Ditemukan 244 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : manusia majusi mangsi masusi mansi manuri manisi manusu manasi madnusi manudi
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 24-03-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BONTANG Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bon
Tanggal 4 April 2016 — Dody Rondonuwu Lawan KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA CQ KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONTANG DI BONTANG
124 — 44
  • Negara hukum yang telah diadpsi dalamUUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusi(HAM) yang mewajibkan orang lain termasuk di dalamnya Negara untuk menghormatinya,oleh karena itu Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan,penegakkan, dan pemenuhan terhadap HAM (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945) ;Menimbang, bahwa prinsip sebagaimana terurai diatas,melahirkan suatu prinsip yanglain yaitu proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran material
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1310/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa : Rinawati Als. Rina
34 — 14
  • Terdakwa melainkan sebagai usaha preventif danrepresif agar Terdakwa bisa menyesali dan menginsyafi perbuatanya, namundisisi lain hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menurunkanderajat Terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, akan tetapi bersifatedukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebutdimasa yang akan datang; Bahwa dengan kata lain penjatunan pidana yang diterapkan kepadaTerdakwa lebih mengedepankan nilainilai pendidikan dan keimanan kepadaTerdakwa sebagai manusi
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 29/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
MARWAN B. SULEMAN, S.T., M.M.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
145 — 71
  • dariPENGGUGAT tetapi TERGUGAT baru mengirimkan balasan atas UpayaAdministratif pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019 Nomor:800/BKDIKLAT/388/IV/2019, namun didalam surat balasan atas UpayaAdministratif tersebut dimana pada pont (15) dijelaskan BahwaKeputusan Bupati Gorontalo Nomor: 780/29/XII/2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya dengan Jabatan telah melalui proses sesuai ketentuanperundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan HakAzasi Manusi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 31-05-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/PID.SUS/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — TOMMY
135 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yaitu bahayaperbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatupenyusulan pula terhadapnya.Bahwa menanggapi tentang penerapan hukuman mati terhadap pelakupelaku kejahatan di dunia, ternyata ditanggapi serius oleh negaranegara Internasional, terbukti pada tahun 2010 sebanyak 141 negaraanggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sudah tidak lagimenerapkan pidana mati, oleh karena pada dasarnya penerapanhukuman mati tidak sejalan dengan semangat dari ketentuan Pasal 3Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusi
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 28-12-2017 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 223/PDT/2017/PT.MTR
Tanggal 12 Maret 2018 — Hj. SITI RAIHANUN ZAINUDDIN AM sebagai PEMBANDING M E L A W A N PERKUMPULAN NAHDLATUL WATHAN sebagai TERBANDING
150 — 503
  • Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI No.AHU 26AH.01.08 tahun 2016 tetntang Pembatalan keputusan Menteri Hukum danHAM RI No.AHU.00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum PerkumpulanNahdhatul Wathan ; (T6).Bahwa didalam keputusan tersebut jelas sekali menyebutkan SusunanPengurus adalah : Hj Siti Raihanun Zainudin AM sebagai Ketua UmumNahdlatul Wathan ( NW).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membacadan meneliti serta mempelajari keterangan saksisaksi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1854 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT. KUALA RAJA, dk vs Dra. CUT LAILAWATI
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Raja Syahnan,berkedudukan di Lhok Sukon, Aceh, berdasarkan Akta PendirianNomor 5 tanggal 01 November 2000, yang telah mendapatpengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RI,beralamat di Jalan Merdeka Timur, Desa Uteunkot, KecamatanBanda Sakti, Kota Lhoksumawe;Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding IV;danI. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUKDINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukan di JalanIr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-03-2014 — Upload : 30-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 553 PK/Pdt/2013
