Ditemukan 244 data
124 — 44
Negara hukum yang telah diadpsi dalamUUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki Hak Asasi Manusi(HAM) yang mewajibkan orang lain termasuk di dalamnya Negara untuk menghormatinya,oleh karena itu Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan,penegakkan, dan pemenuhan terhadap HAM (Pasal 28I ayat 4 UUD 1945) ;Menimbang, bahwa prinsip sebagaimana terurai diatas,melahirkan suatu prinsip yanglain yaitu proses peradilan dalam perkara pidana harus sampai pada kebenaran material
Terbanding/Terdakwa : Rinawati Als. Rina
34 — 14
Terdakwa melainkan sebagai usaha preventif danrepresif agar Terdakwa bisa menyesali dan menginsyafi perbuatanya, namundisisi lain hukum yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menurunkanderajat Terdakwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, akan tetapi bersifatedukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebutdimasa yang akan datang; Bahwa dengan kata lain penjatunan pidana yang diterapkan kepadaTerdakwa lebih mengedepankan nilainilai pendidikan dan keimanan kepadaTerdakwa sebagai manusi
MARWAN B. SULEMAN, S.T., M.M.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
145 — 71
dariPENGGUGAT tetapi TERGUGAT baru mengirimkan balasan atas UpayaAdministratif pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2019 Nomor:800/BKDIKLAT/388/IV/2019, namun didalam surat balasan atas UpayaAdministratif tersebut dimana pada pont (15) dijelaskan BahwaKeputusan Bupati Gorontalo Nomor: 780/29/XII/2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Yang adaHubungannya dengan Jabatan telah melalui proses sesuai ketentuanperundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan HakAzasi Manusi
135 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
yaitu bahayaperbuatan membunuh oleh negara itu akan memancing suatupenyusulan pula terhadapnya.Bahwa menanggapi tentang penerapan hukuman mati terhadap pelakupelaku kejahatan di dunia, ternyata ditanggapi serius oleh negaranegara Internasional, terbukti pada tahun 2010 sebanyak 141 negaraanggota Perserikatan BangsaBangsa (PBB) sudah tidak lagimenerapkan pidana mati, oleh karena pada dasarnya penerapanhukuman mati tidak sejalan dengan semangat dari ketentuan Pasal 3Deklarasi Universal HakHak Asasi Manusi
150 — 503
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI No.AHU 26AH.01.08 tahun 2016 tetntang Pembatalan keputusan Menteri Hukum danHAM RI No.AHU.00297.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum PerkumpulanNahdhatul Wathan ; (T6).Bahwa didalam keputusan tersebut jelas sekali menyebutkan SusunanPengurus adalah : Hj Siti Raihanun Zainudin AM sebagai Ketua UmumNahdlatul Wathan ( NW).Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding membacadan meneliti serta mempelajari keterangan saksisaksi
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Raja Syahnan,berkedudukan di Lhok Sukon, Aceh, berdasarkan Akta PendirianNomor 5 tanggal 01 November 2000, yang telah mendapatpengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusi RI,beralamat di Jalan Merdeka Timur, Desa Uteunkot, KecamatanBanda Sakti, Kota Lhoksumawe;Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi/Terbanding IV;danI. KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SUNGAI, DANAU DAN WADUKDINAS PENGAIRAN ACEH, berkedudukan di JalanIr.
91 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
YayasanPerguruan Wahidin dengan dasar Akta Pendirian Nomor 21tanggal 17 April 2004, telah mendapat ganti rugi materiilsebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) untukkepentingan Kasim dan Rajadi selaku Ketua Pengurus/Wakil Ketua Pengurus;Dengan adanya temuan bukti suratsurat yang bersifatmenentukan atau Novum: Perselisinan yang timbul antaraPengurus, tidak tunduk pada undangundang tentangYayasan, karena Yayasan Perguruan Wahidin belummemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HakAsasi Manusi
63 — 19
Unsur Senjata api, amunisi;Bahwa senjata api adalah Nat hasil cipta karya manusia yang terbuat dari besi dansenjata logam serta kayu sebagai bahan dasar yang diproduksi oleh pabrik yangmemiliki izin khusus untuk mendukung terciptanya letusan ataupun ledakan dariamunisi yang terbagi menjadi beberapa bagian (laras , kerangka, selinder, grep)yang berguna untuk menciptakan bunyi atau ledakan laju proyektil dad amunisi ,senpi rakitan adalah slat hasil cipta karya manusi yang terbuat dari besi dansejenis
69 — 12
Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsiapa saja yaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebuttidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapatmenghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telahdilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yangdimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa ISKANDAR Bin
Pembanding/Penggugat II : HJ. RUGA H. DJAILANI
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI GORONTALO persero Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo
298 — 135
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Ayat 2 UndangundangNo. 39 Tentang Hak Asasi Manusi (HAM)Bahwa Tiada SeorangpunBoleh Merampas Miliknya Dengan Sewenangwenang Dan SecaraMelawan Hukum;. Bahwa Pelawan dan Pelawan Il telah mendapatkan SuratPemberitahuan Lelang Agunan Kredit NomorMNR.RCR/REG.MKS.GTO.541/2020 tanggal 08 April 2020 yang dimanakedua objek tersebut adalah milik Pelawan dan Pelawan Il;.
