., Advokat yang berkantor di Dusun XI Desa FirdausKecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar keterangan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 20Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSei Rampah pada tanggal 26 Februari 2020 dalam Register Nomor8/Pdt.P/2020/PN Srh, telah mengajukan

Menyatakan pemeriksaan perkara Permohonan Pemohon yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor8/Pdt.P/2020/PN Srh, tidak dapat dilanjutkan;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mencoretperkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Srh tersebut dari daftar perkara perdatapermohonan yang sedang berjalan;4.

Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon :Pengadilan Negeri tersebut, Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor8/PEN.Padt.P/2018/PN Lrt, tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;= Telah membaca surat penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor8/PEN.Padt.P/2018/PN Lrt, tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang; Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Maret 2018;= Telah membaca

Memperhatikan, pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andri Rismawandi als Ajo Bin Dudih, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa

Menghukum Terlawan dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadapputusan dalam perkara ini10.Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul Verzet atau banding.Atau:Subsidair:Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yangbaik mohon keadilan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugattersebut Pengadilan NegeriPekalongan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 2018 Nomor8/Padt.Bth/

Panitera, Ub.Panitera Muda Perdatan Pengadilan NegeriPekalongan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, yang menerangkanPembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Pekalongan Nomor8/Padt.Bth/2018/PN.

Nomor04/Pdt.Eks/2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret2018 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2018 dalam registerperkara Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN PkIl: Berdasarkan uraian tersebut maka Pemabaning semula Pelawanmohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui MajelisHakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan : Menerima permohonan banding Pembanding; Memeperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekolangan Nomor8

/Pdt.Bth/2018/PN PkI tanggal 8 Agustus 2018:Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan olehJurusita Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Para Terbanding masingmasingpada tanggal 29 Oktober 2018:Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbandingtidak mengadjukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa Terlawan pada saat putusan diucapkan dalampersidangan tidak hadir, oleh karenanya telah diberiktahukan isi putusanPengadilan Negeri Pekalongan tangaal 8 Agustus 2018 Nomor8

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor8/Pdt.Bth/2018/PN PkI tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 10 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.Demikianlah diputuskan padahari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 dalamsidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari H.Mulyanto, S.H.,M.H.

Nia Kurnia: Tempat Lahir Kuningan, Tanggal 4 April 1977, JenisKelamin Perempuan, Tempat tinggal Dusun Ciwuni IIRT 006/003 Puncak, Pekerjaan lbu rumah tangga, untukselanjutnya disebut sebagai Tergugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Kng. tanggal 12 April 2019, tentang PenunjukanHakim;Setelah membaca dan mencermati Permohonan yang diajukan KuasaPenggugat secara tertulis tertanggal 15 April

Mengabulkan pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Nomor8/Pdt.G.S/2019/PN Kng. yang dimohonkan Penggugat tersebut di atas;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untukmencatat dalam Register perkara perdata Gugatan Sederhana yangsedang berjalan di bawah Nomor 8/Pdt.G.S/2019/PN.Kng., tentangPencabutan Gugatan Sederhana tersebut;3.

lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal25 Januari 2012 ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabutperkara gugatannya tersebut atas dasar telah tercapaiperdamaian dalam rumah tangga, maka pencabutan' tersebuttidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dengan demikiantidak ada alasan bagi Majelis untuk memeriksa dan mengadiliperkara gugatan Penggugat tersebut lebih lanjut, sehinggakarenanya permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkandengan menyatakan gugatan Penggugat register nomor8

Menyatakan gugatan Penggugat Register Nomor8/Pdt.G/2012/PA.PST. dicabut ;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh= saturibu rupiah ) ;Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan AgamaPematangsiantar pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 M/1 Rabiul Awal 1433 H oleh kami Drs. Ru s! i, SH sebagaiKetua Majelis, Drs.

Sbr. halaman 1 dari 3 HalamanSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber tertanggal26 Nopember 2018 Nomor : 8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Penetapan Hakim, tertanggal 26 Nopember 2018 Nomor :8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca Relaas Panggilan Sidang perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, terhadap pihak Penggugat dan Para Tergugat ;Setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor8/.Pdt.G.S/2018/PN.Sbr, tertanggal

,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas A Khususmenerangkan bahwa Terdakwa EDDI MINARNO meminta banding terhadapHalaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/Pid/2021/PT MDNputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8/Pid.C/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukandengan sah dan patut oleh AMINSYAH, SH Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Medan Kelas A Khusus kepada Penyidik sesuai dengan AktaPemberitahuan Banding Nomor:371/Akta.Pid/ 2020/PN Mdn tanggal 16

TunggalPengadilan Negeri Medan dalam mengadili dan memutuskan perkaraa quo.Berdasarkan dalil serta alasan Pemohon Banding uraikan dalamMemori Banding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TinggiSumatera Utara yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untukmemberikan putusan sebagai berikut :i.Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMOHONBANDING/TERDAKWA;Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Bandingdari PEMOHON BANDING/TERDAKWA;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor8

sebab materi keberatan yangdikemukakan Terdakwa telah dikemukakan dan dipertimbangkan dengan baikdan benar, lagi pula keberatan mana hanya bersifat pengulangan yang tidakdapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan demikian alasanalasan dalam memori banding Terdakwa haruslah dinyakan tidak beralasan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat bandingmempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8

TingkatPertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalammempertimbangkan unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehinggaberalasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alihmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalammemutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 8 Oktober 2020 Nomor8

HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertaHalaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2016/PT.SULTRAmemenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8

Terbanding semula Para Penggugat tersebut denganmenghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar sejumlah uangkepada Para Terbanding semula Para Penggugat, maka terhadap penghukumanpembayaran sejumlah uang ganti rugi tersebut tidak dapat dikenakan uang paksaterhadap siterhukum bilamana siterhukum lalai dalam melaksanakan/memenuhiputusan sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 606 a Rv;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka amarputusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8

/Pdt.G/2015/PN.Bau sepanjang mengenai uang paksa perlu dibatalkan sehinggaamar putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 Oktober 2015 Nomor8/Pdt.G/2015/PN.Bau perlu diperbaiki yang selengkapnya sebagaimanadisebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yangkalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPeradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Berdasarkan SuratKuasa Khusus, masingmasing Nomor: 20/SKKKH.SP/II2020,Nomor: 21/SKKKH.SP/II2020, Nomor: 22/SKKKH.SP/II2020,tanggal 27 Januari 2020; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;melawan:Nama Jabatan : BUPATI BUOL;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Palu:Membaca:di.Surat Gugatan Para Penggugat tanggal 3 Februari 2020 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui eCourt pada tanggal 7 Februari 2020 dengan Register Nomor8/G

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PENDIS/2020/PTUN.PL tentang Pemeriksaan Perkara Nomor8/G/2020/PTUN.PL dengan Acara Biasa melalui eCourt, tanggal 7 Februari2020;Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor: 8/G/2020/PTUN.PL3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 8/PENMH/2020/PTUN.PL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksadan Memutus Perkara ini, tanggal 7 Februari 2020;4.

Gugatantersebut diajukan masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan, maka sesualketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 di atas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkanpermohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat tanpa harus memintapersetujuan terlebih dahulu dari Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan GugatanPara Penggugat dikabulkan, maka Majelis memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk mencoret Perkara Nomor8

TemanggungPetaniHalaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN TmgSelanjutnya disebut Tergugat IlPengadilan Negeri Temanggung tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg, tertanggal 7 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg; Penetapan Hakim Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg, tertanggal 7 Juli 2020tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.Setelan

membaca surat permohonan Pencabutan Perkara GugatanSederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg dari Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Juli2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggungpada tanggal 7 Juli 2020 terdaftar dalam Register perkara Nomor8/Pdt.G.S/2020/PN.Tmg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagaimanaterlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugatdatang menghadap kuasanya

Padahal dalamPutusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989 Tergugat 2 menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 43 adalahsah, karena Penggugat (dalam perkara tersebut ibunya Penggugat) dalammemperoleh tanah tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukumyang berlaku;9.

/Pdt.G/1987/PN.Slw. juncto Putusan Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg. juncto PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505K/Pdt/1989tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum,yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti GRONDKAART (petatanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkarasebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanggal 05 Mei 1988 Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw

Eksepsi obscuur libel1.Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mendalilkan mengenai alat buktigrondkaart yang telah diterima menjadi alat bukti yang sah di hadapanmajelis hakim Pengadilan Negeri Slawi pemeriksa perkara nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak menjelaskan dasarhukum (rechtsgrond) dan tidak dijelaskan dasar fakta (faitelijke grond) darigugatan yang diajukan PENGGUGAT.Bahwa dalil gugatan seharusnya harus terang dan jelas atau tegas

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengetahui grondkaartyang diajukan oleh TERGUGAT sebagai salah satu alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) patut dipertanyakan karenaPENGGUGAT bukan pihak yang memiliki kKewenangan untukmemeriksa dokumen negara berupa grondkaart dan terhadap dalildalam posita angka 5

Bahwa grondkaart tahun 1929 telah diterima menjadi alat bukti yangsah dalam Putusan Nomor 2505 K/Pdt/1989 tanggal 15 Maret 1993 joNomor 556/Pdt/1988/PT.SMG tanggal 28 Februari 1989 jo Nomor8/Pdt.G/1987/PN.Slw tanggal 5 Mei 1988 yang telah berkekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga telah menjadi satukesatuan dari isi putusan yang memiliki Kekuatan hukum yang samasebagai alat bukti yang sempurna, sehingga gugatan PENGGUGATtidak memiliki dasar hukum (rechtsgrond) dan patut untuk ditolak

Kantor BadanPertanahan Nasional Kabupaten Boyolali, beralamat Jalan AnggrekNo. 1, Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali,Jawa Tengah ;Selanjutnya akan disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byltanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa diluar persidangan pada tanggal 3 Maret 2020Penggugat telah mengajukan surat pencabutan perkara Nomor8

Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor8/Pdt.G/2020/PN Byl dari Kuasa Penggugat ;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mencatatpencabutan perkara perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Byl dalam registerperkara ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).Ditetapkan di BoyolallPada tanggal 19 Maret 2020Hakimhakim Anggota Hakim KetuaIMELDA, SH. AGUS DARMANTO, SH., MH.NALFRIJHON, SH.