Tanggal 13 Maret 2014 — Tuan ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO, dkk ; Tuan KASIM alias ONG CHING LIONG,
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YayasanPerguruan Wahidin dengan dasar Akta Pendirian Nomor 21tanggal 17 April 2004, telah mendapat ganti rugi materiilsebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untukkepentingan Kasim dan Rajadi selaku Ketua Pengurus/Wakil Ketua Pengurus;Dengan adanya temuan bukti suratsurat yang bersifatmenentukan atau Novum: Perselisinan yang timbul antaraPengurus, tidak tunduk pada undangundang tentangYayasan, karena Yayasan Perguruan Wahidin belummemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Senjata Api
Register : 16-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Jmb
Tanggal 4 Mei 2017 — DWI CAHYONO Als DWI Bin PARJUAN
63 — 19
  • Unsur Senjata api, amunisi;Bahwa senjata api adalah Nat hasil cipta karya manusia yang terbuat dari besi dansenjata logam serta kayu sebagai bahan dasar yang diproduksi oleh pabrik yangmemiliki izin khusus untuk mendukung terciptanya letusan ataupun ledakan dariamunisi yang terbagi menjadi beberapa bagian (laras , kerangka, selinder, grep)yang berguna untuk menciptakan bunyi atau ledakan laju proyektil dad amunisi ,senpi rakitan adalah slat hasil cipta karya manusi yang terbuat dari besi dansejenis
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Register : 03-03-2014 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 32/Pid.B/2014/PN.Kot
Tanggal 22 April 2014 — - ISKANDAR Bin HAPISI;
69 — 12
  • Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsiapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebuttidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telahdilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yangdimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa ISKANDAR Bin
Pengadilan PT GORONTALO Perdata
Register : 28-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 2/PDT/2021/PT GTO
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat I : Hi. DAHLAN MUDA
Pembanding/Penggugat II : HJ. RUGA H. DJAILANI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI GORONTALO persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo
298 — 135
  • Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat 2 UndangundangNo. 39 Tentang Hak Asasi Manusi (HAM)Bahwa Tiada SeorangpunBoleh Merampas Miliknya Dengan Sewenangwenang Dan SecaraMelawan Hukum;. Bahwa Pelawan dan Pelawan Il telah mendapatkan SuratPemberitahuan Lelang Agunan Kredit NomorMNR.RCR/REG.MKS.GTO.541/2020 tanggal 08 April 2020 yang dimanakedua objek tersebut adalah milik Pelawan dan Pelawan Il;.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-07-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 297/PDT.G/2012/PN JKT.PST
Tanggal 2 Oktober 2012 — SYAFRUDDIN NGULMA SIMEULUE >< JIMLY ASSHIDDIQIE,Cs
107 — 27
  • Azasiae Bahwa Tergugat VIII dalam kapasitas Ketua Komisi Hak Azasi Manusiadan Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal KomisiNasional Hak Azasi Manusia mempunyai kedudukan, tugas danwewenang berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Peraturan Komisi Nasional HakAzasi Manusia Nomor : 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tentang Tata TertibKomisi Nasional Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KomisiNasional Hak Azasi Manusi
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 10-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juli 2014 — JUSTINUS SINURAT;DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk
61 — 43
  • BuktiT2 : Keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor : AHU48353.AH.01.02.Tahun 2008 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;(Fotocopy) ; 3. BuktiT3 =: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tanggal 29 April 1992 ;(Fotocopy) ; 4.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus
Register : 11-09-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 196/Pid.Sus/2013/PN.KTA
Tanggal 30 Oktober 2013 — - XXXXXXXXXXXXXX;
31 — 12
  • Unsur Barang Siapa: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaXXXXXXXXXXXXXXXX
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Putus : 21-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 32/Pid.Sus/2013/PN Klb
Tanggal 21 Mei 2013 — - BOAS FRAMOL, DKK
58 — 20
  • Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam KUHPmemberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa I. BOAS FRAMOL, terdakwa II.THOMAS LETIE, terdakwa III. ERASTUS LETDE, terdakwa IV. KRISTOMASLANDE, terdakwa V. LUTER MAURE dan terdakwa VI.
