP2D tersebut oleh DPKAD dikirimkan ke Bank Jatenguntuk ditransfer ke rekening rekanan Dra.

MM. selakuWalikota Semarang, yang dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan PembangunanSetda Kota Semarang dan Kepala DPKAD di Kantor Walikota Semarang,kemudian HENDRAR PRIHADI, SE.

Surat Keputusan Bupati Seruyan tentang Penetapan alokasi ADDserta tabel pembagian alokasi ADD Tahun Anggaran 2014 dan 2015(untuk copy khusus milik Desa Paren);Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Seruyan;> Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 6/Pid.SusTPK/2019/PN.PIktanggal 23 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Yusran bin Harman

SP2DLS.PPKD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 (yang telahdisahkan sesuai aslinya);APBDes Desa Paren Tahun Anggaran 2014 dan 2015 yang telahdisahkan sesuai aslinya;SPP Desa Paren Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (yang telahdisesuaikan dengan aslinya);SPJ Desa Paren Tahun Anggaran 2014 dan 2015 (yang telahdisesuaikan dengan aslinya);Surat Keputusan Bupati Seruyan tentang Penetapan alokasi ADDserta tabel pembagian alokasi ADD Tahun Anggaran 2014 dan 2015(untuk copy khusus milik Desa Paren);Dikembalikan kepada DPKAD

AMBO UPEselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar tidakdipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;Bahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Juli 2011 , saksi NURHAYATIBinti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utarahasil usulan saksi SURYA AMIN, AP.

AMBO UPE selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) agar tidak dipermasalahkan oleh pihak BendaharaUmum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)Kabupaten Mamuju Utara ;Bahwa pada sekira hari Senin tanggal 22 Agutus 2011 , saksi NURHAYATIBinti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utarahasil usulan saksi SURYA AMIN, AP.

AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerahpada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) KabupatenMamuju Utara ;Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 , saksiNURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan BupatiMamuju Utara hasil usulan saksi SURYA AMIN, AP.

AMBO UPEselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar tidakdipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas PengelolaKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 , saksi NURHAYATIBinti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utarahasil usulan saksi SURYA AMIN, AP.

Isla m;Pekerjaan : Kadis DPKAD Pemkot Bandung;Pendidikan :$2;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :1.Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d. tanggal 11 April 2013;2.Perpanajangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 s/d.tanggal 21 Mei 2013;S.Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung sejak tanggal22 Mei 2013 s/d.tanggal 20 Juni2013;4.Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung sejaktanggal 21 Juni 2013 s/d.tanggal

rupiah), yang sudahditandatangani di atas meterai, dengan keterangan 22 Februari 2013 Rp.15.000.000, 23Februari 2013 Rp.20.000.000, tertanggal 23 Februari 2013.b) Kuitansi dengan tulisan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), yangsudahditandatangani di atas meterai, tertanggal 1 Maret 2013.9,1 (satu) bendel fotokopian lampiran surat Perintah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kota Bandung, No.800/369DPKAD tanggal 13 Maret 2013, yang berisi tentang daftarnama karyawan dan karyawati DPKAD

Blackberry Bold 9790, tidak ada memory card, PIN: 28DB7E92,IME1:359201041453326, Kartu TELKOMSEL, iccid: 6210 000 0177 6278, milik: Singgih PNBandung, 25 Maret 2013.86. 1 (satu) buah buku kas dengan sampul (cover) berwarna oranye yang berisikan catatanpengeluaran /pemasukan dana DPKAD dan atau lainnya.87. 2 (dua) lembar Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor:25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg A.n.

Pemerintah Kota Bandung;bahwa saksi bekerja di DPKAD Pemkot Bandung sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;bahwa saksi di DPKAD stap Bidang Pemberdayaan Aset seksi sengketa pertanahan ;bahwa saksi mengetahui perkara Terdakwa ini dari media yaitu kasus penyuapan Hakimperkara bansos di Pemerintah Kota Bandung ;bahwa benar saksi tahu TerdakwaTerdakwa dalam kasus bansos itu, tidak ada yangmenyangkut pekerjaan saksi;bahwa benar saksi menerangkan di penyidik KPK ada kwitansi yang saksi tulis yaitukwitaNS

Toto Hutagalung menanyakan uang nominalnyaRp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah), untuk apa saksi tidak tahu ;bahwa benar percakapan tanggal 1 Maret 2013 antara saksi dengan Toto Hutagalung yangdiperdengarkan dipersidangan bahwa uang yang diminta Toto Hutagalung itu untukPengadilan Tinggi Bandung ;bahwa benar pengeluaran isntansi knususnya untuk DPKAD dariuang APBD ;bahwa dalam APBD untuk DPKAD tidak ada anggaran untuk bantuan hukum ;bahwa uanguang yang dikeluarkan oleh Terdakwa dari uang sendiri

Sarjani Yunus Bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengkapidengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang danJasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekananserta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa keDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untukmendapatkan nomor agenda proses pencairan dana, mengingat masa pelaksanaankegiatan tersebut berakhir tanggal 20 Desember 2011

Sarjani Yunus Bin Yunus selaku Pengguna Anggaran, tanpa dilengka pidengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Barang danJasa dan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekananserta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran barang yang diperiksa keDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Lhokseumawe untukHal. 22 dari 114 Hal. Put.