107 — 27
Azasiae Bahwa Tergugat VIII dalam kapasitas Ketua Komisi Hak Azasi Manusiadan Turut Tergugat dalam kapasitas sebagai Sekretaris Jenderal KomisiNasional Hak Azasi Manusia mempunyai kedudukan, tugas danwewenang berdasarkan ketentuan Undangundang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia dan Peraturan Komisi Nasional HakAzasi Manusia Nomor : 11/KOMNAS HAM/IV/2008 tentang Tata TertibKomisi Nasional Hak Asasi Manusia; Menimbang, bahwa Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota KomisiNasional Hak Azasi Manusi
61 — 43
BuktiT2 : Keputusan Mentert Hukum dan Hak Asasi Manusi RepublikIndonesia Nomor : AHU48353.AH.01.02.Tahun 2008 TentangPersetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;(Fotocopy) ; 3. BuktiT3 =: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992Tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesiamenjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tanggal 29 April 1992 ;(Fotocopy) ; 4.
31 — 12
Unsur Barang Siapa: Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaXXXXXXXXXXXXXXXX
58 — 20
Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam KUHPmemberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa I. BOAS FRAMOL, terdakwa II.THOMAS LETIE, terdakwa III. ERASTUS LETDE, terdakwa IV. KRISTOMASLANDE, terdakwa V. LUTER MAURE dan terdakwa VI.
Ramaditya Virgiyansyah SH., MH
Terdakwa:
Jasmin Bin Bakri
80 — 38
HASNAWIR benarmerupakan darah manusi dan berasal dari individu berjenis kelamin lakilaki (X,Y).2. 21 (dua puluh satu) Loci marka STR dari setengah pasang alel daridarah pada pisau pink terdapat bercak darah diduga milik Korban cocokdengan 21 (dua puluh satu) Loci marka STR dari setengah pasang alel(alel paternal) dari sampel darah milik sdr.
Drs. H. ANDI MUSAKKIR, MM
Tergugat:
BUPATI LUWU
202 — 123
utama hukum pidana (/egalitas)sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) :Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkankekuatan ketentuan perudangundangan pidana yang telah ada;Menurut Prof Jimly Asshidigie pengecualian atas asas retroatifhanya dapat dilakukan pada kejahatan terhdap kemanusian.Dalam penjelasan Pasal 104 UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadapkemanusian disebut dengan pelanggaran hak asasi manusi
142 — 100
PT.TUN.JKTBahwa Penggugat tidak diberi kesempatan dalam hal ini panggilan danpemeriksaan untuk memberikan pembelaan diri dengan tidak dilakukanproses hukuman yang berjenjang sehingga bertentangan dengankententuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;Bahwa dengan demikian berdasarkan alasanalasan hukum tersebut diataskeputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menerbitkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi
55 — 16
Unsur Barang Siapa*.wonn Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam KUHP memberikanarah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusi dan yang diajukan di persidangandalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa . EDUARD LETDING,terdakwa Il. YOHANIS LANGMAU, terdakwa Ill YAKOB LAUTANG terdakwa lV.MELIANUS TANDE terdakwa V. FILMON LEBO dan terdakwa VI. ONISIMUS LAURE,dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dantuntutan pidana ini.
195 — 117
./ R.4.25/Fd.1/11/2015 tanggal 09 Nopember 2015,Print1.b/R.4.25/Fd.1/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 adalah tidaksah dan merupakan tindakan sewenangwenang, melawan hak danmelanggar hukum serta melanggar hak azasi manusi;Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik, harkat danmartabat Pemohon, dan mengumumkan baik di media cetak maupun dimedia elektronik, baik lokal maupun nasional, selama 7 (tujuh) hariberturutturut;Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,
1.SARIPUDIN
2.NAWIN
3.SAARIH
4.SAANIN
Tergugat:
1.AZIS
2.SYAILAN BIN BADIH
3.MARSAH Binti DJAKAR
4.DJANIH Binti DJAKAR
5.SITI HUZAIROH
6.MARJUKI
7.ABDUROHIM
8.Kepala Perumahan Dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta Qq Kepala Bangunan Perumahan Kuasa Pengguna Anggaran
9.Raden Wiratmoko S.H., Mkn
10.Bapak Camat Cilincing
11.Bapak Kepala Lurah Rorotan Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
12.Bapak Ketua Rukun Warga RW Nol Lima Cq Drs Moh AFIFI
13.Bapak Ketua Rukun Tetangga Cq Bapak Ganin
227 — 147
Bahwa setiapperbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikan Kepentingan IndividuMasyarakat lainya. apakah perbuatan itu Layak dan Patut agar tidak merugikanorang lain.syarat dan kententuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). pasal1365 KUH Perdata menyatakan Tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Menurut unsur norma perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkandalam Pasal
Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan kepatutan hukumDalam lalu Lintas Pergaulan Hidup Dalam Masyarakat. sikap yang baikdalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.Bahwa setiap perbuatan Manusi seharusnyalah memperhatikanHalaman 19 dari 86 PutusanNomor 429 /Pdt.G/2018/PN Jkt.