Pengadilan PN MALILI Pidana Umum
Register : 28-02-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN MALILI Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Mll
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Ramaditya Virgiyansyah SH., MH
Terdakwa:
Jasmin Bin Bakri
80 — 38
  • HASNAWIR benarmerupakan darah manusi dan berasal dari individu berjenis kelamin lakilaki (X,Y).2. 21 (dua puluh satu) Loci marka STR dari setengah pasang alel daridarah pada pisau pink terdapat bercak darah diduga milik Korban cocokdengan 21 (dua puluh satu) Loci marka STR dari setengah pasang alel(alel paternal) dari sampel darah milik sdr.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 66/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Drs. H. ANDI MUSAKKIR, MM
Tergugat:
BUPATI LUWU
202 — 123
  • utama hukum pidana (/egalitas)sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) :Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkankekuatan ketentuan perudangundangan pidana yang telah ada;Menurut Prof Jimly Asshidigie pengecualian atas asas retroatifhanya dapat dilakukan pada kejahatan terhdap kemanusian.Dalam penjelasan Pasal 104 UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadapkemanusian disebut dengan pelanggaran hak asasi manusi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-11-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 7/G/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2020 — YULI TIANDIKA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
142 — 100
  • PT.TUN.JKTBahwa Penggugat tidak diberi kesempatan dalam hal ini panggilan danpemeriksaan untuk memberikan pembelaan diri dengan tidak dilakukanproses hukuman yang berjenjang sehingga bertentangan dengankententuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa dengan demikian berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diataskeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Putus : 21-05-2013 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN.KLB
Tanggal 21 Mei 2013 — - EDUARD LETDING, DK
55 — 16
  • Unsur Barang Siapa*.wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam KUHP memberikanarah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan di persidangandalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa . EDUARD LETDING,terdakwa Il. YOHANIS LANGMAU, terdakwa Ill YAKOB LAUTANG terdakwa lV.MELIANUS TANDE terdakwa V. FILMON LEBO dan terdakwa VI. ONISIMUS LAURE,dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dantuntutan pidana ini.
Pengadilan PN MAJENE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 10-03-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN MAJENE Nomor 1/Pid.Prap/2016/PN.Mjn
Tanggal 11 April 2016 — Drs. Ahmad Hasan, MM Melawan Kepala Kejaksaan Negeri Majene
195 — 117
  • ./ R.4.25/Fd.1/11/2015 tanggal 09 Nopember 2015,Print1.b/R.4.25/Fd.1/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 adalah tidaksah dan merupakan tindakan sewenangwenang, melawan hak danmelanggar hukum serta melanggar hak azasi manusi;Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik, harkat danmartabat Pemohon, dan mengumumkan baik di media cetak maupun dimedia elektronik, baik lokal maupun nasional, selama 7 (tujuh) hariberturutturut;Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-08-2018 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 429/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.SARIPUDIN
2.NAWIN
3.SAARIH
4.SAANIN
Tergugat:
1.AZIS
2.SYAILAN BIN BADIH
3.MARSAH Binti DJAKAR
4.DJANIH Binti DJAKAR
5.SITI HUZAIROH
6.MARJUKI
7.ABDUROHIM
8.Kepala Perumahan Dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Qq Kepala Bangunan Perumahan Kuasa Pengguna Anggaran
9.Raden Wiratmoko S.H., Mkn
10.Bapak Camat Cilincing
11.Bapak Kepala Lurah Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
12.Bapak Ketua Rukun Warga RW Nol Lima Cq Drs Moh AFIFI
13.Bapak Ketua Rukun Tetangga Cq Bapak Ganin
227 — 147
  • Bahwa setiapperbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikan Kepentingan IndividuMasyarakat lainya. apakah perbuatan itu Layak dan Patut agar tidak merugikanorang lain.syarat dan kententuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). pasal1365 KUH Perdata menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Menurut unsur norma perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkandalam Pasal
    Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan kepatutan hukumDalam lalu Lintas Pergaulan Hidup Dalam Masyarakat. sikap yang baikdalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.Bahwa setiap perbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikanHalaman 19 dari 86 PutusanNomor 429 /Pdt.G/2018/PN Jkt.