Kendaraan R4 merek Daihatsu Xenia warna hitamdengan nomor polisi terpasang BM 1971 JQ;b. 1 (satu) berkas akta jual beli lahan;c. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah/lahan;Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggimelalui saksi Edwin Munandar;d. 1 (satu) pucuk senjata air softgun jenis FN warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor8

Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalampemeriksaan tingkat kasasi, Karena pemeriksaan tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atauperaturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor8 Tahun 1981); Bahwa namun demikian

harus dikembalikan kepada pihak korban,yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Bukittinggi melalui saksi EdwinMunandar:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebutdinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiPadang Nomor 59/PID/2019/PT PDG tanggal 16 Mei 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor8

BANKRAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Gombong yang beralamat di JalanYos Sudarso No 208, Wonokriyo, Gombong, Kebumen, Jawa Tengah,selanjutnya disebut PENGGUGAT;LAWANJUJU HARYANINGSIH, Tempat Tanggal Lahir Kebumen, 29 Maret 1991, JenisKelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dk Padas Rt 01 Rw 01 DesaWaluyorejo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut;Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor8/

Pdt.G.S/2021/PN.Kom, tertanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hakim Tunggalyang memeriksa dan mengadili perkara ini;Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor8/Pdt.G.S/2021/PN.Kbm, tertanggal 18 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pemeriksaanperkara ini merupakan sidang lanjutan dimana Kuasa Penggugat hadir;Halaman dari 2, Perkara Perdata No. 8/Pdt.G.S/2021/PN KbmMenimbang, bahwa sebelum memasuki acara Bukti Tambahan dipersidangan

Jembatan Merah Nomor8, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-114 AH.04.05-2022 tertanggal 29 Maret 2022 ;

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 hari terhitungsejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, tersebut dijatuhkan pada tanggal 16 Agustus 2016,yang dihadiri oleh Penggugat 1 serta Kuasa Insidentilnya dan tanpa dihadirioleh Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8

undangundang, maka permohonan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT telahmengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016, yang diterimaoleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 27 September 2016,Nomor : 8/Pdt.G/2016/PN.Spn, di mana keberatankeberatan dalam memoribandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya mengemukakan sebagaiberikut :1. bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT merasa keberatan atasPutusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor8

Lagi pula alasanalasan keberatan yang diajukan PEMBANDING semula TERGUGAT, dalam Ptsn Nomor :73/PDT/2016/PT.JMB Hal. 7memori bandingnya tertanggal 26 September 2016 tersebut, baik keberatanDalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara, menurut Majelis HakimPengadilan Tinggi Jambi bukanlah sesuatu hal yang baru, akan tetapi hanyamerupakan pengulangan semata terhadap halhal yang telah diajukan dantelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis HakimPengadilan tingkat pertama dalam putusannnya Nomor8

;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe,tanggal 3 Maret 2017, Nomor 8/Pdt.P/2017/PNLsm, tentang Penunjukan Hakimuntuk menyidangkan perkara permohonan ini ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berkenaandengan perkara permohonan ini ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya tanggal 28Pebruari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhokseumawe pada tanggal 3 Maret 2017 di bawah Register Nomor8

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk mencatatdalam register perkara perdata terhadap Register perkara Nomor8/Padt.P/2017/PNLsm atas pencabutan tersebut ;3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp.169.000,(seratu enam puluh sembilan ribu rupiah ) ;Demikianlah dibuat Berita Acara ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan PeniteraPengganti ;PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEBUT,HERMINA SILABAN,SH. MUKHTARI, SH,MH.

Menyatakan Pelawan adalah pemilik dan menguasai tanah objeksengketa tanah yang terletak di Jalan Poros MamasaPolewali (UjungKota Mamasa), Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, KabupatenMamasa, seluas + 276 m2 (kurang lebih 12 X 23 Meter), dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah utara: tanah Mila Tahir/Nurhasanah/Limbong Sitodo;Sebelah timur : Bongga S (Papa Uto);Sebelah selatan : Jalan Poros Mamasa;Sebelah barat : tanah Arruan Sangga/PPRN, Obed Mansnadifu;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8

/Pdt.G/2010/PN Pol, juncto Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 59/Pdt/2011/PT Mks, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor2512 K/ PDT/2001i, tidak dapat dilaksanakan eksekusi (noneksekutable);Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN Pol, juncto.

Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 59/Pdt/2011/PT Mks, juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor2512 K/ PDT/2001i, tidak mengikat pelawan secara hukum, sehinggapelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor8/Pdt.G/2010/PN Pol, juncto Putusan Pengadilan Tinggi MakassarNomor 59/Pdt/2011/PT Mks, juncto.