Kemudianpengguna anggaran memerintahkan saksi untuk mengajukan SPM kepadaDPKAD Kota Lhokseumawe supaya memperoleh nomor agenda di DPKAD untukproses SP2D;Bahwa setelah itu staf Kuasa BUD yang bernama Ibu Niar menelepon saksimemberitahukan bahwa pencairan dana tidak memenuhi syarat, lalu saksimenyampaikan kepada pengguna anggaran, dan pengguna anggaranmemerintahkan saksi untuk membuat surat pernyataan tersebut, setelah itusaksi dijemput oleh sopir pengguna anggaran dibawa ke DPKAD beserta kopsurat

Setelahpihak DPKAD membuat surat pernyataan tersebut lalu saksi membawa kepadaPengguna Anggaran untuk ditanda tangan dan setelah itu Pengguna Anggaranmemerintakan supaya surat tersebut diserahkan kepada DPKAD. Setelah itukeluar SP2D dikeluarkan tanggal 29 Desember 2011 oleh Kuasa BUD HelmaFaidar yang akhirnya uang tersebut cair dan masuk ke rekening PT.

Saksi HELMA FAIDAR Binti BADRUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bertugas di DPKAD Kota Lhokseumawe sebagai Kuasa BUDberdasarkan SK Walikota Lhokseumawe No. 189 tahun 2009 tanggal 23 April2009;Bahwa tugas Kuasa BUD yaitu menyiapkan SPD, menyiapkan anggaran kas,menerbitkan SP2D dan melakukan pembayaran;Bahwa dalam melaksanakan tugastugas tersebut saksi berpedoman padaPermendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan arahanarahan dariBUD;Bahwa tentang adanya

Menyatakan barang bukti berupa : 1 ( satu ) Berkas Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 01 / Kep. 01.14 DPKAD / 2009 Tentang Penunjukan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) Pada Belanja PPKD Dinas Pengelola Keuangan Dan Asset DarehaKabupaten Purwakarta Tahun anggaran 2009 tanggal 05 Januari 2009;1 ( Satu ) Berkas Proposal hasil Penelitian kelengkapan dokumen SPPLSkelompok Mahesa Mukti Desa Dangdeur Kecamatan Bungur = sariKab.

Hasan Hamzah);Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 No.1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatanganioleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten TanjungJabung Timur (Sapril, S.1.P.);Hal. 23 dari 89 hal. Put. No. 927 K/Pid.Sus/2012245.

(DPKAD), Fuad (Diknas), Fuaddi, S.E.

(DPKAD), Fuad (Diknas),Fuaddi, S.E. (Bapeda), Sidaryani (CV Rindu Damai Sejahtera);e Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 014/BPBAKP/XIl/ 2009, tanggal 11 Desember 2009 oleh Kontraktor Pelaksana(PT Rafi Lestari Indah) dan Konsultan Pengawas (CV BaktiParamuda) yang menyatakan tingkat penyelesaian seluruhpekerjaan sebesar 100% yang ditandatangani oleh PPTK (AbdulManan, A.Ma.Pd.)

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja PerangkatDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2009 No.1.01.1.01.01.18.06.5.2, tanggal 23 Januari 2009 yang ditandatanganioleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPKAD Kabupaten TanjungJabung Timur (Sapril, S.1.P.)

73.474.000, (tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluhempat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayaruang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilanberkekuatan tetap, Jaksa dapat melelang harta benda Terdakwa untuk menutupi,namun jika harta tenda Terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti,maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG No : 954/1 50/KEP/DPKAD

BANDAR AGUNG (SP2D Nomor: 524/BM/2008 tanggal 22Desember 2008).Dikembalikan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Empat Lawang.1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN Ranting Tebing Tinggi Nomor:31/069/02/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Biaya Pasang Baru LampuJalan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Empat Lawang.Hal. 29 dari 56 hal. Put.

BANDAR AGUNG (SP2D Nomor: 524/BM/2008 tanggal 22Desember 2008).Dikembalikan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Empat Lawang.1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN Ranting Tebing Tinggi Nomor:31/069/02/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Biaya Pasang Baru LampuJalan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan EnergiKabupaten Empat Lawang.1 (satu) lembar Slip penyetoran BPUJL senilai Rp. 6.221.700, (enam juta duaratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) ke Rekening nomor3550010000031 PT.

No. 2461 K/Pid.Sus/2012341 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG No 954/153/KEP/DPKAD/2007 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya tentangPenunjukan Bendahara Penerimaan Pengeluaran dan Barang Satuan KerjaPerangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten EmpatLawang tahun Anggaran 2008 ;1 (satu) surat PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANGNo.821.2/009/KEP/BKD/2007 tanggal 18 September 2007 besertalampirannya tentang Pemindahan Dan/Atau Pengangkatan PejabatStruktural di Lingkungan Pemerintahan

BANDAR AGUNG (SP2D Nomor : 524/BM/2008 tanggal22 Desember 2008) ;Dikembalikan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Empat Lawang. (satu) lembar surat Manajer PT.